Video Pameran


AIPHSS - Ria Febriany Arif	PML Papua - Sutedjo, SKM, M.Kes

AIPMNH Dr. Ignatius Henyo Kerong	Program MAMPU - Asken Sinaga

Sister Hospital NTT Dwi Handono Sulityo, M.Kes

Sesi Pleno, 24 September 2014

sesi paralel

SESI PEMBUKAAN

Pembukaan Forum Nasional V JKKI 2014

Pembukaan Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia V dilakukan pada 24 September 2014 di Trans Luxury Hotel Bandung. Acara dimulai dengan sambutan dari laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh Dr. Deni KSunjaya, dr., dess, kemudian sambutan oleh ketua Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia yaitu Prof. Laksono Trisnantoro dr., M. Sc, PhD dan terakhir sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yaitu Prof. dr. med Tri Hanggono Ahmad, .

deni ks Dr. Deni menyampaikan selamat datang kepada semua peserta Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (Fornas JKKI) V, yang mana Forum JKKI yang kelima ini kebetulan bertepatan dengan ulang tahun Universitas Padjajaran yang ke 57.Hari ketiga Forum Nasional JKKI V akan diisi dengan pelatihan penyusunan policy brief pada tanggal 26 September 2014 di Gedung RSP FK Unpad. Tema FJKKI V ini adalah Monitoring pelaksanaan kebijakan jaminan kesehatan Nasional di Tahun 2014 : Kendala, Manfaat dan Harapan dengan kelompok-kelompok kerja yang terdiri dari (1) Kebijakan Pembiayaan Kesehatan, (2) Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak (3) Kebijakan HIV/AIDS (4) Kebijakan Gizi, (5) Kebijakan Kesehatan Jiwa Masyarakat (6) Kebijakan Pendidikan SDM Kesehatan (7) Kebijakan Palayanan Kesehatan.

Ketua Jaringan Kebijakan Kesehatan Prof. Laksono Trisnantoro dr., M. Sc, PhD menjabarkan apa yang terjadi dalam konteks jaringan dan tujuan pertemuan tiga hari FJKKI V. Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia adalah suatu kelompok informal yang berusaha menjadi jembatan penghubung antara para peneliti di perguruan tinggi, para peneliti di lembaga penelitian, NGO, LSM, dan semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan kesehatan. Fornas JKKI pertama kali bertemu di Jakarta masih 100 orang, masih belum banyak orang yang datang, kemudian terus berkembang di Makasar, Surabaya, Kupang dan host-nya oleh perguruan tinggi. Organisasi ini tidak memiliki EO, setiap kegiatan tahunan dikerjakan oleh perguruan tinggi dan saat ini diorganisir oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran. Tahun ini merupakan tahun istimewa karena terkait dengan perubahan pemerintahan di negara kita ini sehingga diharapkan beberapa hal yang dibahas pada pertemuan pada tiga hari ini bisa dipakai oleh anggota DPR baru, Menteri Kesehatan yang baru dan daerah-daerah.

Prof. Laksono menyampaikan monitoring JKN ini merupakan satu program besar yang memerlukan peneliti dan para praktisi, para peneliti harus menjadi pihak yang independen. Contohnya PU itu semua program pengembangan selalu mempunyai dana monitoring yang dikerjakan pihak Independen sekitar 5%-7%, tapi dis ektor kesehatan tidak ada dana monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak Independen. Ini juga yang akan disampaikan ke tim Jokowi nanti, kita berharap di semua sektor kesehatan termasuk JKN ini ada 1%-2% anggaran untuk monitoring dan evaluasi oleh pihak Independen. Dengan cara ini, sektor kesehatan menjadi lebih akurat dalam membuat program-programnya. Kemudian, ada sub tema mengenai KIA, yang mana angka kematian Ibu masih tinggi sekali, yang merupakan juga salah satu pengalaman kami di NTT karena tidak adanya monitoring dan evaluasi program di KIA oleh lembaga Independen.

Prof. Laksono menjelaskan ada tujuh Pokja yang sangat penting untuk dikembangkan dan dalam konteks jaringan tahun lalu di Kupang hanya ada tiga Pokja dan sekarang berkembang menjadi tujuh Pokja dan itu atas inisiatif dari FK UNPAD. Kemungkinan tahun depan di padang dan semoga akan bertambah menjadi 10 pokja. Pada tahun ini FJKKI mencoba untuk membuat hari ketiga sebagai hari untuk finishing policy brief, yang mana kegiatan ini akan dilakukan pada hari Ju'mat (26 September 2014) di Gedung RSP FK Unpad, dan harapannya minggu depan sudah bisa kita kirimkan ke berbagai pihak yang mungkin relevan, termasuk tim transisi presiden.

Forum FJKKI V yang hanya tiga hari ini sebenarnya bukan hanya forum yang tiga hari tetapi forum permulaan untuk 1 tahun kedepan. Setelah policy brief disusun akan menjadi bahan yang disebut bahan advokasi ke pusat atau provinsi, policy brief ini akan ditampilkan di web yang bisa digunakan oleh teman-teman di daerah dan provinsi. dan pengambil kebijakan diseluruh Indonesia. Pertemuan hari ini di di-webinarkan sehingga bisa disaksikan oleh semua orang yang tidak berkesempatan hadir dalam forum ini.

tri Sambutan ketiga adalah dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran oleh Prof. dr. med Tri Hanggono Ahmad, dr. Dekan FK Unpad menyambut para peserta FJKKI V dengan kata "Sampurasun" yang dibalas serempak oleh peserta dengan "Rampes", karena pada hari Rabu merupakan rabu nyunda di Jawa Barat untuk terus mempertahankan dan mengembangkan budaya Sunda ini. Prof Hanggono menyampaikan permohonan maaf atas absennya Rektor Unpad. Prof Hanggono menyampaikan upaya keras akan dilakukan karena pertemuan ini memiliki nilai yang strategik, tahun 2014 adalah tahun yang luar biasa utuk kita semua. Temanya pun ikut mendukung dalam mencapai MDGs. Jangan sampai membuat kebijakan yang tidak ada kesinambungannya dengan kebijakan lain. Mudah-mudahan apa yang dibangun dan dihasilkan dari pembicaraan hari ini mengenai implementasi JKN akan membahas mengenai tujuan pembangunan global. Harapannya adalah bagaimana berupaya bersama-sama menghasilkan produk kebijakan dalam forum ini. Selamat menikmati kota Bandung.

Laporan Ketua Panitia	Dr. Deni K Sunjaya, dr., DESS
Laporan Ketua Jaringan Kebijakan Kesehatan	Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D
Pembukaan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran	Prof. Dr. Med Trihanggono Ahmad, dr
Keynote Speech Reportase
Kendala dan Tantangan Pencapaian MDGs di Indonesia: Apakah JKN merupakan Panasea?	Prof. Dr. Armida Alisjahbana, SE (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas)
	Video Pembukaan

PLENO 1

Reportase Pleno 1

"Studi komparatif Pencapaian MDGs dan Universal Coverage Antar Negara di Kawasan ASEAN"

Dr. Deni K Sunjaya memulai pernyataan yang lugas mengenai pencapaian MDGs Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Dengan di pandu oleh dr. Irvan yang bertindak sebagai moderator, Deni mengerucutkan permasalahan pada perkembangan HIV AIDS di Indonesia sebagai salah satu poin untuk mengukur keberhasilan pencapaian MDGs di Indonesia. Namun dari kesimpulan, Deni menunjukkan bahwa jumlah kasus HIV AIDS di Indonesia beberapa tahun belakangan malah meningkat. Jika dibandingkan dengan insidensi kasus HIV di negara ASEAN lainnya, maka lajur Indonesia bertolak belakang dengan perkembangan kasus di negara ASEAN lainnya yang malah menunjukkan perbaikan dengan penurunan angka penderita HIV.

"Tantangan Kebijakan Pasca MDGs"

anung Pembahas dalam sesi ini adalah Dr. Anung Sugihantono, dr.,M.Kes yang menjabat sebagai Dirjen Bina Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan RI. dr.Anung memaparkan mengenai kompleksitas masalah menuju periode akhir MDGs pada tahun 2015 mendatang. Pencapaian keberhasilan Indonesia dianggapnya masih jauh dari harapan berdasarkan isu-isu MDGs. Isu yang paling disoroti adalah isu kemiskinan yang jumlahnya masih sangat menghawatirkan. Masalah tersebut dapat diatasi dengan perbaikan sistem kesehatan yang lebih optimal, lanjutnya. Namun saat ini, pola kebijakan kesehatan akan ditentukan oleh pemimpin yang baru, sebab Indonesia sudah mengalami peralihan kekuasaan.

Tantangan Kebijakan Pasca MDGs 2015 Dibidang Gizi dan Kesehatan Ibu & Anak - Anung Sugihantono	Materi Video
Orientasi Pembangunan Kesehatan: Mampukah SJSN menggapai TPM - Dr. Deni K Sunjaya	Materi Video

PLENO 2

Reportase Pleno 2

24septpleno2

Sepuluh orang jika ditanya ingin menjadi apa, tujuh sampai delapan diantaranya menjawab ingin menjadi dokter, ungkap Stefanus Bria Seran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT ketika sesi diskusi acara Fornas V JKKI di Bandung, Sabtu (23/ 9/ 2014).

MDG's 4 dan 5 yang belum tercapai, mengundang berbagai ahli kebijakan dari Sabang sampai Merauke mencari solusi. Kendala terhambatnya pencapaian MDG's 4 dan 5 masing-masing daerah berbeda, mulai dari kurangnya tenaga dokter, sumber daya yang tidak kompeten, regulasi yang tidak diimplementasikan, dan monitoring evaluasi regulasi yang tidak dilaksanakan.

John Leigh mengungkapkan tidak ada solusi sederhana yang bisa dilakukan secara serentak untuk mengurangi angka kematian bayi dan ibu, diperlukan solusi sangat kompleks dan lintas sektor. John Leigh selaku health Director Australian Departement for Foreign Affairs and Trade, Australian Embassy, indonesia ini mengharapkan universitas dapat memberikan sumbangsih di tingkat daerah, provinsi dan kota untuk menciptakan benang merah yang dapat dikaitkan dengan kebijakan untuk menciptakan strategi jitu.

John Leigh sependapat dengan dr Elsa Setiawati, MM yang merupakan dosen dari Fakultas Kedokteran Unpad yang mengungkapkan berbagai strategi untuk mendistribusikan tenaga dokter di Jawa Barat. Salah satunya, regulasi bagi mahasiswa kurang mampu yang berasal dari Jawa Barat untuk disekolahkan gratis sampai menjadi dokter. Regulasi ini tentunya menguatkan sistem kesehatan yang ada di jabar maupun di Indonesia.

Namun, regulasi memerlukan perubahan terhadap sistem bukan solusi sempit yang menanggulangi masalah dalam waktu yang pendek. Penguatan sistem kesehatan yang terdiri dari beberapa building blok tidak bisa dipisahkan karena semua building blok mempunyai hubungan yang dinamis dengan yang lainnya.

Pentingnya regulasi diperkuat oleh pendapat Sundoyo, "Berbagai regulasi diciptakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya". Namun, faktanya regulasi sudah ada akan tetapi angka kematian ibu dan bayi belum mencapai standar. Data paparan dari Dr. Nina Sardjunani, dra.,MA memaparkan hanya sebesar 62% tenaga perawat yang terakreditasi dan hanya 25%obat yang tersedia di puskesmas. Data ini menjadi gambaran kecil kendala angka kematian ibu dan bayi yang belum mencapai standar.

Sesi Pleno 2 - Penguatan sistem kesehatan dalam Pencapaian MDGs Moderator: Ilsa Nelwan, dr., MPH.
Critical Issues in Strengthening Health System: a Health Sector Review Dr. Nina Sardjunani,dra.,MA (Deputi Menneg PPN/Kepala Bappenas Bid. SDM & Kebudayaan)
Current Evidences in Indonesian Health Systems Strengthening John Leigh (Australia-Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening)	Materi
Regulasi Penguatan Sistem Kesehatan di Indonesia Sekretaris Jenderal Kemkes RI	Materi
Transformasi Pendidikan Tinggi Kesehatan dalam Memperkuat Sistem Kesehatan untuk Akselerasi Percepatan Pencapaian MDGs Dr. Elsa P Setiawati, dr.,MM (Fakultas Kedokteran Unpad)	Materi
	Video Pleno 2

Sesi Pleno, 25 September 2014

sesi paralel

PLENO 3

Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional

25septpleno3 Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),di bawah naungan BPJS,telah berjalan hampirsembilan bulan. Masih banyak ditemui kekurangan dalam pelaksanaan program ini.Butuh pemikiran dan terobosan untuk memperbaiki program agar lebih sesuai harapan.Isu ini ditangkap penyelenggara Forum Nasional V Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (Fornas V JKKI) 2014. Diskusi berbagai usulan untuk menciptakan program JKN yang lebih baik difasilitasi dalam sesi pleno 3 Fornas V JKKI 2014 ini.

Sesi yang digelar di Ballroom 1 dan 2 hotel Trans Luxury Bandung ini dimoderatori oleh Prof. Dr. HM. Alimin Maidin, dr., MPH.Sebelum mempersilakan pembicara menyampaikan paparan, Alimin membuka sesi dengan pernyataan "JKN harus suskses namun dengan cara yang beda. Karena kita akademisi maka kita kritisi kebijakan JKN ini."

Pembicara pertama sesi ini adalah dr. Tono Rustiano, MM dari BPJS Kesehatan. Direktur Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Resiko ini menyoroti empat masalah yang harus diperhatikan selama pelaksanaan JKN. Pertama terkait kepesertaan. "Di kepesertaan kita harus berupaya mendapatkan peserta sehat, muda dan bekelompok," tutur alumnus Unpad ini. Permasalahan lainnya terkait menciptakan mekanisme pengumpulan iuran yang cepat tepat waktu, masalah di fasilitas kesehatan, serta terkait tarif yang dibangun agar lebih adil bagi semua pihak.

Permasalahan terkait pelaksanaan JKN ini juga diamati oleh dr. Adang,perwakilan Dewan Jaminan Sosial Nasional(DJSN). Hasil Monev JKN oleh DJSN menghasilkan beberapa temuan penting. Pertama dari aspek regulasi. Diakui dr. Adang, penyusunan regulasi ini sudah tersendat-sendat dari awal. Regulasi belum secara jelas dijabarkan pada peraturan turunan atau pedoman pelaksanaannya. Selainitu terdapat produk hukum penyelenggaraan JKN yang tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lebihtinggi.Dari aspek kepesertaan ditemukan banyaknya peserta mandiri yang baru mendaftar sebagai anggota BPJS bila sudah sakit. Aspek fasilitas dan layanan kesehatan dalam era JKN ini ditemukan masih belum baik. Aspek manfaat dan iuran juga belum optimal.

Menyikapi berbagai temuan ini, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, Ph.D dari PKMK UGM menyampaikan tanggapannya. "Kami lihat, masalah terdapat pada desain kebijakannya. Ada pasal maupun Permenkes yang tidak benar. Bukan pada pelayanannya." Laksono juga menyampaikan solusi untuk berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan JKN ini. Pertama adalah perlu ada perubahan kebijakan dan penambahan anggaran kesehatan. BPJS diharapkan harus dapat mengatasi problem adverse selection di non-PBI Mandiri. Perlu juga ada kebijakan investasi di daerah sulit termasuk penggunaan dana kompensasi. Terakhir, Laksono menekankan perlunya monitoring dan evaluasi lebih lanjut dengan menggunakan data empirik.

Harapan dan usulan untuk JKN yang lebih baik juga disampaikan oleh Dr. Henni Djuhaeni, dr. MARS. Henni berharap pelayanan kesehatan yang diberikan dapat lebih bermutu dan profesional. "Artinya sesuai standar dan memuaskan pelanggan. Pelanggan disini bukan hanya masyarakat atau pelanggan eksternal tetapi juga pelanggan internal yaitu provider."Agar JKN lebih baik, Henni mengingatkan akan pentingnya kejujuran menerima kekurangan diri. "Kalau BPJS ada kekurangan, harus mau menerima masukan dari akademisi misalnya FK atau dari forum seperti JKKI," jelasnya. Dalam penyusunan regulasi, Henni berharap disusun sebuah undang-undang sistem kesehatan, bukan hanya undang-undang kesehatan.

Reporter: drg. Puti Aulia Rahma, MPH

Monitoring penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 Kalsum Komariah (pusat pembiayaan dan jaminan kesehatan)	Materi Video
dr. Tono Rustiano, MM dari BPJS Kesehatan.	Video
Hasil monitoring dan evaluasi implementasi jaminan kesehatan nasional: semester I tahun 2014 dr. Adang	Materi Video
Pembahas: Prof. dr. Laksono Trisnantoro	Materi Video
Pembahas: Dr. Henni Djuhaeni, dr. MARS	Video
Sesi Diskusi dan Tanya Jawab	Video

PLENO 4

Universal Coverage Lesson Learnt from Several Countries

Sesi ini seharusnya dapat menjadi sesi yang paling menarik dalam Forum Nasional V JKKI karena membahas topik yang tidak pernah lepas dibahas pada berbagai pertemuan kesehatan, yaitu Cakupan Semesta dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Apa benar tahun 2019 seluruh masyarakat Indonesia akan tercakup dalam skema jaminan kesehatan?

John Lengenbrunner (juga senang dipanggil sebagai pak Joko) sebagai pembicara pertama membahas mengenai hubungan antara MDG dengan UHC. Lengenbrunner yang juga memiliki pengalaman bekerja di Word Bank tersebut mengatakan bahwa sebenarnya sulit untuk menghubungkan hal tersebut.

Di awal presentasinya, Lengenbrunner mengungkapkan berbagai pencapaian dan tantangan MDG di Indonesia (pernyataan-nya cukup keras, mengatakan kinerja Indonesia "seperti di negara miskin") kemudian menggabungkannya dengan konsep UHC dari WHO yang terkait dengan cakupan, manfaat dan proteksi finansial. Pencapaian MDG dan pencapaian konsep UHC tersebut kemudian digabung untuk menjelaskan hubungan diantara keduanya, namun pada pembicaraan selanjutnya pak Joko ini lebih memfokuskan diri ke tantangan yang dihadapi oleh Indonesia untuk mencapai konsep UHC dari WHO.

Cakupan semesta mendapatkan tantangan dari belum tercakupnya (atau sangat lambatnya) peserta dari sektor informal, namun Thailand, Cina, Philiphina dan Vietnam sudah memiliki pengalaman untuk mengatasi hal ini. Ini menarik dan dapat dipertimbangkan oleh Indonesia. Manfaat pelayanan kesehatan mendapatkan tantangan dengan adanya fragmentasi pembiayaan dan pelayanan untuk penyakit-penyakit tertentu seperti TB HIV/AIDS, sistem rujukan antara pelayanan primer ke tingkat lanjut. Dicontohkan Thailand baru dapat membangun sistem rujukan yang baik setelah berusaha sejak tahun 1985-an. Proteksi finansial juga mendapatkan tantangan dimana peningkatan cakupan asuransi belum menurunkan biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh masyarakat.

asco Berbeda dengan pembicara pertama, Ascobat Gani sebagai pembicara kedua menekankan tentang kebiasaan pengambil keputusan di Indonesia yang sering mengikuti trend/mode kebijakan internasional tanpa memperhatikan konsep dasar kebijakan baru dan keberlangsungan antar kebijakan serta alokasi sumber daya untuk meneruskan kebijakan lama. Presentasi Gani lebih menekankan kritiknya tetang JKN yang tidak memperhatian aspek kesehatan masyarakat.

