Sesi Paralel, 24 Agustus 2015

Reportase Pleno hari 1 | Pleno 2 | Paralel hari 2

KIA

Kesehatan Ibu dan Anak

Salah satu bidang yang sangat diutamakan Indonesia ialah kesehatan terutama masalah Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Fokus pemerintah untuk memenuhi target MDGs dalam bidang ini ialah dengan menekan angka kematian ibu dan anak (AKI). Dalam sesi paralel pokja Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) akan membahas beberapa policy brief yang sudah dikirimkan oleh peserta. Moderator diskusi siang ini adalah Dr. dr Hafni bachtiar, MPH dosen Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

Diskusi pertama dibawakan dari Balitbangkes Jawa Barat dengan tema "Program Pendampingan Persalinan oleh Tenaga Bidan Sebagai Upaya Pendekatan Etnis Baduy Dalam". Penelitian ini merupakan penelitian etnografi yang dilaksanakan di suku Baduy. Latar belakangnya yaitu ada beberapa budaya daerah yang masih membahayakan kesehatan ibu anak. Di suku Baduy ibu melahirkan secara mandiri, dan tenaga kesehatan hanya membantu pada saat setelah melahirkan. Dampak dari budaya tersebut yaitu tidak sedikit bayi baru lahir hanya bertahan 0-48 jam. Oleh karena itu, diharapkan bidan bisa menjadi barisan terdepan dalam membantu proses persalinan di suku Baduy.

Selanjutnya diskusi dibawakan oleh perwakilan dari Fakultas Kedokteran UGM. Dengan tema Pengembangan Kebijakan Manual Rujukan Khusus KIA di Tingkat Kabupaten/Kota" . Tujuan dibuatnya manual rujukan yaitu untuk menolong persalinan pada ibu baik normal maupun dengan kasus kegawatan dengan sedini mungkin. Manual rujukan juga merupakan salah satu cara untuk menekan angka kematian ibu dan anak. Ada 10 langkah dalam menyusun manual rujukan KIA, semuanya melibatkan para tenaga kesehatan untuk saling berkolaborasi. Dengan adanya manual rujukan diharapkan Rumah Sakit menyiapkan jejaring PONEK 24 jam.

Reporter : Elisa Sulistyaningrum.

List Presentasi dan Policy Brief

JKN

Kelompok JKN

Sesi diskusi paralel pertama pada pokja JKN terbagi menjadi aspek evaluasi dan aspek penggunaan.Pada aspek evaluasi, materi diawali dengan topik mengenai analisis ketersediaan fasilitas kesehatan dan pencapaian JKN se- Provinsi Bengkulu yang dibawakan oleh Bapak Yandrizal.Beliau menjelaskan beberapa penyebab ketidakmerataan akses dan mutu pelayanan yang juga dikaitkan dengan kompensasi baik yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan BPJS Kesehatan.

Pentingnya konsep pemasaran sosial dalam sosialisasi JKN kepada masyarakat menjadi salah satu fokus materi yang disampaikan oleh Ibu Siti Kadijah Nasution.Dalam menganalisis implementasi program pelayanan kesehatan ibu di kab. Mandailing Natal, beliau menilai bahwa pelaksanaan sistem rujukan belum optimal. Bukan hanya terkait kuantitas, karena kualitas bidan desa pun sangatlah minim.Program-program seperti Posyandu dan desa siaga diharapkan lebih dapat melibatkan organisasi informal di masyarakat.

Diskusi paralel aspek evaluasi JKN ditutup dengan materi dari Bapak Ambo Sakka (FKM Universitas Halu Oleo) mengenai implementasi JKN di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut beliau, sosialisasi JKN telah dilakukan, namun masyarakat belum sepenuhnya memahami program JKN. Fasilitas kesehatan yang selalu dihandalkan hanya RS milik pemerintah dan Puskesmas. Komitmen dalam meningkatkan infrastruktur kesehatan akan mendukung kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Sebagai audiens, Bapak Deni dari Dinkes Lima Puluh Kota menambahkan beberapa masukan pada sesi diskusi.Salah satunya terkait dengan penerapan tunjangan daerah bahkan peran sistem pembayaran dokter spesialis per hari untuk mendukung ketersediaan tenaga medis di daerah.Kendala administrasi dalam penyelenggaraan JKN juga menjadi topik utama yang dibahas bersama-sama dalam sesi paralel ini.

Diskusi paralel aspek evaluasi dilanjutkan dengan bahasan mengenai aspek penggunaan dalam program JKN. Topik pertama disampaikan oleh Bapak Kasman Makkasau dari RSUD Provinsi Sulawesi Barat mengenai advokasi keberlanjutan program JKN dengan pendekatan economic lost. Menurut beliau, strategi yang telah direkomedasikan World Bank ini berhasil membawa program JPKMU terintegrasi dengan JKN, bahkan disertai bantuan iuran 70% dari pemerintah daerah dan 30% dari pemerintah provinsi.

Gambaran penyerapan klaim INA-CBG's dan kebijakan pemanfaatan dana sisa atas pelaksanaan JKN di NTT melengkapi kajian monev JKN di sesi paralel JKN sore itu. Mayoritas penggunaan dana JKN yang dilakukan oleh peserta non PBI menjadi indikasi tidak meratanya akses pelayanan kesehatan. Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi dan BPJS Kesehatan dalam mengoptimalkan dana kompensasi sangat penting dalam penyelenggaraan JKN.
Kajian yang menelusuri faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan PBI di Puskesmas Sambutan Samarinda dibawakan oleh Ibu Nur Rohmah.Salah satu temuan yang unik adanya kecenderungansikap baik masyarakat pada JKN justru mendorong masyarakat tidak memanfaatkan layanan.Beliau menilai bahwa sosialisasi perlu dioptimalkan kembali dan diiringi dengan peningkatan kapasitas SDM kesehatan di daerah.

Salah satu topik yang didiskusikan bersama adalah keberhasilan pendekatan economic lost yang memang tidak lepas dari komitmen pemerintah dan adanya koordinasi lintas sektor, misalnya dengan TNP2K dalam penentuan masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi iuran atau penerima bantuan iuran dari sharing dana pemerintah provinsi dan kab/ kota. Walaupun masuk dalam mekanisme APBD, selama pemerintah berkomitmen maka tertib administrasi dalam membayar iuran peserta ke BPJS Kesehatan pun tidak akan menunggak.

List presentasi dan Policy brief

Reporter : BES

Mutu

Kelompok Mutu Pelayanan Kesehatan

24ags-kelmutu Mutu kesehatan dalam era JKN menjadi isu hangat yang selalu diperbincangkan oleh peneliti. Tiga peneliti daru UNHAS dan dua peneliti dari UGM menyajikan hasil penelitian tentang mutu kesehatan pada Forum kebijakan kesehatan Indonesia yang ke-6 yang diselenggarakan di hotel Bumi Minang. Kelima peneliti berhasil memancing peneliti dari berbagai universitas lain di Indonesia untuk berdiskusi agar dicapai rekomendasi-rekomendasi mauoun saran untuk perbaikan penelitian lebih lanjut.

Hasil penelitian telah dipublikasikan dalam bentuk policy brief dengan harapan hasil penelitian dapat dibaca oleh pengambil kebujjakan secara cepat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki kelemahan sistem pada era JKN. Seperti masalah yang timbul saat ini yakni tentang mutu pelayanan dianggap turun karena sistem pembayaran INA CBG,s. Sering terjadi perbedaan persepsi antara verifikator BPJS dengan dokter di rumah sakit tentang standar prosedur yang diberikan pada pasien.

Pada sesi paralel dengan pokja MUTU, dua peneliti yakni Eva Tirtabayu hasri dan Nur Arifah membahas tentang fraud dalam layanan kesehatan. Fridawaty Rivai membahas tentang keselamatan pasien yang dihubungkan dengan kepemimpinan, komunikasi, dan supervisi. Noer Bahry Noor membahas tentang kepuasan pasien di RS Stella Maris Makassar dan Muhammad Hardantio membahas tentang sistem rujukan di DKI.
Hasil penelitian kelima peneliiti mengidentifikasi adanya continous quality improvement yang dilakukan pada sistem JKN di Indonesia, ini adalah angin segar bagi pemerintah bahwa peneiiti Indonesia peduli dan mendukung tercapainya universal health coverage tahun 2019.

List presentasi dan policy brief

reporter: Elisa Sulistyaningrum

Gizi, Rokok

Gizi, Kebijakan Rokok, dan Penyakit tidak menular

Perbaikan Gizi ibu dan anak dalam pencapaian target MDGs 4 dan MDGs 5

Gizi dalam siklus kehidupan memegang peranan penting, terutama dalam menekan angka kematian ibu dan bayi. Gizi yang baik selama kehamilan akan berpengaruh kepada pertumbuhan janin dan bayi setelah lahir. Gizi salah selama kehamilan akan memberikan pengaruh negatif bahkan konsekuensi jangka panjang terhadap bayi yang dilahirkan. Apabila gizi ibu selama kehamilan baik, maka akan membantu dalam menekan angka kematian ibu dan bayi dan bisa membantu pencapaian target MDGs 4 dan 5.

Ada tiga policy brief yang di presentasikan dalam pokja gizi masyarakat. Dua presntator dari Fakultas Kedokteran UGM dan satu dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran. Moderator dalam diskusi ini yaitu Prof. Dr. dr Indrawati Liputa, Sp Gk, Phd. Dalam presentasi dan diskusi ini dibahas beberapa tema diantaranya yaitu hubungan obesitas prakehamilan dengan kejadian preklampsia pada ibu hamil. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari rekam medis rumah sakit dan menanyakan langsung berat badan serta tinggi badan kepada responden. Hasilnya angka kematian ibu di daerah magelang masih tergolong tinggi, dengan sebagian kasud adalah preeklampsia.

Selanjutnya presentator kedua menyampaikan presentasi mengenai hubungan sisa makan pasien dengan pembiayaan rawat inap. Pengukuran sisa makanan dilakuka dengan metode penimbangan sisa makanan. Semakin banyak sisa makanan pasien, mengakibatkan Lama rawat inap semakin bertambah dan kerugian pun akan terjadi pada rumah sakit dan pasien tersebut.

