Sri Mulyani Pamer Anggaran Pendidikan dan Kesehatan di IMF-WB
Untuk meningkatkan kualitas suatu negara dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) dengan kualitas yang baik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan ada lima hal yang menjadi perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas SDM.
Misalnya pemerintah saat ini mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan, meningkatkan kualitas guru, manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik.
"Pendidikan vokasi untuk menghadapi revolusi industri 4.0, teknologi informasi, dan partisipasi sektor swasta," kata Sri Mulyani dalam diskusi Human Capital Early Adopters Ministerial Workshop di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018).
Dia menjelaskan hal itu semua penuh tantangan seperti meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kualitas guru di kota yang tidak setara dengan di desa, mempersiapkan jenis pendidikan vokasi yang dibutuhkan oleh industri di masa depan, dan keadaan di Indonesia. Selain itu, hampir semua sekolah negeri gratis, tetapi kualitasnya tidak sama dengan sekolah swasta.
"Indonesia siap berkontribusi dan bekerja sama, karena Indonesia memiliki pengalaman berharga dalam investasi human capital. Indonesia akan berkontribusi dalam kemitraan global melalui kerjasama Selatan-Selatan dan program kerjasama Triangular," ujar dia.
Kemudian bahwa dalam menghadapi isu pembangunan digital, pemerintah Indonesia memperkenalkan beberapa kebijakan strategis yaitu meningkatkan kurikulum pendidikan dan meningkatkan kompetensi pekerja. Kedua, dengan meningkatkan kompetensi melalui pelatihan vokasi dan program magang, dan ketiga, meningkatkan kualifikasi, kebutuhan dan pelaksanaan sertifikasi profesi di seluruh institusi di seluruh negeri.
Sri Mulyani menambahkan bahwa SDM adalah landasan untuk kesejahteraan dan kunci penggerak high-income growth. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM yang meliputi kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan kesetaraan gender, dalam beberapa kebijakan strategis, antara lain; bidang pendidikan, pemerintah percaya bahwa masyarakat teredukasi akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi.
"Edukasi akan membuat mereka dapat meningkatkan potensi pendapatan dan berkontribusi meningkatkan pertumbuhan kalangan menengah," ujar dia. Karena itu, pemerintah juga telah mengalokasikan 20% dari APBN 2018 di bidang pendidikan yaitu sebesar Rp 444 triliun.
Sedangkan di bidang kesehatan, pemerintah telah mengalokasikan 5% dari keseluruhan APBN untuk sektor kesehatan.
Untuk tahun 2019 akan dianggarkan Rp 122 triliun untuk layanan kesehatan, menurunkan stunting dan menjalankan keberlangsungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada akhir September 2018, JKN telah mencakup 203,28 juta penduduk atau 85% dari jumlah penduduk Indonesia. (kil/ara)