Reportase Webinar Pelatihan Advokasi Kebijakan bagi Klinisi
Yogyakarta, 3 Agustus 2022 pukul 10.00 - 12.00 WIB, Pokja Endokrin Unit Riset Translasional (URT) FK-KMK UGM dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK - KMK UGM menyelenggarakan Webinar Pelatihan Advokasi Kebijakan bagi Klinisi. Kegiatan ini diikuti oleh klinisi dan perwakilan direksi di RSUP Dr. Sardjito. RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro, RSPAU Dr. S. Harjolukito, RS Akademik UGM, RSUD Banyumas, dan RSUD Wates.
Kegiatan dibuka oleh dr. Lina Choridah, Sp.Rad(K) selaku Wakil Dekan bidang Penelitian dan Pengembangan FK-KMK UGM. Dalam sambutannya, beliau mengungkapkan harapan besar kepada para klinisi supaya dapat mengembangkan kemampuan advokasi kebijakan. Klinisi adalah orang di lapangan yang paham dan menjalani realita sistem kesehatan yang ada, mereka dapat merasakan problematika yang sebenarnya hadir ditambah juga amat memahami pedoman yang ada di nasional maupun internasional. Kehadiran klinisi dalam merumuskan kebijakan dapat memperbaiki standar pelayanan kesehatan sehingga meningkatkan status kesehatan di Indonesia.
Sebelum memasuki materi, disampaikan sebuah pengantar oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D selaku Staf Khusus Menteri Kesehatan bidang Resiliensi Industri Obat dan Alat Kesehatan sekaligus Guru Besar Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM. Beliau menyampaikan bahwa kini era yang ingin dicapai oleh Kemenkes adalah kebijakan kesehatan berbasis bukti. Hal ini menjadi kesempatan baik bagi para klinisi untuk unjuk gigi dan menjadi pionir dalam advokasi kesehatan. Namun, dalam proses advokasi dibutuhkan kemauan dan kemampuan lebih. Hanya klinisi “khusus” yang mau dan mampu menjadi advokat kebijakan. Webinar ini hadir untuk mengajarkan hal tersebut.
Materi disampaikan oleh Dr. Gabriel Lele, SIP., M.Si. Beliau menuturkan, bahwa esensi dari advokasi kebijakan adalah membuat isu didengar, disetujui, dan di-formalisasi, serta bagaimana berhadapan dengan pemangku kebijakan. Seringkali, saat klinisi membuat kajian kebijakan, tulisan yang disusun terlampau rapi, lengkap, dan penuh kata-kata medis. Padahal, mayoritas pemangku kebijakan bukan berlatar belakang medis, sehingga tulisan tidak dimengerti dan didengar. Perlu teknik khusus untuk menuliskan masalah secara singkat, mendramatisasi jika perlu, dan mengemukakan poin penting dengan bahasa se-awam mungkin. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa dalam ranah kebijakan banyak hal abu-abu, namun banyak orang benar yang memilih diam sedangkan mereka yang salah justru berkata lebih lantang. Penting bagi klinisi juga memetakan peran dan orang yang tepat untuk diajak bekerja sama sebelum melakukan advokasi.
Webinar ini merupakan pra pendahuluan dari serangkaian acara Dialog Kebijakan yang akan dilaksanakan selama beberapa seri hingga akhir tahun 2022 dengan fokus topik diabetes melitus. Tetap pantau lini masa kami untuk informasi terbaru seputar kegiatan selanjutnya.
Rekaman video selengkapnya dapat disimak pada link berikut
Reporter: dr. Alif Indiralarasati (PKMK UGM)