tes

27 September 2013 - mohnuh2002

Ada beberapa kemungkinan:

1. Realisasi Jampersal tidak sesuai rencana. Bisa karena masyarakat tidak tahu, bisa karena bidan tidak tahu, bisa karena kreativitas pejabat dinkes/pemda yang melihat jampersal sebagai sumber dana yang dapat diotak-atik sesuai keinginan sendiri.
2. Bidan di desa tidak menjemput bola tetapi menunggu bola. Menunggu sesudah orang hamil datang ke dia, dan bukan dia berinisiatif mengunjungi rumah bumil. Apalagi melakukan penyuluhan terhadap ibu baru atau calon ibu.
3. RS rujukan tidak siap dan tidak punya program utk itu.
4. Pemda/Kepala daerah tidak merasa terpanggil untuk ikut menurunkan AKI.
5. Masalah geografi adalah given factor yang tidak dapat selalu dijadikan alibi.
6. Masalah transportasi, terutama di luar Jawa akan teratasi jika Kepda atau Pemda mempunyai komitmen. Kalau tidak ada sarana transportasi cepat, pendekatan preventif dan deteksi dini harus menjadi prioritas. Sehingga bumil dapat dirujuk jauh-jauh hari sebelum terjadi komplikasi.

27 September 2013 - Adi Sasongko

Akibat lain dari Jampersal adalah tergusurnya berbagai upaya swadaya masyarakat seperti Tabulin (Tabungan ibu bersalin) yang sudah dibina dengan susah payah. Buat apa susah-susah menabung untuk biaya persalinan karena dengan Jampersal semuanya gratis.

Jampersal juga berdampak pada keberadaan klinik RB swasta. Pasien yang semula bersedia membayar lalu berduyun-duyun pindah ke Jampersal. Akibatnya kunjungan ke klinik swasta non jampersalpun menurun.

27 September 2013 - Hilmi Rathomi

Setahu saya memang banyak penyimpangan di Jampersal.

di RB2 kami angka rujukan melonjak tajam karena bidan merasa lebih mudah untuk merujuk. Banyak BPS yang meminta cost sharing ke pasien, memanfaatkan ketidaktahuan pasien ttg jampersal, dengan menginfokan bahwa ada subsidi dari pemerintah 500 ribu. Jadi kalau tarif biasanya 1 juta, pasien diinfokan dapat "diskon" 500 ribu, tinggal membayar 500 ribu lagi. Kalo tidak begitu kualitas turun krn bidan enggan melayani.

Klo menurut saya dari awal sebaiknya jampersal tidak langsung diterapkan secara nasional. Dengan sumber daya dan kemampuan pemerintah yang terbatas, sepertinya lebih pas jika dana yang ada diarahkan ke daerah2 yang konsentrasi AKInya tinggi dahulu.

Ini ibarat kita punya stok antibiotik yang tinggal 1 strip dan hanya cukup untuk 1 orang, tapi berhubung yang sakit ada 3, akhirnya dibagi2 merata. Masing2 cuma icip2, kebagian 3 butir setiap orang. Akhirnya malah tidak ada yang sembuh, malah resisten.

27 September 2013 - Agung Setiawan

Selalu ikuti perkembangan jaminan sosial dan kesehatan hanya di JAMSOSINDONESIA.COM