Pada akhir sesi ini ditutup dengan penyampaian materi mengenai penggunaan data AMP untuk penguatan kebijakan gizi di Kabupaten Sumba Timur. Angka kematian ibu dan bayi di kabupaten Sumba Timur tergolong tinggi. Penyebab kematian tertinggi neonatus di Kabupaten Sumba Timur adalah Berat Badan lahir rendah (BBLR) dan asfiksia (70,7%), dengan kematian tertinggi terjadi pada 0-48 jam pasca persalinan. Bila dtelusur ternyata penyebabnya adalah karena status gizi ibu kurang selama kehamilan. Berat badan sebagai salah satu komponen status gizi yang berkorelasi linier dengan status gizi ibu (berdasarkan IMT) merupakan faktor prenatal yang sangat menentukan status gizi bayi. Kejadian ini mengharapkan pemerintah pusat dan daerah lebih memperhatikan kepada peningkatan gizi ibu hamil. Guna menekan angka kematian ibu dan bayi serta untuk membantu pencapaian target MDGs 4 dan 5.

List presentasi dan policy brief

Reporter : Elisa Sulistyaningrum

Bencana

Kelompok Penanggulangan Bencana

24ags-bcn Tahun 2015 ini, untuk pertama kalinya Pokja Penanggulangan Bencana membuka kajian dalam forum Kebijakan Kesehatan Indonesia. Pada kelas paralel Pokja Penanggulangan Bencana ini membahas tentang kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia. Pada sesi ini menghadirkan 3 pembicara yaitu dari Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, UNFPA dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Pembicara pertama pada sesi ini adalah dr Indro Murwoko, Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. Dalam pemaparannya dr. Indro menyampaikan bahwa ada perubahan paradigma dalam manajemen bencana di Indonesia yang semula fokus pada tanggap darurat, sekarang ini sudah menitikberatkan pada pengurangan risiko bencana pada fase pra bencana. Untuk mengurangi risiko bencana, maka perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kebijakan. Kelembagaan dan kebijakan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan melalui pembuatan perda terkait penanggulangan bencana, pembentukan kelembagaan penanggulangan bencana, seperti dibentuknya pusat penanggulangan krisis kesehatan regional , mengintegrasikan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah, serta penganggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai.

Pembicara kedua pada sesi ini adalah dr. Rosilawati Anggraini dari UNFPA. Beliau membahas tentang kebijakan dan implementasi kesehatan reproduksi pada saat bencana. Dalam pemaparannya dr. yang akrab disapa dr. Rosi ini menyampaikan pentingnya isu kesehatan reprosuksi pada saat bencana. Saat ini, belum banyak yang memberikan perhatian pada kesehatan reproduksi pada saat bencana. Mengapa kesehatan reproduksi menjadi penting pada saat bencana? Pertama adanya peningkatan kekerasan seksual akibat situasi krisis, adanya risiko peningkatan penularan HIV pada kepadatan penduduk yang tinggi dan kurangnya layananan keluarga berencana dapat meningkatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Implementasi pelayanan kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana dilaksanakan melalui paket pelayanan awal minimum (PPAM) kesehatan reproduksi pada saat awal bencana.

Sesi ke 3 Dr. dr Irene, MKM, menyampaikan tentang kebijakan dan pengalaman penanggulangan bencana krisis kesehatan di Provinsi Sumatera Barat. Beliau menyampaikan Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang rawan bencana. Kebijakan Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dengan mengerahkan semua sumber daya yang ada, mengkoordinasikan kegiatan penanganan bencana yang dilakukan berbagai lembaga pemerintah, swasta dan relawan, merealisasikan prosedur tetap yang dibuat sebelum terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami dan manajemen bantuan satu pintu. Pemerintah Daerah sudah membuat koordinasi lintas sektor. Dr Irene menceritakan bagaimana pengalaman penanggulangan bencana di Mentawai. Pada saat itu, hampir semua fasilitas layanan kesehatan hancur. Dinkes Provinsi Sumbar menetapkan 3 rumah sakit rujukan, RSUD Tuapejat, RS dr. M Jamil dan RSUD Muko-muko. Akan tetapi Rumah sakit rujukan tersebut tidak bisa berjalan dikarenakan masalah operasional, maka disinilah pentingnya fungsi komando dan pada saat itu dan dibuatlah rumah sakit lapangan untuk mengatasi masalah tersebut.

list presentasi dan policy brief

Reporter : Oktomi Wijaya

HIV/AIDS

Kelompok HIV / AIDS

Sesi I dari Pokja HIV dan AIDS kali ini membahas tentang 'Integrasi Penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan untuk Mendukung Pencapaian UHC 2019'. Sesi ini dipimpin oleh dr. Juliandi Harahap sebagai moderator dan tiga materi terkait tema diatas akan dibawakan oleh tim peneliti dari PKMK UGM yaitu M. Suharni, Ign.Hersumpana dan Chrysant Lily. Sesi I ini dihadiri sekitar 47 peserta dengan latar belakang yang cukup bervariasi mulai dari perwakilan LSM local, pemangku kepentingan dan juga dari akademisi.

Sesi ini dibagi menjadi dua dimana 45 menit pertama adalah sesi presentasi oleh para pemateri dan sesi berikutnya selama 45 menit dilanjutkan dengan diskusi. Presentasi pertama oleh M. Suharni dengan topik 'Integrasi Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan Nasional' yang menyampaikan hasil penelitian kerjasama antara PKMK FK UGM dengan DFAT yang merupakan penelitian multi center melibatkan 10 universitas di enam provinsi. Penelitian ini membahas tentang bagaimana integrasi antara program HIV dan AIDS dengan sistem kesehatan yang berjalan saat ini dan seperti apa efektifitasnya. Hasil yang ditunjukkan adalah tingkat integrasi belum menunjukkan hubungan yang kuat dengan efektifitas, hal ini dikarenakan integrasi sistem kesehatan sangat komplek dan dipengaruhi oleh banyak factor.

Topik kedua adalah 'Implementasi Strategi Layanan Komprehensif (LKB) pada Prosedur Pengobatan HIV – IMS di Kota Yogyakarta dan Semarang' yang disampaikan oleh Ign. Hersumpana. Penelitian ini merupakan hasil kerjasama antara PKMK FK UGM dengan Kemenkes yang dimaksudkan untuk melihat bagaimana pelaksanaan LKB di kedua kota serta bagaimana intervensi dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan LKB di kedua kota tersebut. Hasil menunjukkan adanya perubahan kearah yang lebih baik di keduan kota tersebut setelah dilakukan intervensi (peningkatan koordinasi dan kapasitas teknis). Penelitian ini menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan LKB.

Topik terakhir disampaikan oleh Chrysant Lily yang membahas tentang 'Tinjauan Sektor Komunitas dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Disini dibahas pemetaan dari OMS/OBK yang bekerja di penanggulangan HIV dan AIDS serta bagaimana efektifitas kerja dari OMS/OBK ini. Disampaikan juga beberapa rekomendasi untuk meningkatkan optimalisasi kerja sektor komunitas untuk penanggulangan HIV dan AIDS. Ketiga topik yang disampaikan pada dasarnya saling berkaitan mulai dari bagaimana integrasi kebijakan sampai pada implementasi pelayanan di lapangan baik di sektor komunitas maupun layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah seperti puskesmas dan rumah sakit.

Sesi diskusi berjalan cukup menarik dilihat dari respon dari peserta yang cukup banyak, meskipun tidak bisa semua pertanyaan dapat dibahas dan didiskusikan karena keterbatasan waktu. Pertanyaan yang diajukan meliputi ketiga topik yang dibahas dan dikaitkan dengan kondisi lapangan yang di hadapi oleh para peserta. Beberapa alternatif dan solusi juga didiskusikan dalam sesi ini. Diharapkan diskusi ini dapat memberika n tambahan wawasan khususnya terkait dengan upaya mendukung UHC 2019 (ip).

List presentasi

Sesi Paralel, 25 Agustus 2015

Reportase Pleno hari 1 | Pleno hari 2 | Paralel hari 1 | workshop hari 3

FKTP

Kelompok Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

25ags-fktp

Fasilitas kesehatan tingkat pertama merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan sistem kesehatan di negeri ini. Perannya menjadi sangat sentral di masyarakat dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan mandiri. Bukan hanya upaya kuratif dan rehabilitatif yang terus dilakukan namun juga upaya promotif dan preventif juga harus terus didorong untuk dikesinambungkan.

Pada pembicara pertama di sesi ini oleh Mariati Rahmat, SKM., MPH memaparkan hasil penelitiannya yang dilaksanakan di Kab. Sinjai Pov. Sulawesi Selatan tentang peran Posbindu di Desa dalam pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahannya. Beliau memberikan penekanan bahwa ada penghematan anggaran yang jauh lebih murah pada proses intervensi di Posbindu daripada biaya yang mesti dikeluarkan setelah terpapar penyakit tidak menular.

Pembicara selanjutnya oleh Tri Astuti Sugiyatmi membahas tentang perlunya evaluasi kebijakan pemerintah tentang layanan puskesmas 24 jam di Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara. Di wilayah tersebut terdapat 3 dari 7 puskesmas yang telah memberikan layanan 24 jam dengan berbagai variasi. Layanan ini bukan hanya untuk UGD namun juga berlaku bagi poliklinik. Pelayanan 24 jam ini sangat menyita waktu para tenaga kesehatan ke program-program UKP sehingga upaya promotif dan preventif cenderung terabaikan. Dalam sesi diskusi tersampaikan bahwa kebijakan layanan puskesmas 24 jam ini lebih cocok di perkotaan namun dipertanyakan bagaimana sisi keadilannya di pedesaan.

dr. Suryani Yulianti, M.Kes melanjutkan topik tentang gambaran pelaksanaan pelayanan BPJS kesehatan di FKTP Kota Semarang Prov. Jawa Tengah. Pengumpulan data diambil melalui proses observasi dan wawancara terhadap 20 dokter dan 100 pasien yang sedang memeriksakan dirinya atau keluarganya di FKTP. Hasilnya menegaskan bahwa pelaksanaan BPJS kesehatan oleh FKTP sudah dilaksanakan secara komprehensive dan sesuai ketentuan serta dianggap memberikan manfaat baik bagi pasien maupun dokter pemberi layanan.

