Ribuan Bidan PTT Se-Indonesia Tuntut Kejelasan Nasib

Merasa belum adanya kejelasan nasib untuk menjadi pegawai tetap (PNS), ribuan bidan pegawai tidak tetap (PTT) se-Indonesia kembali melakukan aksi damai di depan Istana Negara. Mereka menagih janji Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi merealisasikan janjinya untuk mengangkat bidan PTT menjadi pegawai tetap.

"Bu Menkes menjanjikan adanya kejelasan nasib kami untuk diperjuangkan menjadi pegawai tetap (PNS), namun sampai saat ini tidak ada kejelasan dari beliau," kata koordinator aksi damai Ruby Maharani di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (19/08).

Selain itu, lanjut Ruby, belum adanya titik terang koordinasi yang dilakukan Menkes dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan), Mendagri, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pasalnya, pihak kementerian terkait justru saling lempar tanggung jawab.

"Antarkementerian terkait (Kemenkes, Kemenpan, Kemendagri, dan BKN) malah saling lempar tanggung jawab, ini juga terjadi di pemerintah daerah," kritik Ruby.

Menurutnya, aksi damai yang dilakukan bidan PTT se-Indonesia kali ini merupakan aksi yang kedua kalinya. Sebelumnya mereka melakukan aksi pada 7 Mei 2013. Dalam pekembangannya, kata Ruby, "Kami melakukan dengar pendapat dengan Komisi IX DPR pada 14 Mei 2013, dan pada 15 Mei 2013. Kami difasilitasi Komisi IX DPR untuk mengikuti rapat kerja dengan Menkes di DPR."

Kesimpulan raker tersebut, ungkap Ruby antara lain, "Pertama, Menkes menjanjikan adanya kejelasan nasib kami untuk diperjuangkan menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan mengkoordinasikan melalui Menpan, Mendagri, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kedua, Bidan PTT yang sudah dua (2) kali masa penugasan dapat kembali memperpanjang secara otomatis."

Bidan PTT juga menyesalkan langkah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang membuka penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) melalui jalur umum termasuk profesi bidan. "Seharusnya, Menkes mengangkat bidan PTT secara otomatis dan bertahap sesuai masa bakti ketimbang menerima bidan baru yang belum memiliki pengalaman," jelas Ruby.

DPR Desak Janji Menkes

Anggota Komisis IX DPR RI Poempida Hidayatulloh mendesak Menteri Kesehatan (Menkes) untuk segera mengangkat ribuan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) se-Indonesia menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini, menurut Poempida sebagaimana janji Menkes saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR beberapa bulan lalu.

"Kami di DPR masih menunggu apa yang pernah dijanjikan Menkes, jika tidak kami bisa ancam Menkes!," tegas Poempida di Gedung Parlemen (19/08/2013).

Menanggapi aksi damai yang dilakukan 3000-an bidan PTT se-Indonesia hari ini di Istana Negara, Poempida menegaskan bahwa aksi unjuk rasa adalah hak konstitusional yang diatur Undang-Undang. "Jadi, aksi damai yang saat ini dilakukan ribuan bidan PTT sangat baik dan ini merupakan hak yang dilindungi konstitusi," tegas politisi Partai Golkar ini.

Poempida mengatakan, bidan adalah pekerjaan profesi sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di daerah. Karena itu, dirinya tetap berharap Menkes bisa merealisasikan janjinya, paling tidak dalam penerimaan PNS tahun ini. "Kami akan terus tagih janji Menkes ini," katanya.

Karena itu, Poempida meminta Menkes untuk bersikap arif bijaksana dengan mempertimbangkan azas keadilan didalam memperlakukan nasib bidan PTT. "Kami merekomendasikan agar bidan PTT diangkat menjadi pegawai tetap," tandas Poempida.

sumber: www.beritasatu.com