JELANG MEA IDI: Tolak Sektor Kesehatan Jadi Komoditas Dagang

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menolak sektor kesehatan jadi komoditas dagang ASEAN. Karena hal itu menyimpang dari Undang-Undang Dasar (UUD) 45.

"Kebijakan negara harus kembali pada tujuan negara yang tertera di UUD 45, mengikuti ideologi welfare state. Karena terbukti ideologi itu membawa derajat kesehatan banyak negara menjadi lebih baik dengan biaya kesehatan yang lebih murah," kata Ketua Umum PB IDI, Zaenal Abidin di Jakarta, Rabu (5/8).

Saat menyampaikan Sikap IDI terkait Sektor Kesehatan Jelang Penerapan Masyarajat Ekonomi ASEAN, Zaenal Abidin didampingi Ketua Bidang Penataan Globalisasi Praktik Kedokteran PB IDI, Ario Djatmiko dan pengurus lainnya.

Menurut Zaenal, adanya dua ideologi dalam satu negara, pada saat sistem kesehatan negara belum sehat akan mengundang ketidakadilan. Pemerintah harus sepenuhnya pegang kendali memimpin perbaikan sistem kesehatan nasional.

"Membiarkan mekanisme pasar bebas berlakudi sektor kesehatan hanya akan membawa negeri ini ke pelayanan kesehatan berbiaya tinggi. Sehingga terjadi gap and lost generation," ucapnya.

Untuk itu, Zaenal mengusulkan agar pemerintah membangun aliansi "public private partnership office" untuk sektor kesehatan. Lembaga tersebut nantinya melakukan review untuk mendeteksi bagaimana mana yang harus segera diperbaiki agar sistem kesehatan berjalan dengan baik.

Selain itu, lanjut Zaenal, pemerintah harus melakukan terobosan-terobosan kreatif guna meningkatkan performa sektor kesehatan di semula lini. Mulai dari level primer, sekunder dan tertier.

"Tanpa sistem referral yang baik, keadilan di bidang pelayanan medik tidak akan tercapai dan sektor primer tidak akan pernah tergarap," ujarnya.

Dan yang tak kalah penting, menurut alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar itu, pekerja medik dan pelayanan kesehatan di Indonesia harus berbangsa Indonesia.

"Siapkan langkah strategis untuk mengejar ketertinggalan teknologi di bidang kesehatan," katanya menegaskan.

Upaya lain yang harus dilakukan adalah menata ulang sistem kesehatan nasional dan sistem jaminan kesehatan nasional agar benar-benar dijalankan sesuai dengan tujuan utama berbangsa.

"Jadi bukan sekadar sikap reaktif pemerintah dalam menyambut MEA," kata Zaenal Abidin. (TW)

{jcomments on}