Gani kembali menjelaskan konsep UHC yang menekannya pentingnya baik pelayanan kuratif maupun preventif (WHO dan World Bank pada bulan Mei 2014). Peningkatan pelayanan public health memerlukan Dinas Kesehatan yang kuat, Puskesmas yang efektif, dana yang cukup, tenaga kesehatan masyarakat yang cukup. Sedangkan di pelayanan kesehatan diperlukan proteksi keuangan, suplai tenaga kesehatan dan alat yang cukup serta efektivitas sistem gate keeper di Puskesmas. Setiap tantangan dan inisiatif ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam presentasi professor yang juga pernah menjabat sebagai Dekan FKM UI ini.

Sedangkan Peter Hyewood sebagai pembicara terakhir memilih fokus pembahasan dalam hal teknis, yaitu penggunaan teknologi informasi (IT) dalam pelayanan kesehatan khususnya untuk distribusi tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan tingkat primer.
Staf pengajar dari Universitas Sydney ini mengawali presentasinya dengan menjelaskan situasi jumlah dan distribusi tenaga kesehatan ditingkat kabupaten berdasarkan hasil penelitian di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009. Hasil penelitian tersebut kemudian menjadi dasar dari Hyewood untuk mengusulkan pengembangan sistem informasi tenaga kesehatan yang dapat membantu perencanaan dan monitoring dan evaluasi tenaga kesehatan.

Sesi presentasi dilanjutkan dengan sesi diskusi yang sangat dinamis, peserta dari beragam kalangan menanyakan dan memberikan padangan berbagai hal terkait dengan topik pembicaraan, antara lain tentang peran Puskesmas (apakah perlu dibubarkan saja?), integrasi berbagai program kesehatan di daerah (apa perlu kembali ke sistem sentralisasi?), kemampuan perencanaan kegiatan dan anggaran dinas kesehatan (mengapa dana berlimpah tapi tidak dapat di serap?)

Kesimpulan utama dari sesi pleno ini, adalah bahwa Indonesia memiliki tantangan besar untuk mewujudkan konsep UHC dari WHO dan Indonesia perlu memberikan fokus perhatian yang seimbang untuk pelayanan preventif disamping untuk pelayanan kuratif (hd).

MDG dan UHC: Bagaimana Pengalaman Global? Menghubungkan tangangan dan Peluang untuk Indonesia - John Langenbrunner	Materi Video
Implementation of Universal Health Coverage in Indonesia: Space for Improvement in Post-MDGs Era Ascobat Gani	Materi Video
Internationally supported health projects in West Java: lessons learnt and the way forward Peter Heywood	Materi Video

PLENO 5

Mengupas masalah implementasi JKN di berbagai daerah.

25septpleno5 Sesi pleno 5 pada Kamis (25/9/2014) dibuka dengan pemaparan Prof. Dr. Nanan Sekarwana, dr., Sp. A (K)., MARS., mengenai permasalahan implementasi JKN di Jawa Barat. "Sistem yang baru berjalan perlu perbaikan dimana-mana karena distribusi beban yang tidak merata" ucap dr Nanan mengawali sesi ini. JKN yang baru saja berjalan selama hampirsembilan bulan memang masih sarat dengan masalah masalah yang perlu terus diatasi. Pelayanan JKN yang merata merupakan harapan besar dari berbagai pihak. Tidak hanya peserta, hal tersebut juga menjadi harapan besar dari provider kesehatan maupun penyelenggara (BPJS). Namun, apakah implementasi JKN sudah memenuhi harapan itu? Tentu saja belum. Ada beberapa masalah implementasi JKN di Jawa Barat yang diungkapkan oleh Guru besar FK UNPAD ini, antara lain: permasalahan sistem rujukan, kurang optimalnya implementasi clinical pathway, perbedaan keinginan antara BPJS dengan dokter, kurangnya pemahaman terhadap buku panduan layanan BPJS, banyaknya kepesertaan mendadak, dan keterlambatan klaim. Permasalahan tersebut jika tidak diatasi dapat berdampak besar pada kendali mutu dan kendali biaya.

Permasalahan implementasi JKN lainnya dipaparkan oleh dr. Koamesah Sangguana, MMR., MMPK yang mengulas secara jelas kendala dan permasalahan JKN di Provinsi NTT. "NTT adalah provinsi dengan pulau yang banyak. Kesulitan akses masih sering kali dialami apalagi untuk implementasi JKN," tuturnya saat menjelaskan gambaran daerah Provinsi NTT. Rumah sakit yang ada di NTT sebagian besar adalah Tipe D dan C sehingga klaim yang diajukan sebagian besar adalah klaim sederhana. Masalah lainnya yang dihadapi oleh rumah sakit saat ini adalah klaim yang belum terbayar sejak Mei hingga saat ini. Keterbatasan tenaga dokter menjadi sumber masalah dalam penetapan dana kapitasi Puskesmas. Masalah JKN di Puskesmas menjadi semakin rumit dengan belum adanya Puskemas yang berstatus BLUD sehingga dana kapitasi yang sudah ada masuk ke kas daerah. Kondisi tersebut menambah masalah baru, karena dana yang masuk ke kas daerah cenderung sulit keluar. Masalah lainnya adalah sebanyak 34,89% masyarakat di Provinsi NTT belum ter-cover. Hambatan lainnya menyangkut fasilitas non-kesehatan, seperti ketersediaan transportasi, serta sosialisasi.

Presentasi penutup di sesi Pleno 5 ini dipaparkan oleh dr. Eka Widrian Suradji. P.D yang mengulas implementasi Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bintuni, Papua Barat. Sebelum JKN diimplementasikan, Masyarakat di Kabupaten Bintuni sudah terbiasa dengan pelayanan kesehatan bebas biaya. Hal ini terjadi karena adanya keberpihakan Pemda untuk memberikan pelayanan kesehatan terjangkau kepada masyarakat di Kabupaten Bintuni. Rata-rata sebesar 9% dana APBD dialokasikan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan bebas biaya. Dengan demikian, tenaga kesehatan di Kabupaten Teluk Bintuni relatif terpenuhi dan pembangunan fasilitas kesehatan yang berkembang pesat. Implementasi JKN ini menyebabkan adanya pengalihan dana kesehatan dari Pemda, antara lain untuk:

Peningkatan Insentif tenaga kesehatan
Menanggung beban biaya pengobatan pasien saat merujuk ke luar Kabupaten Bintuni,
Menambah dana operasional Puskemas untuk kegiatan preventif-promotif.

Implementasi JKN juga memberi dampak negatif pada pelayanan kesehatan di Kabupaten Bintuni, antara lain:

Pendataan kepesertaan yang masiih amburadul, masyarakat harus belajar membawa kartu,
Terjadi konflik internal antara tenaga kesehatan dalam Puskesmas maupun antar Puskesmas
Menurunkan kegiatan preventif-promotif.

" Implementasi JKN merupakan kemunduran bagi Kabupaten Bintuni" ujar dr. Eka. Di akhir presentasinya, pria yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bintuni ini menyatakan utilisasi pelayanan kesehatan tidak hanya permasalahan biaya, namun perlu keberpihakan Pemda setempat.

Reportase oleh: Nurul Jannatul Firdausi, S.KM

Permasalahan Implementasi JKN di Jawa barat Prof. Nanan Sekarwana (Pusat Studi Kebijakan Kesehatan FKUP)	Materi Video
Lesson-Learnt Pelaksanaan JKN Study Kasus di NTT - dr. SMJ. Koamesah, MMR., MMPK	Materi Video
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Kab. Teluk Bintuni Papua Barat	Materi Video
Sesi Diskusi dan Tanya Jawab	Video

Sesi Pleno, 24 Agustus 2015

Reportase Pleno hari 2 | Paralel hari 1 | Paralel hari 2 | Workshop hari 3

SESI PEMBUKAAN

Pembukaan Forum Kebijakan Kesehatan VI

pembukaan-24ags Para peneliti dan praktisi dari seluruh Indonesia berdatangan ke bumi Padang untuk Kebijakan Kesehatan Indonesia VI selama empat hari ke depan (24-27 Agustus 2015). Kelompok peneliti dan praktisi kesehatan ini akan membahas semua masalah dan pembelajaran mengenai kebijakan kesehatan di Indonesia. Tema yang diangkat mengenai Universal Health Coverage 2019: Manfaat, Kendala, dan Harapannya.

Laporan kegiatan disampaikan oleh Ketua Panitia Forum kebijakan kesehatan indonesia ke VI, Prof. Dr. dr. Hj. Rizanda Manchmud, M.Kes. Antusiasme peserta forum tahun ini sangat luar biasa, ada lebih dari 302 peserta dan 130 abstrak dari dalam dan luar Padang. Forum nasional tahun ini pertama kalinya digelar dengan webinar dengan 7 universitas sebagai co-host. Selama empat hari ke depan, kita berkumpul untuk berdiskusi dan mencari solusi untuk perbaikan program Jaminan Kesehatan Nasional dan kebijakan-kebijakan lainnya, bukan sebaliknya. Semoga kegiatan ini berbuah manfaat dan menambah luas jaringan seperti ranting-ranting pinus.

Pengantar rangkaian kegiatan disampaikan oleh koordinator Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI), Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD. Isi pengantar tersebut, antara lain: Selamat datang kepada seluruh peserta, tahun 2015 ini terlihat kemajuan pesat dari jaringan ini yang pertama kali terbentuk di tahun 2000. Bersyukurlah kita mendapat kesempatan untuk berkumpul membahas mengenai masalah-masalah dan pembelajaran di tahun kedua pelaksanaan JKN. Bukan hanya JKN yang dibahas dalam forum ini, para peserta dapat memilih pokja-pokja kebijakan yang ada yaitu: Pokja Kesehatan Ibu dan Anak, Pembiayaan Kesehatan, HIV/AIDS, Pendidikan SDM Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, Gizi Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Penanggulangan Bencana, Mental Health, dan lainnya.

Sambutan sekaligus pembukaan disampaikan oleh Rektor Universitas Andalas, prof. DR. Werri Datta Taifur, SE, MA. Senang sekali Padang menjadi tuan rumah untuk forum ini. Ini memang masalah penting untuk dibahas secara nasional karena untuk mencapai kemajuan bangsa maka kesehatan adalah salah satu indikator yang harus diperhatikan, selain pendidikan. Pondasi kesehatan masyarakat harus kuat. Salah satu inisiatif negara kita adalah dengan menyelenggarakan universal health coverage. Dengan mengucap basmalah forum ini resmi dibuka.

Terakhir, sambutan oleh Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dr. Rosnini Savitri, M.Kes. Dalam sambutannya, Rosnini menyampaikan sejumlah hal, antara lain dana untuk kesehatan Sumatera Barat sudah mencapai 16,8 % meski masih ada kabupaten/kota yang masih berkisar 4-5% tetapi ada juga kabupaten yang justru lebih tinggi hingga mencapai 18%. Ini menjadi tantangan kami memang, bagaimana meningkatkan pendanaan bidang kesehatan di Sumatera Barat. Forum ini sangat bermanfaat bagi Sumatera Barat, dilihat dari isu-isu kebijakan yang diangkat, diantaranya mengenai bencana dan HIV AIDS. Kami haturkan banyak terimakasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

Pembukaan Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia VI kali secara simbolis dibuka dengan pemukulan gong kecil oleh masing-masing perwakilan penyelenggara dan sponsor. Seluruh peserta, disambut di Bumi Minang dengan tarian penyambutan tamu: Tarian Pasambahan yang dibawakan oleh mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Reporter: Madelina Ariani

Laporan Ketua Panitia FKKI VI Prof. DR. dr. Rizanda Machmud, M.Sc., Ph.D	video

Pengantar Koordinator Jaringan prof. dr. Laksono Trisnantoro, Msc, PhD	video

Rektor Universitas Andalas Prof. DR. Werri Datta Taifur, SE, MA	video

Sambutan dan pembukaan resmi dr. Rosnini Savitri, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	video

Keynote speech

Keynote Speech

24ags-pengantar2 Sebagai Ketua JKKI, Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD memberikan pengantar pada seminar di hari pertama ini. Setidaknya ada dua topik yang dibahas pada pengantar tersebut, yang pertama mengenai apa manfaat dilakukannya monitoring kebijakan JKN dan yang kedua terkait dengan pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia.

Sejak Kebijakan Pembiayaan Kesehatan Nasional yang disebut JKN diimplementasikan tahun 2014, Prof. Laksono melalui PKMK FK UGM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini. Harapannya adalah untuk bisa mengawal pelaksanaannya, agar sesuai dengan amanah UU yaitu meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Menyadari kurangnya sumber daya, Prof. Laksono mendorong berbagai Perguruan Tinggi lain untuk melakukan monev ini bersama-sama di wilayah masing-masing. Hasil monitoring yang dibahas dalam berbagai pertemuan bersama menunjukkan tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini, menurut Prof. Laksono karena road map disusun pemerintah berdasarkan asumsi, sedangkan upaya untuk memenuhi asumsi tersebut – misalnya pemerataan fasilitas kesehatan dan kecukupan dana – belum terpenuhi. Kebijakan ini menyebabkan terjadinya ketidakadilan geografis. Akhirnya kelompok yang mendapatkan manfaat paling besar dari kebijakan ini justru adalah masyarakat "non-PBI mandiri". Hasil monev ini akan digunakan untuk memberi masukan pada pembuat kebijakan untuk melakukan revisi, mulai dari tingkat UU sampai kebijakan teknis sesuai hasil temuan.

24ags-pengantar1 Saat ini implementasi JKN dan BPJS cenderung tersentralisasi padahal masalah di berbagai daerah berbeda-beda, yang membutuhkan pendekatan berbeda pula. Sebagai contoh, data dari kabtor-kantor cabang BPJS langsung dikirim ke pusat tanpa ada komunikasi dengan Pemda/Dinkes setempat. Akibatnya, kepala daerah tidak mengetahu berapa masyarakatnya yang menderita sakit tertentu, atau apa masalah penyakit terbanyak yang diderita warganya. Oleh karenanya, UGM mengajak perguruan tinggi lain untuk terus menerus melakukan monev, mendiseminasi hasilnya dan bersama-sama mengupayakan advokasi di tingkat daerah masing-masing hingga ke pusat. Untuk meningkatkan efektivitas ini, teknologi komunikasi jarak jauh dimanfaatkan semaksimal mungkin. Setiap pertemuan yang membahas mulai dari penyusunan proposal hingga diseminasi hasil-hasil penelitian dan advokasi dipaparkan melalui website, webinar hingga blended learning. Untuk itu, semua perguruan tinggi yang terlibat aktif juga harus menguasai teknologi ini dan memiliki infrastruktur yang mendukung. Seperti yang dilakukan pada Fornas di Padang ini yang secara langsung di-relay antara lain oleh Universitas Mulawarman, Universitas Nusa Cendana, Universitas Sam Ratulangi dan UGM. Harapannya, setiap perguruan tinggi akan memiliki kesempatan yang sama untuk berperan sebagai host/co-host pertemuan nasional, serta mengembangkan simpul-simpul penelitian kebijakan di daerah di seluruh Indonesia. Sayangnya, saat ini perguruan tinggi yang terlibat masih sedikit dan akses ke pertemuan ilmiah terbatas. Oleh karenanya, Prof. Laksono mengajak semua pihak untuk bergabung dan aktif di forum JKK ini dan menjalin hubungan komunikasi antar-anggota. Pada akhirnya, masyarakat pengguna ilmu dapat mengembangkan diri secara lebih murah.

materi presentasi video

Reporter: Putu Eka Andayani

PLENO 1

Reportase Pleno 1

24-2

Monitoring dan evaluasi kebijakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2015 menjadi topik pada sesi pleno pertama pada Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia VI. Sesi diawali dengan materi Dr. Sangguana Koamesah MKes. MMR (Universitas Nusa Cendana) tentang kondisi di NTT. Ketersediaan SDM kesehatan dan fasilitas kesehatan masih menjadi masalah utama di daerah. Dari total iuran peserta JKN yang sekitar 848 M, ada sekitar 351 M yang belum terpakai untuk pembiayaan peserta JKN. Sangguana menegaskan bahwa monitoring terpadu sangat berperan penting dalam mencapai UHC 2019.

Sebagai fasilitator dalam sesi ini, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc. PhD kemudian mempersilakan Sukri Palutturi, SKM, M.Kes, MSc.PH., Ph.D, (Universitas Hasanuddin) untuk turut memaparkan hasil kajiannya. Beberapa aspek dalam penyelenggaraan program JKN dijelaskan secara detail, termasuk adanya adverse selection. Hal lain yang menarik yaitu kendala sistem rujukan dan pendaftaran. Temuan ini dilengkapi oleh hasil studi Denas Symond, MCN (Universitas Andalas) yang lebih menyoroti pemerataan di tengah ketersediaan SDM dan fasilitas kesehatan.

Pemaparan hasil landscape penelitian health financing dari USAID yang diwakili oleh Edhie S. Rahmat juga menekankan adanya kesenjangan antara normatif dan teoritis. Adapun tiga prioritas yang disampaikan beliau terkait dengan efek pembiayaan JKN di FKTP, dampak terhadap rujukan, dan peran BPJS Kesehatan sebagai purchaser. Menanggapi hal ini, dr. Suir Syam, M.Kes, MMR selaku anggota DPR Komisi IX menyatakan beberapa hal yang sedang menjadi perhatian, yaitu : dampak kebijakan kapitasi pada pemerataan SDM kesehatan, kesulitan dalam pendaftaran kepesertaan, perlu dikaji kembalinya mekanisme bayar denda atas keterlambatan iuran, dan masalah penjaminan bayi baru lahir.

Tanggapan dari BPJS Kesehatan yang diwakili oleh dr. Togar Siallagan menjelaskan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam mendukung ketersediaan SDM dan fasilitas kesehatan juga perlu untuk dioptimalkan. Menurut dr. Rosnini, salah satu yang dapat dilakukan daerah yaitu melalui tim khusus untuk monev. Sukri menambahkan bahwa kesuksesan upaya tersebut juga tidak lepas dari SDM non kesehatan. Di lain sisi, menurut Dr. Sangguana bahwa perbedaan kapasitas fiskal perlu dipertimbangkan. Menurut Togar, dukungan sistem informasi sedang dikembangkan BPJS Kesehatan .

"Apakah sudah saatnya dilakukan evaluasi terhadap kebijakan JKN, apakah JKN diproyeksikan dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan?". Di sesi akhir, Prof. Laksono menyimpulkan beberapa hasil diskusi bahwa dua masalah utama JKN yaitu kendala yang bersifat operasional dan kendala yang bersifat konsepsual. Sesi pleno juga menjaring saran dan rekomendasi dari peserta, diantaranya : perlunya pelatihan coding, pentingnya regulasi dalam pengelolaan dana kapitasi, revitalisasi fungsi promotif dan preventif di FKTP, dan perbaikan sistem e-catalog dalam pengadaan obat.

