Penguatan RS Pasca JKN
Sarwestu Widyawan MPH
Materi sesi 6 berjudul penguatan rumah sakit di pinggiran. Seperti yang disampaikan di awal bahwa kami ingin memotret rumah sakit dari sisi pinggiran, ungkap Sarwestu. Pada awalnya yang dimaskud dengan daerah pinggiran seperti apa? Tim Divisi Manajemen Rumah Sakit sudah melakukan penelitian dan pengamatan RS-RS di pinggiran. Tim ingin me-review terlebih dahulu tentang penguatan RS di pinggiran. Bahwa kita ketahui isu JKN sudah berjalan 2 tahun tentunya dengan segala macam kekurangan dan persoalan-persoalan yang muncul pada implementasi pelaksanaan undang-undang tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Mau tidak mau di tahun 2019 yang akan datang menurut undang-undang dinyatakan bahwa semua masyarakat harus sudah masuk ke Jaminan Kesehatan Nasional. Lalu pertanyaannya, apakah rumah sakit siap memberikan pelayanan kepada masyarakat dnegan sistem jaminan kesehtan yang sudah ditetapkan tersebut?
Sementara itu, di lapangan ternyata banyak rumah sakit yang belum siap sepenuhnya dalam memenuhi Permenkes No 56 tahun 2015. Untuk memenuhi kualifikasi rumah sakit tentunya ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dilakukan rumah sakit dalam pemenuhan peraturan No 56 tersebut. Pemenuhan peralatan dan SDM, bahwa untuk memenuhi kualiikasi tertentu. Hal ini menjadi kendala rumah sakit terutama yang berada di pinggiran.
Kalau kita melihat data di Kementrian Kesehatan ada 2079 Rumah sakit di Indonesia, yang dibagi menjadi rumah sakit publik dan privat. Banyaknya fenomena rujukan yang terjadi mendorong kurang berjalannya sistem rujukan secara efektif, maka perlu dibangun sistem rujukan yang baik mantap dan berkesinambungan. Saat ini, pengelompokkan rumah sakit rujukan di Indonesia, ada 14 RS rujukan nasional, 20 rumah sakit rujukan provinsi dan 110 rumah sakit rujukan regional.
Memang di RS Rujukan nasional ini, ada beberapa provinsi yang belum memiliki rs rujukan nasional karena hanya ada 14 dan tersentral di Jawa atau sekitar 36% sendiri. Sementara di Papua hanya 1 rumah sakit rujukan nasional. Sedangkan untuk RS Rujukan provinsi mungkin di Jawa hanya ada 1 mungkin karena sudah banyaknya rs rujukan nasional di Jawa.
Pada pemetaan RS yang sudah diakreditasi, telah diatur dalam Permenkes No 56 Tahun 2015, disebutkan bahwa syarat perpanjangan ijin operasional salah satunya adalah sertifikat akreditasi. Ternyata dari 2079 rumah sakit baru hanya 665 RS saja yang melaksanakan akreditasi dengan berbagai macam akreditasi, dan banyak yang berakhir masa akreditasinya di tahun 2018.
Kemudian dari kami berdasarkan hasil pengamatan kami di awal, bahwa ke depannya JKN akan banyak ditemukan keluhan, baik dari pelaksanaannya maupun dari lingkungan RS sendiri, ungkap Sarwestu. Hal ini dimungkinkan karena belum siapnya RS khususnya banyak rumah sakit belum memiliki pemahaman bagaimana clinical pathway-nya, cara menghitung tarif berdasarkan unit cost, yang akan berpengaruh pada akuntabilitas dan kinerja dari rumah sakit itu sendiri. Diharapkan dengan kondisi ini, RS dapat memperbaiki pelayanannya dengan teknologi informasi yang sekarang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kemudian untuk outlook 2017, tentang BLUD harapannya bahwa RS yang belum mengubah tata kelolanya berubah dengan sistem tata kelola BLUD sehingga banyak pelayanan yang belum efektif.
Situasi politik, saat ini ada pilkada serentak di beberapa tempat, diharapkan jangan sampai pejabat publik mempengaruhi kebijakan terkait rumah sakit yang sudah dilakukan. Sehingga tidak perlu advokasi ulang atau pengulangan kebijakan-kebijakan yang sudah ada.
Masih ditemukan RSUD yang kurang mendapat dukungan dari pemerintah daerahnya menjadi BLUD. Dengan terbitnya PP 18 tahun 2016 akan mengubah posisi rumah sakit di bawah dinas kesehatan.
Regionalisasi, menyatakan rumah sakit yang sudah ditetapkan menjadi rujukan nasional, provinsi maupun regional. RS tersebut banyak yang menghadapi keterbatasan SDM yang dihadapi untuk memenuhi Permenkes No 56.
Ke depannya diharapkan ada layanan unggulan di rs rujukan nasional hal ini diharapkan mengurangi kepadatan pasien menumpuk di Jawa dan distribusi pasien bisa ke luar Jawa. Diharapkan rs rujukan regional nasional didukung oleh pemerintah daerah dan gubernur.
RS Swasta melihat peluang ini sebagai peluang untuk membuka layanan serupa dengan RS pemerintah.
{jcomments on}