Penggunaan Dana SJSN Cukup Bila Efisien
Pikiran-rakyat.com - Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh berpendapat sebetulnya untuk rakyat perkotaan, terutama yang pelayanan perorangan dengan menggunakan dana Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), cukup bila dilakukan secara efisien.
Artinya, negara cukup mengeluarkan dana untuk kesehatan masyarakat seperti air bersih, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, pemberantasan demam berdarah, dan sebagainya. "Karena itu negara memiliki kewajiban berat untuk memaksimalkan dana untuk daerah pedesaan dan pulau-pulau kecil," katanya di Jakarta, Minggu (24/6/12).
Pada kedua areal tersebut, lanjutnya, tidak cukup hanya mengandalkan dana SJSN/BPJS untuk kesehatan perorangan sebab membutuhkan fasilitas penunjang, transportasi, dan tunjangan berupa insentif. Kesulitan bagi tenaga profesional yang ditugaskan ke daerah sulit. "Tunjangan kesulitan juga harus diberikan bagi yang bekerja di sektor kesehatan masyarakat (puskesmas)," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Program Lembaga Katalog Indonesia Jamsari meminta Komitmen Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi, untuk fokus pada pemenuhan rasa keadilan masyarakat akan pelayanan kesehatan ketimbang membuat kebijakan yang justru menuai pro kontra di masyarakat.
Jamsari berpendapat Menkes semestinya memprioritaskan program pemerataan pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menkes seharusnya lebih menekankan penguatan layanan garda terdepan, artinya layanan kesehatan masyarakat dengan ujung tombak puskesmas dan klinik dokter keluarga sebagai ujung tombak layanan kesehatan perorangan. "Pembangunan rumah sakit penting tapi memaksimalkan layanan terdepan akan lebih penting lagi," katanya.
Menurut Jamsari, harus dibuat sistem baru yang bisa memaksimalkan klinik dokter keluarga sebagai ujung tombak pelayanan perorangan dan memaksimalkan fungsi puskesmas untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Juga agar rumah sakit dimaksimalkan hanya menangani pasien rujukan yang dirujuk dari klinik dokter keluarga.
Ketika RS masih memerankan diri sebagai layanan primer maka berarti pemborosan biaya akan selalu terjadi. "Intinya fokus saja pada pemenuhan rasa keadilan masyarakat akan pelayan kesehatan," tegasnya.