Kelompok Kerja Pembiayaan Kesehatan Indonesia

KERANGKA ACUAN (TOR)
Kelompok Kerja Pembiayaan Kesehatan Indonesia

dalam

FORUM NASIONAL V JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN KERJA SAMA
Jaringan Kebijakan Kesehatan

Tema :

"Tantangan Kebijakan Kesehatan dalam Pemerataan Kesehatan di Era Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan Masih Tingginya Hambatan
dalam Pencapaian MDG 4,5 dan 6"

Sub Tema :

Kelompok Kerja Pembiayaan Kesehatan:
"Tantangan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan dalam Era JKN"

Komplek Trans Studio, Bandung
24- 26 September 2014

PENDAHULUAN

Jaminan Kesehatan Nasional sebagai amanat UU No 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah terselenggara di Indonesia pada awal 1 Januari 2014. Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menyebabkan reformasi pembiayaan kesehatan di Indonesia. Tujuan JKN yaitu tercapainya keadilan pelayanan kesehatan. Kebijakan JKN ini untuk mendorong terpenuhinya ketidakmerataan di berbagai wilayah di Indonesia terhadap ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan akses pelayanan kesehatan karena kondisi geografis yang berbeda. Di lain pihak, UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatur besaran anggaran kesehatan pusat yaitu 5 persen dari APBN di luar gaji, sedangkan APBD Propinsi dan Kab/Kota adalah 10 persen di luar gaji, dengan peruntukannya 2/3 untuk pelayanan publik. Hal yang menarik adalah anggaran pemerintah pusat dari tahun ke tahun yang rawan akan pemotongan anggaran karena keterbatasan celah fiskal.

Sumber pembiayaan di Indonesia (2005-2011) dari data NHA 2013 (Soewondo et. al. 2013) mengalami dinamika yang menarik. Peningkatan sumber anggaran ini terutama diarahkan untuk biaya pengobatan (kuratif), namun bagaimana dengan anggaran untuk program promotif dan preventif. Penelitian di berbagai propinsi menunjukkan bahwa pembiayaan untuk pelayanan kesehatan preventif dan promotif masih rendah (data dari studi PHCFBS dan PBB). Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah menganggap bahwa pelayanan kesehatan preventif dan promotif di tingkat primer merupakan tanggung jawab pusat. Akibatnya di berbagai daerah, APBD untuk operasional Puskesmas hampir tidak ada.

Dalam situasi pembiayaan kesehatan yang dinamis ini, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia yang dimulai sejak 1 Januari tahun 2014 memberikan andil yang besar terhadap reformasi sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. JKN diharapkan secara bertahap menjadi tulang punggung untuk mencapai Universal Health Coverage di tahun 2019 sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Beberapa isu penting pada pembiayaan JKN ini yaitu apakah manfaat JKN dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah dan apakah anggaran investasi kesehatan meningkat baik di level k-Kementrian k-Kesehatan maupun di pemerintah daerah. Investasi kesehatan yang dimaksud adalah infrastruktur, peralatan, dan investasi sumber daya manusia. Situasi ini akan dibahas dalam sesi-sesi khusus untuk Monitoring Jaminan Kesehatan Nasional dengan pertanyaan kritis: Apakah JKN akan memperburuk situasi pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia?

Untuk mendukung rekomendasi kebijakan pembiayaan kesehatan dapat disosialisasikan dengan baik, forum JKKI ini juga mengagendakan penyusunan policy brief pada hari ke-3. Tujuan pelatihan ini adalah menghasilkan berbagai policy brief untuk pemerintahan yang baru.

Peran pemerintah, akademisi, peneliti, pemerhati kesehatan, dan masyarakat saat ini sangat dibutuhkan untuk mendukung berjalannya JKN di Indonesia serta membantu penyempurnaan sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. Akselerasi antara pusat dan daerah dalam strategi pemerataan dan keadilan pelayanan kesehatan di Indonesia harus diwujudkan. Melalui Fornas JKKI ke V ini selain pemaparan evaluasi JKN dan rumusan rekomendasi program dan kebijakan pembiayaan kesehatan, forum ini diharapkan dapat membangun jaringan peneliti dan pengamat kebijakan pembiayaan kesehatan di Indonesia yang saling berkoordinasi.