Pembicara terakhir oleh Budi Eko Siswoyo, SKM., MPH membahas tentang alokasi dan pemanfaatan dana kapitasi di puskesmas perawatan dan non perawatan di Kab. Ngada Prov. Nusa Tenggara Timur. Disampaikan bahwa alokasi kapitasi puskesmas perawatan lebih besar dari puskesmas non perawatan dengan rerata pemanfaatan jasa pelayanan sebesar 60% dan belanja modal justru menjadi biaya operasional paling tinggi. Studi ini menemukan adanya subsidi silang antar puskesmas dalam pemanfaatan dana kapitasi namun belum terlihat indikasi subsidi terbalik dalam pola utilisasi di puskesmas, hal ini memerlukan kajian lebih lanjut. Harapannya peningkatan dana kapitasi diiringi dengan tidak menurunnya anggaran kesehatan daerah dan dukungan regulasi dari daerah dalam perencanaan dan penganggaran sesuai kebutuhan.

list presentasi dan policy brief

Reportase: Surahmansah Said

JKN

Kelompok JKN

25ags-nuzul Selain terdapat pokja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pada Forum Kebijakan Kesehatan Nasional (FKKI) VI tahun 2015 kali ini terdapat kelompok kerja yang berfokus pada pembiayaan kesehatan.Diskusi paralel pokja yang diselenggarakan sore di hari kedua ini (25 Agustus 2015) diisi oleh dua pemateri yang masing-masing memiliki topik spesifik.

Materi pertama adalah penelitian normatif terhadap Permenkes 11/ 2015 yang dinilai kurang sinergis dengan Permenkes 75/ 2014 dalam penggunaan bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk kegiatan kesehatan gigi berbasis masyarakat. Penurunan capaian indikator status kesehatan gigi (Riskesdas 2007-2013) dinilai belum menjadi urgensi dalam pembiayaan kesehatan.Menurut beliau, adanya asas Lex Posterior Derogat Legi Priori secara hukum membuat peraturan lama secara otomatis tidak berlaku.

Sebagai pemateri kedua, Ibu Nuzulul Kusuma Putri (FKM Unair) menganalisis inefisiensi pengeluaran kesehatan keluarga mahasiswa di era JKN.Keengganan mahasiswa yang menjadi peserta JKN untuk pindah FKTP menunjukkan risiko out of pocket, sementara pihak universitas hanya menanggung biaya rawat jalan yang ditangani di klinik universitas. Salah satu alternatif solusi yang beliau sarankan adalah memperbaiki mekanisme portabilitas dalam program JKN.

25ags-yanu Pada sesi diskusi, Bapak Deni dari Dinas Kesehatan Lima Puluh Kota menyatakan bahwa kurang optimalnya pembiayaan untuk kegiatan kesehatan gigi kemungkinan karena program ini dinilai kurang prioritas diantara program promosi dan pelayanan kesehatan dasar yang lainnya. Prof. Laksono juga menegaskan bahwa kesehatan gigi memang sangat erat kaitannya dengan perilaku kesehatan masing-masing individu. Peran advokasi, terutama PDGI sanngat penting dalam menyuarakan pentingnya dukungan pembiayaan pada program kesehatan gigi berbasis masyarakat. Sependapat dengan pendapat beliau, ibu Erna juga menambahkan bahwa adanya Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dapat menjadi wadah kelompok kerja untuk advokasi, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

list presentasi dan policy brief

Reporter : BES

KIA

Kelompok Kesehatan Ibu dan Anak

25ags-kia

Sesi paralel POKJA KIA ke-2 ini dimoderatori oleh Prof. DR. dr. Menkher Manjas SpB, SpBO, FICS dari Universitas Andalas. Di dalam sesi ini terdapat empat presentasi yang disampaikan, yaitu:

Perluasan Kemitraan Menuju Pengembangan Kebijakan dan Program Kesehatan Berkeadilan oleh UNICEF yang diwakili Budi Setiawan.
Bahasan ini menyoroti tentang masalah Angka Kematian Anak (AKA) yang mengalami stagnasi cakupan intervensi. Hal ini disebabkan karena intervensi yang tidak menyasar kepada pihak yang membutuhkan. Intervensi yang dilakukan terbukti hanya berhasil sebesar 50% dan masih ada isyu yang tidak menjadi perhatian seperti indoor polusi. Permasalahan ini membuat UNICEF melakukan upaya perbaikan di level outcome. Level perubahan yang ditawarkan yaitu melalui dikembangkannya budaya penggunaan data yang masih belum banyak terjadi, akuntabilitas dalam hasilnya karena belum pernah ada kepala daerah yang dipecat karena AKB di daerahnya mengalami peningkatan, dan implementasi yang lebih ditingkatkan karena masih jarang adanya hasil implementasi antara stakeholder. Di dalam level perubahan ini diharapkan akademisi berpartisipasi untuk melaksanakan program dan melakukan evaluasinya. UNICEF juga melihat bahwa otonomi daerah yang sering disalahkan bisa dijadikan titik terang untuk dijadikan sebagai alat pembuatankebijakan di daerah. Keterlibatan akademisi untuk melakukan advokasi dan keterlibatan aktif pemangku kebijakan juga diperlukan disini. Maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah adanya dukungan pengembangan program yang dimulai dari evaluasi, penyederhanaan tujuan kebijakan yang kompleks agar mudah dipahami dan adanya promoteownership.
Tata Kelola Kemitraan Bidan dan Dukun di Aceh Singkil oleh USAID yang diwakili Dr. Marcia Soumokil, MPH
Diawali dari fakta bahwa masyarakat lebih mempercayai dukun dibandingkan dengan bidan di Aceh Singkil. Selain itu, gap yang terjadi adalah asal bidan yang tidak berasal dari Aceh sehingga masyarakat sulit memahami penjelasan yang diberikan. Walaupun program ini memang sudah pernah diinisiasi oleh UNICEF dan Kemenkes tetapi program yang dilakukan oleh USAID ini terdapat perbedaan. Perbedaannya yaitu, USAID mendorong Peraturan Bupatisebagai payung hukum untuk persalinan aman. Kegiatan ini juga mengajak stakeholder lain, seperti camat dan kepala desa.Selain itu, juga didorong adanya sistem intensif yang kuat dan memadai. Hal ini dilakukan agar dukun mau terlibat secara aktif dan tidak kehilangan pekerjaannya. Intensif yang diberikan berasal dari desa dan bidan. Desa memberikan uang sebesar 50.000 per tahun yang diambil dari ADD dan bidan memberikan uang sebesar 50.000 untuk setiap kasus yang dirujuk oleh dukun yang diambil dari uang BPJSnya . Kegiatan kemitraan antara bidan dan dukung ini akan diawasi oleh komite kesehatan di kecamatan. Program ini pun memperlihatkan efek yang positif, yaitu tingkat kepercayaan antara bidan dan dukun meningkat, kerjasama dan pembagian tugas yang jelas, bidan cepat mengetahui kasus kehamilan baru, dan kesadaran masyarakat terhadap persalinan yang aman semakin tinggi. Satu hal yang menarik adalah angka kematian ibu yang meningkat. Hal ini diduga karena sistem yang berjalan membuat pelaporan datanya menjadi lebih bagus sehingga data yang dicatat menjadi lebih banyak dan akurasinya menjadi meningkat.
Tingkat Pengetahuan dan Keterampilan Bidan dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Revolusi KIA di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh Elizabeth E. Wungouw
Permasalahan yang terjadi adalah munculnya PERGU No.42 tentang Revolusi KIA. Salah satu kegiatan di revolusi KIA ini adalah mengharuskan semua persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan. Hal ini menyebabkan perlu diketahuinya tingkat pengetahuan dan keterampilan bidan, khususnya bidan koordinator yang menjadi tumpuan dalam pelaksanaan persalinan ini. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan pre test dan post test. Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan yang dimiliki mengalami peningkatan sedangkan keterampilan tidak mengalami perubahan yang berarti. Padahal hasil yang diharapkan adalah pengetahuan dan keterampilan bidan koordinator bisa meningkat sehingga bisa ditularkan pada bidan yang ada. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah adanya reevaluasi pengetahuan dan keterampilan bidan koordinator, perlu adanya pelatihan, dan regular seleksi, kriteria, dan penunjukkan bidan koordinator.
Penguatan Sistem Monitoring Desentralisasi untuk Proyek Program Keluarga Berencana di Indonesia: Hasil dari Penilaian Awal oleh Tiara Marthias
Diawali dari permasalahan angka Contraceptive Prevalence Rate (CPR) yang tidak mengalami perubahan dan angka Total Fertility Rate (TFR) yang meningkat. Selain itu, ditambah dengan adanya sistem desentralisasi yang mempengaruhi sistem kerja BKKBN. Maka penelitian ini bertujuan untuk memperkuat sistem evaluasi dan monitoring program KB di era desentralisasi. Program ini akan dilaksanakan dari tahun 2015 – 2017 dan dilakukan di 4 provinsi yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan. Walaupun demikian, program di DKI Jakarta belum dapat dilaksanakan karena masih ada kendala dengan BKKBN Provinsi. Penelitian ini ingin melihat mengenai kualitas data, aksesibilitas data, penggunaan data, dan teknologi informasi. Hasil dari kajian ini menunjukkan kurangnya kesadaran akan keperluan akan data. Hal ini terlihat di level atas yang melakukan transaksi data jika ada permintaan terlebih dahulu.Selain itu, adanya perbedaan laporan data yang ditujukan kepada Kementerian dan BKKBN. Terdapat juga kendala yang dialami oleh pelaku pencatat dan pelapor program KB, seperti kader yang memiliki berbagai formulir yang harus diisi, adanya perbedaan defisini antara Kementerian Kesehatan dan BKKBN terhadap indikator padahal responden yang dicatat adalah sama, dan jumlah PLKB yang semakin berkurang. Penggunaan data yang dilakukan terhadap keperluan perencanaan, penganggaran dan advokasi pun masih terbatas. Untuk sistem informasi diketahui bahwa di puskesmas paling tidak terdapat 4 aplikasi yang harus di jalankan padahal data yang dimasukkan sama saja. Rekomendasi yang diberikan adalah perbaikan kualitas pencatatan dan pelaporan, peningkatan sistem koordinasi dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pihak penggunaan data dan perlu adanya integrasi antar level.

list presentasi dan policy brief

Reporter: Theresia Pratiwi

Bencana

Pengembangan Kurikulum Bencana Kesehatan di Indonesia

25ags-bcn Keterlibatan yang pertama Pokja Penanggulangan Bencana dalam Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia, dimanfaatkan oleh Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK UGM sebagai penyelenggara untuk menginisiasi terbentuknya forum perguruan tinggi kesehatan untuk penanggulangan bencana di Indonesia. Untuk itu, hari kedua ini khusus membahas mengenai kurikulum bencana kesehatan di FK dan FKM. FK diwakili oleh FK UGM dan FKM diwakili oleh FKM Universitas Andalas.