Materi Presentasi

Dr. Sangguana Koamesah, M.Kes, MMR Universitas Nusa Cendana: Studi Kasus di NTT	materi video

Sukri Palutturi, SKM, M.Kes, MSc.PH., Ph.D., Universitas Hasanuddin Studi kasus di Sulawesi Selatan	materi video

Denas Symond, MCN Universitas Andalas Studi kasus di Sumatera Barat	materi video

Eddy S. Rahmat, USAID Pemaparan Hasil Landscape Penelitian Health Financing	materi video

Video Sesi Diskusi

part 1 part 2 part 3 part 4 part 5

Reportase : BES

PLENO 2

Reportase Pleno 2

24-3

Konsep Universal Health Coverage / Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia itu kurang tepat menurut Prof Ascobat. Karena saat ini konsep JKN masih berbentuk financial risk protection atau proteksi agar pasien tidak miskin setelah sakit. Bentuknya bagus tetapi berdasarkan pengalaman dari negara lain cara ini hanya akan membuat biaya kesehatan semakin mahal. Dalam satu tahun di Indonesia pasca penerapan JKN telah terjadi inflasi biaya kesehatan sebesar 13%. Jangan sampai indonesia seperti Amerika yang biaya kesehatannya sangat mahal.

Ibarat burung elang, satu sayapnya berbentuk proteksi finansial, tetapi sayap lainnya harus berupa health risk reduction atau pencegahan agar masyarakat tidak sakit, sehingga angka kesakitan menjadi berimbang, jumlah pasien sakit berkurang. Tanpa kedua sayap yang bekerja baik tentu burung elang tidak bisa terbang. Dua pilar lain adalah kelengkapan sarana prasarana dan pengawasan oleh kepala daerah dalam menjalankan Undang-undang 23 tahun 2014.

Keempat konsep tersebut tercantum dalam Sustainable Development Goal, JKN dan Undang-undang no 23 tahun 2014 mengatur tentang pemerintahan daerah, dimana terdapat urusan pemerintahan wajib yang harus diselenggarakan oleh semua daerah. Presiden dalam undang-undang ini ditampuk sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sesuai dengan UUD 45, yang memegang tanggung jawab penuh pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut, dibantu oleh menteri, termasuk pada urusan kesehatan.

Sektor Kesehatan menjadi urusan wajib daerah karena berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat setara dengan sektor pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, dan sosial. Sektor ini harus menjadi prioritas bagi daerah. Bagi daerah yang menolak pemenuhan pelayanan dasar ini maka terdapat affirmative policy bagi presiden untuk memberikan sanksi administrasi.

Dalam kaitannya dengan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, dr. I Made Suwandi mengatakan bahwa kebijakan ini dapat digunakan untuk memaksa daerah melakukan kerjasama lintas kabupaten untuk memenuhi kesehatan masyarakat. Tentu kerjasama ini harus dikoordinasikan oleh gubernur sebagai pimpinan puncak sedangkan untuk kerjasama ksehatan lintas provinsi merupakan wewenang dari kemendagri.

Dalam undang-undang dikatakan bahwa untuk adanya sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian maka diperlukan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman pelaksanaan. Namun sayangnya pada beberapa sektor NSPK ini masih dalam tahap pembahasan.

Sebagai kesimpulan bahwa undang-undang 23 tahun 2014 telah menyajikan sebuah terobosan bagi kepala daerah untuk melakukan affirmativepolicy untuk perbaikan sektor kesehatan. Tetapi tetap harus ada kerjasama dengan berbagai pihak dengan agar finansial risk reduction bisa terbang bersama health risk reduction. Pencegahan selalu lebih baik dari pengobatan. -ty

Materi Presentasi

DR. I Made Suwandi, MSc UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah Implikasi terhadap pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan.	materi video

Prof. Ascobat Gani UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah Implikasi terhadap pencapaian Universal Health Coverage dan Sustainable Development Goals (SDGs)	materi video

Sesi Pleno, 25 Agustus 2015

Reportase Pleno Hari 1 | Paralel Hari 1 | Paralel Hari 2 | Workshop hari 3

SESI IV

Reportase Pleno IV

25ags-pleno4

Diskusi panel ke-4 ini membahas dua hal yaitu memposisikan puskesmas sebagai sentral dalam fasilitas kesehatan tingkat pertama dan majerial puskesmas yang harus berjalan. Selain itu, diskusi ini juga mengajak untuk jangan ada pembiaran terhadap peran puskesmas. Diskusi ini difasilitatori oleh Dr.dr Deni Sunjaya DESS dari Universitas Padjajaran dengan pembahas Prof.Dr. dr. Akmal Taher, Sp. U; dr. Adang Bahtiar, MPH, D.Sc (Ketua IAKMI Pusat) dan H. Andra Sjafril, SKM, M. Kes (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau).

Diskusi diawali dengan presentasi dari Prof. Dr. dr. Hj. Rizanda Machmud, M. Kes dari Universitas Andalas mengenai penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan penguatan dinas kesehatan kabupaten/ kota dalam Pelayanan UKP dan UKM. Dalam paparannya, Rizanda menekankan tentang tugas puskemas yang harus dilakukan terkait dengan Permenkes No.75 tahun 2014. Puskesmas yang diharapkan berperan sebagai sentral akan memiliki kesulitan untuk menjalankan Permenkes No.75 tahun 2014 karena akan ada permasalahan di pelaporan dan pencatatannya. Untuk mengatasi hal ini memang sudah ada aplikasi PCare tetapi aplikasi ini tidak bisa mendistribusikan semua keperluan di Puskesmas. Presentasi kedua disampaikan oleh DR. dr. Mubasysyr Hasanbasri, MA dari Universitas Gadjah Mada mengenai apakah puskesmas sebagai lembaga pemerintah mampu menjalankan fungsi sebagai FKTP yang baik. Presentasi ini menyoroti tentang organisasi yang ada di puskesmas, khususnya manajerialnya. Manajerial ini perlu dilakukan untuk keperluan pengelolaan karena kerja di puskesmas tidak dapat dijalankan seorang diri. Meskipun demikian, sistem manajerial ini tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh Dinas Kesehatan.

Pembahasan mengenai kedua topik ini menjelaskan tentang kurangnya integrasi di puskesmas sehingga permasalahan di puskesmas sudah ada sebelum era JKN. Permasalahan ini masih ada hingga saat ini. Selain itu,menurut Prof. dr. Akmal Taher, Sp puskesmas memang enggan untuk mengatur manajerialnya sendiri karena pihak puskesmas tidak mau ribut di level bawah sehingga lebih baik level atas saja yang mengatur. Ide yang muncul disini adalah memilih tokoh di manajerial yang komprehensif sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik. Pihak yang diharapkan untuk melakukan manajerial ini berasal dari lulusan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dan bukan lagi dokter. Kendalanya adalah lulusan FKM tidak percaya diri menjalankan peran ini.

Untuk keikutsertaan pihak Dinas Kesehatan terhadap peran puskesmas dibahas oleh H. Andra Ajafril, SKM, M. Kes yang menjelaskan bahwa di Dinas Kesehatan Riau sudah diutamakan akreditasi dan manajemen puskesmas. Sayangnya, menurut Prof. Dr. dr. Hj. Rizanda Machmud, M.Kes hal tersebut belum terjadi di Padang. Umpan balik belum terjadi dari dinas kesehatan ke puskesmas. Sehingga bisa dikatakan bahwa keadaan puskesmas masih sulit di generalisasikan akibat dari otonomi daerah.

Materi Presentasi

Penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan penguatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam Pelayanan UKP dan UKM: Prof. DR. dr. Hj. Rizanda Machmud, M.Sc., Ph.D	materi

Apakah Puskesmas sebagai lembaga pemerintah mampu menjalankan fungsi sebagai FKTP dengan baik? DR. dr. Mubasysyr Hasanbasri, MA. Universitas Gadjah Mada	materi

Video Sesi Diskusi

Diskusi part 1 part 2 part 3

SESI V

Reportase Pleno V

25ags-pleno5

"Strategi Pemanfaatan Kenaikan Anggaran Kesehatan 5 % untuk Pencapaian Target UHC dan SDGs"

Pembicara dalam diskusi sesi pleno V yaitu Dr.drg. Theresia Ronny Andayani, MPH dan Prof. Syahfuddin Karimi. Sementara pembahasnya ialah dr. Adang Bahtiar, MPH, D.Sc, Sumiyati, Ak. M.FM, Dr. Gatot Soetono, MPH dan Dr. Artati Suryani, M.Kes. Pada diskusi pleno sesi V ini dibahas isu yang sedang hangat diperbincangkan saat ini terkait dengan rencana pemerintah menaikkan anggaran kesehatan sebesar 5% pada APBN tahun 2016. Pada saat ini, pengeluaran kesehatan publik untuk belanja kesehatan masih rendah. Oleh karena itu, pemerintah berencana menaikkan anggaran sektor kesehatan sesuai dengan tuntutan undang-undang yaitu sebesar 5%. Pemerintah juga bertekad meningkatkan alokasi anggaran kesehatan bagi daerah menjadi 22 Trilyun, naik 7 kali lipat dibandingkan tahun 2014 sebesar 3 Trilyun.

Pertanyaan selanjutnya adalah dengan kenaikan sektor anggaran ini, bagaimana strategi Bappenas? Dalam paparannya drg. Theresia Ronny Andayani, MPH yang diwakili oleh staf menyampaikan pentingnya upaya meningkatkan kegiatan promotif dan preventif, menyediakan tenaga kesehatan, obat dan peralatan kesehatan yang memadai, mengembangkan penelitian dan pengembangan guna mendukung dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti, serta peningkatan sistem informasi kesehatan. Selain itu, salah satu strategi yang tidak kalah pentingnya pelaksanaan sistem kontrak dan public private partnership untuk meningkatkan kemampuan penyerapan anggaran.

Profesor Syahfuddin, Ekonom Universitas Andalas menjelaskan bahwa ada tantangan yang luar biasa besar dengan kenaikan anggaran sektor kesehatan sebesar 5 % ini yaitu bagaimana penyerapan anggaran bisa maksimal. Sebagai contoh Kementerian Pendidikan yang mengalami kesulitan dalam penyerapan anggaran kesehatan 5%. Syahfuddin mengusulkan strategi yang harus dilakukan adalah asuransi bagi semua masyarakat, keterbukaan informasi tentang kualitas dan biaya pelayanan kesehatan serta melakukan perencanaan yang baik dengan melibatkan pengguna layanan kesehatan.

Terkait dengan strategi kenaikan anggaran sektor kesehatan, dr. Adang Bachtiar mengusulkan perlu adanya mobilisasi sumber daya manusia, utilisasi data epidemi untuk health intervention serta perbaikan tata kelola anggaran, efisiensi, dan akuntabilitas. Sementara itu, Sumiyati dari Kementerian keuangan menekankan pentingnya strategi perencanaan yang baik yang yang meliputi: review peraturan dan prosedur yang ada, penyediaan SDM yang proporsional antara medis dan pendukungnya, sistem remunerasi yang baik, monitoring dan evaluasi yang kuat,serta sistem yang baik dan komitmen. dr Artati juga setuju dan sependapat dengan apa yang disampaikan dengan Sumiyati bahwa strategi yang paling penting adalah perencanaan yang tepat dengan melibatkan pengguna layanan kesehatan.

Materi presentasi

Dr. drg. Theresia Ronny Andayani, MPH, Deputi Kesehatan dan Gizi Bappenas RI *)	materi

Prof. Syahfuddin Karimi, Direktur Pascasarjana Universitas Andalas	materi

Reporter: Oktomi Wijaya

SESI VI

Reportase Pleno VI

25ags-pleno6

Fraud berpotensi menurunkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh dr. Hanevi Djasri, MARS, Hanevi adalah salah satu konsultan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM. Konsultan yang sehari-hari berkutat dengan mutu ini menjadi moderator pada acara Forum Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (FKKI) ke-6 di hotel Bumi Minang, Padang 25 Agustus 2015.

Forum ini menampilkan berbagai pembicara dan pembahas dari tingkat regulator, akademisi, pemberi pelayanan kesehatan dan regulator di tingkat wilayah. Paparan isu pertama tentang cukupkah Permenkes No. 36 Tahun 2015 mencegah fraud pada JKN oleh Prof. Dr. dr. Budi Sampurno SpPF. Ada tiga faktor yang menyebabkan fraud yakni motivasi, rasionalisasi, dan kesempatan. Permenkes yanng digagas oleh akademisi FK UGM ini telah mengandung unsur untuk menghilangkan penyebab fraud, mulai dari etika, remunerasi, bekerja menggunakan panduan klinis. Peraturan ini juga masih perlu didukung dengan peraturan lain di tingkat daerah.

KPK juga tidak tinggal diam terhadap ancaman fraud di layanan kesehatan. Dalam prsentasinya, Niken Ariati mengungkapkan bahwa KPK mempunyai fungsi pencegahan dan kewenangan di pasal 14. Kebjakan baru JKN berdampak masif. Pelaksanaan JKN ini ibarat kapal yang belum jadi tapi dipaksakan untuk berlayar, dibuktikan dengan keterlambatan Perpres 32 sehingga para pembaca bisa membayangkan hiruk pikuk penerapan JKN. Permenkes 36 dirasa telat keluar, yang seharusnya Permenkes ini keluar tahun 2014. Masalah fraud ini tentunya bisa diatasi dari akarnya, yakni dengan memasukkan kurikulum cara koding yang tepat dan benar pada fakultas kedokteran sehingga semua dokter mengetahui cara melakukan koding yang tepat.

Faktanya, fraud ini sudah lama terjadi. Sebelum JKN, fraud sudah mengancam sistem INA DRG. Dalam JKN ini, timbul konflik ideologi untuk merasionalkan pendapatan. dr. Donald Pardede, M.Kes mengungkapkan bahwa "Ketika masa transisi ini diperlukan pemahaman yang cukup, regulasi penting untuk memberikan definisi operasinal sehingga stakeholder bisa meng-alert fraud". Selain itu, yang paling penting adalah menumbuhkan budaya anti fraud. Upaya ini dapat dilakukan pelatihan dan disemenasi untuk pencegahan fraud.

dr. Arida Oetami, M.Kes, dan Dr. dr. C. H. Soejono, SpPd, K-Ger, MEpid, FACP, FINASIM sebagai pembahas menekankan bahwa perlunya sosialisai Permenkes No 36 Tahun 2015. Namun walaupun Permenkes ini belum tersosialisasi dengan baik, penyedia layanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer (FKTP) dan di Fasilitas Kesehatan tingkat Rujukan lanjutan (FKRTL) tetap terus mendukung upaya pencegahan fraud dengan terus berinovasi mencegah fraud dengan cara mengambangkan klinik fraud, membuat sistem rujukan, membuat sarana pelaporan fraud, pelatihan dan edukasi tentang bahaya fraud, sosialisasi tentang deteksi, pencegahan dan penindakan fraud. Mari bahu membahu mebangun sistem pencegahan fraud di Indonesia. JKN Indonesia lebih baik dari Obama Care.

Materi presentasi

Prof. Dr. dr. Budi Sampurno SpPF, Universitas Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan untuk mencegah Fraud: Apakah sudah cukup kuat?	materi video

Direktorat litbang KPK - Niken Arianti Usaha pencegahan yang sedang dilakukan KPK	materi video

oleh Eva Tirtabayu Hasri, S.kep, MPH

Sesi DFAT

Keynote Speech dari DFAT

Pemerintah Australia merasa terhormat karena bisa memberikan dukungan dalam konferensi seperti ini. Tentu pertemuan ini sangat penting, mengingat akan digelar UN Summit pada September 2015. Ini momentum yang penting sekali, mudah-mudahansemua negara akan meratifikasi sustainable development goals (SDG's). SDG's memiliki tujuan dan target yang ambisius, ada 17 goal dan 107 target. Ada 5 P yang mendasari lahirnya SDG's ini, antara lain people, planet, prosperity, peace, dan partnership.

People atau orang menjadi prioritas pertama, banyak yang khawatir saat Millenium Development Goals (MDG's) usai maka kesehatan tidak menjadi prioritas lagi. Sebelumnya, tiga target dari MDG's berfokus pada kesehatan. Meski nanti dalam SDG hanya ada satu tujuan untuk kesehatan, namun seyogyanya hal ini sudah disusun secara komprehensif, karena menyangkut kesehatan, nutrisi dan well being (kemakmuran) seseorang.

Tentu saja akan banyak tantangan karena ada target baru yang diperkenalkan. Beruntung, salah satu target SDG ialah mencapai Universal Health Coverage (UHC). Poin yang menarik yaitu UHC bukan hanya perlindungan finansial. Pastinya model yang diusung WHO yaitu UHC mengarah ke layanan yang diberikan dan perlindungan sosial. Seharusnya ada 5 dimensi dalam UHC, dua yang menjadi tambahan ialah kualitas layanan kesehatan yang diberikan dan cakupan/pemerataan layanan kesehatan. Ini merupakan tantangan besar untuk Indonesia dan negara ini sudah mengambil langkah penting di area terkait.

Dua langkah penting yang dimaksud ialah skreditasi puskesmas dan penetapan standar pelayanan minimum. Sayangnya, kita sering memikirkan sektor publik, namun banyak masyarakat yang memilih ke klinik swasta. Oleh karena itu, kita masih memiliki PR untuk mutu dari penyedia layanan swasta. Hal yang harus digarisbawahi ialah di dalam layanan kesehatan masyarakat, pencegahan lebih baik dari pengobatan. Hal ini senada dengan yang disampaikan Jusuf Kalla, "Saya tantang Anda semua untuk tidak menambah RS, tempat tidur dan faskes lainnya, pikirkan bagaimana caranya orang keluar dari RS". Pernyataan tersebut disampaikan wakil presiden saat Mukernas IAKMI beberapa tahun lalu di Kupang, NTT.

Saat ini menjadi kesempatan emas karena anggaran di bidang kesehatan akan ditingkatkan. Salah satu kunci besar untuk mampu memberikan layanan kesehatan yang baik karena ada kepemimpinan yang baik di politis dan birokrasi di tingkat kabupaten dan provinsi. Misalnya Frans Lebu Raya (Gubernur NTT) yang memiliki kepemimpinan politik yang kuat sehingga seluruh bupati mendukung Frans. Frans berhasil karena Bappeda, BPMD dan banyak lintas sektor pemerintah yang mengusung satu tujuan.

Di akhir keynote speech-nya, John sangat optimis, bibit kepemimpinan seperti itu maka Indonesia akan berlayar maju menuju tujuan yang ingin dicapai (wid).

video sambutan

Sesi Menkes RI

Keynote Speech Menteri Kesehatan RI

Penguatan Sistem Kesehatan Untuk Mewujudkan Indonesia Sehat

25ags-menkes Forum JKKI telah memasuki hari kedua, yang special dihari ini yaitu keynote speech menteri Kesehatan RI Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, Sp.M (K) hadir ditengah-tengah kami. Beliau memaparkan materi mengenai Penguatan Sistem Kesehatan Untuk Mewujudkan Indonesia Sehat.

