Seminar
Launching 7 Topik Prioritas dalam Penggunaan DaSK (Dashboard Sistem Kesehatan)

Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) hadir sebagai inovasi dalam analisis kebijakan berbasis data yang dirancang untuk mendukung pemerintah, institusi pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya. Portal ini memuat tujuh topik prioritas kesehatan yang telah diidentifikasi sebagai isu utama dalam upaya perbaikan sistem kesehatan nasional. Melalui DaSK, pengguna dapat mengakses data terkini, analisis berbasis bukti, serta visualisasi yang intuitif untuk membantu memahami situasi kesehatan secara komprehensif.

Seminar Launching 7 Topik Prioritas dalam Penggunaan DaSK diadakan dengan tujuan membangun kesadaran serta meningkatkan kapasitas pemanfaatan DaSK secara optimal. Seminar ini diharapkan menjadi langkah awal yang strategis dalam mendukung kolaborasi lintas sektor guna memperkuat sistem kesehatan nasional. Kegiatan akan diselenggarakan secara hybrid pada Rabu, 22 Januari 2025, Pukul: 10.00 - 12.00 WIB. Simak informasi selengkapnya pada link berikut

SELENGKAPNYA

Laporan Penelitian
Analisis Implementasi Pelayanan Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas (Fisik dan Sensorik) dalam Mencapai Universal Health Coverage (UHC)

Laporan Penelitian ini merupakan hasil penelitian “Analisis Implementasi Pelayanan Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas (Fisik dan Sensorik) dalam Mencapai Universal Health Coverage (UHC)” yang telah disusun dan dicetak oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Universitas Gadjah Mada, bekerja sama dengan SIGAB dan Pusat Rehabilitasi YAKKUM, dengan dukungan dari Kemitraan Australia – Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kondisi akses dan pemanfaatan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas, serta mendorong perbaikan sistem pelayanan kesehatan yang lebih inklusif di Indonesia.

Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Report (PDF)

Reportase
Webinar Series 10 Tahun Kebijakan JKN dalam 3 Periode

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dicanangkan pemerintah Indonesia pada 2014 lalu telah menginjak 1 dekade pelaksanaannya. JKN muncul dari implementasi UU Nomor 40 Tahun 2024 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pelaksanaan program jaminan kesehatan diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 UU SJSN, yang bertujuan untuk menjamin akses peserta terhadap pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dari risiko finansial akibat kebutuhan dasar kesehatan. UU SJSN ini kemudian diikuti dengan UU BPJS pada 2011. Implementasi UU SJSN ini dimulai pada 2014 dengan peluncuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. JKN bertujuan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan memberikan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan perlindungan finansial kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian, dalam pelaksanaan program JKN ini mengalami banyak dinamika termasuk perubahan tarif, pandemi COVID-19 dan lain-lain.

Webinar ini dilakukan untuk mendiskusikan penyelenggaraan JKN dari 2014 hingga 2022, secara spesifik webinar ini mengajak peserta untuk memahami perubahan pelaksanaan JKN setiap tahun, menganalisis kebijakan pendanaan dalam perspektif Reformasi Sektor Kesehatan dan melakukan analisis kebijakan dalam konteks keberlanjutan pelaksanaan JKN pada masa mendatang. Webinar telah diselenggarakan pada 16, 18 dan 30 Desember 2024, simak materi selengkapnya pada link berikut

selengkapnya

Salah satu pilar utama dalam transformasi sistem kesehatan Indonesia adalah penguatan layanan primer. Transformasi ini merupakan langkah krusial dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai tujuan program-program kesehatan yang lebih komprehensif dan efektif, kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta perlu didukung. Kemitraan ini bertujuan untuk menciptakan integrasi layanan kesehatan yang lebih baik, di mana sektor swasta berperan aktif dalam mendukung dan melengkapi layanan yang disediakan oleh sektor publik. Melalui sinergi antara kedua sektor ini, diharapkan tercipta sistem kesehatan yang lebih efisien, terjangkau, dan mampu menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Asia-Pacific Network for Health Systems Strengthening (ANHSS) berkolaborasi dengan Centre of Excellence for Health Economics, Faculty of Economics, Chulalongkorn University, menyelenggarakan Kursus Kebijakan terkait Transformasi Sistem Kesehatan: Mendorong Keterlibatan Sektor Swasta untuk Integrasi Sistem Pelayanan Kesehatan Berbasis Layanan Primer. Kegiatan telah diselenggarakan pada 25-28 November di Bangkok, Thailand. Acara ini menghadirkan narasumber dari berbagai negara, yang berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dalam bidang kesehatan. Reportase dan Informasi kegiatan dapat diakses pada link berikut.

Hari pertama   hari kedua   hari ketiga   Hari Keempat

Determinants of Healthcare Utilization under the Indonesian National Health Insurance System

Indonesia telah melaksanakan serangkaian reformasi layanan kesehatan termasuk skema JKN untuk mencapai cakupan kesehatan universal. Namun, terdapat bukti pemanfaatan layanan kesehatan yang tidak merata di Indonesia, yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat miskin mungkin tidak memperoleh manfaat penuh dari subsidi pemerintah. Sebuah studi mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan layanan kesehatan di Indonesia. Metode Studi ini menganalisis data survei lintas sektor yang dikumpulkan oleh Studi “Ekuitas dan Pembiayaan Layanan Kesehatan di Indonesia” (ENHANCE).

Hasilnya, dari 31.864 individu yang disertakan dalam survei ENHANCE, sekitar 14% telah menggunakan layanan rawat jalan dalam sebulan terakhir. Kurang dari 5% populasi studi telah mengunjungi rumah sakit untuk perawatan rawat inap dan sekitar 23% menggunakan layanan kesehatan ibu dan anak dalam 12 bulan terakhir. Studi ini menunjukkan bahwa distribusi pemanfaatan layanan kesehatan di Indonesia sebagian besar merata karena faktor-faktor predisposisi (usia dan jenis kelamin) dan kebutuhan kesehatan ditemukan sangat memengaruhi pemanfaatan berbagai jenis layanan kesehatan. Namun, faktor-faktor yang memungkinkan seperti status asuransi kesehatan juga ditemukan terkait.

selengkapnya

Sources of HIV Information and Women’s HIV Knowledge in Southwest Sumba Indonesia

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pendidikan HIV selama bertahun-tahun, tren peningkatan kasus baru di kalangan perempuan di Indonesia berjalan seiring dengan kurangnya pengetahuan mereka tentang HIV secara menyeluruh. Sebuah studi menyelidiki pengetahuan HIV yang komprehensif di kalangan perempuan usia subur di Sumba Barat Daya, Indonesia, dan sumber-sumber yang mereka gunakan untuk melaporkan pengetahuan mereka tentang HIV, beserta mediator potensial dari hubungan antara status sosial ekonomi (SES) dan pengetahuan tentang HIV. Studi cross-sectional ini menggunakan pengambilan sampel praktis dengan merekrut 159 perempuan menikah berusia 15–49 tahun yang tinggal di 4 paroki gereja terpilih di Sumba Barat Daya pada 12–20 Maret 2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi HIV yang lebih luas dan mendalam sangat dibutuhkan untuk membantu mencegah penularan di antara perempuan yang tinggal di pulau-pulau kecil dan terpencil di Indonesia. Promosi informasi HIV yang lebih luas melalui media dan lebih intensif melalui penyedia layanan kesehatan setempat tampaknya merupakan cara yang menjanjikan dan mungkin efektif untuk menjangkau perempuan tersebut. Studi ini dipublikasikan pada Jurnal BMC Public Health, pada 4 Januari 2025.

selengkapnya