27 September 2013 - Dewi Mulyani

1. Jampersal hanya sekedar pindah cara bayar. Bukankah selama ini sudah ada Jamkesmas/ Jamkesda yang mengcover biaya untuk masyarakat miskin. Yang terjadi di rumah sakit, pasien yang mampu pun pada awalnya masuk dengan cara bayar umum, menuntut untuk mendapatkan fasilitas gratis. Pelayanan kesehatan berjenjang tidak berjalan, karena pasien langsung ke rumah sakit dan meminta jampersal. Proporsi pasien jamkesmas /jampersal/ jamkesda di RS > 50%.
2. Pendekatan pengukuran AKI di Kemenkes selama ini hanya berdasarkan laporan dari puskesmas. Padahal banyak sekali kematian yang terjadi di rumah sakit tidak terdeteksi. Kami pernah melakukan semacam pengumpulan data kematian ibu dan bayi di rumah sakit Kota Batam. Langsung ke bangsal dan ruangan rawat inap. Data yang ditemukan sangat berbeda dengan laporan yang sampai ke Dinkes Provinsi. KHUSUSNYA data kematian Bayi (mengingat definisi AKB adalah kematian Bayi < 1 thn). Selama ini data kematian bayi merupakan data Angka Kematian Neonatal.
3. Dari data yang tidak akurat tersebut, tentu saja laporan yang sampai kepada Kepala Daerah adalah yang bagus-bagus saja. Dan, masalah AKI AKB menjadi bukan masalah.
4. Deteksi risiko tinggi di bidan, termasuk BPS tidak berjalan dengan baik. PARTOGRAF hanya digunakan saat pelatihan APN atau untuk klaim jaminan, bukan sebagai upaya untuk menemukenali kegawatdaruratan obstetric neonatal.
5. Berbagai masalah lain yang terkait pengetahuan/ perilaku masyarakat memang tidak mudah untuk dirubah.

27 September 2013 - Bambang Purwanto 

Siapa yang bertanggung jawab ?

27 September 2013 - Syahrul Aminullah

Saya duga rekan rekan UGM prof Laksono dan UI / indramayu dan universitas lain punya data yg sdh di analisa , mohon komentar

29 September 2013 - Tjahjo Harsojo 

Apapun perbaikan sistemnya, sepanjang SDM kualitasnya makin turun hal ini akan terus terjadi.

Pendidikan bidan, makin lama makin memprihatinkan. Lulus bidan keterampilan dalam menolong persalinan perlu dipertanyakan. Dulu dikatakan lulus bidan kalau sudah dapat menolong 50 persalinan normal, sekarang jadi partus pandang malah bisa jadi partus dengar.

Akibatnya di Jawa Timur ada sinyalemen bidan hanya menjadi tukung rujuk persalinan, tentunya TST dengan nakes lainnya. Jadi, saya pikir wajar angka AKI masih tinggi.

29 September 2013 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

29 September 2013 - Syrl51

Prof CS, usul saya diadakan workshop 3 hari untuk tanggulangi kontraversi ini, aspek kebijakan (pusat vs daerah), aspek teknis medis/rujukan, aspek lapangan- sdm yang menangani, aspek munculnya angka (ini amat penting juga) siapa yang mensurvey dan bagaimana hasil survey? baru diurai aatu persatu, saya masihh di Nanyang Tech Univerity, membahas Good Governance vs Bad Governance, se asia pasific, patud diduga semuanya terjadi karena Bad Governance.

29 September 2013 - mohnuh2002

Prof, Indonesia bukan hanya Jakarta atau Jawa. Dan penyumbang AKI yang tinggi justru di luar Jawa. PONED pernah dicobakan di lebih dari 100 puskesmas, terutama di Jawa. Kemudian berguguran dan terabaikan. Mari kita kaji kembali segala cara yang pernah dicobakan. Lalu buat diagnosis kausatif yang lebih tepat. Selama ini berbagai terapi telah dicobakan, bukannya AKI menurun tetapi justru naik. Mungkin terapi itu yang kurang tepat. 

29 September 2013 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

bukankah data dan laporan intervensi sudah tersedia mulai dari desa siaga, jampersal, IPKM dan intervensinya( dgn fasilitasi litbangkes) , emergency obsteteri seingat saya malahan intervensi banyak dilakukan di luar jawa terutama yg didorong lembaga internasional seperti UNFPA di ditambah adanya data sdki, sensus, IPKM dan Rifaskes dan sebentar lagi data riskesdas 2013 kita harus jelas apa masalahnya dan apa intervensi di puskesmas , kabupaten dan kota , dan kita harus lihat apa yg jalan dan tak jalan.