Bapak Adzka, menjelaskan mengenai perkembangan pembelajaran bencana untuk mahasiswa kesehatan masyarakat. Tema-tema perkuliahan yang dikembangkan didasarkan pada pentingnya keterlibatan tenaga kesehatan masyarakat dalam respon bencana. kedepannya, materi-materi perkuliahan ini akan dikembangkan menjadi sertifikasi bagi mahasiswa yang memungkinkan mereka mampu bekerja dalam ranah ini, begitu ungkap beliau harapannya.

Kemudian, paparan Ibu Bella sedikit menyinggung untuk perkembangan dan proses standarisasi kurikulum pendidikan bencana kesehatan di dunia. Pendidikan bencana di fakultas kedokteran belum terintegrasi selama empat tahun pembelajaran, dikembangkan secara elektif, dan masih dibangun berdasarkan pendapat umum dan pengalaman. Beliau memaparkan mengenai proses pembelajaran manajemen bencana kesehatan di FK UGM.

Sesi diskusi, memang pada umumnya masing-masing fakultas menganggap materi yang diberikan dianggap penting dan kadang juga didasarkan pada pengalaman bencana di daerah. Ini tantangan, bagaimana akhirnya kurikulum ini bisa menjadi standard. Selain itu, bagaimana juga mahasiswa kesehatan ini dapat menangkap mengenai pembelajaran ini, perlu kita mendapat masukan dari penanggulangan bencana kesehatan salama ini, misalnya bagaimana melaksanakan kegiatan dengan tenaga medis yang sedikit. Begitu juga dengan kesiapsiagaan, harapannya dari pendidikan bencana di perguruan tinggi kesehatan ini dapat meningkatkan kesiapsiagaan calon tenaga kesehatan kita.

Sesi selanjutnya adalah presentasi oral. Dua peserta dari FK UGM dan FK Brawijaya. Menarik presentasi dari FK UGM mengenai penelitian kesiapsiagaan daerah di sector kesehatan untuk menghadapi bencana di Aceh Timur. Presentasi kedua mengenai kurikulum bencana di pendidikan kedokteran mengenai bencana. Masukkan untuk keduanya disampaikan oleh audiens adalah mengenai pengukuran dan pendidikan kebencanaan juga yang melihatkan masyarakat.

Kelas ini ditutup dengan rekomendasi dari seluruh pihak untuk kedepannya membentuk forum atau kelompok bencana kesehatan baik dari sisi pengembangan kurikulumnya dan dari masyarakat praktis yang membutuhkan informasi kebencanaan kesehatan di instansi masing-masing.

Selamat berjumpa kembali di kelas Pokja Penanggulangan Bencana tahun 2016 di Makassar.

list presentasi dan policy brief

Reporter: Madelina Ariani

HIV/AIDS

Kelompok HIV / AIDS

Pembicara pertama memulai penelitiannya ketika melihat adanya fenomena ODHA yang belum mau memulai terapi ARV meski jumlah CD4 sudah memenuhi syarat. Penelitian yang dilakukan di RS.Labuang Baji kota Makassar memberikan hasil bahwa keputusan untuk tidak memulai terapi lebih disebabkan oleh rasa takut akan efek samping. Sebagai kota besar di bagian timur di Indonesia, Makassar juga menanggung risiko akan besarnya peluang peredaran narkotika. Sudirman Nasir melakukan sebuat studi etnografi pada pecandu narkotika suntik di slum area kota ini. Dengan melihat aspek social capital dari kelompok ini, ditemukan bahwa unemploymentmenjadi sebuah konteks sosial bagi sebagian besar pengguna narkotika yang menjadikan mereka berhubungan dengan kegiatan yang ilegal. Selain itu unsur masculinity atau konsep rewa pada suku bugis makassar juga menjadi faktor anak laki-laki untuk membutikan kelaki‐lakiannya dengan cara yang berisiko. Laju inisiasi dari 'penggunaan' menuju 'ketergantungan' menjadi lebih cepat di kalangan pengguna narkotika laki-laki.

Interaksi dengan sesama penganggur, pengguna narkotika dan juga melakukan perilaku berisiko yakni menggunakan jarum suntik bergantian, menimbulkan hambatan tersendiri bagi kelompok ini untuk keluar dari masalah narkotika.

Penularan HIV melalui transmisi seksual juga menjadi faktor cukup tinggi dalam kontribusinya meningkatkan angka kasus. Tingginya kasus IMS di Mataram menuntut kreatifitas dinas kesehatan dalam menentukan strategi penanggulangannya. Program yang lebih banyak menyasar pada WPS langsung menjadikan keberadaan WPS tidak langsung tidak menjadi perhatian. Studi pada kelompok wanita penjaja seks tidak langsung di kota ini menunjukkan bahwa rendahnya konsistensi penggunaan kondom dan jumlah pelanggan yang dilayani berkontribusi terhadap tingginya kasus infeksi menular seksual. Dari 66 responden yang diteliti, 12% berstatus menikah. Ini bisa menjadi situasi yang demikian pelik ketika kemudian ditularkan kepada pasangannya. Kejadian IMS pada perempuan juga menjadi faktor risiko bagi kegagalan kehamilan bahkan kemandulan.

Meskipun kasus HIV semakin berkembang dalan segi jumlah, namun program penanggulangannya juga mengalami kemajuan yang sangat baik. Salah satunya adalah adanya program kolaborasi TB-‐HIV. BKPM Semarang yang memberikan layanan bagi pengobatan TB juga aktif melakukan pemeriksaan HIV pada pasiennya. Keberadaan petugas menelan obat (PMO) bagi pasien TB diharapkan agar PMO juga memberikan dukungan bagi ODHA untuk patuh menjalani terapi antiretroviral. Tetapi pada prakteknya kegagalan dalam terapi ARV (ketidak patuhan) justru terjadi pada ODHA yang memiliki PMO. Hal ini dikarenakan PMO biasanya hanya aktif dan memberikan dukungan optimal ketika pasien berada pada tahap awal pengobatannya saja.

Strategi lain dalam upaya penanggulangan HIV dilakukan pada salah satu rumah tahanan di Jakarta. Minimnya tenaga kesehatan maupun tenaga rutan dalam hal perawatan tahanan menjadikan kondisi tahanan semakin memburuk. Hal ini terutama pada mereka yang mengalami gangguan kesehatan dan membutuhkan pertolongan dalam melakukan perawatan diri (higiene perorangan) sehari‐hari. Rumah tahanan ini kemudian melakukan pelatihan kepada 12 tamping (tahanan pendamping) agar dapat melakukan perawatan kepada tahanan. Ketrampilan yang diberikan meliputi perawatan higiene hingga perawatan bagi jenazah. Rutan ini juga melibatkan spesialis jiwa dan psikolog untuk menumbuhkan kesadaran akan kepedulian kepada sesama tahanan dan memberikan penguatan selama mereka menjadi tamping.

Keberlanjutan program penanggulangan HIV sangatlah ditunjang dengan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan juga peduli terhadap masalah ini. Khusus di layanan kesehatan yang banyak melakukan kegiatan perawatan,dukungan dan pengobatan (PDP), mengalami penambahan beban kerja tanpa diikuti dengan tersedianya insentif. Kota Medan mengimplementasi program ini dan menemukan bahwa aspek kepedulian dan kerelawanan dari petugas sangat menunjang kemajuan program penaggulangan HIV di Medan. Meskipun masih ada beberapa yang mendapatkan insentif dari global fund, namun isu akan berakhirnya pendanaan dari GF tidak mengurangi kepedulian mereka. SDM dari lembaga non pemerintah yakni LSM juga turut berperan aktif baik dalam upaya promotif maupun rehabilitatif, seperti dukungan sebaya. Menjadi bagian dari mereka yang terdampak HIV, menjadikan motivasi dan peran SDM dari kelompok LSM lebih baik daripada lembaga lainnya.

list presentasi

Workshop, 26 Agustus 2015

hari 1 hari 2 jadwal

Policy Brief

Penyusunan Policy Brief untuk Sistem Kontrak di Pelayanan Kesehatan Indonesia (Termasuk Kebijakan JKN dan BOK)

26ags-pb

Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia (FKKI) VI telah berlangsung tiga hari dan di hari ketiga ini (26 Agustus 2015) FKKI menyelenggarakan beberapa sesi workshop yang salah satunya mengenai kebijakan JKN dan dana BOK. Gambaran umum mengenai sistem kontrak di pelayanan kesehatan mengawali sesi workshop kebijakan JKN dan BOK. Selaku pembicara, Dwi Handono menyampaikan bahwa sistem kontrak bukan hanya terbatas pada tenaga medis, melainkan juga SDM manajemen dan institusi. Salah satu yang paket yang pernah menggunakan sistem kontrak tersebut adalah program sister hospital di NTT. Dalam menjelaskan perbedaan contracting out dan outsourching, Dwi juga memaparkan mengenai beberapa regulasi yang mendukung mekanisme sistem kontrak.

Bukan hanya PT dan CV karena organisasi profesi pun dapat berpotensi dalam menyediakan provider yang akan dikontrak penyedia dana. Menurut Prof. Laksono, kontrak secara perorangan seringkali diikuti beberapa permasalahan sehingga perlu ada atas nama lembaga, terutama terkait paket pelayanan yang akan ditawarkan. Dalam sesi diskusi, Budi (UNICEF) juga menekankan bahwa sistem kontrak tidak sesederhana transaksi jual beli sehingga perlu ada keterlibatan berbagai pihak yang bekerja sama dalam mencapai tujuan. Perlunya dukungan regulasi dalam proses perencanaan dan penganggaran public-private partnership juga dijelaskan oleh Dwi Handono.