Era Jaminan Kesehatan (JKN) yang sudah berlangsung selama 1,5 tahun, merupakan batu loncatan yang cukup besar. Sekitar 189 juta jiwa tertolong dalam hal kesehatan dalam era JKN ini. Banyak kendala yang dialami selama keberlangsungan perogram JKN. Ibu Nila memaparkan apapun program yang sudah berjalan kita selayaknya belajar menganalisa dan menutupi kekurangan, dan apabila ada kelebihan dari program tersebut, bisa dijadikan kebanggaan.

Biaya klaim yang dilakukan selama era JKN sebagian besar pada Rawan Inap . Penyakit jantung menduduki urutan pertama dengan klaim sebesar 3,5 Triliun. Kemudian disusul oleh Persalinan dengan klaim sebesar 2,3 Triliun. Selain rawat inap, klaim juga dilakukan pada rawat jalan. Penyakit gagal ginjal memiliki nilai klaim paling besar yaitu 1,7 Triliun, karena sebagian besar pasien melakukan Hemodialisa (HD) yang memerlukan dana cukup besar.

Perbedaan kasus rawat inap dan rawat jalan antara Penerima bantuan Iuran (PBI) dan non PBI, lebih banyak pada non PBI. Hal ini menjadi pertanyaan, apakah yang PBI ini belum mendapatkan informasi yang lengkap terkait layanan kesehatan yang mereka terima?. Dalam era JKN, dana yang ada masih mencukupi untuk pembiayaan kesehatan, tetapi belum dimanfaatkan dengan baik. Azas yang diberlakukan dalam JKN adalah azas gotong royong, dimana yang sakit dibantu oleh yang sehat dan yang tidak mampu dibantu oleh yang mampu. Hal ini mennjadi evaluasi untuk kita bersama.

Selanjutnya dibahas mengenai program MDGs yang telah berjalan cukup baik, Indonesia memiliki target optimal pencapaian MDGs di tahun 2015. Salah satu bidang yang sangat diutamakan Indonesia ialah kesehatan terutama masalah gizi dan kesehatan ibu-anak. Fokus pemerintah untuk memenuhi target MDGs dalam bidang ini ialah dengan menekan angka kematian ibu dan anak (AKI). Data dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 angka kematian ibu sebesar 359 per 100.000 kelahiran. Berbagai macam cara dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi atau menekan angka kematian ibu. Seperti contoh yang dilakukan oleh Ibu Tri Rismaharini (Walikota Surabaya) dan Dinas Kesehatan Surabaya membuat program "Ramah Posyandu". Dengan program tersebut berhasil menurunkan angka kematian ibu yang signifikan.

MDGs 4 dan 5 tidak hanya sebatas menekan angka kematian ibu dan anak. Tetapi bagaimana menciptakan generasi penerus yang bisa mensukseskan pembangunan kesehatan di Indonesia. Salah satu ancaman serius terhadap tujuan pembangunan kesehatan kita, khususnya kualitas generasi mendatang adalah stunting. Terlihat bahwa secara nasional rata-rata angka kejadian stunting pada balita kita adalah 37.2%. Dengan asumsi jika seorang ibu memiliki anak 5 maka 2 diantaranya akan stunting atau gangguan kognitif yang mengakibatkan IQ nya tidak akan mencapai standar. Menurut standar WHO, persentase ini termasuk kategori berat, dan untuk kita perlu memberikan perhatian yang lebih serius dalam upaya menurunkan angka kejadian stunting di negara kita. Untuk mengatasinya maka dimulai dengan perbaikan kesehatan dan mengubah mindset sejak usia remaja. Dengan berbagai program yang diberikan harapannya bisa mengurangi kejadian stunting di Indonesia.

Program Nawa cita yang dibuat oleh Presiden Republik Indonesia berprioritas pada pembangunan dimulai dari daerah perifer ke sentral. Begitupula pada sektor kesehatan, dengan program Nusantara Sehat yang berfokus untuk penguatan pelayanan kesehatan primer melalui pengiriman tenaga kesehatan ke daerah pinggiran dan daerah terpencil di Indonesia. Dimulai dari layanan Posyandu, Posbindu, Poskestren hingga Puskesmas. Hal ini tentunya berdampak pada peningkatan mutu pelayanan kesehtan ditingkat primer.

Untuk mewujudkan Indonesia sehat, Kementerian Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri. Dalam hal ini tentunya kementerian kesehatan melakukan kerjasama dengan beberapa kementerian agar program-program yang ada bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya kerjasama lintas kementrian diharapkan pembangunan kesehatan di Indonesia bisa lebih baik lagi.

materi presentasi video Part 1 part 2 part 3 part 4

Reporter : Elisa Sulistyaningrum

Penutup

Untung Suseno Sutarjo menyampaikan sejumlah hal menarik melalui Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia Keenam pada Selasa (25/8/2015). Tantangan pembangunan kesehatan ke depan yaitu pencapaian MDG'S atau SDG's dan implementasi JKN dengan meningkatkan pelayanan. MDG's akan menjadi SDG's, dan secara nasional sudah disusun strategi salah satunya melalui Indonesia Sehat yang diusung Jokowi (Nawacita). Situasi lain yang cukup penting ialah kepesertaan PBI yang akan meningkat dari 88,2 juta ke 92,4 juta untuk PBI (untuk bayi dan yang membutuhkan) pada tahun 2016. Selain itu, akan dilakukan penyesuaian anggaran Kemkes yang jumlahnya hanya 64,8 Trilyun, 25 Trilyun akan dialokasikan untuk JKN.

Sesi tanya jawab dalam sesi ini memunculkan beberapa pertanyaan. Edward dari Papua menanyakan untuk Mei 2016 akan ada peningkatan dana 5% untuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal yang ditakutkan ialah pola pikir yang berkembang di daerah dimana UHC sulit dicapai di daerah seperti Papua. Salah satunya, untuk JKN tidak ada biaya pendamping untuk staf Dinkes, sementara kartu Papua Sehat misalnya disertai dengan biaya sosialisasi dan biaya pendampingan.

Ariawati dari Dinkes Lampung menanyakan DAK non teknis terdiri dari DAK BOK dan akreditasi Puskesmas. Semua DAK Non teknis akan masuk ke Biro Keuangan, apakah tidak menambah panjangnya birokrasi?

Pertanyaan lain yang muncul ialah, apakah mungkin program UKM di Puskesmas dikontrakkan ke pihak ketiga?

Untung mencoba memaparkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang baru (2016) berbeda dengan yang tahun sebelumnya. DAK model baru yang diturunkan ke Provinsi dibagi sesuai kriteria (juknis berjalan). Provinsi harus melihat kabupaten mana yang siap menerima DAK. Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016 bisa diperoleh melalui proposal dari staf nakes yang akan melaksanakan kegiatan di daerah. Setelah DAK suatu daerah disetujui, maka akan ada penilai profesional yang menyeleksi daerah mana yang memungkinkan untuk menerima DAK. Jika tidak terserap, akan diberikan ke daerah lain.Khusus BPKP akan dikirim ke Papua untuk menilai kesiapan Papua dalam penerimaan DAK.

Untung menutup sesi dengan menjawab pertanyaan terkait kontrak. Dari DAK apa saja program yang bisa dikontrakkan? Namun, jika banyak program yang dikontrakkan, Dinkes jadi apa? Jika program dilakukan Puskesmas, maka Dinkes sebagai pengawas. Sementara provinsi mengawasi pelaksanaan program tersebut, misal daerah mana yang gunakan pajak rokok untuk membangun ruang merokok, tegas Untung.

materi presentasi video

FKKI Keenam resmi ditutup pada Selasa (25/8/2015) dengan pengumuman dari ketua panitia yaitu Prof. Rizanda Machmud bahwa FKKI berikutnya (2016) akan digelar di Makassar (wid).

Forum Nasional V JKKI di Bandung

JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA

Bekerja sama dengan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJAJARAN BANDUNG

Menyelenggarakan

FORUM NASIONAL V :
JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA

dengan tema :

MONITORING PELAKSANAAN KEBIJAKAN JKN DI TAHUN 2014
KENDALA, MANFAAT, DAN HARAPANNYA

Sub Tema

Tantangan Kebijakan Kesehatan dalam Pemerataan Kesehatan
di Era Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan Masih Tingginya Hambatan
dalam Pencapaian MDG 4, 5 dan 6.

Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran dan
Hotel Trans Luxury Bandung, 24 – 26 September 2014

Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia adalah suatu jembatan penyambung berbagai pemangku kepentingan dalam kebijakan kesehatan di Indonesia. Mereka yang bergabung : para peneliti, akademisi, pemerhati, praktisi kebijakan, kelompok masyarakat, wakil rakyat, birokrat, pengamat dari berbagai profesi dan lembaga.

Forum ini telah 4 kali digelar, setiap tahun berturut-turut di Jakarta (UGM), Makasar (Unhas), Surabaya (Unair) dan Kupang (Universitas Nusa Cendana). Pada tahun 2014 ini kota Bandung mendapat giliran dengan Fakultas Kedokteran Unpad sebagai tuan rumah.

Tahun 2014 merupakan tahun stratejik karena bertepatan dengan perubahan politik yang terjadi di negara ini. Para wakil rakyat baru, pemimpin baru akan segera hadir dengan visi, misi dan strateginya. Sejauhmanakah rencana dan kebijakan mereka selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat?

Tema tahun ini adalah "MONITORING PELAKSANAAN KEBIJAKAN JKN DI TAHUN 2014 : KENDALA, MANFAAT DAN HARAPANNYA". Dengan sub tema :"Tantangan Kebijakan Kesehatan dalam Pemerataan Kesehatan di Era Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan Masih Tingginya Hambatan dalam Pencapaian MDG 4, 5 dan 6".

Kelompok-kelompok kebijakan kesehatan yang akan berkumpul merupakan kelompok yang sudah lebih dahulu berkembang dalam forum sebelumnya serta kajian baru tahun ini :

PENDAFTARAN WEBINAR

Bagi yang tidak dapat hadir di Bandung tetap dapat mengikuti rangkaian kegiatan melalui Webinar dengan melakukan pendaftaran terlabih dahulu dan membayar biaya registrasi sebesar Rp. 1.500.000,- . Webinar adalah cara mengikuti dengan menggunakan Teleconferens. Dapat dilakukan oleh perorangan ataupun lembaga diseluruh dunia. Syaratnya adalah memiliki sambungan WIFI minimal 512 Kbps.

Informasi selengkapnya bisa dilihat pada leaflet berikut

Leaflet Pendaftaran Webinar

Panduan Webinar untuk Peserta

List Abstrak Forum Nasional V JKKI		Panduan Presentasi
Free Paper Pokja Gizi	Free Paper Pokja HIV / AIDS	E- Poster Format
Free Paper Pokja Kesehatan Jiwa Masyarakat	Free Paper Pokja Kebijakan Kesehatan Ibu & Anak	Panduan Presentasi Poster
Free Paper Pokja Kebijakan Pembiayaan	Free Paper Pokja Pelayanan Kesehatan	Panduan Presentasi Oral

PENDAFTARAN DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN:

Pendaftaran bagi peserta sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014 :

Kategori	Sebelum tgl 31 Agustus 2014	Tgl. 1 – 20 September 2014	Setelah 20 September 2014
Umum	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.250.000,-	Rp. 1.500.000,-
Mahasiswa	Rp. 750.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 1.000.000,-

Pembayaran peserta melalui BNI BLU Unpad an. Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesiano rek. 988 2340540702012.

Copy bukti pembayaran/ slip transfer dikirimkan melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. dan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau melalui faximile di 022 203 8030.

Bagi mahasiswa agar disertakan copy Kartu Mahasiswa dan dikirim ke e mail/ fax tersebut di atas.

INFORMASI LEBIH LANJUT :

Fakultas Kedokteran Unpad, Jl. Eyckman 38 Bandung; Lantai 4 Wing Utara
An. Sheila Mariana/ Nanang Sudrajat/ Dian Anggraeni
pada no tlp/ fax: 022 203 8030 atau email tersebut di atas
Web : www.kebijakankesehatanindonesia.net dan www.fk.unpad.ac.id

INFORMASI LAINNYA

Hotel di Bandung :

1.	Aerowisata (Grand Hotel Preanger)	Jl. Asia Afrika No. 81 Bandung	Rp. 700.000,-
2.	Arion Swiss Bel Hotel	Jl. Oto Iskandardinata No. 16	Rp. 750.000,-
3.	Aston Primera Pasteur	Jl. Djundjunan No. 96 Bandung	Rp. 800.000,-
4.	BTC Hotel	Jl. Djundjunan No. 143 – 149	Rp. 500.000,-
5.	Gino Feruci Hotel	Jl. Braga No. 67 Bandung	Rp. 600.000,-
6.	Cassadua	Jl. Cassa No. 2 Bandung	Rp. 200.000,-
7.	Galeri Ciumbuleuit Hotel	Jl. Ciumbuleuit No. 42 A	Rp. 600.000,-
8.	Grand Serela Setiabudi	Jl. Hegarmanah No. 9 – 15	Rp. 700.000,-
9.	Holiday Inn	Jl. Ir. H. Djuanda No. 31 – 33	Rp. 1.000.000,-
10.	Luxton Hotel	Jl. Ir. H. Djuanda No. 18	Rp. 750.000,-
11.	Horison	Jl. Pelajar Pejuang 45 No 121	Rp. 600.000,-
12.	Santika Hotel	Jl. Sumatera No. 52 – 54	Rp. 800.000,-
13.	The Majesty Hotel	Jl. Surya Sumantri No. 91	Rp. 600.000,-

Sesi Paralel, 24 September 2014

sesi pleno

Pembiayaan Kesehatan

Pokja Kebijakan Pembiayaan Kesehatan

24sept par1 Salah satu sesi paralel dalam Fornas V JKKI yaitu mengenai kebijakan pembiayaan yang dimoderatori oleh Bapak Prawira. Sesi pertama kebijakan pembiayaan diawali dengan bahasan mengenai studi hambatan dalam pendanaan kesehatan di Puskesmas. Pada bahasan ini, M. Faozi Kurniawan (PKMK FK UGM) menjelaskan berbagai hambatan dalam fund-channelling beserta solusi alternatif yang kerap dilakukan Puskesmas. dr. Azhar Jaya, SKM, MARS selaku pembahas juga menegaskan bahwa kapasitas fiskal daerah perlu diperhatikan. Menurut beliau, kapasitas fiskal lebih cocok untuk mekanisme DAK. Ketersediaan SDM administrasi juga sangat diperlukan dalam penyesuaian kaidah keuangan di Puskesmas.

Sesi paralel kebijakan pembiayaan ini disertai beberapa presentasi oral. Analisis peran pemerintah dalam implementasi JKN oleh Putu Astri Dewi Miranti mengawali sesi presentasi oral tersebut. Putu menyimpulkan bahwa pemerintah belum melaksanakan peran dan tugas sesuai regulasi dalam implementasi JKN sampai dengan pelaksanaan bulan April 2014. Paper ini diikuti oleh pemaparan mengenai potensi peran lembaga sosial dalam sistem kesehatan di era JKN oleh Hilmi Sulaiman Rathomi.

Menurut Hilmi, lembaga yang berafiliasi dengan agama, cenderung lebih sustainable. Organisasi sosial di negara maju pun mulai bergeser dari fokus pelayanan menjadi penyusun kebijakan. Fasilitas kesehatan primer memiliki jumlah paling besar dalam organisasi sosial. Di akhir penjelasan, Hilmi kembali menegaskan bahwa peran lembaga sosial dapat sebagai fasilitas kesehatan, membantu pembiayaan masyarakat miskin non PBI, penguatan promosi dan preventif, dan upaya pemberdayaan masyarakat.

Faisal Mansur menyusul sesi paper mengenai layanan gratis pun ditolak masyarakat miskin. Kajian tersebut dilakukan di NTT dan Jatim yang berkesimpulan bahwa masyarakat miskin yang memiliki jamkesmas yang tidak memanfaatkan jamkesmas, cenderung lebih banyak di Jatim dibandingkan NTT. Adapun penyebabnya, diantaranya : administrasi ribet, kekhawatiran adanya perbedaan pelayanan, dan masyarakat yang masih merasa penyakit yang diderita adalah ringan.

Berbeda dengan penyaji sebelumnya, Vini Aristianti lebih menjelaskan mengenai analisis kebijakan dan hubungan purchaser dengan provider dalam era JKN. Vini menilai bahwa hubungan antara pembeli dan pemberi layanan belum dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan peraturan yang ada. Adanya mobil khusus sosialisasi JKN menjadi salah satu saran yang dikemukakan Vini dalam meningkatkan hubungan tersebut.
Advokasi keberlanjutan program JKN dengan pendekatan economic lost (studi kasus di provinsi Sulawesi Barat) oleh Kasman Makkasau melanjutkan sesi berikutnya. Hal ini juga dilengkapi dengan paper dari Haerawati Idris mengenai utilisasi jaminan kesehatan wilayah timur Indonesia yang dianalisis berdasarkan IFLS 2012. Berdasarkan kajian, peserta askeskin paling banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Haerawati menjelaskan bahwa sekitar 17% dana askeskin justru dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas.

Pada sesi diskusi, komitmen 10% APBD dan 5% APBN di luar gaji dipertanyakan. Bapak Azhar membenarkan adanya tantangan besar, bahkan hampir terjadi pada semua wilayah di Indonesia. Ibu Via dari Dinkes Bandung mengutarakan rendahnya BOK akibat kebijakan keuangan yang seringkali berubah dan terkadang berbenturan dengan juknik BOK. Bapak Fauzi menilai bahwa kendala birokrasi tersebut juga sering dialami Puskesmas di daerah lainnya. Menurut beliau, setidaknya juknis berusaha diterbitkan lebih awal, tetapi tetap menunggu DIPA keluar. Pada akhirnya dana internal pun digunakan untuk membiayai operasional Puskesmas.

Ibu Selly dari konsorsium perempuan Sumatera mengungkapkan pendataan yang masih belum akurat dalam menentukan penerima manfaat jaminan bahkan masih rumitnya birokrasi sering mengganggu pelayanan kesehatan. Bapak Azhar setuju dengan hal tersebut dan menegaskan bahwa mulai saat ini fee atau jasa pelayanan dokter sudah disesuaikan per tindakan, bukan berdasarkan kelas perawatan.