29 September 2013 - Agung Dwi Laksono

saya rasa isu di republik yang sangat luas ini masih belum bergeser. aksesibilitas! mungkin saya paparkan saja sedikit gambaran dari hasil perjalanan beberapa waktu lalu;

• kabupaten pegunungan bintang, papua; di wilayah ini terdiri dari 13 kecamatan yang hanya 3 kecamatan saja bisa diakses secara darat, sisanya hrs dng pesawat. persalinan oleh dukun pun diklaimkan jampersal, karena mmg bidan jarang. ada kepala puskesmas yg hanya lulusan SPK, karena mmg dia satu2nya petugas kesehatan di wilayah tersebut.
• puskesmas benjina, kabupaten kepulauan aru, maluku; seluruh petugas kesehatan ngumpul di puskesmas. dng wilayah kerja berupa kepulauan masyarakat didatangi bila tersedia dana utk sewa perahu, itupun harus bersandar pada dana BOK.
• kabupaten kepulauan raja ampat, papua barat; hampir sama dng kondisi benjina. di wilayah ini masyarakat banyak tinggal di pulau-pulau kecil berkoloni hanya dengan sekitar 20-60 jiwa per pulau tanpa fasilitas umum apapun. apapun! puskesmas terapung keliling tetap menunggu dana dari langit (BOK), sebulan sekali pun sudah bisa bersyukur.
• kabupaten natuna, kepulauan riau; kabupaten kaya ini menolak dana jampersal krn merasa sudah sanggup membiayai dirinya sendiri. petugas kesehatan menumpuk di pulau induk. kecamatan lain yang ada di pulau-pulau lain yang perlu waktu berjam-jam untuk mencapainya, itupun bila laut bersahabat, tenaga kesehatan sangat minimalis.
• kabupaten wakatobi, sulawesi tenggara; pelayanan dasar sudah sangat bagus dan mau jemput bola, tapi pelayanan lanjutan kosong (usulan pak CS cocok di sini). pemda sudah berinisiatif mendatangkan dokter obgyn, tp sarana RS tdk mendukung, jadi tetap saja hrs dirujuk ke kabupaten lain. wilayah ini jg kepulauan, yg biaya rujukannya tujuh digit atau lebih.
• kota balikpapan, kalimantan timur; di wilayah ini biaya persalinan sangat tinggi. dengan menggunakan jampersal, masyarakat masih harus merogoh kocek untuk tambahan sampai 1 juta rupiah. hal ini sepengetahuan IBI dan Dinas Kesehatan.
• kabupaten lombok tengah, nusa tenggara barat; di wilayah ini jasa persalinan yang diterima bidan di puskesmas dengan jampersal Rp. 50.000,-. ini resmi.

29 September 2013 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sdr Agung dengan lain perkataan monev dan tindak lanjut utk tiap kab kota dan kecamatan kurang jalan ? Atau monevnya cuma data kuantitatip dan dari kertas laporan ? Atau ??? Datanya yg salah. ??v. Mhn maaf kalau ada salah kata salam CS

29 September 2013 - Agung Dwi Laksono 

saya rasa semangatnya kita benahi dulu pak CS. tidak untuk mencari siapa yang salah, tetapi mencari bagaimana jalan keluarnya.

menurut saya, para pengambil keputusan dan siapapun yg peduli perlu untuk turun ke lapangan, melihat apa yg sedang berlangsung. tidak berhenti hanya sampai di ibukota kabupaten.

saya peneliti dari litbangkes pak CS (kita sempet ketemu di kupang), saya rasa data riskesdas pun bisa jadi bahan awal untuk didalami bila memang kita berniat untuk memperbaiki.

contoh kecil, data riskesdas tahun 2007, bahwa beberapa kabupaten di wilayah pegunungan tengah papua mempunyai angka cakupan air bersih dan sanitasi 0%! apakah kita pernah memperhatikan ini? apakah hal ini tidak berhubungan dengan AKI?

mari kita uraikan sama-sama.