TUJUAN

Membahas reformasi pembiayaan kesehatan di Indonesia
1. Hasil-hasil penelitian pembiayaan kesehatan di Indonesia, termasuk NHA dan berbagai studi lainnya.
2. Monitoring dan Evaluasi JKN: Studi awal Pelaksanaan di awal tahun 2014
Mengidentifikasi permasalahan pembiayaan kesehatan di Indonesia
Mengusulkan rekomendasi yang bisa dihasilkan untuk penyusun kebijakan pembiayaan kesehatan
Membangun jaringan peneliti dan pengamat kebijakan pembiayaan kesehatan di Indonesia sebagai upaya untuk melakukan monitoring kebijakan sistem pembiayaan kesehatan Indonesia.

WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan ini akan dilaksanakan bersamaan dengan Forum Nasional V Jaringan Kebijakan Kesehatan.

Hari, tanggal :Rabu – Jumat, 24 – 26 September 2014
Tempat :Komplek Trans Studio, Bandung

Agenda Kegiatan:

Waktu	Keterangan Acara dan Ruangan
24 September 2014	Ruangan: Tentative
07.30 – 08.00	Registrasi Peserta Forum Nasional
08.00 – 09.00	Laporan Ketua Panitia Laporan Ketua Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia Pembukaan oleh Rektor Universitas Padjajaran	Dr. dr. Deni K Sunjaya, DESS Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA
09.00 – 10.00	Keynote speech: Kendala Pencapaian MDGs di Indonesia	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas)
10.00 – 10.30	*Coffee Break*
10.30 – 12.00	Sesi Pleno 1 – Pencapaian MDGs Moderator: Irvan Afriandi, dr., MPH.,DrPH Studi Komparatif Pencapaian MDGs dan Universal Coverage Antar Negara di Kawasan ASEAN Tantangan Kebijakan Pasca MDGs 2015 Perspektif Interdependensi Global Agenda Pasca MDGs 2015 Sesi Pleno 2 - Penguatan sistem kesehatan dalam Pencapaian MDGs Moderator: Ilsa Nelwan, dr., MPH. Critical Issues in Strengthening Health System: a Health Sector Review Current Evidences in Indonesian Health Systems Strengthening Regulasi Penguatan Sistem Kesehatan di Indonesia Transformasi Pendidikan Tinggi Kesehatan dalam Memperkuat Sistem Kesehatan untuk Akselerasi Percepatan Pencapaian MDGs	Speaker: Dr. Deni K Sunjaya, dr., DESS (Fakultas Kedokteran Unpad) Dr. Anung Sugihantono,dr.,M.Kes (Dirjen Bina Gizi dan KIA Kemkes RI Prof. Dr. Nila Moeloek, dr., SpM (Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs) Dr. Nina Sardjunani,dra.,MA (Deputi Menneg PPN/Kepala Bappenas Bid. SDM & Kebudayaan) John Leigh (Australia-Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening) Sekretaris Jenderal Kemkes RI Dr.Elsa P Setiawati, dr.,MM (Fakultas Kedokteran Unpad)
12.00 – 13.30	*Lunch Break*
13.30 – 14.15
	Sesi Paralel 1 : Kebijakan Pembiayaan
	Ruangan: Tentative
	Primary Health Care Financing and Expenditure Bottleneck Study (20') Moderator : Dr.Dumillah Ayuningtyas, dra.,MARS	Speaker M. Faozi Kurniawan, SE., Akt ., MPH Pembahas: Drg. Tini Suryanti Suhandi Kepala Biro Perencanaan Kemenkes RI
	Diskusi (25’)
14.15– 15.00	Analisis Peran Pemerintah dalam Implementasi JKN	Putu Astri Dewi Miranti
	Potensi Peran Lembaga Sosial dalam Sistem Kesehatan di Era JKN	Hilmi Sulaiman Rathomi
	Kajian Media: Analisis Awal Penyelenggaraan JKN	Budi Eko Siswoyo
	Analisis Kebijakan dan Hubungan Purchaser dengan Providers dalam Era JKN di Indonesia tahun 2014	Vini Aristianti, dkk
	Advokasi Keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan dengan Pendekatan Ekonomic Lost (Studi Kasus Keberlanjutan Program JPKMU dalam BPJS Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat)	Kasman Makassau
	Utilisasi Jaminan Kesehatan Di Wilayah Timur Indonesia Analisis Berdasarkan IFLS 2012	Haerawati Idris