Sesi Paralel 1 : Kebijakan Pembiayaan
Analisis Peran Pemerintah dalam Implementasi JKN	Putu Astri Dewi Miranti Materi
Analisis Kebijakan dan Hubungan Purchaser dengan Providers dalam Era JKN di Indonesia tahun 2014	Vini Aristianti, dkk Materi

Kesehatan Ibu & Anak

Pokja Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak

Sesi I Paralel KIA

24septsesi1 Sesi Pertama Kebijakan Ibu dan Anak dalam Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia ini dimoderatori adalah Prof. Dr. dr. Alimin Mahidin, MPH. Paparan pertama dalam Sesi ini disampaikan oleh Dr Stefanus Bria Seran, MD, MPH, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur yang menyajikan hasil kegiatan Sister Hospital di Propinsi NTT. Program Sister Hospital merupakan bagian dari Kebijakan Revolusi KIA yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi NTT, dalam rangka percepatan penurunan angka kematian Ibu, Bayi dan Balita. Revolusi KIA, pada intinya memaksa para ibu hamil untuk melahirkan di fasilitas kesehatan, terutama di Puskesmas dan Rumah Sakit. Program Sister Hospital ini menitikberatkan kepada penyediaan pelayanan rujukan untuk komplikasi medis spesialistik. Sampai saat ini program ini mampu menurunkan angka kematian ibu di NTT secara signifikan, tetapi belum berdampak kepada angka kematian bayi dan balita.

Dalam paparan berikutnya, oleh Dr. Juanita Abubakar, SE, M. Kes menyatakan bahwa determinan penyebab kematian ibu di kabupaten Labuhan Batu Utara, Propinsi Sumatera Utara dapat dibagi menjadi dua. Pertama adalah determinan Non-medis, se;erti keputusan merujuk serta keterlambatan merujuk. Penyebab kematian terbesar kedua, adalah determinan pelayanan kesehatannya, seperti akses ke pelayanan oleh masyarakat, penanganan yang adekuat, serta kompetensi sumber daya kesehatan yang melayani. Melalui hasil penelitian tersebut, disarankan kebijakan untuk meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM Kesehatan yang ada, terutama bidan di puskesmas, peningkatan standar mutu pelayanan, serta perbaikan akses transportasi dan kemudahanan akses ke pelayanan. Opsi kebijakan yang bisa diambi adalah penguatan program Desa Siaga.

Terkait dengan penelitan Dr. Juanita, disampaikan pula tentang pentingnya data dan informasi terkat dengan registrasi kehamilan dan kematian ibu. Dr. Siti Nurul Qomariah, PhD menyatakan bahwa data registrasi yang baik dan benar merupakan dasar penting penggalian informasi tentang penyebab kematian ibu dan anak. Sehingga dengan diketahuikan penyebab kematian, akan mudah bagi pengambil kebijakan untuk menentukan strategi yang tepat. Selanjutnya, Dr. Dra. Atik Tri Ratnawati, MA menyampaikan hasil penelitian mengenai analisis pencarian pelayanan kesehatan (Health Seeking Behaviour) di 8 Kabupaten, di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur, menunjukkan fakta menarik, bahwa faktor sosial budaya merupakan determinan yang paling menonjol bagi penyebab kematian ibu dan anak. Preferensi untuk menggunakan penolong persalinan tradisional, masih merupakan penyebab utama tingginya AKI dan AKB, khususnya masyarakat miskin, di wilayah yang disebut sebagai daerah tapal kuda di Propinsi Jawa Timur. Demikian halnya dengan masyarakat miskin NTT, yang mempunyai preferensi untuk melahirkan di rumah oleh tenaga persalinan tradisional (dukun).

Dalam kesempatan terakhir disajikan hasil kegiatan yang didanai donor USAID, yaitu Program EMAS, oleh Dr. Hartanto Hardjono, MMedSc, mantan Kepala Dinas Propinsi Jawa Tengah dan Program KINERJA, yang disampaikan oleh Dr Marcia Soumoukil, MPH. Program EMAS dan Program KINERJA, memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Perbedaannya adalah, EMAS berfokus kepada penyediaan layanan (sisi suplai) dengan memperbaiki manajemen rujukan bagi kasus kehamilan resiko tinggi, sedangkan KINERJA menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat, melalui keterlibatan komunitas dalam memperbaiki akses pelayanan bagi ibu hami. Hasil nyata sudah diperlihatkan oleh masing-masing program, yaitu penurunan angka kematian ibu, akibat kehamilan resiko tinggi di Jawa Tengah dan Papua.

Sesi II Paralel KIA

bagio Sesi Paralel dua dimulai dengan presentasi dari Bapak Ir. Agustinus Bagio, M. MT (Bappeda Provinsi Papua). Beliau menyampaikan paparan berjudul Perencanaan Berbasis Bukti untuk Sektor KIA di Provinsi Papua. Pemaparan ini menjadi starting point untuk penyampaian materi selanjutnya. Pemaparan selanjutnya merupakan bentuk pembelajaran dari inisiatif perencanaan dan penganggran untuk sektor KIA. Materi tersebut antara lain District Team Problem Solving (DTPS) Nasional (Lukas C. Hermawan, M.Kes) dan Kota Kupang (Agustinus Hake), Integrated Microplanning untuk KIA di Provinsi Papua (dr. Agnes Ang), ASIA (Analisa Situasi Ibu dan Anak) (Hikmah, ST, Msi) dan ditutup dengan Dr. Arum Atmawikarta, MPH yang menyampaikan Millenium Acceleration Framework (MAF) UNDP.

azhar ASIA menjadi salah satu bentuk pencapaian upaya perbaikan perencanaan. Tidak serta merta menyelesaikan masalah tetapi adanya ASIA dapat menajamkan kebijakan program implementasi yang lebih tepat sasaran. Hal ini sangat membantu Pemerintah Daerah dalam menentukan program kerja untuk penanganan masalah kesehatan. Setiap materi pemaparan pada sesi ini sangat menarik. Bahkan hingga di akhir sesi diskusi justru makin seru dengan respon dari para pembahas. Salah satu Pembahas yaitu dr. Azhar Jaya, SKM, MARS menyampaikan pendapatnya terkait Pekerjaan Rumah (PR) Penurunan AKI dan AKB seharusnya bukan menjadi tanggung jawab Kemenkes.

Sesi ini dimoderatori oleh dr. Tiara Marthias, MPH dari PKMK FK UGM. Beliau menyampaikan kesimpulan bahwa perencanaan yang baik, pemanfaatan data dengan maksimal dan yang terpenting yaitu monitoring dan evaluasi (monev) menjadi salah satu fokus utama dari hampir semua metode yang disampaikan pemateri sesi ini. Peran fasilitator dalam mengawal perencanaan hingga melakukan monev menjadi sangat crucial dan lebih efektif dilakukan oleh pihak eksternal. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Prof. Laksono Trisnantoro, M. Sc, PhD pada sesi pembukaan terkait perlunya monitoring dan evaluasi oleh pihak independen. Isu ini akan menjadi salah satu topik yang akan dibahas pada penyusunan Policy Brief, Jumat 26 September 2014. Sesi Paralel 2 ini telah mampu menghasilkan trigger kuat bagi penyusunan Policy Brief yang sarat akan evidence based dan menjawab kebutuhan.

Sesi I

Penelitian Health Seeking Behavior pada Masayrakat Miskin dan Hampir Miskin di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi NTT - Atik Triratnawati	Materi
Opsi Sistem Pengukuran Kematian Ibu dalam mendukung Evidence-based Policy Making Dr. Siti Nurul Qomariyah	Materi
Determinan Kematian Ibu di Kabupaten Labuhan Batu Utara Propinsi Sumatera Utara - Juanita	Materi
Sister Hospital di Provinsi NTT - Dr. Stefanus Bria Seran, MPH	Materi
Capaian Program EMAS Jawa Tengah Q3Y3 - Hartanto Hardjono	Materi
Peningkatan Pelayanan KIA melalui Tata Kelola Kesehatan/Health Governance : studi kasus Kinerja Papua - Dr. Marcia Soumokil, MPH	Materi
Pembahas: Maternal and child health policy development - dr. Elizabeth jane soepardi, MPH, DSc	Materi

Sesi II

Perencanaan Penganggaran Berbasis Bukti Untuk di Provinsi Papua - Agustunus Bagio	Materi
Perencanaan Program Kesehatan Ibu, Bayi baru Lahir dan Anak (KIBBLA) melalui District Team Problem Solving (DTPS) - Dr . Gita Maya Koemara S, MHA (Direktur Bina Kesehatan Ibu)	Materi
Lesson Learned Implementasi DTPS KIBBLA di Kota Kupang - Lucas C Hermawan, M.Kes (Direktorat Kesehatan Anak)	Materi
Integrated Micro Planning (IMP) - dr. Agnes Ang	Materi
Implementasi Pengembangan Asia Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat tahun 2009-2103 - Hikmah	Materi
Implementasi Metodologi MDGs Acceleration Framework (MAF) dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak - dr. Arum Atmawikarta, MPH	Materi
Pembahas: Bahasan pembelajaran dari Inisiatif perencanaan dan penganggaran untuk sektor KIA - dr. Azhar Jaya, SKM, MARS	Materi

HIV / AIDS

Pokja Kebijakan HIV / AIDS

Launching Kajian Kebijakan AIDS di Indonesia

launchaids Launching hasil kajian kebijakan AIDS ini mengambil bagian klaster paralel diskusi oleh Pokja Kebijakan AIDS pada forum nasional jaringan peneliti kebijakan dan Kesehatan Indonesia ke-5 pada 24 September 2014. Hasil Kajian Kebijakan AIDS di Indonesia oleh PKMK FK UGM merupakan upaya untuk memetakan upaya penanggulangan AIDS selama 25 tahun terakhir. Penelitian ini mengambil 5 Kabupaten/kota sebagai fokus area yakni Sumatera Utara, Surabaya, Bali, Makasar dan Papua. Muhammad Suharni. MA mempresentasikan hasil kajian dengan pembahas oleh Prof. Dr. Irwanto (Atmajaya), Dr. Irwan Julianto (Wartawan Senior Kompas), dan dr. Nadia Tarmizi, M.Epid dari Subdit Kemenkes.

Kajian ini merespon penanggulangan HIV yang belum efektif sebagai bagian integral dalam sistem kesehatan di Indonesia. Metode analisis menggunakan analisis historis dengan pendekatan sensemaking. Kajian ini merupakan bagian dari penelitian utama Integrasi Upaya penanggulangan HIV dan AIDS dalam kerangka sistem kesehatan" oleh PKMK FK UGM dengan dukungan dari Department of foreign Affair and Trade, Australia.

Temuan Pokok Kajian Kebijakan

Kontek kebijakan terdapat Kesenjangan produk kebijakan dengan Implementasi. Evolusi upaya penanggulangan HIV dan AIDS sejak ditemukan kasus AIDS pertama di Bali tahun 1987, pemerintah Indonesia telah mengembangkan sejumlah 66 kebijakan nasional dan sekitar 55 kebijakan lokal seperti Perda/Pergub/Perbub. Secara umum ditemukan bahwa ada kesenjangan besar antara maraknya produk hukum dengan implementasi di lapangan. Titik lemah dari upaya penanggulangan HIV dan AIDS ini terletak pada penjabaran operasional di lapangan yang diikuti dengan alokasi sumberdaya baik dari tenaga yang kompeten, alokasi dana yang cukup dan pengembangan program di tingkat masyarakat basis.

Kesenjangan ini sebagai akibat dari kontestasi antar lintas sektor maupun program. Dominasi pusat dengan pendekatan vertikal masih menjadi pola dalam inter relasi antar sektor maupun internal. Sehingga belum terjadi integrasi secara struktural, ego sektor cenderung menjadi faktor penentu terjadinya fragmentasi dan tidak terintegrasinya kebijakan di semua tingkatan, nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Lahirnya kebijakan banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik ekonomi global terhadap Indonesia. Seperti pembentukan komisi HIV dan AIDS di depkes karena pengaruh PBB dan WHO meskipun kasus AIDS belum banyak. Kebijakan desentralisasi menjadi momentum pengembangan berbagai kebijakan di tingkat lokal (Permendagri no. 20 tahun 2007). PP 30 tahun 2007 tentang pembagian tugas dan peran pemerinta pusat, prov, kabupaten menyebabkan banyak kebijakan sehingga masalah HIV semakin rumit.

Konteks epidemiologi HIV dan AIDS Indonesia dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan infeksi baru. Data IBBS tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi di kalangan Pria risti, Ibu rumah tangga, kelompok LSL dan anak-anak remaja semakin meningkat dibandingkan dengan WPS dan Penasun. Meningkatnya prevalensi penderita HIV dan AIDS ini menandakan ketidakberhasilan dari program upaya penangulangan AIDS.

Pada aspek intervensi layanan masing-masing sektor bermain sendiri dengan intevensi yang berbeda-beda dan belum semua aspek sistem kesehatan dicover. Monitoring masih bersifat parsial dan lebih memenuhi kepentingan proyek daripada kebutuhan pemanfaat. Fokus cenderung dominan pada upaya treatment dan mengabaikan pada pencegahan. Skema pembiayaan dalam SRAN persentasenya adalah promosi 50 %, PDP 28 %, mitigasi dampak 13 %. Partisipasi masyarakat dimanipulasi dalam kerangka legitimasi dan sangat tergantung donor. Partisipasi sebagai bagian dari upaya prasyarat bagi keberhasilan proyek secara efektif dan efisien.

Pembahasan dan masukan

Kemenkes mencatat perlu elaborasi lanjut kerangka pikir integrasi upaya penanggulangan HIV dan AIDS dalam sistem kesehatan terjadi. Bagaimana integrasi kebijakan AIDS dengan sistem kesehatan dan sistem-sistem yang lain seperti sistem keamanan, sistem pendidikan dan seterusnya. Desentralisasi bukan suatu masalah, justru sebaliknya. Hasil kesimpulan masih bersifat deskriptif, sistem kesehatan belum terlihat dalam literature review, masih butuh analisis mendalam.

Sistem kesehatan dalam kacamata kementrian kesehatan terdiri dari 7 pilar. Jika bicara sistem nasional, respon kesehatan terahdap HIV tidak independen, karena masih ada suprasistem. Keberadaan KPA diperlukan karena ada suprasistem yang membutuhkan intervensi. Kebijakan kesehatan dalam konteks disain di luar sistem kesehatan nasional. Mereka berinteraksi dengan sistem kesehatan, sistem penganggaran,dst. Review masih belum seimbang, terlalu fokus pada KPA, kementrian kesehatan dan dinas kesehatan kurang tereksplorasi.

Sementara KPA, memberikan catatan hasil penelitian sudah kelihatan, ini merupakan proses kerja yang tidak mudah karena merupakan hasil kerjasama 9 Universitas, di delapan provinsi. Keterbatasannya, review ini belum berhasil menangkap perkembangan di lapangan terjadi dari kinerja KPA nasional, daerah, dinas dan LSM. Perkembangan sudah banyak dan perbaikan sudah terjadi antara 2011- 2013. Integrasi kebijakan AIDS dalam sisetm kesehatan belum tercermin, sangat fokus pada kajian dokumen dan literatur yang sudah ada. Analisis mendalam belum kelihatan. Paparan banyak memberikan masukan ke KPA tetapi mengatasnamakan sistem kesehatan nasional, Kemkes, dan KPA Nasional.

Terkait desentralisasi sudah ada studi dari Ausaid bahwa desentralisasi merupakan konsekwensi pilihan, jika desentralisasi dipandang sebagai hambatan kurang pas. Perlu pembahasan lanjut terkait dengan peran daerah lebih detail, rincian peran empiris untuk peran tersebut yang kurang digali seperti pembiayaan yang akan banyak dari APBD. Pembacaan terhadap aktor terutama GF ini perlu lebih jelas, karena GF bekerja melalui KPA dan Kemenkes tidak secara langsung. Tampaknya memang pemerintah Indonesia tidak memprioritaskan isu HIV AIDS, Bahkan ketua Bappenas hanya menyebut MDGs goal 6, dimana sesungguhnya posisi HIV apakah menjadi isu kenegaraan? Atau dikesampingkan? Pendanaan APBD masih kurang, bagaimana komitmen pemerintah nasional dengan isu ini? Terkait integrasi sejak sejak 2008 belum tercermin dalam proses integras. Integrasi merupakan persoalan global. Proses continuum bukan fragmentasi.

Prof. Dr. Irwanto memberikan apresiasi secara keseluruhan sudah baik, meskipun perlu diperbaiki.Beberapa hal yang cocok dengan cara berpikirnya dalam melihat permasalahan seperti banyaknya kebijakan perlu didukung aparat yang kompeten dan lingkungan yang mendukung.

Ada kesenjangan antara kebijakan, kesiapan implementasi, dan lingkungan mendukung. Yang terjadi kita keteteran sejak awal dalam mencapai target MDGs. Hubungan pusat dan daerah bukan hanya sebagai pemerintahan vertical. Kontestasi, berbeda pandangan, tidak jarang didasarkan atas hal-hal yang bersifat empirik, data tidak digunakan untuk argumen, melainkan pandangan moral. Argumen daerah merdasarkan moral banyak di daerah. Pemahaman HIV dan AIDS terkait dengan moral, politik dan ekonomi.

Kontestasi ada banyak sekali, KPA dan Depkes luar biasa, kontestasi donor dan pemerintah. Kontestasi mashab, power dan politik ekonomi. Kebijakan donor ada agenda yang bukan nasional harus diterima. Hasilnya sebagian akan berpengaruh pada implementasi. Bagaimana policy maker di Jakarta berusaha memahami masalah yang ada di daerah. Sedangkan proses-proses dalam pengambilan keputusan untuk daerah berdasarkan Jakarta atau pusat. Keputusan seringkali diambil tanpa pemahaman situasi lokal. Jakarta sebagai omnipotens, kapitasi kekuatan global, kekuasaan dan uang. Yang pada akhirnya menyebabkan bias, seperti soal resiko, tetapi tidak dibahas secara tuntas.

Yang tidak nyambung, terjadi karena screen yang digunakan probability penyebab penyebaran, tetapi malah moralitas sehingga resiko menjadi kabur. Pada aspek ini terjadi karena besarnya permainan structural, dan kekuasaan dalam menentukan agenda nasional. Yang perlu di analisis adalah hubungan antara nasional dan daerah. Ketidaksinambungan sebuah policy dengan apparatus, kapasitas SDM dan lembaga menjadi lambat karena kontestasi moral. Untuk menjalankan program harm reduction, narkotika nilai-nilai masyarakat perlu diadvokasi supaya mendukung. Hambatan banyak sekali karena tidak ada dukungan lintas sektor dan antar sektor. Sektor pendidikan terhadap kondom tidak ramah.

Advokasi berpusat pada kesehatan. Stigma dan diskriminasi tidak dilakukan dengan baik. Masih kuat sekali budaya keeping out people. Akses masih tumpul karena kurangnya kerjasama dengan isu terkait, seperti kusta, disabilitas, dan gender. Aparatus sibuk dengan keeping out, daripada bekerjasama. Sibuk dgn menjaga sumberdaya untuk kepentingan terbanyak bagi diri nya sendiri. Perlu analisis tajam untuk pengaruh struktural terhadap pandangan tersebut.

