Bencana Asmat Kegagalan Pemerintah Tingkatkan Derajat Kesehatan

Bencana kesehatan yang terjadi di Kabupaten Asmat, Papua serta tingkat kematian yang masih tinggi menunjukkan kegagalan pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan.

"Anggaran Kementerian Kesehatan pada 2017 yang mencapai Rp 58,3 triliun ternyata tidak mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat," kata anggota Komisi IX DPR Drg. Putih Sari di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/1).

Pemerintah memang menanggung iuran sebesar Rp 25,4 triliun bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi warga miskin yang berjumlah 92,3 juta jiwa. Tapi banyak juga pemegang kartu KIS yang mengalami diskriminasi atau kesulitan mendapatkan kamar saat rawat inap di rumah sakit.

Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, menyatakan untuk memperbaiki derajat kesehatan masyarakat Indonesia, maka Pemerintah perlu memperbaiki masalah distribusi tenaga kesehatan. Insentif untuk tenaga kesehatan di pedalaman harus ditingkatkan. Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan program Nusantara Sehat yang notabene adalah parafresh graduate yang belum memiliki banyak pengalaman.

"Penguatan layanan kesehatan primer (puskesmas) mutlak perlu dilakukan dengan memprioritaskan upaya kesehatan masyarakat (UKM)," kata Putih Sari.

Dia menjelaskan, setelah implementasi program JKN, puskesmas terlalu sibuk dengan urusan kapitasi BPJS yang lebih menekankan aspek kuratif/upaya kesehatan perorangan (UKP). Padahal, Puskesmas harus lebih aktif turun ke masyarakat dan mengaktifkan program-program pemberdayaan masyarakat seperti posyandu, posbindu, kader jumantik, dan lain-lain. Prinsipnya masyarakat harus didorong untuk hidup sehat.

Putih mengingatkan bahwa realitas angka kesakitan dan kematian di Indonesia masih tinggi. Per triwulan IV-2017 masih ada 3,597 ibu meninggal saat melahirkan dan 22.327 kematian bayi. Pravelensi anak balita stunting atau bertubuh pendek 27,6 persen, 3,4 persen anak balita bergizi buruk dan 14,4 persen anak balita bergizi kurang.

"Dalam setahun ini kejadian luar biasa difteri yang seharusnya bisa dicegah dengan vaksinasi terjadi di 170 kabupaten/kota," ujarnya.

Terkait bencana kesehatan di Kabupaten Asmat, Putih Sari mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap program imunisasi nasional yang data immunization coverage-nya menunjukkan lebih dari 90 persen.

Seperti diberitakan, sebanyak l67 anak meninggal akibat campak dan gizi buruk selama empat bulan terakhir di Asmat. Dari pemeriksaan medis, hampir 90 persen ibu hamil dan menyusui juga dalam kondisi gizi buruk.

Putih Sari menambahkan, imunisasi yang belum optimal dan kurangnya tenaga medis diduga menjadi penyebabnya.

"Secara teori jika capaian tersebut sudah di atas 90 persen harusnya tidak ada KLB di Indonesia. Faktanya hari ini bukannya cuma KLB difteri tapi di Asmat Papua juga KLB campak," imbuhnya. [wah]

sumber: http://nusantara.rmol.co/