Kerangka Paparan Konferensi Pers
"Desakan Daerah untuk Menaikkan Harga Rokok"

Rabu, 9 Oktober 2013

Topik 1: Analisis Situasi Konsumsi Rokok di Tiga Daerah

Para Narasumber yakni Rizanna Rosemary Darwis (Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik, Universitas Syah Kuala, Aceh), Santi Martini (Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Surabaya), dan RA Yayi Suryo Prabandari, Dra (Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, Yogyakarta), akan memaparkan:

1. Trend prevalensi dan jumlah perokok di masing-masing provinsi, 
2. Trend jumlah perokok remaja di masing-masing provinsi,
3. Faktor-faktor yang mendorong peningkatan konsumsi rokok (iklan rokok, harga, kemudahan membeli batangan dsb) di masing-masing provinsi,
4. Kebijakan pengendalian rokok di masing-masing provinsi/ beberapa kab/kota, misalnya Kawasan Tanpa Rokok (KTR),
5. Perlunya meningkatkan harga rokok melalui kenaikan cukai

Topik 2 : Kebijakan Cukai Rokok sebagai Pengendali Konsumsi

Topik ini akan dibawakan oleh Bapak Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Rl, dengan rincian paparan sebagai berikut:

1. Filosofi cukai dalam UU Cukai No 39 tahun 2007
2. Perkembangan kebijakan cukai dari masa ke masa
3. Kebijakan cukai terkini dalam kaitannya dengan upaya peningkatan dan simplifikasi tarif cukai rokok

Berita Pers: Berita Pers: Tiga Peneliti dari Surabaya, Yogyakarta dan Aceh Mendesak Pemerintah Naikkan Cukai Rokok

Kerangka Diskusi
"Mekanisme Penggunaan Pajak Rokok Daerah untuk Kesehatan"

Kamis-Jumat, 10-11 Oktober 2013

Sesi 1: Potensi Pemanfaatan Pajak Rokok Daerah bagi Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1. Kebijakan Pajak Rokok Daerah (oleh Dr. Marwanto Harjowiryono, M.A, Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Rl)
   1. Kebijakan pajak rokok menurut UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
   2. Ketentuan terkait dengan pajak rokok daerah
   3. Perkembangan penyusunan PMK tentang Pajak Rokok Daerah
       
2. Potensi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok Daerah untuk Kesehatan (oleh Prof. dr. Budi Sampurna, SH, DFM, Sp.F(K},Sp.KP, staf ahli medico legal Kementerian Kesehatan Rl}
   1. Kondisi dan permasalahan kesehatan di Indonesia
   2. Trend penyakit tidak menular dan penyakit menular
   3. Kebijakan pembiayaan kesehatan menuju Indonesia sehat
   4. Kebijakan untuk mengantisipasi pelaksanaan Pajak Rokok untuk kesehatan yang berlaku Januari 2014 menurut Kementerian Kesehatan
   5. Tantangan dalam pelaksanaan pelaksanaan pajak rokok untuk kesehatan
       
3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat (oleh lr. Tarmizi Abdul Karim, MSc, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri Rl)
   1. Kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam pemberdayaan masyarakat terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat
   2. Lesson learned kabu,paten atau provinsi yang berhasil dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan
   3. Permasalahan dan tantangan upaya pemberdayaan masyarakat
       
4. Pencapaian MDGs Indonesia: Situasi dan Tantangan (oleh Prof. Nila F. Moeloek, MD, PhD, MDGs Ambasador Indonesia)
   1. Trend pencapaian MDGs Indonesia
   2. Kebijakan pemerintah untuk mempercepat pencapaian target MDGs
   3. Target MDGs yang berkaitan dengan kesehatan yang perlu perhatian khusus

Moderator: Dr. Sonny Harry B. Harmadi (Kepala Lembaga Demografi FEUI)

Sesi 2: Diskusi Mekanisme Penggunaan Pajak Rokok Daerah bagi Kesehatan

1. Kebutuhan Pemerintah Daerah terhadap Petunjuk Pemanfaatan Pajak Rokok Daerah untuk Kesehatan (oleh Drs. H. Kamil Ganda Permadi, MM, Asisten Ekonomi Kabupaten Kuningan)
   1. Kondisi dan permasalahan kesehatan di Kab Kuningan
   2. Program pemerintah Kab Kuningan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat
   3. Program pemerintah Kab Kuningan dalam pembiayaan kesehatan masyarakat
   4. Potensi pajak rokok daerah untuk pembiayaan kesehatan di Kab Kuningan
   5. Perlunya petunjuk pelaksanaan pajak rokok daerah bidang kesehatan untuk menghindari mis­intepretasi UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
       
2. Pemanfaatan Pajak Rokok Daerah untuk Kesehatan Melalui Pembentukan Lembaga Khusus (oleh dr. Lily Sulistiyowati, MM, Kepala Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan Rl)
   1. Trend penyakit tidak menular terutama yang berkaitan dengan rokok
   2. Kebijakan promosi kesehatan untuk mengurangi konsumsi rokok
   3. Potensi Pajak rokok daerah untuk meningkatan promosi kesehatan masyarakat
   4. Perlunya pembentukan Lembaga Khusus yang menangani pajak rokok daerah untuk kesehatan
       
3. Pengawasan Pemanfaatan Dana Pajak Rokok Daerah untuk Kesehatan (oleh Rukijo,SE, MM, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Rl)
   1. Mekanisme pengawasan pemanfaatan dana pajak rokok daerah
   2. Prasyarat pembuatan aturan pelaksanaan pemanfaatan pajak rokok daerah bagi kesehatan

Moderator: Abdillah Ahsan, SE, MSE (Peneliti Lembaga Demografi FEU I)

Sesi 3: Diskusi Panduan U'mum Pemanfaatan Dana Pajak Rokok Daerah (oleh Abdillah Ahsan, SE, MSE, Peneliti Lembaga Demografi FEUI)

1. Tujuan Panduan Umum Pemanfaatan Dana Pajak Rokok Daerah
2. lsi panduan umum: pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum
3. Tanggapan pemerintah daerah dengan adanya Panduan Umum Dana Pajak Rokok Daerah

Moderator: dr. Lily Sulistiyowati, MM, Kepala Pusat PrQmosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan Rl

Kamis, 10 Oktober 2013

Jumat, 11 oktober 2013