Pembahas terakhir Pak Irwan memberikan masukan dengan menjelaskan fakta-fakta historis pandangan masyarakat terkait epidemi HIV dari kliping kompas. Sejak awal dari sisi komunikasi memang ada persoalan dalam memandang HIV dan AIDS. Ada kepanikan karena AIDS. Harm reduction menjadi penting. Dalam penggunaan WTS supply demad, demand reduction selalu dibentukan dengan harm reduction. Akan tetapi mengurangi supply tidak akan mengurangi permintaan. Ketiganya harus bersinergi. Persoalan moral sangat mendominasi pandangan masyarakat, membutuhkan edukasi yang serius agar pemahaman dan pengetahuan terkait HIV dan AIDs yang benar lebih dominan. Ilustrasi dengan kwadran halal, haram, aman, aman tidak haram yang pernah dikembangkan oleh seorang kyai ternyata masih belum diterima masyarakat.

Beberapa Catatan untuk Kajian Dokumen Kebijakan HIV & AIDS dalam Sistem Kesehatan di Indonesia - Irwan Julianto	Materi
Masalah dalam Policy Apparatus & Environment - Irwanto (PPH Unika Atmajaya)	Materi
Kajian Dokumen: Kebijakan HIV & AIDS dalam Sistem Kesehatan di Indonesia (PKMK FK UGM)	Materi
Sense Making	Materi

Sesi Paralel 2 : Kebijakan HIV /AIDS
Analisis Pemanfaatan Dana Bantuan Hibah untuk Penanggulangan AIDS di Indonesia - Aang Sutrisna	Materi
Strategi Pembiayaan Penanggulangan AIDS untuk Mencapai UC Masukan bidang kesehatan - dr Siti Nadia M Epid	Materi
Pembiayaan Program HIV/AIDS : Analisis NASA 2009-2010 - Amila Megraini, Mardiati Nadjib	Materi
Strategi Penanggulangan AIDS dalam Konteks Otonomi Khusus Di Provinsi Papua - Dr . Silwanus A Sumule, SpOG (K )	Materi

Gizi Masyarakat

Pokja Kebijakan Gizi Masyarakat

Kebijakan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan

Bandung, Permasalahan gizi masih menjadi PR besar. Padahal, pengeluaran kesehatan per kapita masyarakat Indonesia saat ini meningkat. Begitu pula dengan pengeluaran anggaran kesehatan nasional yang selalu meningkat. Rupanya faktor pendukung tersebut tidak berbanding lurus dengan pencapaian kinerja gizi.

abdul "Masalah stunting dan underweight di Indonesia cenderung naik di tahun 2013. Di saat Vietnam dan Thailand sudah melewati masalah tersebut, Indonesia masih belum bisa mengatasinya. Permasalahan terkait kematian neonatal, jumlah bayi meninggal juga cenderung meningkat. Belum lagi penyakit-penyakit tidak menular yang juga ikut meningkat" ujar Prof Abdul Razak Thaha.

Kinerja gizi yang cenderung tidak mengalami perbaikan ini karena ada masalah 1000 hari pertama kehidupan. Prof Abdul Razak Thaha juga menyebutkan gen memang berperan, namun nutrisi dan faktor penyebab setelah bayi lahir sangat mempengaruhi munculnya masalah gizi. Tentunya, masyarakat yang jauh dari masalah gizi akan menghemat pembiayaan JKN di masa yang akan datang.

doddy Perhatian terhadap gizi pada 1000 hari pertama kehidupan juga mendapat dukungan dari Ir. Doddy izwardy, M.A, yang membawakan tentang Tantangan Kebijakan Gizi di Indonesia pada Era JKN. Mewujudkan generasi bebas masalah gizi, apalagi sejak 1000 hari pertama tentu bukan pekerjaan ahli gizi saja. Namun, perlu ada dukungan lintas profesi. Partisipasi perguruan tinggi dan sektor lain akan membantu intervensi sensitif untuk melengkapi intervensi spesifik yang sudah dilakukan.

"Membedakan program gizi ini dengan program yang sebelumnya karena mengacu pada tiga prinsip national platform yang dikenal three ones. program gizi berhasil, maka JKN berhasil." tutup Direktur Bina Gizi Kementrian Kesehatan ini.

dewi Sesi terakhir pada panel kebijakan gizi ini dibawakan oleh Dr. Dewi MDH, drg., Msi, membahas Analisis Kebijakan Gizi di Indonesia pada Era JKN. Tidak hanya memaparkan masalah gizi di tingkat masyarakat, namun juga memaparkan masalah gizi di RS. Masalah malnutrisi pada pasien rupanya berdampak pada peningkatan keparahan penyakit.

“Malnutrisi seringkali terjadi pada penderita gagal ginjal. Bayangkan 400 milyar dana JKN yang diperlukan untuk membantu hemodialisa pasien tersebut” ,ujar dosen di FK UNPAD ini.

Masalah gizi di masyarakat disebabkan oleh banyak faktor, seperti ketidak tepatan formulasi PMT,belum optimalnya dukungan pemerintah. RS perlu menurunkan angka kejadian malnutrisi, misalnya mengevaluasi kapasitas SDM untuk pelayanan gizi, kebijakan outsourching. Rekomendasi di tingkat masyarakat salah satunya dengan perbaikan aksesibilitas pangan.

Analisis Kebijakan Gizi di Indonesia pada Era JKN Dr. Dewi Marhaeni Diah Herawawati	Materi
1000 Hari Pertama Kehidupan yang Menentukan Masa depan Bangsa Prof. Abdul Razak Thaha	Materi

Jiwa Masyarakat

Pokja Kebijakan Jiwa Masyarakat

24septkeswa Forum Nasional V Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia yang diselenggarakan di Trans Luxury Hotel Bandung untuk sesi paralel 1 Kebijakan Kesehatan Jiwa Masyarakat diawali dengan presentasi free paper oleh Sekar Ayu Paramita tentang survey kapasitas SDM yankeswa di setting non-spesialis di Provinsi Jawa Barat. Hanya 1.600 Puskesmas di Indonesia yang dapat menangani gangguan mental. Hal ini berhubungan dengan tingkat kapabilitas tenaga kesehatannya. Untuk itu dilakukan suatu penelitian di 11 kabupaten di Jawa Barat. Metodologinya yakni deskriptif dengan menyebarkan 1.008 kuesioner ke dokter dan perawat di Puskesmas. Hasilnya diketahui bahwa 77% responden merasa sudah mendapatkan pengetahuan tentang penanganan gangguan jiwa, namun hanya 30% yang kompeten menangani gangguan jiwa. Selain itu, penatalaksanaan pengobatan gangguan jiwa sudah banyak, namun persediaan obat masih sangat kurang. Dokter spesialis jiwa pun di rumah sakit masih sangat kurang. Sementara dokter primer yang ada masih kurang pengetahuannya tentang penanganan gangguan jiwa dan sistem rujukan untuk penanganan gangguan jiwa pun masih buruk.

Presentasi kedua oleh Taufik Hidayat tentang manajemen kasus gangguan jiwa studi kasus di desa siaga sehat jiwa Sindangbarang, Bogor dan Desa Pangauban Bandung Barat. Beliau memaparkan bahwa permasalahan kesehatan tidak hanya berhubungan dengan fisik, namun masih banyak juga untuk permasalahan dalam kejiwaan. Selama ini sistem pelayanan di Indonesia masih berbasis hospital based dan begitu banyaknya pasien yang dirawat hingga melebihi kapasitas dari rumah sakit. Oleh karena itu pendekatan penelitian ini dipilih dengan menggunakan studi kasus, dimana melihat pasien selama masih di rumah sakit bersama keluarga dan dilakukan wawancara, diikuti hingga pasien kembali pulang. Lokasi penelitian dipilih di daerah yang telah memiliki empowerment. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen kasus diperlukan dalam pelayanan gangguan jiwa dengan melakukan kerjasama lintas sektor.

Gambaran pasien dengan depresi, anxietras dan somatisasi yang datang ke Puskesmas di Sumedang dipaparkan oleh Virama Indraswari dimana depresi dan somatisasi merupakan suatu diagnosa yang sangat sering terjadi. Bahkan terkadang seorang dokter harus berulang-ulang melakukan pemeriksaan untuk mengetahui diagnosa dari pasien yang datang kepada dokter tersebut. Penelitian ini menggunakan responden terbanyak yaitu perempuan dimana perbandingan dengan laki-laki yaitu 3:1. Responden tersebut belum pernah menjalani perawatan untuk gangguan jiwa. Kesimpulan yang dapat diambil yakni somatisasi merupakan diagnosa terbanyak yang terjadi di Puskesmas kemudian diikuti dengan diagnosa depresi dan cemas.
Kemudian presentasi dilanjutkan oleh Tini Sugiharti dengan kejadian gangguan jiwa dan permasalahan saat bekerja yang dialami tenaga kerja wanita, pembantu rumah tangga asal Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Indonesia memiliki jumlah TKW yang sangat tinggi dan mayoritas berpendidikan rendah. TKW tersebut dianggap oleh negara tempat mereka bekerja bukan sebagai tenaga professional, maka TKW memiliki akses yang sangat minim untuk informasi, pelayanan kesehatana, perlindungan diri, dll. Begitu banyaknya stresor yang didapat TKW tersebut pada saat bekerja di luar negri menyebabkan mereka sangat beresiko untuk terjadinya gangguan jiwa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui angka prevalensi gangguan jiwa pada TKW dengan menggunakan alat Mini ICD 10 dan dilakukan wawancara dengan TKW yang baru pulang dari luar negeri. Hasil yang didapat yaitu diagnosa terbanyak yang dialami oleh para TKW yaitu depresi.

Persepsi, Pengetahuan dan sikap petugas kesehatan terkait pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas yang terletak di wilayah sumedang - Bintang Arroyantri P	Materi
Gambaran gangguan cemas, depresi dan somatisasi pada pasien yang berobat ke puskesmas di wilayah Kabupaten Sumedang	Materi
Manajemen Kasus Gangguan Jiwa di Desa Siaga sehat Jiwa, Studi Kasus di Desa Sindangbarang Kab. Bogor dan Desa Pangauban Kab. Bandung Barat - M. Taufik Hidayat	Materi

Pelayanan Kesehatan

Pokja Kebijakan Pelayanan Kesehatan

Pada sesi 1 Pokja Yankes membahas mengenai rujukan yang ada di beberapa provinsi dan kabupaten. Pemaparan 1 diutarakan oleh Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) mengenai pengembangan pelaksanaan rujukan di kabupaten TTU sangatlah penting. Hal ini disebabkan oleh angka AKI dan AKB di Kabupaten TTU sangat tinggi sehingga diperlukan pengembangan rujukan untuk menurunkan angka tersebut. Pengembangan pelaksanaan rujukan mengalami berbagai macam kendala, antara lain; faktor budaya, geografis, transportasi roda 4 yang langka, dan biaya rujukan ditanggung pasien dan rujukan. Untuk mengatisipasi kendala tersebut maka dikeluarkan dengan keputusan Bupati No 16 tahun 2014 mengenai beberapa terobosan dalam pengembangan rujukan. Terobosan tersebut, antara lain; penyediaan beasiswa, menyediakan anggaran untuk obat-obatan.

Pengembangan rujukan juga terkendala dalam regionalisasi rujukan seperti yang dipaparkan oleh Elsa P Seiawi dari IKM FK Unpad. Elsa memaparkan bahwa regionalisasi menjadi kendala dikarenakan jumlah atau penyebaran rumah sakit yang menjadi tempat rujukan di tingkat kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat. Selain ketersediaan rumah sakit rujukan hal yang perlu diperhatikan juga mengenai persiapan SDM, persiapan sarana prasaran, keterlibatan pemda untuk peningkatan kualitas SDM.

Pengembangan SDM dan kesiapan sarana prasana menjadi tantangan juga dalam pelaksanaan JKN. Hal ini dipaparkan oleh Sharon Gondodiputro dari FK Unpad. Sharon memaparkan kesiapan sarana dan SDM merupakan suatu hal yang penting dipersiapkan dalam pelaksanaan JKN di Provinsi Jawa Barat. Kendala pelaksanaan JKN di provinsi Jawa Barat, antara lain kuantitas puskesmas belum cukup untuk beberapa kabupaten di provinsi Jawa Barat, jumlah ketersedaiaan dokter tidak merata (terdapat beberapa kabupaten kekurangan dokter tetapi ada kabupaten yang kelebihan tenaga dokter).

Kendala dalam pelaksanaan JKN juga terjadi ketika pelaksanaan jamkesmas. Salah satu penelitian mengenai Analisis Bottom-up proses perencanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Jatim dan NTT yang dipaparkan oleh dr. Tiara Martias, MPH. Tiara memaparkan bahwa puskesmas sebagai pelaksana tekhnis dan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat, serta bagian terpenting dalam sistem kesehatan, mendapatkan sumber pendanaan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Namun sebagai ujung tombak puskesmas selalu menerima keterlambatan dalam penerimaan dana. Oleh karena itu diperlukan study untuk mengindetifikasi hambatan pelayanan kesehatan di level puskesmas dengan melihat skema perencanaan / mekanisme penganggaran. Hambatan terjadi dikarenakan timing perencanaan dana BOK yang tidak selaras dengan perencanaan daerah, keterbatasan SDM dan kompetensi di bidang administratif dan terjadinya sistem reimbursement oleh staf puskesmas. Evaluasi BOK ditikberatkan pada serapan dana buka pada kualitas layanan dan capainan program.

Dalam pelaksanaan programpun harus hati-hati dikarenakan akan terjadi korupsi yang tidak diduga. Hal ini dipaparkan oleh Puti Aulia Rahma. Dalam sesi ini dipaparkan mengenai mengapa terjadi fraud. Hal ini dikarenakan banyak keluhan dari berbagai pihak karena rendahnya tarif, hal inilah yang dapat mendorong fraud dalam era JKN. Salah satu hal yang bisa dilakukan dengan perlunya sistem pencegahan dan deteksi potensi fraud di RS dan pengawasan di RS.

Reporter: Harumanto Sapardi

Pokja Pelayanan Kesehatan
Analisis Regionalisasi Rujukan di Jawa Barat - Elsa P Setiawati	Materi
Bentuk-Bentuk Fraud dalam Layanan Kesehatan di Indonesia - Puti Aulia Rahma	Materi
Monitoring dan Evaluasi Program Performance Management & Leadership Provinsi NTT - Putu Eka Andayani	Materi
Analisis Bottom-up Proses Perencanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Jawa Timur dan NTT - Tiara Marthias	Materi
PPK Primer sebagai Gate keeper JKN, Siapkah ? Studi di Provinsi Jawa Barat - Sharon Gondodiputro	Materi
Evaluasi Pelaksanaan JKN ditinjau dari aspek Pelanggan - Henni Djuhaeni	Materi

Sesi Paralel, 25 September 2014

sesi pleno

kesehatan Ibu & Anak

Pokja Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak

25septkia Pemaparan pokja KIA pada sesi ini memfokuskan pada program penurunan AKI, AKB dan AKABA. Beberapa langkah telah diilakukan, salah satunya melalui kerja sama dengan perusahaan. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Dwi Endah, MPH. Menurut Dwi kerjasama dengan CSR dengan pengadaan program mobil sehat sebagai suatu implementasi untuk menurunkan AKI, AKB dan persalinan nakes di daerah dengan akses sulit. Dengan adanya program ini cakupan persalinan nakes mencapai 100%. Selain dengan program mobil sehat penurunan AKI dan AKB dapat dilakukan dengan cara prediksi kematian neonatal dengan data rekam medik yang dipaparkan oleh Herlin Priscila Pay. Herlin memaparkan dengan rekam data medik dapat memprediksikan bagaimana resiko kematian ibu dan anak oada waktu persalinan.

Penurunan AKI dan AKB dapat juga dilakukan dengan pengembangan pengetahuan dan sikap dalam kondisi resiko tinggi. Hal ini dikarenakan masih banyak ibu hamil yang belum mengetahui bahwa dirinya mempunyai resiko tinggi. Oleh karena itu menurut Esti Hitatami perlu adanya sosialsasi yang aktif mengenai resiko tinggi dengan memanfaatkan layanan pesan singkat. Capaian yang dihasilkan dengan metode ini meningkatkan pengetahuan tentang kehamilan dan resiko-resiko tinggi yang terdapat dalam ibu hamil.

Pemerintah daerah turut andil dalam penurunan AKI dan AKB seperti yang dipaparkan oleh Deni Harbianto. Deni memaparkan bahwa Perencanaan dan pelayanan KIA merupakan persan daerah dan membutuhkan tanggung jawab bersama antar lintas sektor, namun yang terjadi sekarang terjadi tumpang tindih program di pemerintah. Oleh karena itu perlu adanya perencanaan yang berbasis bukti dan menempatkan Bappeda sebagai koordinator utama dalam perencanaan daerah.

Sementara ini, jarang program penurunan AKI dan AKB dengan memanfaatkan faktor sosial budaya. Menurut Dr. Marten Sagrim, penurunan AKI dan AKB dapat dilakukan dengan pelatihan kader kesehatan dan ibu adat dalam persalinan, menyekolahkan orang daerah menjadi bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya dan promosi media kesehatan. Hal ini dikarenakan beberapa masyarakat tidak mau dibantu kelahirannya oleh orang lain yang bukan berasal dari komunitas sendiri.

Sesi Paralel 3 : Kebijakan KIA
Tantangan dalam Perencanaan dan Penganggaran Program Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Papua Deni Harbianto, et al.	Materi
Pengaruh Pendidikan Kesehatan tentang Kehamilan Risiko Tinggi Melalui Layanan Pesan Singkat terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil - Esti Hitatami dkk	Materi
Model Integratif Kemitraan Kader Kesehatan, Ibu adat, dan Petugas Kesehatan dalam Pertolongan Persalinan pada Perempuan Suku Taburta di Kawasan Adat Terpencil (KAT) Kabupaten Mamberamo Tengah Propinsi Papua - Dr. Marthen Sagrim	Materi
Prediksi Kematian Neonatal Menurut Penyebab Kematian dengan Model ARIMA Box Jenkins Tahun 2008-2013 di RSUD Prof DR. W. Z. Johannes Kupang - Herlin Pricilia Pay	Materi
Kontribusi Program CSR Perusahaan dalam KIA (Studi Implementasi Mobil Sehat di Daerah Sulit) Dwi Endah, SKM	Materi

Pembiayaan kesehatan

Pokja Kebijakan Pembiayaan Kesehatan

25septpokjabiaya Hari kedua Fornas V JKKI memiliki 3 pleno besar yang kemudian diikuti oleh sesi-sesi paralel di setiap kelompok kerja. Pokja pembiayaan kesehatan mengawalinya melalui sesi paralel 3 kebijakan pembiayaan yang dimoderatori oleh Dr. Felix Kasim, dr., M.Kes. Presentasi pertama menjelaskan tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan SJKN oleh BPJS di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014. Menurut Rini Anggraeni, peningkatan peserta mandiri lebih dari 100% dan diikuti adanya kolaborasi antara fasilitas kesehatan primer milik pemerintah dan swasta. Faskes tingkat lanjut justru sudah mencukupi tetapi tidak disertai dengan ketersediaan obat yang memadai. Upaya yang Rini usulkan antara lain : menambah faskes tingkat pertama, redistribusi peserta terdaftar, dan mengurangi workload rumah sakit. Dukungan dari asosiasi faskes memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan JKN.

