Kualitas Dokter Tentukan Mutu Layanan

Dokter memiliki andil besar dalam mewujudkan layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Walau distribusi dokter belum merata, pendapatan antardokter sangat senjang, serta munculnya ancaman keberadaan dokter dan fasilitas kesehatan asing, dokter Indonesia seharusnya tetap berpihak kepada rakyat.

Hal itu dikemukakan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dalam pembukaan Indomedica Expo dan Seminar Urun Rembug Nasional 2013 di Jakarta, Senin (26/8). "Dokter punya potensi membangun sistem kesehatan yang manfaatnya bisa dinikmati masyarakat dalam layanan yang bermutu dan terjangkau," katanya.

Agung berharap dokter Indonesia menjadi mitra pemerintah untuk mencapai sejumlah indikator Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) yang belum tercapai, seperti penurunan angka kematian ibu melahirkan, menekan laju peningkatan pengidap HIV, penyediaan air bersih, hingga layanan keluarga berencana.

Besarnya peran dan harapan terhadap dokter belum disertai kualitas dokter-dokter muda yang akan menjadi tumpuan pembangunan kesehatan ke depan. Dalam seminar tersebut, sejumlah dokter senior mengkhawatirkan keterampilan dan kecakapan dokter-dokter muda dalam menangani pasien.

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin mengatakan, ada sekitar 2.500 lulusan fakultas kedokteran sebelum tahun 2013 yang gagal mengikuti ujian kompetensi dokter Indonesia. Bahkan, beberapa di antaranya sudah mengikuti ujian hingga 19 kali.

"IDI akan membimbing mereka," ujarnya. Hal itu dilakukan karena kegagalan itu bukan semata kesalahan mereka, melainkan juga akibat proses pendidikan yang kurang memperhatikan kualitas calon mahasiswa dan mutu pendidikan. Akibatnya, IDI sebagai organisasi profesi yang menaungi calon dokter harus menanggung beban.

Sejak tahun 2008, jumlah fakultas kedokteran melonjak dari 52 menjadi 73 fakultas. Saat ini, antrean izin pendirian fakultas kedokteran masih panjang walau pemerintah menghentikan sementara pemberian izin fakultas kedokteran baru.

Pendidikan kedokteran sering dijadikan sumber keuangan universitas. Akibatnya, sejumlah universitas menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya tanpa mengindahkan ketersediaan dosen tetap dan sarana prasarana pendukung.

"Pemerintah harus berani menutup fakultas kedokteran yang proses pendidikannya tidak berkualitas," kata Zaenal.

Untuk meningkatkan kepercayaan diri lulusan fakultas kedokteran, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menegaskan, para sarjana kedokteran wajib mengikuti program internship (pemagangan). Selama magang, mereka akan didampingi dokter senior dan mendapat insentif khusus.

Pemerintah daerah

Nafsiah mengingatkan, peningkatan mutu layanan kesehatan juga bergantung pada kepedulian pemerintah daerah. Selama ini, pemerintah daerah terlalu fokus pada upaya kuratif (penyembuhan) sehingga abai dengan upaya promosi, prevensi (pencegahan), dan rehabilitasi.

"Pemerintah daerah adalah penanggung jawab kesehatan di daerah. Apa guna otonomi kalau mereka tetap bergantung kepada pemerintah pusat," ujarnya.

Pemerintah daerah juga membangun paradigma keliru tentang pembiayaan kesehatan dengan membangun jargon politik berobat gratis. Janji kampanye itu sebagian diwujudkan melalui program jaminan kesehatan daerah yang diberikan kepada semua warga tanpa pandang bulu.

"Tiap orang berhak mendapat layanan kesehatan memadai, tapi dia juga wajib berkontribusi untuk mencapai derajat kesehatan yang tinggi itu," kata Nafsiah.

Prinsip sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 adalah gotong royong. Semua peserta wajib membayar iuran, sedangkan iuran orang miskin dibayar pemerintah.

sumber: health.kompas.com