Pelayanan berobat gratis tak boleh berhenti di Sumsel

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mengatakan pelayanan berobat gratis yang dipeloporinya saat menjadi bupati di Kabupaten Musi Banyuasin sekitar 10 tahun lalu tidak boleh berhenti karena masalah keuangan.

"Masalah tunggakan biaya pengobatan kepada pihak rumah sakit yang sering menjadi penghambat dalam pelayanan berobat gratis bagi masyarakat miskin di sejumlah kabupaten dan kota merupakan tantangan yang harus dicarikan jalan keluarnya bukan menghentikan programnya," kata Alex di ruang VIP Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Selasa malam.

Alex yang baru pulang dari Jakarta untuk menyaksikan sidang putusan sengketa pilkada gugatan sejumlah calon gubernur dan wakil gubernur atas kemenangan dirinya selaku calon petahana, akan berupaya menyelesaikan masalah berobat gratis yang tidak dapat dilayani oleh rumah sakit swasta di Palembang.

Masalah penolakan pasien dari keluarga miskin yang akan memanfaatkan program pengobatan gratis di rumah sakit swasta sebagai mitra pemerintah daerah akibat belum dibayarkannya biaya pengobatan akan segera diselesaikan.

Biaya pengobatan yang menjadi tanggung jawab Pemprov Sumsel sudah diselesaikan dengan pihak rumah sakit. Tetapi dana yang bersumber dari kabupaten dan daerah sering terlambat dibayarkan ke pihak rumah sakit menjadi permasalahan.

Pembiayaan program pengobatan gratis sebagian besar dialokasikan Pemprov Sumsel yakni sebesar 70 persen sedangkan pemerintah kota dan kabupaten hanya mengalokasikan 30 persen dari total biaya yang dibutuhkan untuk program kesehatan itu.

"Setelah mendapat kepastian hukum dalam putusan sidang Mahkamah Konstitusi yang menetapkan saya bersama wagub Ishak Mekki sebagai pemenang dalam pilkada, semua permasalahan yang menghambat program pengobatan gratis dan program prorakyat lainnya akan segera diselesaikan," ujarnya.

Selain berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan, dalam memimpin Sumsel untuk periode kedua (2013--2018) dia akan meningkatkan kualitas program yang telah dijalankan selama periode pertama dan mengembangkan program baru seperti kuliah gratis bagi anak keluarga miskin.

Sebelumnya Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sumsel dr Fenty Aprina mengatakan Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang terhitung 7 Oktober 2013 sementara menghentikan pelayanan berobat gratis.

"RS Muhammadiyah mulai hari ini akan menghentikan pelayanan berobat gratis bagi masyarakat kurang mampu, karena sebagian klaim pengobatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota belum dibayar kepada pihak rumah sakit," ujarnya.

Tunggakan biaya pengobatan di RS Muhammadiyah Palembang dari Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir jumlahnya sekitar Rp1 miliar, kata Fenty.

sumber: www.antaranews.com