Pemaparan berikutnya juga menyangkut faskes tetapi lebih menitikberatkan pada ketidakadilan dalam pelaksanaan JKN di wilayah eks karesidenan Surakarta Jawa Tengah. Topik yang disampaikan oleh Rusdiana Khasanah ini membahas inequity dari beberapa sudut pandang. Sosialisasi merupakan salah satu aspek yang juga ditekankan dalam sesi ini. Di lain sisi, Atik Triratnawati menyampaikan bahwa program BPJS masih terlalu mahal bagi warga Madura. Hal tersebut berkaitan dengan kebudayaan dan minimnya sosialisasi pada keluarga miskin. Ibu Atik juga mengemukakan bahwa masyarakat lebih memilih untuk membayar jasa dokter secara langsung daripada dengan membayar iuran asuransi atau jaminan kesehatan.

Determinan keberlanjutan pembayaran premi non PBI mandiri pada JKN di wilayah pedesaan kabupaten Purbalingga oleh Arih Diyaning Intiasari menjelaskan mengenai adverse selection dan sosialisasi sistem autodebet secara lintas sektor. Beberapa kendala JKN juga disampaikan oleh Budi Eko Siswoyo dalam kajian media : analisis awal penyelenggaraan JKN. Media tingkat nasional dan lokal pun dilibatkan untuk menggambarkan kondisi spesifik dan perubahan isu di daerah. Menyikapi hal tersebut, materi analisis ketersediaan fasilitas dan pembiayaan kesehatan pada penyelenggaraan JKN di provinsi Bengkulu disampaikan oleh Yandrizal. Berdasarkan hasil studi, masih banyak Puskesmas yang menerima kapitasi sebsar Rp 4.500,- yaitu sekitar 38,33 % dari jumlah Puskesmas di Bengkulu.

Penelitian Tri Astuti Sugiyatmi tentang gambaran asuransi kesehatan pada era JKN pada wanita pekerja seksual di lokalisasi kota Tarakan, Kalimantan Utara makin melengkapi sesi paralel 3 ini. Walaupun sekitar 77% WPS memiliki gaji melebihi UMR dan 83,8% sudah cukup mengetahui informasi kesehatan, tetapi penelitian ini justru menunjukkan bahwa pasca JKN mengurangi kepemilikan asuransi kesehatan. Setelah paparan ini, moderator membuka diskusi untuk menyikapi paparan semua penelitian di sesi paralel 3 kebijakan pembiayaan.

Hilmi dari Universitas Padjajaran mempertanyakan perbedaan PBI dan non PBI yang memicu equity dalam JKN. Akses terhadap informasi merupakan salah satu indikasi equity, sehingga Puskesmas diharapkan lebih aktif karena menurut Ibu Septi, seringkali informasi berhenti di tingkat kecamatan. Adapun beberapa harapan dari forum antara lain : adanya penelitian besar yang mengakomodir semua tujuan monitoring dan evaluasi, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah lebih memperhatikan aspek equity, adanya perbaikan sistem rujukan dan tarif INA-CBG, ketersediaan fasilitas kesehatan yang merata, perbaikan data pendukung JKN, dan mengoptimalkan strategi pemasaran sosial.

Sesi Paralel 3 : Kebijakan Pembiayaan
Moderator: Dr. Felix Kasim, dr., Mkes
Ketidakadlian dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta, Jawa Tengah	Rusdiana Khasanah
Determinan Keberlanjutan Pembayaran Premi Non-PBI Mandiri pada JKN di Wilayah Pedesaan Kab. Purbalingga	Arih Diyaning Intiasari
Layanan Gratis pun Ditolak Masyarakat Miskin: Pemanfaatan Kartu Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Daerah di Provinsi Jawa Timur dan Nusa	Faisal Mansur dkk
Analisis Ketersediaan Fasilitas dan Pembiayaan Kesehatan pada Pelaksanaan JKN di Provinsi Bengkulu	Yandrizal
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SJKN oleh BPJS di Provinsi Sulawesi Selatan	Rini Anggraeni
Gambaran Asuransi Kesehatan pada Era JKN pada Wanita Pekerja Seksual di Lokalisasi Kota Tarakan, Kalimantan Utara	Tri Astuti Sugiyatmi
Penyelenggaraan Program JKN di RSUD Kota Tangerang Selatan Tahun 2014	Riastuti Kusuma Wardani
Program BPJS: Terlalu Mahal bagi Orang Madura	Atik Triratnawati

HIV / AIDS

Pokja Kebijakan HIV / AIDS

Strategi dan Aksi Nasional Penanggulangan AIDS 2015-2019

fornasaids Pada hari kedua Forum Nasional V Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2014 diselenggarakan sesi paralel dari Pokja Kebijakan HIV/AIDS, dengan tema Strategi dan Aksi Nasional Penanggulangan AIDS 2015-2019. Dr. Suriadi Gunawan, MPH mewakili Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) menyampaikan materi dengan judul "Strategi dan Rencana Aksi Nasional dalam Rangka Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia". Para pembahas materi tersebut, terdiri dari Setia Perdana dari GWL-Ina, Aldo Napitupulu dari OPSI, Dr. Trijoko Yudopuspito MSc.PH dari Subdit AIDS Kemenkes dan Hersumpana, MA dari PKMK FK UGM.

SRAN Penanggulangan AIDS 2015-2019: Tantangan dan Perbaikan?

Berdasarkan kajian paruh waktu SRAN 2010-2014, strategi penanggulangan HIV dan AIDS lebih memfokuskan pada populasi kunci pada area Pencegahan, Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP), mitigasi dampak dan lingkungan kondusif. Dari sisi pembiayaannya, sejumlah KPA Kabupaten/Kota mayoritas didanai oleh donor asing seperti Global Fund (GF). Sistem pembiayaan ini perlu dipertimbangkan kembali khususnya GF, mengingat pendanaan ini akan berakhir pada pertengahan tahun 2015. Di sisi lain, alokasi APBD untuk penanggulangan HIV dan AIDS dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk pengadaan ARV hampir 80 % lebih sudah didanai oleh APBN.

Hasil kajian paruh waktu juga menunjukkan perubahan perkembangan epidemi HIV dimana terjadi peningkatan prevalensi pada kelompok populasi kunci LSL dan LBT serta ibu rumah tangga sedangkan pada kelompok populasi kunci lainnya cenderung menurun. Dalam monitoring dan evaluasi, pada masa akhir SRAN 2010-2014 sesuai indikator kinerjanya disimpulkan bahwa sejauh ini program telah berhasil menahan laju epidemi HIV, dimana perkembangan jumlah infeksi baru telah melambat. Dengan latar belakang kajian tersebut berbagai pilihan strategi untuk penanggulangan HIV dan AIDS dipilih dan dielaborasi sebagai masukan dalam penyusunan draft SRAN 2015-2019. Draft SRAN 2015-2019 tersebut diharapkan akan selesai akhir tahun ini dimana tantangan yang perlu dipertimbangkan ke depan meliputi komitmen pimpinan daerah, alokasi dana APBN dan APBD serta mobilisasi dana CSR, perluasan cakupan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, keberlanjutan program dan pencegahan HIV di kalangan LSL dan LBT. Sumber daya manusia yang kompeten harus dapat dimanfaatkan, petugas kesehatan, pelibatan komunitas, ketersediaan dan kebutuhan sumber daya.

Berbagai masukan dalam pembahasan sesi ini mengemuka sebagai strategi yang akan datang, antara lain tentang pentingnya penekanan peran komunitas kelompok/populasi kunci dalam SRAN yang akan datang. Peran komunitas yang dimaksud meliputi program outreach, monitoring program, dan advokasi. Penguatan sistem kesehatan (Health System Strengthening) melalui penguatan sistem komunitas serta penguatan sistem pendanaan lokal, perlu dipertimbangkan dalam penyusunan draft SRAN tersebut. Harapannya strategi yang dipilih dalam SRAN 2015-2019 ini wajib menurunkan epidemi HIV, tidak sekedar mampu menahan laju epidemi HIV seperti pada periode SRAN sebelumnya.

Pembahasan dari PKMK UGM menyatakan masalah integrasi merupakan masalah yang krusial dalam penyusunan SRAN ini. Bentuk-bentuk integrasi yang direkomendasikan dalam SRAN 2015-2019 antara lain meliputi integrasi AIDS dengan pembangunan kesehatan khususnya dilakukan dalam strategi nasional dan operasional, integrasi pembiayaan dalam skema pendanaan khusus atau terintegrasi dengan sektor lain di dalam anggaran pemerintah (APBD), integrasi layanan HIV ke dalam layanan kesehatan dasar dan rujukan, integrasi perlindungan sosial untuk ODHA dan populasi kunci terkait dengan HIV ke dalam sistem asuransi sosial, integrasi penyediaan obat dan perlengkapan diagnostik ke dalam sistem pengadaan logistik yang ada di setiap level pemerintahan dan integrasi sistem informasi HIV ke dalam sistem informasi kesehatan. Namun tetap disadari adanya berbagai tantangan dalam integrasi tersebut seperti fragmentasi kelembagaan, pendanaan yang bersifat project-oriented, tarik menarik kepentingan politik ekonomi dengan data epidemiologi HIV dan keterbatasan SDM. Tantangan ini tentunya juga harus dipertimbangkan dalam SRAN tersebut. Berbagai bentuk integrasi tersebut diharapkan bisa meningkatkan kinerja upaya penanggulangan HIV & AIDS di masa mendatang terutama ketika pendanaan luar negeri semakin berkurang.

PENUTUP

Beberapa masukan untuk SRAN 2015-2019 antara lain; pelibatan dan penguatan populasi kunci sejak dalam perencanaan hingga implementasi penanggulangan HIV dan AIDS. Pelibatan perlu dikembangkan kepada kelompok non populasi kunci, mengingat data menunjukkan peningkatan HIV pada kelompok non populasi kunci seperti pada ibu rumah tangga dan bayi. Masalah integrasi upaya penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam sistem kesehatan nasional juga hal yang penting untuk direkomendasikan dalam penyusunan SRAN tersebut. Diharapkan strategi-strategi yang dipilih dalam SRAN 2015-2019 ini dapat menurunkan epidemi HIV sejalan dengan tujuan dari penanggulangan AIDS itu sendiri yaitu menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru, menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS, meniadakan diskriminasi terhadap orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang dikenal dengan Three Zero, meningkatkan kualitas hidup ODHA, dan mengurangi dampak sosial ekonomi dari HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat.

Penulis : dr. Juliandi Harahap, MA

Paralel 3

Integrasi Penanggulangan HIV / AIDS dalam Sistem Kesehatan pada SRAN 2015-2019	Materi
Strategi dan Rencana Aksi Nasional (SRAN) dalam rangka Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV & AIDS di Indonesia	Materi
Trijoko	Materi

Tata Kelola Program Penanggulangan HIV dan AIDS

Pengantar

Pada hari kedua Forum Nasional JKKI Bandung, 25 September 2014, Pokja Kebijakan HIV & AIDS mengangkat isu penting, yaitu Tata Kelola Program Penanggulangan HIV dan AIDS. Tujuan dari sesi ini untuk menyajikan hasil penelitian dan pengalaman lapangan terkait dengan upaya penanggulangan AIDS dan sistem kesehatan di Indonesia. Penyelenggaraan program penanggulangan HIV dan AIDS memerlukan tata kelola yang baik dan kuat di tingkat nasional maupun di daerah. Hal ini mencakup kepemimpinan nasional, sektor, daerah, lembaga, dan kelompok-kelompok masyarakat baik di tingkat pembuat kebijakan sampai ke tingkat pelaksana. Penyelenggaraan aksi penanggulangan HIV dan AIDS ini menganut prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana prinsip dan strategi yang dituangkan dalam SRAN 2015 -2019.

Prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam strategi penanggulangan HIV dan AIDS Indonesia meliputi hal-hal berikut: 1) Akuntabilitas penyelenggaraan upaya penanggulangan AIDS dalam segala bidang dan di semua tingkat, 2) Terlaksananya upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan upaya penanggulangan AIDS dengan melibatkan masyarakat khususnya penerima manfaat layanan, 3) Kepekaan dan daya tanggap para penyelenggara upaya penanggulangan AIDS terhadap hal-hal yang berkembang dan mempengaruhi jalannya penyelenggaraan upaya termasuk aspirasi kelompok-kelompok masyarakat tanpa kecuali, 4) Profesionalisme dalam upaya penanggulangan AIDS memiliki kemampuan dan keterampilan serta sifat bertanggung jawab dalam memberi pelayanan yang mudah, cepat dan tepat dengan biaya terjangkau serta bersahabat, 5) Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan upaya penanggulangan AIDS dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab, 6) Transparansi dalam penyelenggaraan upaya penanggulangan AIDS sehingga tercipta kepercayaan timbal balik antar berbagai pihak yang berperan aktif, 7) Kesetaraan dengan memberi peluang yang sama bagi setiap orang untuk berperan sebesar-besarnya dalam upaya penanggulangan AIDS, dan mendorong peran aktif mereka, 8) Wawasan ke depan (visioner); melakukan pengelolaan upaya penanggulangan AIDS berdasarkan visi yang jelas yang telah disepakati, 9) Penegakan hukum mewujudkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Tata Kelola Program Penanggulangan HIV dan AIDS

Dalam sesi ini dipaparkan tujuh makalah dari para peneliti universitas dan pegiat HIV dan AIDS yang berfokus pada tema Tata Kelola Program Penanggulangan HIV dan AIDS. Presentasi dari pemakalah menunjukkan bahwa sejauh ini, tata kelola program penanggulangan HIV dan AIDS belum sepenuhnya menggunakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, misalnya prinsip transparansi, kesetaraan dan pengawasan, efisiensi dan efektivitas serta penegakan hukum. Hasil riset dari Asa Simplexius menunjukkan lemahnya sosialisasi Perda tentang HIV dan AIDS menjadi penyebab ketidakefektifan suatu Perda HIV dan AIDS. Masyarakat seharusnya dilibatkan dalam sosialisasi pra legislasi yaitu sejak suatu Perda dirancang, sosialisasi legislasi atau pasca legislasi yaitu sosialisasi isi (content) dan struktur materi, serta sosialisasi kontinuum/ reguler dimana sosialisasi secara kontinyu dan berlanjut sampai pada efek culture of law yaitu menghasilkan perilaku baru yang membudaya sehingga menciptakan ketaatan yang sukarela dan kontinuum terhadap suatu perda.

Hasil riset yang lain dari Esthi Susanti menegaskan bahwa program penanggulangan HIV dan AIDS pada populasi kunci lebih bersifat temporal/proyek sehingga yang dicapai hanya perubahan pengetahuan tanpa mengejar perubahan perilaku. Hal ini kemudian menciptakan suatu kondisi ketergantungan terhadap program atau menghasilkan efek sesaat dalam merespon suatu program penanggulangan HIV dan AIDS. Oleh karena itu, sosialisasi pencegahan HIV dan AIDS seharusnya dimulai pada usia dini atau sekolah dengan tujuan membentuk mental dan karakter serta perilaku aman untuk dapat melindungi diri dari HIV dan AIDS. Hasil riset Sewdas Ranu, dkk, menyatakan bahwa keterlibatan peran publik begitu penting dalam mendukung penanggulangan HIV dan AIDS. Selama ini publik kurang dilibatkan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS khususnya dalam sistem perencanaan daerah, misalnya LSM, akademisi, konsultan dan organisasi profesional tidak dilibatkan dalam Musrenbang sehingga perencanaan kurang berbasis data dan fakta yang aktual.

Riset yang dilakukan Siregar Y.M. Adiatma menunjukkan bahwa prinsip tata kelola mengenai efisiensi dan efektivitas perlu diperhatikan dalam penanggulangan HIV dan AIDS dengan memberikan sosialisasi yang kuat kepada ODHA dan penyelenggara penanggulangan HIV dan AIDS. Menurutnya, sebelum pemberian ART, biaya pengobatan ODHA didominasi oleh biaya tes laboratorium (>65%), dan setelah inisiasi ART, oleh obat antiretroviral (≥60%). Biaya rata-rata per pasien menurun seiring dengan berjalannya perawatan. Tingkat CD4 Cell counts yang lebih tinggi saat dimulainya perawatan diasosiasikan dengan biaya tes laboratorium dan perawatan infeksi oportunistik yang lebih rendah. Biaya transportasi mendominasi biaya pasien dalam mengakses layanan HIV (>40%). Hal ini berarti dengan mengkonsumsi ARV, seorang ODHA akan mampu menekan biaya infeksi oportunistik dan biaya pasien dalam mendapatkan layanan dan hanya mengeluarkan biaya transportasi. Untuk itu, akses terhadap ARV harus lebih dekat dengan masyarakat sehingga dapat menekan biaya transportasi. Kurniawan Rachmadi menyatakan bahwa peran ARV sekarang ini sangat penting dan terbukti bermanfaat. Namun tidak semua 'gold standart' sebuah pedoman pengobatan dapat lansung diterapkan. Menurutnya efek samping sebuah kebijakan dapat terjadi. Oleh karena itu perlu kehati-hatian dalam menyusun dan menerapkan kebijakan obat ARV dan perlu komunikasi yang transparan tentang efek samping suatu kebijakan antar stakeholder.

Hasil riset yang lain dari Riziyani Shanti, dkk menyoroti posisi KPAD yang dianalogikan sebagai anak tiri. Walaupun ketua KPA Provinsi adalah gubernur, namun KPA Provinsi bukanlah bagian dari struktur organisasi pemerintah daerah. Sebagai anak tiri, KPA provinsi merasa sulit ketika harus mengkoordinir SKPD yang merupakan bagian dari organisasi pemerintah daerah (dianalogikan sebagai anak kandung) untuk penanggulangan AIDS di daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa posisi KPAD masih problematis dan penanggulangan AIDS di daerah masih sangat bergantung pada peran pimpinan tiap SKPD yang menjadi anggota KPA. Dengan demikian penguatan posisi KPA perlu dilakukan untuk lebih mendukung tata kelola penanggulangan AIDS yang efektif. Hasil riset yang dilakukan oleh Okta Siradj pada tahun 2013 menyoroti pelaksanaan prinsip tata kelola penanggulangan HIV dan AIDS dari aspek penegakan hukum. Secara global, eksistensi kriminalisasi penularan HIV diakui memberi disinsentif pada strategi penanggulangan AIDS. Faktanya, studi terhadap 18 Undang-Undang dan 4 Peraturan Daerah menunjukkan adanya kriminalisasi terkait penularan HIV di Indonesia, di samping adanya pasal penganiayaan dalam kitab undang-undang hukum pidana yang representatif terhadap penularan HIV. Sebagai hukum positif, kriminalisasi memiliki keniscayaan konsekuensi pembuktian. Tanpa forensik HIV, pengadilan tidak dapat membuktikan bahwa penularan terjadi dari terdakwa kepada korban. Namun, forensik HIV seperti pemanfaatan phylogenetic analysis memerlukan standar yang ekstensif agar memiliki kualifikasi pembuktian di pengadilan. Pemangku kepentingan kebijakan AIDS nasional perlu mempertimbangkan inklusi forensik HIV dalam regulasi dan anggaran dalam mengantisipasi penerapan pasal pidana atas penularan HIV. Penguatan kelembagaan eksekutif di tingkat penyidikan maupun yudiktif di tingkat pengadilan terkait forensik HIV perlu dilakukan secara nasional. Lembaga yudikatif melalui hakim pidana dengan sistem pembuktian negatif perlu dikawal oleh masyarakat sipil. Pemantauan keberhasilan forensik HIV merupakan modal advokasi dekriminalisasi dalam kebijakan penanggulangan AIDS nasional.