Pada sesi kedua, Dwi Handono kembali menjelaskan mengenai agency theory yang diterapkan dalam sistem kontrak, dimana ada dua komponen utama yaitu : principal (penyandang dana) dan agen (lembaga/provider). Beberapa permasalahan dan alternatif solusi yang berpotensi terjadi pada saat pra kontrak, saat kontrak, dan pasca kontrak juga dijelaskan secara rinci oleh beliau. Materi dilanjutkan diskusi yang mencoba membahas lebih dalam mengenai adanya kontrak dua level dan kemudian ditutup dengan contoh implementasi penyelenggaraan sistem kontrak (agency theory) melalui program sister hospital di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Prof. Laksono menambahkan bahwa sistem kontrak bukanlah suatu paksaan, sehingga dari sisi principal dan agen harus saling membutuhkan dan mengukur kebutuhan spesifik masing-masing daerah.

Faozi melanjutkan materi dengan pemaparan yang lebih memfokuskan pada kenaikan anggaran 5% di tahun 2016. Reformasi sarana dan prasarana yang disertai dengan perbaikan manajemen sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di era JKN. Alur dana kesehatan saat ini dinilai masih rumit sehingga berbagai instansi diharapkan dapat saling mendukung, termasuk terkait dengan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Materi Presentasi

Prof. Laksono Trisnantoro	sesi 1 sesi 2 sesi 3

Dr. Dwi Handwon, M.kes	sesi 1 sesi 2 sesi 3

Faozi Kurniawan	sesi 1 sesi 2 sesi 3

Reporter : BES dan ES

IR

Implementation Research

26ags-yodi Indonesia kebanjiran hasil penelitian. Hasil penelitian dibuat sebagai syarat untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi, menaikkan pangkat, maupun syarat lainnya. Puluhan ribu hasil penelitian yang dihasilkan setiap tahun, dicetak dan dipajang di perpustakaan bahkan dipublikasikan secara online.

Pertanyaannya, apakah hasil penelitian ini dapat melakukan perbaikan? dr. Yodi Mahendradhata, MSc., PhD memperkenalkan konsep implementation research pada workshop Implementation research and contracting out di Hotel Bumi Minang, 26 Agustus 2015. Implementation research merupakan jenis penelitian untuk perbaikan. Jenis penelitian ini diperlukan di dunia kesehatan karena adanya variasi dampak dari beragam konteks dan implementasi dari kebijakan yang telah diberlakukan.
Kebijakan nasional yang telah diberlakukan di Indonesia selalu tidak bisa berjalan dengan baik karena berbagai kendala dalam proses implementasi. Akhir-akhir ini terjadi peningkatan dana penelitian, namun proporsinya diarahkan untuk pengembangan teknologi vaksin dan obat bukan untuk implementation research.
Riset implementasi adalah bagian dari health system research untuk mencari faktor-faktor yang dapat meningkatkan implementasi dari intervensi yang ada. Riset implementasi menggali kendala pelaksanaan implementasi dengan metode apapun asal bisa menjawab pertanyaan implementasi " The question is king".

26ags-muba Faktanya saat ini, telah banyak regulasi yang mengatur semua program yang harus diawasi. Pegawasan atau controling merupakan komponen penting dalam implementasi. Controling digunakan untuk mencari penyimpangan dan mengatasi penyimpangan. Dr. dr. Mubasyir Hasanbasri, MA sebagai narasumber workshop ini, mengungkapkan bahwa program tidak efektif karena penyimpangan tidak pernah terdeteksi, program pengawasan yang efektif adalah yang terjun langsung melihat kenyataan.

Pemahaman peserta workshop tentang implementation research and contracting out dikuatkan dengan penyajian materi oleh Ari Natalia Probandari dr.,MPH, PhD. Dosen berkaca mata ini memaparkan metodologi implementasi riset. Metode yang sering digunakan pada implementasi riset yakni: 1) Pragmatic trials, digunakan pada produk; 2) effectiveness implementation hybrid trials, digunakan pada setting pelayanan kesehatan; 3) mixed methods, desain penelitian yang menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif; 4) participatory action research, intervensi dilakukan berdasarkan kesepakatan yang meneliti dan diteliti; 5) quality improvement studies, menggunakan siklus PDCA dimana ada kaidah riset ilmiah yang digunakan. Untuk penelitian kebiijakan, metodologi penelitian yang sering digunakan adalah participatory action research dan mixed methods.

Materi presentasi

Implementation research and contracting out dr. Yodi Mahendradhata	materi

Proses pengembangan dan implementasi kebijakan Mubasysyir Hasanbasri	materi

Metode riset implementasi Ari Natalia Probandari	materi

Oleh: Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep.,MPH

KIA

Kebijakan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi, dan pengalaman menggunakan Sistem Kontrak;

26ags-kia

Kebijakan publik pada tahun 2016 untuk sektor kesehatan akan memberlakukan peningkatan anggaran menuju sekitar 5% dari yang ada saat ini. Sistem jaminan pembiayaan kesehatan era JKN saat ini mempengaruhi banyak sektor kesehatan, salah satunya sektor Kesehatan Ibu dan Anak serta Kesehatan Reproduksi. Pengembangan pendekatan Contracting Out pelayanan kesehatan diharapkan menjadi salah satu upaya promosi KIA dan reproduksi dalam membantu pemerataan kesehatan. Harapannya penggunaan alokasi dana yang efektif, efisien, dan seoptimal mungkin.

Pada sesi ini diawali dengan presentasi best practice pelaksanaan pendekatan Contracting Out yang pernah dilaksananakan di berbagai tempat. Pertama, disampaikan oleh Indah Deviyanti dari UNICEF Indonesia yang membahas tentang inisiatif Integrated Micro Planning (IMP) di Provinsi Papua dalam pengembangan perencanaan tingkat puskesmas. Tujuan dari program ini memberikan penguatan kapasitas kepada puskesmas untuk perencanaan, penganggaran, dan monitoring KIA berbasis bukti. IMP ini mulai dilaksanakan pada tahun 2014 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dengan keluarnya SK untuk penggunaan hasil dari IMP dalam perencanaan kegiatan. Kemudian di tahun 2015, program ini juga telah dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor, Jayawijaya, Sorong, Fakfak, dan Manokwari. Praktek contracting di negara lain kepada pihak non pemerintah juga dicontohkan seperti program Peoples Primary Healthcare Initiative (PPHI) di Pakistan pada tahun 2014 dan District Health Technical Advisory Team (DHTAT) di Kamboja pada tahun 2010.

Kedua, pemaparan oleh Erma Satriani dari Lembaga Kesehatan Budi Kemuliaan (LKBK) tentang program kerjasama LKBK dengan USAID-EMAS dan UNICEF dalam kegiatan yang bersifat gerakan penyelamatan ibu dan bayi baru lahir. Kegiatan ini dilaksanakan sedikitnya di 11 kabupaten/kota yang tersebar seluruh Indonesia. Program EMAS ini kerjasama dengan JHPIEGO, Muhammadiyah dan Aisyiah, Save The Children, dan RTI International. Intervensi yang diberikan berupa beberapa pendampingan ke Rumah Sakit dan Puskesmas untuk peningkatan kualitas pelayanan KIA yang efisien dan efektifitas dari sistem rujukan. Ketiga, prensentasi terakhir oleh Dwi Handono Sulistyo dari PKMK FK UGM yang memaparkan Contracting Out di level pelayanan kesehatan bidang KIA dan reproduksi berupa program Sister Hospital di NTT. Kegiatan ini merupakan kemitraan antara rumah sakit besar di luar NTT dengan rumah sakit umum daerah Kabupaten di NTT untuk mengatasi kelangkaan dokter spesialis dan tenaga kesehatan pendukung lainnya secara jangka pendek dalam pelayanan PONEK 24 jam. Diharapkan rumah sakit umum daerah menjadi rujukan terakhir pasien dalam proses pelayanan kesehatan.

Pada sesi selanjutnya pembahasan dari Direktorat Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan yakni Jehedkiel Panjaitan dan Asteria Unik Prawati yang memberikan tanggapan dari hasil presentasi. Ada beberapa hal yang disampaikan dan dipertanyakan berhubungan dengan sistem Contracting Out, antara lain: 1) Sistem ini lebih bersifat kerja sama yang perlu ada batasan dan harus ada kejelasan siapa yang melanjutkan program tersebut setelah selesai demi kelangsungannya kedepan; 2) Sebaiknya bagaimana lebih mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang ada di daerah; 3) Pada prinsipnya Kemenkes mendukung program yang berasal dari luar untuk mendukung pemerintah yang bersifat penguatan, harus sinergis dengan program yang sudah ada; 4) Harus jelas ikatan dalam sistem contracting out ini, apa hak dan kewajiban masing-masing serta bagaimana dengan mekanisme penyaluran dananya.

Kemudian pada sesi diskusi, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD memberikan tanggapannya bahwa perlu adanya semacam deklarasi kebutuhan dari daerah terkait permasalahan kesehatan mereka masing-masing. Sistem kontraknya itu tergantung kebutuhan dan perlu lebih spesifik kebutuhannya dan ada integrasi didalamnya. Hal ini senada juga dengan pendapat dari peserta lain yang menegaskan bahwa untuk keberhasilan program ini perlu adanya kesadaran profesi kesehatan yang didukung komitmen dari pemerintah setempat. Kesimpulannya bahwa Contracting Out ini sifatnya mensuplementasi kegiatan bukan mereplikasi hingga adanya penumpukan kegiatan. Semangat yang dibangun adalah partnership, bukan kompetisi. Prinsipnya bagaimana memberikan solusi jangka pendek untuk memutus rantai panjang masalah sambil melakukan solusi jangka panjang.

