PBB: Harus Ada Revolusi untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Akses Informasi di Indonesia

Menurut sensus 2010 bahwa terdapat 65 juta anak muda di Indonesia atau 28 persen dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Hal tersebut tentunya sering disebut-sebut sebagai bonus demografi bagi Indonesia.

Kepala Perwakilan Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) untuk Indonesia, Jose Ferraris, mengungkapkan, besar kecilnya bonus demografi bergantung pada bagaimana setiap negara melakukan investasi kepada pemuda, sehingga mereka dapat memaksimalkan seluruh potensi mereka. Karena bila tidak diinvestasikan dengan baik bisa berubah menjadi bencana demografi.

"Harus ada revolusi di sektor pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur terkait akses informasi digital di Indonesia," ujarnya pada acara peluncuran Laporan Situasi Kependudukan Dunia 2014 bertajuk "Kekuatan 1,8 Miliar: Remaja, Pemuda, dan Transformasi Masa Depan", di Jakarta, Jumat (28/11).

Ia memaparkan, menurut data sensus 2010, hanya sekitar 40 persen anak yang yang memiliki pendidikan hingga ke tingkat SMA dan tidak sampai 20 persen yang melanjutkan ke pendidikan tersier. Dan terdapat 36,47 persen pemuda yang tidak pernah menyelesaikan pendidikan primernya. Papua, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan adalah daerah yang memiliki proporsi paling tinggi untuk pemuda dengan pendidikan yang rendah.

"Tantangan besarnya adalah kualitas dari pendidikan itu sendiri. Otomatis isu pendidikan ini juga sangat terkait dengan isu lainnya. Di mana pendidikan atau informasi adalah kekuatan utama," pungkas Ferraris.

Ia mengaitkan isu pendidikan ini dengan teknologi informasi dan kesehatan di mana dua hal tersebut merupakan jembatan untuk kesejahteraan hidup anak-anak muda di Indonesia.

"Infrastruktur terutama untuk mengakses informasi masih belum merata untuk di daerah terpencil. Padahal bila akses atau teknologi informasi bisa optimal, anak-anak muda bisa mencari tahu segala informasi mengenai kesehatan reproduksi yang masih menjadi masalah di negara ini," katanya,

Diungkapkannya, bahwa setiap tahun 1,7 juta perempuan di bawah usia 24 tahun melahirkan seorang anak. Beberapa dari mereka juga meninggal karena komplikasi saat kehamilan atau pada saat melahirkan. Dengan begitu, perlu adanya edukasi pencegahan dan layanan yang mudah dijangkau untuk menekan angkanya.

"Pemberdayaan akses informasi dan layanan adalah kuncinya untuk bisa mengoptimalkan bonus demografi ini," katanya.

sumber: http://www.beritasatu.com