Sesi Simposium 3 : Kebijakan Kesehatan
Peran Perguruan Tinggi dalam Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kesehatan
Pembahasan peran perguruan tinggi dalam monitoring dan evaluasi kebijakan kesehatan dihadiri oleh tiga pemateri senior dalam bidang kebijakan kesehatan. "Teori Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kesehatan" merupakan judul materi yang disampaikan oleh Dr. Dra. Dumilah Ayuningtyas, MARS. Pemateri kedua adalah Dr. Deni K Sunjaya, MD, DESS yang menyampaikan materi dengan judul Hubungan FK UNPAD dengan Propinsi Jawa Barat untuk Kebijakan Kesehatan. Pemateri terakhir yaitu Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD. "Apakah Program dan Kebijakan Kesehatan Perlu Mengalokasikan Dana untuk Monitoring dan Evaluasi Independen? Kasus JKN" merupakan materi yang disampaikan beliau pada kesempatan kali ini. Meskipun sesi ini sempat mengalami keterlambatan waktu mulainya acara tetapi tidak menurunkan semangat bagi peserta untuk mengikuti acara ini.
Saat sesi diskusi, banyak peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan diskusinya. Pemateri tetap maksimal dalam memberikan respon atas pertanyaan dari peserta. Beberapa poin yang dapat digarisbawahi dari sesi ini yaitu bahwa rasa khawatir dari pihak perguruan tinggi untuk berperan dalam monitoring dan evaluasi (monev) program pemerintah harus dipupus. Dr. Deni K Sunjaya, MD, DESS menyampaikan untuk tidak terlebih dulu berasumsi akan respon negatif dari Pemerintah. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD juga menyampaikan bahwa pemerintah terutama pemerintah daerah di era desentralisasi ini justru sebenarnya sangat membutuhkan peran pihak independen dalam melakukan monev. Banyak program pemerintah Indonesia yang luar biasa bagus dan dengan skala besar.
Namun kita akan malu kepada dunia karena tidak ada program monev untuk sekian banyak program besar tersebut. Regulasi yang ada menyatakan bahwa kegiatan atau program monev ini dilaksanakan oleh pihak independen. Kurang tepat kalau pihak internal pemerintah sendiri yang melakukan monev, kecuali terdapat kombinasi dengan pihak independen di dalamnya. Dr. Dra. Dumilah Ayuningtyas, MARS sebelumnya menyampaikan tentang perlunya menjaga keberimbangan oleh perguruan tinggi dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan. Independensi perlu dijaga dengan membangun hubungan yang tidak terlalu dekat namun juga tidak terlalu jauh. Sehingga kita mampu menjaga idealism sebagai civitas akademika.
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD menyebut bentuk komunikasi advokasi ini sebagai sebuah seni, seni untuk memahami dan mempelajari kondisi terutama situasi politik. Sesi ditutup oleh beliau dengan sebuah pertanyaan kepada seluruh peserta wakil dari berbagai perguruan tinggi. "Apakah berani Dinkes dengan Perguruan Tinggi selama lima tahun ke depan bersama-sama menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)? Berani nggak? Mari kita sepakati bersama". Kesiapan masing-masing Perguruan Tinggi untuk hal ini dapat dibangun dengan mengikuti pelatihan jarak jauh terkait kebijakan kesehatan. PKMK FK UGM memfasilitasi dengan agenda Blended Learning Kebijakan Kesehatan yang akan dimulai pada Januari 2015. Bagi semua perguruan tinggi di Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik.
Materi dari setiap pembicara dan informasi lebih lanjut terkait Pelatihan Jarak Jauh / Blended Learning Kebijakan Kesehatan dapat Anda simak pada link berikut.
MATERI PRESENTASI