	*Diskusi*
15.00 – 15.30	*Coffe Break*
15.30 – 16.15	Sesi Paralel 2 : Kebijakan Pembiayaan Kesehatan
	Ruangan : Tentative
	Pembelajaran dari Hasil Penelitian Pembiayaan Kesehatan di Indonesia Studi NHA di Indonesia (20')	Speaker Prastuti Soewondo, SE, MPH, PhD Marianus Sae (Bupati Ngada)
	Diskusi Diskusi (25’)	Moderator: Sharon Gondodiputro, dr., MARS., MH
16.15-17.00	Public Health Insurance in Eastern Indonesia: Is It True Benefit? (Analysis of Indonesian Family Life Survey Data East 2012)	Isak Iskandar
	Gambaran JKN di Kalimantan Timur Menuju UHC	Rahmat Bakhtiar dan Krispinus Duma
	Perbandingan Sistem Pembiayaan Sebelum dan Sesudah JKN di Kabupaten Kuningan tahun 2014	Cecep Heriana
	Masyarakat Meragukan Mutu Layanan Kesehatan Gratis: Persepsi Masyarakat terhadap Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Jawa Timur	Nurul Jannatul F
	Tantangan dan Skenario Pelaksanaan Kebijakan JKN di Wilayah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (Studi Kasus di Wilayah Provinsi NTT	Dominirsep O Dodo
	Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan di Puskesmas Martapura	Fauzie Rahman, dkk
25 September 2014
07.30 – 08.30	Resume Hari 1
08.30 – 10.00	Sesi Pleno 3 – Diskusi Panel Monitoring dan Evaluasi JKN Moderator: Prof.Dr.HM. Alimin Maidin, dr., MPH Pembicara: Donald Pardede, dr., MPPM (Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemkes RI) Dr. Fachmi Idris, dr., M.Kes (Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan) Dr. Chazali H Situmorang, Apt., M.Sc.PH (Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional)	Pembahas: Prof.dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD (UGM) Dr. Henni Djuhaeni, dr., MARS (UNPAD)
10.00 – 10.30	*Coffee Break*
10.30 – 12.00	Sesi Pleno 4 – Universal Coverage Lesson Learnt from Several Countries Achieving Universal Coverage: Lesson Learnt Achieving Universal Coverage: Lesson Learnt from Thailand Implementation of Universal Coverage in Indonesia: Space for Improvement	Speaker: John L (Wordl Bank) Viroj Tangcharoensathien Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH., DrPH
12.00 – 13.30	*Lunch Break*
13.30 – 15.00	Sesi Pleno 5 - Diskusi Panel Lesson Learnt: Pelaksanaan JKN di berbagai daerah di Indonesia Studi Kasus di Jabar Studi Kasus di Prov NTT Studi Kasus di DKI Jakarta Studi Kasus di Kab. Bintuni Papua Barat	Speaker: Tim Dept IKM FK UNPAD dan DInkes Prop Jabar Tim IKM FKM UNDANA Ka Dinkes Prop. DKI Jakarta Ka Dinkes Kab Bintuni/Eka Suraji, dr., PhD
15.00 – 15.30	Rencana Kegiatan Fornas JKKI Selanjutnya
15.30 – 16.00	*Coffee Break*
16.00 – 16.55	Sesi Paralel 3 Kebijakan Pembiayaan Kesehatan
	Ruangan : Tentative
	Free Paper 7
	Free Paper 8
	Free Paper 9
17.00-17.30	Resume Akhir
17.30 – Selesai	Penutupan
26 September 2014	Ruangan: Tentative
08.00 – 15.00	Pelatihan Penulisan Policy Brief: (Tim Pokja Pembiayaan Kesehatan mengikuti workshop)
15.00 – 16.00	Penutupan Forum Nasional

PESERTA

Forum ini mengundang para para pengambil kebijakan, akademisi (dosen, staf pengajar), peneliti, praktisi kebijakan kesehatan, atau semua pihak yang tertarik dengan kebijakan Pembiayaan Keseghatan di Indonesia untuk mengikuti kegiatan ini.

Keterangan lebih lanjut:

Wisnu Firmansyah
Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, FakultasKedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Ph. /Fax : +62274-549425 (hunting)
Mobile :+62 812 15182789
Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Website : www.kebijakankesehatanindonesia.net