Materi presentasi

Contracting Out di Level Pelayanan Kesehatan Bidang KIA dan Reproduksi: kasus Sister Hospital - Dwi Handono	materi

Kerjasama Lembaga Kesehatan Budi Kemuliaan (LKBK) dengan USAID-EMAS dan UNICEF dalam Bidang Kesehatan Ibu & Bayi Baru Lahir	materi

Peran serta Organisasi non-pemerintah dalam Penguatan Kapasitas Puskesmas untuk peningkatan efektifitas Perencanaan, pendanaan dan pemantauan kesehatan ibu dan anak - UNICEF	materi

Reportase: Surahmansah Said

HIV /AIDS

Konsep & Strategi Pembiayaan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Penyediaan Layanan Kesehatan
Melalui Mekanisme Contracting Out

Konsep contracting out atau disebut dengan PPP (Public Private Partnership) sebenarnya sudah dipakai selama ini dalam membangun kerjasama baik antara pemerintah dan swasta. Bentuk kemitraan dalam berbagai bentuk baik dana, tenaga dan waktu.

Konsep contracting out tidak selalu pemerintah sebagai pemberi dana & swasta sebagai pelaksananya, namun dapat juga sebaliknya. Swasta perlu dilibatkan, mengingat peran swasta dalam bidang kesehatan sudah cukup luas dan banyak, dibandingkan pemerintah dan swasta (ormas) dapat menjangkau kelompok khusus yg tidak dapat dijangakau oleh pemerintah.

Sumber dana pelaksanaan PPP dapat bersumber dana pemerintah, pemerintah daerah dan sumber lain. Namun permasalahannya, swasta dalam hal ini organisasi kemasyarakatan yang selama ini mendapat dana dari pemerintah, belum ada mekanisme yang jelas mengatur hubungan kerjasama dan kemitraan tersebut. Selain itu, juga perlu pengaturan kedepan bahwa organisasi kemasyarakatan perlu dilakukan akreditasi atau memiliki badan hukum yang jelas sehingga mekanisme kerjasama dan kemitraannya menjadi jelas. Jika belajar dari pemerintah Australia dan Malaysia dimana mereka memiliki lembaga khusus yang bertanggung jawab mengatur dan mengelola dana pemerintah maupun donor untuk organisasi kemasyarakatan, maka Indonesia dapat mencontoh, namun perlu disesuaikan dengan situasi dan latar belakang budaya serta kebutuhan masyarakat Indonesia.

Pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta juga didukung dengan payung hukum yang mengatur dan menjadi landasan baik kepada pemerintah pusat maupun daerah. Saat ini sudah lebih dari 27 aturan atau undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan, namun pelaksanaannya terhambat karena perlu didukung dengan peraturan pemerintah daerah untuk memperkuat dan menunjukkan komitmen pemerintah daerah. Organisasi kemasyarakatan juga perlu dibangun kemandirian sehingga tidak terlalu bergantung kepada dana dari pihak luar baik pemerintah maupun dari pihak donor asing saja. Oleh karenanya ormas perlu melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dengan berbagai model baik model "daun", "batang" dan model "akar" sehingga permasalahan kesehatan dalam hal ini HIV dan AIDS perlu menjadi musuh bersama semua elemen masyarakat. Selain itu, perlu dipersiapkan mekanisme yang jelas dan harmonisasi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan (swasta) untuk membangun kemitraan dalam system contracting out ini, baik untuk jangka pendek, jangka menengah da jangka panjang.

Sesi 6

10.30 - 12.00

Konsep dan Strategi Pembiayaan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Penyediaan Layanan Kesehatan melalui mekanisme Contracting Out

Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS (Bappenas) | materi
Budi Prasetyo, SH, MM (Kementerian Dalam Negeri) | materi
DR. Bahtiar (Kementerian Dalam Negeri) | materi

Moderator : Hersumpana, MA

12.00 - 13.00

Rehat Siang

Sesi 7

13.00 - 15.00

Kasus: Kontrak Pelayanan Kesehatan kepada LSM

dr. Cristina Widaningrum, M. Kes (Sub Dit TB – Kementerian Kesehatan RI) | materi
Dra. Rohana Manggala, M.Si (KPAP DKI) | materi
Husen Basalamah (Kios Atma Jaya) | materi
Yakub Gunawan (Red Institute) | materi

Moderator : Chrysant Lily, MA

15.00 - 15.50

Rehat Sore

Sesi 8

13.00 - 15.00

Diskusi: Peluang Pendanaan APBN Program AIDS kepada LSM

dr. Siti Nadia Tarmizi, M. Epid (Sub Dit AIDS - Kementerian Kesehatan RI) | materi
dr. Krishnajaya, MS (Adinkes) | materi
Dra. Rohana Manggala, M.Si (KPAP DKI)
Husen Basalamah (Kios Atma Jaya)

Fasilitator : dr. Yanri Subronto, Sp.PD, PhD

31 mei 2014

Sabtu 31 Mei 2014
09.00-10.30	Sesi Pleno II Kebijakan Cukai dan Pajak Rokok di Indonesia; Tantangan dan Strategi Abdillah Ahsan, SE, M.SE Kebijakan Kementerian Keuangan dalam Cukai dan Pajak Rokok Jaka Kusmartata Dampak Pengendalian Tembakau terhadap Fiskal Indonesia Dr. Sony B. Harmadi, Ph.D - Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Pengalaman Internasional dalam Kebijakan Cukai dan Pajak Rokok Prof. Savas Alpay, Ph.D *Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC)*
10.30-10.45	Tea Break
	Symposium VII
	Symposium VIII
	Symposium IX
	Symposium X
12.15-13.30	PENUTUP Pemberian Penghargaan Penyaji Makalah Terbaik Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, SH, MSi, SpF(K) - Direktur Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan RI Pembacaaan Deklarasi Pemuda Perwakilan ICTOH Youth Pembacaan Rekomendasi dan Deklarasi ICTOH Dr. Kartono Mohamad - Indonesian Tobacco Control Network

ICTOH 2014

Jumat 30 Mei 2014
08.30-09.45	Pembukaan Laporan Panitia Pelaksana Dr. Kartono Mohammad - Indonesian Tobacco Control Network Sambutan: Dr. Adang Bachtiar, MPH, SCD - Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Dr. Ehsan Latief - International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases (The Union), UK Pembukaan secara resmi dan Keynote Speech “Upaya Pemerintah dalam Mencegah dan Mengendalikan Konsumsi Rokok di Indonesia” Dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH - Menteri Kesehatan RI
09.45-11.30	Sesi Pleno I “FCTC, Health, and Development Chair: Dr. Hakim Sorimuda Pohan, Sp.OG - Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Tren Penyakit Tidak Menular dan Penyakit Terkait Rokok Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM&H, DTCE Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Kesehatan RI Beban Ekonomi akibat Penyakit Terkait Rokokdan dampaknya terhadap Bonus Demografi Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH - Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Impact of FCTC on Reduction of Tobacco Use Dr. Farrukh Qureshi - WHO Representative Indonesia FCTC and Health Development Dr. Ehsan Latif - International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases (The Union), UK
13.30-15.00	Satellite Meeting II Koalisi Profesi Kesehatan Anti Rokok {showhide +params} Chair: Dr. Rita Damayanti, MSPH - Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Analisis Determinan Keberlangsungan Kebiasaan Merokok Dokter dan Dokter Gigi Di Kota Makassar Tahun 2012 Nur Akbar Bahar - Universitas Hasanuddin A First Step Incorporating Tobacco Education Program into an Indonesian Pharmacy School Curriculum: A case Study at Gadjah Mada University Susi Ari Kristina^1,2 Montarat Thavorncharoensap,¹ Petcharat Pongcharoensuk,¹ Preecha Montakantikul,¹ Thanarat Suansanae,¹ dan Yayi Suryo Prabandari³ Faculty of Pharmacy Mahidol University,¹Faculty of Pharmacy Gadjah Mada University,² Faculty of Medicine Gadjah Mada University³ Smoking Cessation Advice Practice among Puskesmas General Physicians at Central Jakarta in 2013 Apriani Oendari,¹ Evi Martha,² Sutiawan² Kiara Family Medicine Clinic, Faculty of Medicine University of Indonesia,¹ Faculty of Public Health University of Indonesia²{/showhide}
13.30-15.00	Symposium I Inisiatif Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok {showhide +params} Chair: Pengaruh Persepsi Mahasiswa Terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan Dukungan Penerapannya di Universitas Sumatera Utara Tria Febriani, Juanita, dan Fauzi - Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara Kepatuhan Mahasiswa Terhadap Penerapan Kawasan Bebas Asap Rokok di Kampus Universitas Hasanuddin Ida Leida M. Thaha, Hudriani Jamal, dan Ansariadi - Fakultas kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Dukungan Masyarakat Depok terhadap Perda KTR Rita Damayanti, dan Amry Ismail - Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Peluang Replikasi Desa Bone-Bone di Nusantara Harpiana Rahman - Program Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada Bali Tobacco Control Initiative: Penguatan Komitmen Lokal dalam Implementasi PERDA KTR Provinsi Bali Ketut Suarjana. Kerta Duana. Ayu Swandewi, Artawan, dan Hari Mulyawan Bali Tobacco Control Initiative Tipiring KTR Merupakan Terobosan Kepatuhan Perda KTR Ramadhani N - No Tobacco Community {/showhide}
13.30-15.30	Symposium II {showhide +params} Diseminasi Hasil Penelitian Tobacco Control Research Network (MTCC) Chair: Dra. Mutia Hariati Hussin, M.Si - Muhammadiyah Tobacco Control Center Peer Education untuk Mendukung Keterlibatan Remaja SMP dalam Upaya Pencegahan Prilaku Merokok di Kabupaten Bantul Yogyakarta Heni Trisnowati - Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada The Effect of Second Hand Smoke Exposure on Lung Function and Nicotine Urine of Café and Restaurant Employee of Semarang City Nurjanah, Lily Kresnowati, dan Abdun Mufid - Universitas Dian Nuswantoro Health Burden Expenditure Tobacco Related Disease of Tolitoli District In 2014 Egi Abdul Wahid, Yurdhina Meiliss, dan Olivia Herlinda - Puskesmas Ogotua, Sulawesi Tengah Dilema Petani Tembakau dalam Menghadapi Tata Niaga Tembaku Agung Prabowo Pusat Pengembangan Bioteknologi Pertanian, Universitas Muhammadiyah Malang Normative Juridical Research: Warranties And Certainty Of Legal Protection Of Children From Cigarette Addictives In 113 Local Smoke Free Area Policy in Indonesia Hery Chariansyah, dan M. Abdoel Malik R. - Lentera Anak Indonesia Pemetaan Profil dan Dampak Iklan pada Anak-Anak (Studi Kasus pada Anak-AnakUsia Hingga 10 Tahun di kabupatenBantul, Sleman dan kota Yogjakarta) **Tri Hastuti Nur Rochimah, Muria Endah Sokowati, dan Fajar Junaidi - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta** {/showhide}
13.30-16.30	Symposim III Pengendalian Tembakau dan Pelindungan Atas Hak Kesehatan Masyarakat Upaya Pengendalian Tembakau di Indonesia **Prof. dr Ali Ghufrom Mukti M.Sc.,Ph.D - Wakil Menteri Kesehatan Indonesia** HAM, Pengendalian Tembakau dan Peran Negara Ifdhal Kasim, SH - Mantan Ketua Koman HAM 2007-2012 Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan dan Anak dari Dampak Produk Tembakau Arimbi Heroepoetri, LL.M - Komisioner Komnas Perempuan Dampak Sosial-Ekonomi Masyarakat akibat Konsumsi Produk Tembakau Abdillah Ahsan, SE, M.SE - Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Pengendalian Tembakau sebagai Upaya Perlindungan atas Hak Kesehatan dan Hak Hidup Drs. Manager Nasution, MA - Komisioner Komnas HAM
14.30-17.00	Simposium IV Pendidikan dan Program Pencegahan Perilaku Merokok {showhide +params} Chair: Rokok dan Perempuan (Studi Pola Relasi Gender dalam Rumah Tangga Nelayan Perokok di Aceh Besar) Rizanna Rosemary dan Siti Sarah - Center for Tobacco Control Studies (CTCS), Universitas Syiah Kuala Merokok, Batu Loncatan Menuju Alkohol dan Narkoba? Amry Ismail, Agus Dwi Setiawan, Subarkah, dan Purwa K S - Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Perilaku Ibu Rumah Tangga Sebagai Perokok Pasif Kusyogo Cahyo,¹ dan Eti Rimawati^{2 -}Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro,¹ Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro² “Apa Artinya Mengetahui Sejumlah Resiko” Persepsi Remaja Terhadap Konsekuensi Jangka Pendek dan Konsekuensi Jangka Panjang dari Merokok Lely Safrina - Universitas Syiah Kuala Meningkatkan Pengetahuan Remaja Tentang Perokok Pasif dan Adiksi Melalui Edukasi Kelompok Lina Dwi Ariani - Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia {/showhide}
14.30-17.00	Simposium V Dampak Merokok terhadap Kesehatan {showhide +params} Chair: The Impact of Smoking to Lung Disorder Among Police at Denpasar Barat Police Station I Made Kerta Duana, dan Hardian A.P - Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Perilaku Merokok Sebagai Faktor Risiko Penyakit Jantung Koroner: Studi Epidemiologi di Rumah Sakit Umum Dr. Sudarso Pontianak Abduh Ridha, dan Andri Dwi Hernawan - Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontiak Environmental Tobacco Smoke Exposure at Home in Children Measured by Urinary Cotinine: Preliminary Report riska Duana Putri, Agus Dwi Susanto, Sita Andarini, Feni Fitriani Taufik, dan Achmad Hudoyo - Faculty of Medicine, Universitas Indonesia, Persahabatan Hospital Survey Faktor Risiko Perokok pada Penderita Tuberculosis Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Calang Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 Chartika Permata Harahap, Marzuki, dan Farida Hanum - Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh Perbedaan Usia Terkena Stroke Pertama Kali pada Perokok Aktif dan Bukan Perokok Aktif Deni Purnama - RSUD R.Syamsudin,SH Kota Sukabumi {/showhide}
14.30-17.00	Simposium VI Rokok dan Permasalahan Sosial-Ekonomi {showhide +params} Chair: Perilaku Merokok Keluarga Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Penerima Bantuan Iiuran Jaminan Kesehatan) Sandu Siyoto - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Kediri Integrated Marketing Communications (IMC) Healthy Behavior Without Tobacco for Youth in Low Income Family of Surabaya City Sri Widati - Faculty of Public Health Airlangga University Ketahanan Pangan dan Status Gizi Keluarga Perokok di Kecamatan Brastagi Kabupaten Karo Juanita, Etti Sudaryati, Nurmaini - Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Alih Tanam Tembakau ke Produk Sayuran Menjadi Solusi Petani Merdeka di Desa Deles Mutia Hariati Hussin dan Amirul Mahar Patitisan - Muhammadiyah Tobacco Control Center Does smoking ruin your health more if you are poorer? Evidence from Indonesia Puguh Prasetyoputra, dan Sri Irianti - National Institute of Health Research and Development Ministry of Health {/showhide}