Penutup
Penerapan prinsip tata kelola penanggulangan HIV dan AIDS yang baik akan menjamin keberhasilan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat daerah dan nasional. Berdasarkan seminar pada forum nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia ke V di Bandung ini telah menjawab berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan tata kelola penanggulangan HIV dan AIDS yang baik. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota implementasi prinsip ini pada kenyataannya masih bervariasi. Tata kelola program penanggulangan HIV dan AIDS belum sepenuhnya menggunakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Berbagai upaya dan peran kepemimpinan nasional, sektor, daerah, lembaga, kelompok-kelompok masyarakat baik di tingkat pembuat kebijakan sampai ke tingkat pelaksana masih sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya prinsip tata kelola upaya penanggulangan HIV dan AIDS pada semua tingkatan.

Penulis : Afia Tahoba, SP.,M.Si, UNIPA, Papua Barat

Paralel 4

Costs of treatment of HIV and AIDS in Indonesia: an empirical analysis - Adiatma Y. M Siregear	Materi
Dokter yang masih resepkan Stavudine diberi sanksi	Materi
Efek Samping Pelaksanaan Kebijakan Penarikan Obat d4T - Kurniawan Rachmadi	Materi
Refleksi Pengalaman Implementasi dan Advokasi Kebijakan HIV / AIDS selama 22 tahun - Dra. ESTHI SUSANTI HUDIONO, M.Si	Materi
Anak Kandung Mengatur Anak Tiri: Hambatan KPA Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam Upaya Penanggulangan HIV-AIDS	Materi
Forensik HIV: Prakondisi Kriminalisasi dalam Kebijakan AIDS Nasional - Siradj Okta, SH., LL.M	Materi
Urgensi Sosialisasi dalam Pembentukan dan Penerapan Perda HIV & AIDS	Materi

Paralel 5

Layanan Kesehatan Jiwa dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia - Anindita Gabriella	Materi
Hasil Penelitian: "Kajian Perlunya Peningkatan Peran Bidan dalam Upaya Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Janin" (Kerjasama HCPI & SaHIVa USU) - Lita Sri Andayani, SKM, Mkes , Dr. Linda T Maas, MPH	Materi
Barriers to integrating HIV and AIDS related services into community health centre in Bali Province, Indonesia - Nyoman Sutarsa (1), Simon Barraglough (2)	Materi
AFR-MCDA dalam Penentuan Prioritas Program HIV-AIDS di Jawa Barat, Indonesia - Rozar Prawiranegara,	Materi
Peran dan Dilema Pendampingan dalam Mengadvokasi Pengurangan Perlakuan Diskriminatif yang dialami ODHA dalam Mengakses layanan HIV-AIDS di Kota Makassar	Materi
Implikasi Mobilitas Penduduk dan Gaya Hidup Seksual Terhadap Penulisan HIV/AIDS di Kabupaten Jember - Dewi Rokhmah	Materi

Gizi Masyarakat

Pokja Kebijakan Gizi Masyarakat

25septgz Pada hari kedua ini, sesi paralel pokja gizi lebih banyak menyoroti tentang gizi pada anak, meskipun ada juga topik lain yang cukup menarik seperti penggunaan teknologi untuk mengukur asupan gizi. Sesi pertama membahas mengenai pengambilan keputusan dalam pengaturan pemberian makan saat anak diare. Sesuai dengan standar pemberian makanan pada anak diare tetap dilakukan bahkan dengan frekuensi tambah dengan memberi nasi dan asupan makanan bergizi lainnya. Namun faktanya malah bertolak belakang dimana para ibu kurang berusaha untuk memberi makanan saat anak diare karena anak sulit untuk makan sehingga hanya diberi ASI dan snack sehingga asupan gizi menjadi berkurang.

Kemudian pokja gizi juga menyoroti tentang tingginya angka kematian bayi dan angka kurang gizi yang terjadi di pemukiman kumuh. Disini posyandu seharusnya mempunyai peran aktif dalam kegiatan promotif dan kader-kader psoyandi dapat memberi edukasi kepada masyarakat. Namun faktanya bahwa edukasi terhadap masyarakat tidak berjalan optimal, kader kurang menggali masalah, dan tidak semua kader mempunyai motivasi. Hal ini memerlukan dukungan dan supervisi dari Puskesmas untuk mengedukasi dan memotivasi para kader posyandu tersebut sehingga kegiatan promotif dapat berjalan lebih baik. Di sisi lain partisipasi masyarakat juga berpengaruh terhadap efektivitas program yang dijalankan posyandu. Semakin tinggi dukungan dari tokoh masyarakat, petugas kesehatan, ibu PKK, dan pejabat desa maka semakin efektif program yang dijalankan oleh posyandu.

Praktik pemberian makanan pada anak juga mempengaruhi tingkat nutrisi pada anak. Pengaruh urbanisasi, ketidakpercayaan diri ibu terhadap ASI nya sendiri, dan pengaruh keluarga membuat kebanyakan ibu memberi makanan instan pada anaknnya. Selain itu terdapat pembahasan mengenai selenium organik dan non organik yang berpengaruh menurunkan diabetes tipe 2 pada kelompok dengan baseline yang adekuat. Pada sesi paralel ini terdapat topik yang cukup menarik yaitu penggunaan teknologi smartphone android untuk mengukur asupan gizi. Namun teknologi ini masih dalam tahapan penyempurnaan dan nantinya akan dapat diunduh di playstore android.

Bahasan berikutnya mengenai food outlet yang mempengaruhi obesitas. Penelitian menunjukkan anak laki-laki mempunyai kemungkinan obesitas 2.7 kali dibanding anak perempuan. Beberapa makanan seperti ayam goreng, kentang goreng, dan juga gula berpengaruh tinggi terhadap kesehatan. Dan ternyata pedagang kaki lima sebagai food service di sekolah mempunyai pengaruh yang cukup tinggi terhadap obesitas anak karena mereka mengkonsumsi makanan dari pedagang tersebut saat istirahat dan pulang sekolah. Dan topik yang tidak kalah menarik adalah kecenderungan fad diet pada remaja putri dimana fad diet lebih mementingkan penampilan daripada kesehatan. Para remaja putri tersebut berdiet dengan berbagai alasan seperti untuk kesehatan, supaya menarik dan cantik. Pengaruh tersebut lebih banyak dari hubungan teman sebaya daripada pengaruh media teknologi seperti internet yang sedang marak saat ini. Sebagai kesimpulan asupan gizi sangatlah penting untuk anak maupun remaja yang sedang dalam pertumbuhan dan hal ini membutuhkan perhatian serta kesadaran orang tua untuk memperhatikan asupan gizi bagi anak-anaknya.

Jiwa Masyarakat

Pokja Kebijakan Jiwa Masyarakat

Tantangan Sosialisasi dan Implementasi Undang-Undang Sistem kesehatan Jiwa

Indonesia telah membangun sistem kesehatan jiwa yang baru. Pengesahan Undang-undang kesehatan jiwa yang disahkan tanggal 8 Juli 2014 menjadi buktinya . Perjuangan ini diinisiasi oleh dr. Nova Riyanti yusuf, SpKJ pada 3 Novemer 2009. "Indonesia pernah menjadi cover majalah time tahun 2003 sebagai negara yang memiliki layanan kesehatan jiwa terendah di ASIA" kata anggota DPR RI ini ketika mengisi sesi paralel FORNAS JKKI di POKJA Kesehatan Jiwa Masyarakat. Hal ini wajar karena minimntya tenaga psikiater dan psikolog di Indonesia.

25septji1 Lain halnya dengan dr. Nova, dr. Eka Viora SpKJ menyorot hubungankesehatn jiwa dengan penyakit. Gangguan jiwa sumbangan terbesar beban penyakit. Ada warning dari WHO bahwa depresi adalah krisis global. Sehingga perlu perhatian terhadap kesehatan jiwa agar depresi tidak mempengaruhi sistem kesehatan. dalam MDG's 4 dan 5 tahun 2009-2015 kurang diperhatikan kesehatan jiwa karena secara langsung tidak berpengaruh terhadap penurunan angka kematian ibu dan bayi. Sementara di lain tempat, hasil penelitian di Cina, India menunjukkan adanya hubunga kesehatan jiwa dengan angkan kematian ibu dan bayi.

Rumah sakit Jiwa diharapkan ada disetiap provinsi, saat ini rumah sakit jiwa telah ada di 27 provisni. Diharapkan dengan adanya rumah sakit jiwa tidak ada pasung karena beberapa penderita gangguan jiwa diperkosa ketika dipasung. Bagi anggota keluarga yang memasung penderita gangguan jiwa dikenai hukuman penjara selama 12 tahun.

25septji2 Ir. Hadadi dari ASDA III memberikan fakta spesifik tentang masalah kesehatan Jiwa di Indonesia khususnya di bandung. Pemerintah kota telah bekerja sama dengan perguruan tinggi UNPAD untuk meningkatkan layanan kesehatn Jiwa. Berbagai kegiatan untuk pengembangan kesehatan jiwa seperti Revitasiasi SDM. Jumlah SDM kesehatan jiwa diharapkan ada mulai layanan primer sehingga usaha promotif dan preventif bisa dilakukan.

Oleh; Eva Tirtabayu hasri S.Kep.,MPH

Pelayanan Kesehatan

Pokja Kebijakan Pelayanan Kesehatan

Paper pertama berjusul Upaya Penataan Tenaga Kesehatan Melalui Perda No . 7 Tahun 2014, Tentang Tenaga Kesehatan dan dibawakan Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim. Melalui pemaparan ini, terungkap beberapa fakta di lapangan, masih ada ketimpangan jumlah nakes, tidak meratanya dokter spesialais, belum terpenuhinya tenaga kesehatan saat pemberlakukan JKN serta mutasi yang terlalu cepat. Kemungkinan solusi yaitu terbitnya Perda yang mengatur hal terasebut.

Proses penyusunan Perda tersebut, didahului penyusunan anlisa situasi nakes dengan FGD, dialog informal dengan Dinkes Provinsi, kabupaten dan kota. Bantuan tahap akhir dari AIPHSS.
Hal yang diatur: perencanaan berjenjang, pendayaguianaan nakes secara umum dan khusus, POSKESDES dan nakes asing. Keterlibatan stake holder ini untuk menimbulkan senses of belongingsehingga pelaksanaan Perda lebih mudah, keterlibatan stake holder pula yang membuat permasalahan terungkap dan diketahui solusinya. Rencana Tindak Lanjut dari Perda ini, pertama, sosialisasi pada stae holder di seluruh tingklatan. Kedua, akan disusuyn Peraturan Gubernur yang akan mengelola pendayagunaan nmakes secara khusus. Ketiga, akan dibentuk Pokja-pokja yang akan menyukseskan pelaksanaan Perda ini.

Paper kedua ialah Tantangan dan Peluang Pendidikan Dokter Spesialis Berorientasi pada Penguatan Sistwm Kesehatan di Era JKN yang disampaikan oleh Crezena H. Soejono. Peran RS Pendidikan yaitu pelayanan, pendidsikan dan penelitian. Sistrm JKN mendoeong RS untuk lebih efisien, namun bukan berarti merreduksi pelayanan. Tantangan yang dihadapi antara lain, harus membangun jaringan, harus ada transfer knowledge, mencegah fraud dan sebagainya.

Rujukan kegawatdaruratan Maternal dan Bayi baru lahir di Kab. Karwang dr. H. Asep Hidayat Lukman, Kadinkes Kabupaten Karawang	Materi
Pengembangan regionalisasi sistem Rujukan di Jatim berdasarkan hasil Assesment kemampuan dan kapasitas rumahsakit	Materi
Hubungan antara tingkat pengetahuan keterjangkauan dan sikap petugas kesehatan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan program JKN PBI Masyarakat Tihi-Tihi Puskesmas Bontang Lestari di Kota Bontang - Ratno Adrianto	Materi
Faktor Sosial Budaya dan Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan Primer oleh Masyarakat Miskin dan Hampir Miskin - Harumanto Sapardi, Digna Purwaningrum	Materi
Kajian implementasi kebijakan perubahan status kelembagaan rumahsakit terhadap kualitas pelayanan ( Studi Kasus di RSU X ) - Dadang Kusnadi	Materi
Audit Mutu Rujukan Layanan Primer di Provinsi DKI Jakarta - Hanevi Djasri	Materi
Pro‐Kontra Diskursus Rokok dalam Media Sosial YouTube - Agung Dwi Laksono, dkk.	Materi
Persepsi Korupsi Kecil pada Pegawai Pemerintah di Sektor Kesehatan - Faisal Mansur, Mubasyisyir, Sigit riarto	Materi

SDM Kesehatan

Pokja Kebijakan Pendidikan SDM Kesehatan

25septsdm Paralel Kebijakan Pendidikan SDM Kesehatan dipimpin oleh moderator Sari Puspa Dewi, dr., MPHE. Membuka sesi ini, moderator menekankan bahwa pokja SDM Kesehatan adalah pokja yang baru terbentuk sehingga diharapkan akan dapat memberikan kontribusi terhadap tenaga kesehatan sehingga tidak akan terjadi "pelayanan kesehatan jelek karena tenaga kesehatan jelek".

Pembicara pertama adalah Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, Himawan dengan latar belakang dosen hukum UNAIR. Topik yang dibawakan adalah Upaya Penataan Tenaga Kesehatan melalui penyusunan Perda Prov. Jatim Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan mendapat apresiasi dari peserta karenadibawakan dengan menarik. Perda nomor 7 tahun 2014 ini lahir melalui tahapan regulasi selama 6 bulan dengan latar belakang nakes yang timpang di Jatim karena terkumpul di kota, masih ada faskes yang tanpa nakes, mutasi tenaga kesehatan cepat atau istilahnya "kepindahan nakes berdasarkan agama dan kecepatannya masing-masing" karena memang tidak ada peraturan dan tidak kalah menariknya adalah alasan lainnya dari Perda ini adalah antisipasi terhadap masuknya tenaga kesehatan asing saat MEA 2015. Perda ini mengatur distribusi nakes, kompetensi, syarat nakes asing bila bekerja di Jawa Timur dan keharusan seluruh nakes mengikuti Perda ini. Pada intinya Perda ini mengingatkan semua bahwa masalah kesehatan bukan hanya menjadi urusan dinas kesehatan.

Prof. Czeresna H. Soejono, Direktur Utama RSCM menyampaikan mengenai Tantangan dan Peluang Pendidikan Dokter dan Dokter Spesialis Berorientasi pada Penguatan Sistem Kesehatan di Era JKN. Sejak 1 januari sampai dengan 30 Juni 2014, utilisasi di RSCM meningkat dua kali lipat bila dibandingkan dengan tahun 2013. Disisi lain kecepatan penambahan sarana prasarana juga dituntut agar tidak terjadi antrean yang panjang untuk tindakan operasi dan ini mengancam standar medis dan standar keperawatan sehingga menurunkan mutu. RSCM telah berusaha melakukan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan di era JKN maka ditemukan bahwa diagnosa yang ditangani oleh RSCM hanya 15% dengan severity level 3 dan sisanya severity 1 dan 2 yang seharusnya bisa ditangani RSUD. Sehingga RSCM harus melakukan transfer knowledge kepada RSUD untuk menangani pasien sulit sehingga tidak perlu dirujuk bila sudah bisa ditangani. Tantangan RSCM menyambut UHC tahun 2019 adalah remunerasi tenaga kesehatan agar menjamin bahwa dokter tersebut hanya berada 1 tempat sehingga waktu lebih banyak kepada pasien dan mengawasi residen (PPDS) sehingga dapat menjaga mutu layanan, mengisi rekam medis tepat waktu sampai dengan mengurangi kesalahan koding diagnosA INA CBGS.

dr. Nita Arisanti, staf departemen IKM UNPAD membawakan materi Pengembangan Pendidikan Kedokteran Berbasis Komunitas dalam rangka Penguatan Sistem Kesehatan. Disampaikan bahwa SDKI tahun 2012 mengamatkan lulusan FK mampu mengatasi pasien sebagai individu yang utuh, bagian keluarga dan masayarakat, pencegahan penyakit dan keadaan sakit, melaksanakan pendidikan kesehatan, promosi kesehatan dan pendekatan kedokteran keluarga. Sehingga UNPAD sejak 2012 memulai pendidikan kedokteran berbasis masyarakat di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat upaya penyelaraasan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat. Mata kuliah Family Medicine diberikan 7 SKS dengan 2 rotasi, yaitu dalam studi IKM dan profesi dokter. Praktek lapangan dilakukan di puskesmas dan klinik atau praktek swasta.

Kusman Ibrahim, PhD menyampaikan Tantangan dan Peluang Pendidikan Keperawatan Berorientasi pada Penguatan Sistem Kesehatan di Era JKN. Jaman kolonial sampai dengan hari ini telah disahkan UU Keperawatan di Jakarta. Masalah profesi perawat di era JKN adalah bahwa pada PMK No. 71 tahun 2013 tidak ada yang menyebutkan dimana tanggung jawab perawat dalam pelayanan kesehatan sehingga menimbulkan kebingungan. Sedangkan regulasi mengenai tanggung jawab perawat sudah dijelaskan baik di UU Kesehatan maupun peraturan lainnya. Peluang pendidikan keperawatan adalah model pelayanan nursing home, home care dengan integrated care yang sudah populer di luar negeri namun belum dilaksanakan di Indonesia.

Ridwan Roy, Kepala Subdit Pembelajaran Dikti sebagai pembahas menyampaikan review mengenai Regulasi kebijakan untuk mencapai tujuan pendidikan seperti, UU No. 12 Tahun 2012, UU No. 20 Tahun 2013 dan UU Keperawatan yang baru diketok palu hari ini.

Dalam diskusi ada pertanyaan dari dr. Nida yang menanyakan isu yang terjadi saat ini mengenai pendidikan layanan primer, yang ditanggapi dr. Nita dari UNPAD bahwa DLP ini merupakan konsep dokter keluarga dan sesuai regulasi setara PPDS. UNPAD dan perguruan lain telah diberikan kesempatan bersama-sama kementerian untuk menyusun kurikulum pendidikan DLP dengan inisiasi awal membentuk kolegium DLP.

SESI PEMBUKAAN

Keynote Speech Reportase

PLENO 3

Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional

SESI PEMBUKAAN

SESI IV

FORUM NASIONAL V :JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA

MONITORING PELAKSANAAN KEBIJAKAN JKN DI TAHUN 2014KENDALA, MANFAAT, DAN HARAPANNYA

Pembiayaan Kesehatan

kesehatan Ibu & Anak

More Articles ...

FORUM NASIONAL V :
JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA

MONITORING PELAKSANAAN KEBIJAKAN JKN DI TAHUN 2014
KENDALA, MANFAAT, DAN HARAPANNYA