Survei: Belanja Kesehatan dan Kemiskinan Pemda Mengecewakan

Kampanye sejumlah partai politik terkait pemilihan gubernur ditandai dengan serangkaian janji-janji kandidat untuk merealisasikan peningkatan dalam penyediaan progran kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Namun, tampaknya janji-janji itu menguap seiring dengan terpilihnya sang kandidat menuju kursi nomor 1 di tingkat provinsi.

Indonesia Governance Index yang berhasil dikumpulkan oleh para peneliti menunjukkan bahwa pejabat terpilih di 33 provinsi di seluruh Indonesia ternyata hanya memberikan sedikit perhatiannya di bidang kesehatan dan peningkatan kemiskinan.

Dalam acara peluncuran nasional hasil indeks tata kelola pemerintahan Indonesia Governance Index IGI di

Jakarta (2/9) dipaparkan, belanja terbanyak dalam bidang kesehatan dilakukan provinsi Bangka Belitung dan itupun hanya sekitar Rp 170.000,- per orang setiap tahun.

Yang paling rendah investasi kesehatannya ironisnya ditemukan di provinsi yang kinerja keseluruhannya paling baik, DI Yogyakarta yang hanya mengalokasikan Rp.5.807,- per kapita tiap tahunnya.

"Angka-angka untuk pengentasan kemiskinan yang paling tinggi ditemukan di Bali dan jumlahnya kurang dari Rp 366 ribu per orang miskin setahun. Yang paling rendah ada di Nusa Tenggara Timur dengan Rp 20.900,- per orang miskin setahun," papar Abdul Malik Gismar, Ph.D., selaku penasihat senior IGI.

IGI menelaah kinerja 33 pemerintahan provinsi dan bagaimana mereka memutuskan prioritas pembangunan dan penyediaan pelayanan masyarakat.

Indeks yang dibuat oleh Kemitraan ini membuat penilaian dengan mengukur empat arena tata kelola pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif,birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomis. Tiap provinsi diberi angka 1 hingga 10. 1 untuk paling rendah, dan 10 untuk yang terbaik.

Lebih lanjut Abdul Malik menyatakan bahwa, peneliti IGI menemukan rata-rata di 33 provinsi hanya ada 74,6 persen ibu melahirkan dibantu dengan petugas medis. Angka terendah ada di Sumatera Barat dengan 42.81 persen sedangkan perolehan tertinggi diraih oleh DI Yogyakarta.

Dari temuan penting lain yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, terdapat fakta bahwa 16 provinsi tidak memiliki unit untuk menampung keluhan warga tentang pelayanan untuk mengurangi kemiskinan.

Ini memicu pertanyaan apakah pemerintah provinsi sebenarnya memiliki mekanisme untuk mencari tahu dan memastikan apakah program-program awal yang dicanangkan benar-benar menjangkau masyarakat miskin sesuai target.

sumber: www.beritasatu.com