Sabtu 31 Mei 2014
09.00-10.30	Sesi Pleno II Kebijakan Cukai dan Pajak Rokok di Indonesia; Tantangan dan Strategi Abdillah Ahsan, SE, M.SE Kebijakan Kementerian Keuangan dalam Cukai dan Pajak Rokok Jaka Kusmartata Dampak Pengendalian Tembakau terhadap Fiskal Indonesia Dr. Sony B. Harmadi, Ph.D - Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Pengalaman Internasional dalam Kebijakan Cukai dan Pajak Rokok Prof. Savas Alpay, Ph.D *Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC)*
10.30-10.45	Tea Break
	Symposium VII
	Symposium VIII
	Symposium IX
	Symposium X
12.15-13.30	PENUTUP Pembacaan Rekomendasi dan Deklarasi ICTOH Oleh Prof. Ir. Tejasari, MSc dari Fakultas Tehnologi Pertanian Universitas Jember dan Reynaldi Ichsan, perwakilan Youth Forum ICTOH.

Live Streaming

judul ictoh

PETUNJUK VIDEO STREAMING :

Untuk mengakses dengan lancar Anda membutuhkan koneksi internet dengan kecepatan minimal 512 kbps
Silahkan menggunakan headset / speaker untuk kualitas suara yang lebih baik.

AGENDA KEGIATAN 31 Mei 2014 {showhide asd}

Sabtu 31 Mei 2014
09.00-10.30	Sesi Pleno II Kebijakan Cukai dan Pajak Rokok di Indonesia; Tantangan dan Strategi Chair: Abdillah Ahsan, SE, M.SE Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Kebijakan Kementerian Keuangan dalam Cukai dan Pajak Rokok Adin Hadiyanto, Ph.D - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Dampak Pengendalian Tembakau terhadap Fiskal Indonesia Dr. Sony B. Harmadi, Ph.D - Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Pengalaman Internasional dalam Kebijakan Cukai dan Pajak Rokok Prof. Savas Alpay, Ph.D - Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC) Kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam Pemanfaatan Pajak Rokok Daerah untuk Kesehatan Dr. Ir. Yuswandi A. Temenggung, M.Sc, MA - Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
10.30-10.45	Tea Break
	Symposium VII Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Chair: Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pontianak Mayani - Dinas Kesehatan Kota Pontianak Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di RSUD R. Syamsudin,SH Deni Purnama - RSUD R.Syamsudin,SH Kota Sukabumi Meningkatkan Tingkat Kepatuhan Terhadap Perda KTR di Kota Bogor Bambang Priyono - No Tobacco Community Mengukur Pajanan Asap Rokok di Jakarta, Indonesia Riana Sinaga, Bernadette Fellarika Nusarrivera, dan Dollaris Riauaty Suhadi - Swisscontact Indonesia Foundation Penilaian Kualitas Udara akibat Paparan Asap Rokok Orang Lain di Kota Semarang Nurjanah,¹ dan Abdun Mufid^{2 -}Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang,¹ Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Konsumen Jawa Tengah² Evaluasi Kualitas Udara pada Sektor Pariwisata di Bali Ketut Suarjana - Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
	Symposium VIII Pelarangan Iklan Rokok dan Media Komunikasi Chair: Persepsi Masyarakat Jawa Tengah Terhadap Iklan Rokok Bagoes Widjanarko, Novia Handayani, Ana K. Ummah, Wahyuni Arumsari, dan Dewi F. Wisudawati - Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Panah Tajam Iklan Rokok di Televisi untuk Anak Muda Nina Mutmainnah Armando,^1,2 dan Hendriyani^{1,2 -}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia,¹ Yayasan Pengembangan Media Anak² Understanding Online Petition as Potential Medium for Tobacco Control Advocacy Rizanna Rosemary - Faculty of Social and Political Sciences. The University of Syiah Kuala, Centre for Tobacco Control Studies (CTCS) Pengaruh Iklan Rokok Sampoerna A Mild Versi “GO AHEAD” di Televisi Terhadap Minat Beli Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Aries Munandar, Rizanna Rosemary, Reza Hidayat, dan Siti Sarah - Centre for Tobacco Control Studies (CTCS) Peran Masyarakat Sipil dan Media Sosial dalam Upaya Menentang Pameran Inter-tabac Asia Yosef Rabindanata Nugraha - Organisasi Indonesia Bebas Rokok Melawan Mitos Industri Rokok: Studi Pendapatan Daerah dari Iklan Rokok di 3 Kota di Indonesia Vetty Yulianty Permanasari, Santy Yudiastuti, dan Zakiyah - Tobacco Control Support Center Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia
	Symposium IX Program Berhenti Merokok Chair: Efektifitas Perubahan Perilaku Merokok Theta Burst TMS pada Penghuni Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia I Agus Setiawan Solichien - Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Willingness among Indonesian Adolescent Nonsmokers to Help Smokers Stop Smoking Ade Permata Surya,¹ Nur Sofia Wardani Yahya,² and Kenny Lischer^{3 -}Magister Management, Mercu Buana University¹ PT. Indonesia Technologies Venture,² Faculty of Engineering Universitas Indonesia³ Analisis Sosio Psikologis Terhadap Kejadian Kekambuhan (Relaps) Merokok di Kecamatan Tamalate Makassar Agus Dwi Susanto, ¹ Mirsyam Ratri Wiratmoko¹ Faisal Yunus¹, Tribowo Tahuata Ginting³, dan Aria Kekalih^{1 -}Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia,¹ RS Persahabatan Jakarta² “Not On Tobacco” Smoking Cessation Program for Teenagers in Depok, West Java, Indonesia Rita Damayanti, Kartika Anggun Dimarsetio, and Nurcahmanto - Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Klinik Konseling Berhenti Merokok Di Yogyakarta Endang Pujiastuti - Quit Tobacco Indonesia, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
	Symposium X Kebijakan dan Advokasi Pengendalian Tembakau Chair: Pajak Rokok untuk Promosi Kesehatan: Studi Kasus Alokasi 70% Pajak Rokok untuk Pengendalian Tembakau di DKI Jakarta Bernadette Fellarika Nusarrivera, Dollaris Riauaty Suhadi, dan Riana Sinaga - Swisscontact Indonesia Foundation Will Expensive Cigarette Works? (A Case of Aceh’s Teenagers) Intan Farhana, Husnul Hafiza, Dhien Auliatu Asra, Hilfi Hanifah, dan Muhammad Syukur - Faculty of Economics, Syiah Kuala University Analisis Terhadap Lima Draft RUU Terkait Pengendalian Tembakau Ujianto Singgih Prayitno ,¹ Patricia Waagstein,² Tubagus Haryo Karbyanto,² Puteri Hikmawati ,² Itsnaeni Abbas^{2 -}P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI,¹ Indonesia Tobacco Control Legal Resource Center² Dukungan Masyarakat Terhadap Aksesi FCTC di Indonesia Deni W. Kurniawan, Retno Mardhiati, Dr. Yusnidar Yusuf, Fatimah Nisma, dan Novi Andayani. - Indonesia Institute for Social Development Sinergi Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi dalam Mengupayakan Kebijakan Pengendalian Tembakau di Kabupaten Jember Dewi Rokhmah - University of Jember. Denormalisasi Industri Rokok Melalui Penggalangan Suara Korban Rokok dalam Advokasi Pengendalian Tembakau di Indonesia Nanda Fauziana - Komisi Nasional Pengendalian Tembakau
12.15-13.30	PENUTUP Pembacaan Rangkuman Kegiatan Dr. Ekowati Rahajeng, SKM, M.Epid - Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular Pemberian Penghargaan Penyaji Makalah Terbaik Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, SH, MSi, SpF(K) - Direktur Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan RI Pembacaaan Deklarasi Pemuda Perwakilan ICTOH Youth Pembacaan Rekomendasi dan Deklarasi ICTOH Dr. Kartono Mohamad - Indonesian Tobacco Control Network Penutupan Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, SH, MSi, SpF(K) - Direktur Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan RI

