Pemerintah Dorong BPJS Kesehatan Skrining Hipotiroid Kongenital

Kementerian Kesehatan tengah membahas kemungkinan tindakan skrining hipotiroid kongenital pada bayi-bayi baru lahir, masuk dalam layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Skriming itu menjadi penting untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan cerdas," kata Tritarayati, Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Mediko Legal dalam diskusi seputar tiroid, di Jakarta, Selasa (26/5).

Ditambahkan, skrining hipotiroid kongenital pada bayi-bayi baru lahir menjadi penting, karena semakin cepat penyakit ditemukan akan semakin baik proses pengobatannya. "Jika gangguan tiroid ditemukan pada bayi dibawah tiga bulan, maka tingkat kesembuhannya bisa 100 persen," ujarnya.

Jika tindakan skrining hipotiroid kongenital masuk ke dalam program BPJS Kesehatan, menurut Tritarayati, hal itu masuk ke dalam upaya preventif dan promotif. Jika hal itu berjalan dengan baik, maka pemerintah akan menghemat lebih banyak uang. Karena jumlah penduduk Indonesia yang sakit semakin sedikit.

Dijelaskan, gangguan tiroid bukanlah jenis penyakit menular tetapi bisa menimbulkan masalah saat dewasa. Karena hal iyu bisa menimbulkan kanker tiroid, auto imun, gangguan kesuburan, depresi dan defisiensi iondium.

"Pada bayi yang terkena gangguan tiroid, akan mengakibatkan keterbelakangan mental," kata dr Tritarayati.

Pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital (SHK) yang dilakukan selama 2000-2014 di sejumlah lokasi terpilih, kasus positif proporsinya 0,4 per 1000 bayi lahir.

"Bila tidak dilakukan intervensi, diperkirakan 16-26 tahun mendatang 24 ribu-39 ribu orang Indonesia mengalami keterbelakangan mental dengan kerugian Rp 5000-8000 triliun atau per tahun rugi Rp 309 triliun," katanya.

Ditambahkan, SHK sebenarnya menjadi standar pelayanan bagi semua bayi lahir. Hal itu tertuang dalam Permenkes No 25 Tahun 2014 tentang upaya pelayanan kesehatan anak dan permenkes no 78 tahun 2014 tentang SHK.

Pada 2015 ini, SHK akan diimplementasikan di 19 provinsi yakni Aceh, Sumut. Sumbar, Riau, Lampung, DKI jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Sulsel, Sultra dan NTT.

"Pasa 2016, semua wilayah Indonesia telah diperkenalkan dan melayani SHK," kata Tritarayati menandaskan. (TW)