Kebutaan Hambat Tercapainya Target MDGs

Kebutaan menjadi salah satu masalah yang dihadapi pemerintah dalam pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) pada 2015 mendatang. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah menjamin pengobatan mata termasuk pada Badan Pelaksanaan Jaminan Sosial (BPJS).

Direktur bina Upaya Kesesehatan Dasar (BUK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Dedi Kusenda mengatakan kebutaan mempengaruhi keadaan perekonomian seseorang. Hal ini berhubungan dengan target MDGs yaitu penanggulangan kemiskinan dan kelaparan selain dan target Vision 2020. Vision 2020 adalah program yang membantu masyarakat miskin yang mengalami gangguan penglihatan melalui pelayanan di masyarakat, pendidikan dan pelayanan sosial dalam menurunkan kebutaan.

Dedi mengatakan pengobatan mata seperti katarak akan dicover oleh pemerintah dalam BPJS. Untuk itu pemerintah akan menguatkan sistem pelayanan dasar primer khususnya di puskesmas melalui screening mata. Hal ini bertujuan untuk mencegah meledaknya masyarakat yang langsung pergi ke rumah sakit.

"Setiap orang akan didiagnosa sesuai dengan standar komposisi yang ditentukan. Untuk itu kita akan menguatkan dari sistem, biaya dan SDM," kata Dedy pada Selasa (29/10).

Dia mengatakan hal ini merupakan upaya pencegahan dan antisipasi sebelum penyakit mata berlanjut mengakibatkan kebutaan. Namun lain yang dihadapi adalah penyebaran tenaga kesehatan seperti dokter umum dan dokter spesialis mata yang belum merata. Jumlah dokternya, lanjut Dedy, sudah cukup merata. Tetapi permasalahannya adalah mereka jarang ada yang mau dikirim kedaerah.

Akibat dari otonomi daerah, pemerintah sulit mendapatkan data untuk melakukan penanggulangan di daerah-daerah. Pemerintah akan melakukan pengelompokan sesuai regional dalam melakukan rujukan.

Dari data yang disampaikan Dedi, menurut WHO jumlah orang buta di dunia mencapai 39 juta. Sedangkan yang termasuk kedalam golongan low vision mencapai 246 juta dan yang mengalami kebutaan mencapai 285 juta.

Sedangkan penyebab kebutaan seperti katarak mencapai 51%, glukosa 8%, kelainan refaksi 35% dan kebutaan pada anak 4%. Ia menambahkan sebanyak 90% kebutaan dan gangguan penglihatan terdapat di negara miskin.

Ketua Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) Nila F. Moeloek mengatakan selama ini pelayanan kesehatan mata sering ditempatkan pada pelayanan sekunder. Untuk itu diharapkan dalam BPJS nanti, pemerintah dapat mempersiapkan layanan primer di puskesmas maksimal dengan pertanggungan sesuai dengan anggaran yang dipersiapkan.

Dia mengatakan, selain screening sebagai pemeriksaan kesehatan mata di puskesmas diharapkan masyarakat juga memeriksakan tekanan darah dan kadar glukosa. Pola hidup dan pola makan yang banyak dilakukan masyarakat sekarang ini membuat obesitas menjadi permasalahan yang dapat menyebabkan kebutaan.

Nila mengatakan saat ini terdapat sekitar 2000 dokter spesialis mata. "Namun kami meminta agar pemerintah memperbaiki pelayanan kesehatan sekunder harus dilengkapi dengan sarana, alat, dan sistem pembiayaan yang jelas," kata Nila.

Saat ini di Indonesia prevalensi kebutaan dikarenakan katarak mencapai 52%, glaucoma 13%, retina 9% dan penyebab lainya 10%. Sebagai utusan Presiden untuk percepatan pencapaian target MDGs, Nila mengatakan negara seharusnya dapat mengeluarkan biaya operasi katarak setiap tahunya sebesar Rp 9 Miliar. Jumlah ini membuat negara mengehemat Rp 648 Miliar per tahunya untuk dana beban hidup lansia.

"Harapan hidup masyarakat Indonesia meningkat menjadi 72 tahun. Sedangkan 46 tahun adalah usia rentan terkan katarak di tengah kebanyakan masyarakat kita," jelas Nila.(Vera Erwaty Ismainy)

sumber: www.metrotvnews.com