{/showhide}

Group VII: General Public Health

Free Paper Oral Presentation Session III

Room: Classroom III: Pascasarjana Building, Class Room level 2
Faculty of Medicine, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Group VII: General Public Health

Name	Time	Country	Institution	Presentation Title	Remarks
Faisal Mansur Mubasysyir Hasanbasri Sigit Riyanto	13.00-13.15	Indonesia	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia	Civil Servants' Perception of the Practice and Anti-Corruption Commitment in Local Government Health Agencies in Indonesia	Research
Ansariadi Sekarwuni M Virna A Dian Sidik Rismayanti	13.15-13.30	Indonesia	University of Hasanudin, Makassar, Indonesia	Did multi various women in South Sulawesi, Indonesia Change Their Types of Birth Assistant and Their Place of Birth after Maternity Insurance was Introduced?	Research
Azuana Ramli Syed Mohamed Aljunid Saperi Sulong Faridah Aryani Md Yusof	13.30-13.45	Malaysia	United Nations University-International Institute For Global Health (UNU-IIGH)/UKM	Which other Factors Could be Influencing Listing Decisions For The Medicines Formulary?	Research
Kanet Sumputtanon Nilawan Upakdee Supasit Pannarunothai	13.45-14.00	Thailand	Naresuan University, Thailand	A Case Study: Patterns of Inpatient Services Used by Stateless Population in Thailand	Research
Fridawaty Rivai	14.00-14.15	Indonesia	Faculty of Medicine, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia	The Quality of Clinical Care Caesarean Section in Hospitals that have been Implementing Quality Management Systems	Research

Group VI: DRG- System

Free Paper Oral Presentation Session III

Room: Classroom II: Pascasarjana Building, Class Room S3, Level 2
Faculty of Medicine, UniversitasGadjahMada, Yogyakarta, Indonesia

Group VI: DRG- System

Name	Time	Country	Institution	Presentation Title	Remarks
SittiRahmawati	13.00-13.15	Indonesia	Faculty of Economics and Faculty of Medicine, and Health University Of TadulakoPalu In Central Sulawesi Indonesia	Comparative Study of Clinical Health Financing Procedure System Costing Model Indonesia's Diagnosis Related Group’s (INA DRG 2008 and Model INA CBG (Indonesia Base Case Group’s (INA CBG) In Hospital In The National Health Insurance Rates Standard 2014 in Indonesia	Research
Nor Haty Hassan MN. Amrizal Roszita Ibrahim Syed Mohamed Aljunid	13.15-13.30	Malaysia	United Nations University-International Institute For Global Health (UNU-IIGH)/UKM	Development of Nursing Cost for Implementation Malaysian Diagnosis Related Group (MY-DRG) in University Kebangsaan Malaysia Medical Centre (UKMMC)	Research
HasrulReezaMustaffa Syed Mohamed Aljunid Zafar Ahmed Syed MohamadHamzah	13.30-13.45	Malaysia	United Nations University-International Institute For Global Health (UNU-IIGH)/UKM	Development of Case-Mix Cloud Model for Rapid Case-Mix Implementation	Research
Roszita Ibrahim Amrizal MN Nor Haty Hassan Mazli MZ Syed Mohamed Aljunid	13.45-14.00	Malaysia	United Nations University-International Institute For Global Health (UNU-IIGH)/UKM	Cost of Radiology Procedures for Medical in Patients Based on Malaysia Diagnosis Related Group (MY-DRG) at University Kebangsaan Malaysia Medical Centre (UKMMC)	Research

Senin, 24 Agustus 2015
Mutu Pelayanan Kesehatan
15.00 – 15.10	Pembukaan oleh moderator
15.10 – 15.20	Gambaran tentang masalah pembiayaan dan potensiterjadinya Fraud pada pelaksanaan JKN di provinsi sulawesi selatan, sulawesi barat dan sulawesi tenggara tahun 2014 oleh Nur Arifah ppt pb
15.20 – 15.30	Analisis faktor yang berhubungan dengan implementasi kesehatan pasien di instalasi rawat inap RSUD Ajjappannge Soppeng tahun 2015 oleh Fridarivai ppt pb
15.30 – 15.40	Perbandingan hasil deteksi potensi Fraud oleh pengelola rumah sakit dengan pengelola badan pengelola jaminan sosial kesehatan oleh Eva Tirtabayu ppt pb
15.40 – 15.50	Audit internal untuk monitoring penerapan standar akreditasi rumahsakit oleh Lucia Evi
15.50 – 16.00	Kepuasan peserta JKN terhadap kualitas pelayanan kesehatan menggunakan indokator survey hospital consumer assessment of healthcare providers and systems (HCAHPS) di Instalasi rawat inap RS stella maris Makassar, Indonesia, 2015 oleh Indahwaty Sidin ppt
16.10 – 16.30	Diskusi
SDM Kesehatan
16.30 – 16.35	Pembukaan oleh Moderator
16.35 – 16.45	KAJIAN DUKUNGAN SUMBER DAYA TERHADAP IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS BORONG DAN PUSKESMAS MOK DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2014 oleh Patrisia Djebarat pb
16.45 – 16.55	JENIS DAN JUMLAH LAYANAN BIDAN PRAKTEK SWASTA DI INDONESIA (ANALISIS DATA SAKERTI = SURVEI ASPEK KEHIDUPAN RUMAH TANGGA INDONESIA 2007) oleh Elisa Trisnadewi pb
16.55 – 17.05	PERANCANGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA 360◦ BERDASARKAN METODE KOMPETENSI SPENCER BAGIAN MEDIS DI KLINIK KSGH RASYIDA MEDAN oleh Arfah Merdiana Lubis ppt pb
17.05 – 17.15	PREVALENSI RASIO KESEHATAN MATERNAL TERKAIT KETERSIDIAAN TENAGA KESEHATAN DALAM ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI INDONESIA oleh Niniek L. Pratiwi ppt pb
17.15 – 17.25	KETIDAKHADIRAN TENAGA KESEHATAN SEBAGAI HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE: STUDI KASUS PAPUA oleh Wayan Suriastini
17.25 – 17.35	EFISIENSI PERAN SDM KESEHATAN DI PUSKESMAS UNTUK MENGOPTIMALKAN KUNJUNGAN RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA (RJTP) & RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA (RITP) PESERTA JAMKESMAS TAHUN 2013 oleh Dodik Kristiawan
17.35 – 18.00	Diskusi

Selasa, 25 Agustus 2015
FKTP
13.00 – 13.15	Pembukaan oleh Moderator
13.15 – 13.25	SURVEILANS FAKTOR RISIKO PTM BERBASIS POSBINDU DI KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2014 oleh Mariati Rahmat pb
13.25 – 13.35	POTRET LAYANAN PUSKESMAS 24 JAM oleh Tri Astuti Sugiatmi ppt pb
13.35 – 13.45	GAMBARAN PELAKSANAAN BPJS DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT 1 DI KOTA SEMARANG oleh Yulianti Suryani ppt pb
13.45 – 13.55	EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAERAH TERPENCIL DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PUNCAK JAYA oleh Agus Zaenuri ppt pb
13.55 - 14.05	KESIAPAN PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN BADUNG BALI oleh Any Eka Pratiwi
14.05 – 14.15	ALOKASI DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DI PUSKESMAS PERAWATAN DAN NON PERAWATAN DI KABUPATEN NGADA, PROVINSI NTT oleh Budi Eko Siswoyo
14.15 – 14.25	KEBUTUHAN ANGGARAN SARANA DAN PRASARANA UNTUK MENYIAPKAN PUSKESMAS DALAM PENATALAKSANAAN PENYAKIT YANG DAPAT DISELESAIKAN SECARA TUNTAS DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) oleh Djazuly Chalidyanto
14.25 – 15.00	Diskusi

15.00 – 16.00	*Sesi Pleno (Keynote Menteri Kesehatan)*
16.00 – 16.30	*Rehat Kopi*

KIA

FKTP

Policy Brief

More Articles ...