29 September 2013 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sdr Agung masih ingat dgn anda , saya salah satu pengagum anda ( org yg begitu produktip ) Setuju pendapat anda , mhn maaf kalau kesan jadi menyalahkan ( saya salut sama semua tenaga kes di lini depan yg rasanya kerja begitu hebat dalam situasi serba sederhana ) lebih bagus lagi kalau ada kasus positive deviannya ? Saya ingat rasanya beberapa tahun lalu ada kasus yg diangkat jadi tulisan di makassar singkatnya ada tidak daerah yg akinya menurun atau tetap ? Kita lihat dan pelajari kenapa salam CS

29 September 2013 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Maksud saya kita angkat kasus daerah yg akinya menurun apakah benar hanya karena akses ( pasti yang utama ) atau ada faktor lain pada daerah yg akses baik misalnya perkotaan salam CS

29 September 2013 - Agung Dwi Laksono

Saya punya usulan pak,

Dengan luasnya bentangan republik ini, dan kompleksnya permasalahan di negeri majemuk ini, bagaimana bila kita berinisiatif mendampingi salah satu saja kabupaten terdekat dng kita, yg derajat kesehatannya kurang menggembirakan. Anggota milis ini cukup banyak. Kita bisa membikin grup2 kecil utk mendampingi secara konsisten salah satu kabupaten saja. Hasil pendampingan bisa kita diskusikan di milis ini. Jadi kita tdk sekedar berdiskusi, tp bisa langsung kita implementasikan di lapangan dlm lingkup terbatas. Anggota milis ini yg berdomisili di jakarta dan sekitarnya Saya rasa cukup banyak. Mungkin bisa dipancing rasa gatalnya dengan paparan situasi derajat kesehatan kabupaten cianjur. Kabupaten yg dekat dng ibukota tp bikin miris status kesehatannya.

Bagaimana pak?

29 September 2013 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Usul yg bagus sekali siapa yang mau ikutan bagaimana iakmi , POGI, IDI dll ? Sy akan coba lihat DKI , Bali kebetulan sdg melototin KB nya salam CS

29 September 2013 - syrl51

Pak ADL, kalau yg di usukan sperti itu sdh dikerjakan o Gov,

pusat,prov.kab,kota , anggarannya dr apbn n apbd, plus donor, kita di APPI bbrp thn yg lalu lsg ke Ibu Pres(istri Sby), istri2 Gub, istri2 bupati,istri walikota, mereka yg kita kapasitasi agar dpt cepat belajar spt Prof CS, Prof L, dan sperti kita kkita ini, he he he smoga berkenan, two the point saja dg emak2 pejabat ini, insya allah gerakan mereka lebih hebat dr kita2, caranya data terkait tinggi nya AKI di masing kab/kota/prov yg ada,(kalau ada amunisi bs juga dg istri2 ketua dprdnya) kita paparkan scara sederhana the real problem yg merupakan tgg jwb suami2 mereka he he he(pengalaman ini pernah APPI lakukan bbrp thn lalu).... Kok sekarang naik lagi AKI kita...

29 September 2013 - Agung Dwi Laksono

Pendekatan yg menarik pak syahrul. Usul saya sekalian diikuti setiap pergerakannya, sehingga terdokumentasi apa yg dilakukan dan perubahan apa yg terjadi. Hal ini bisa jadi pembelajaran buat aktor lainnya.

Di kemenkes sendiri ada gerakan PDBK (penanggulangan daerah bermasalah kesehatan). Gerakan ini modal dasar pendekatannya non material, jd hanya memanfaatkan apa yg sudah ada di daerah.

Sudut pandang Usulan saya hanya dengan melihat potensi yg ada pd anggota grup ini, yg saya merasa idealismenya msh bisa diandalkan.

Secara pribadi saya dan beberapa teman peneliti surabaya juga 'merasa' punya daerah binaan. Hehehe..

Kami berkonsentrasi di kab sampang. Kab peringkat buncit IPKM di jatim. Meski sebenarnya 4 kab di madura semuanya mrp 5 besar dr bawah utk prop jatim. Seneng nih kalo bisa saling sharing pengalaman di sini. Lumayan bisa belajar banyak dr para senior.

29 September 2013 - syrl51

Professoer dari Colombia univ, bilang negara singapore kayak planet lain di asean? 33 provinsi n 500 kab kota kita mana yg mau menjadi planet lain (spt singapore)

29 September 2013 - Agung Dwi Laksono

Pe Saya rasa profesor tersebut perlu lebih banyak belajar lagi. Mengkomparasi 1 'kota' dengan kumpulan 500 lebih 'kota/kab'?

Mungkin saya subyektif. Tp apa profesor tsb 'obyektif'?

Mungkin kita perlu lebih 'gila' lagi utk Lebih mencintai negeri ini.