Hasil Survey: Program KIS Dapat Respon Positif Tertinggi

Hasil survei yang dilakukan Indo Barometer terhadap tingkat kepuasan masyarakat atas program yang dijalankan selama 1 tahun pemerintahan Jokowi-JK adalah program Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Program KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan ini paling banyak mendapatkan respon positif dari masyarakat. Karena dengan KIS, mereka bisa berobat tanpa perlu memikirkan masalah biaya lagi," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari di Jakarta, Rabu (27/10).

Hadir dalam kesempatan itu pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo dan Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga, BPJS Kesehatan, Purnawarman Basundoro.

Qodari menjelaskan, survei dilakukan pada 14-22 September 2015 di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah responden sebanyak 1.200 orang. Seluruh responden diberi kesempatan untuk memberi jawaban terbuka.

"Mekanisme pemilihan responden menggunakan metode multistage random sampling. Sehingga dari perbandingan karakteristik demografis sampel dan populasi. Margin error sekitar 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen," ujarnya.

Hasil survei menunjukkkan sebanyak 15,5 persen responden mempersepsikan keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK pada program KIS atau sebelumnya dikenal dengan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Angka itu terbilang tinggi jika dibandingkan perolehan poin pada aspek lain seperti pemberantasan korupsi sebesar 6,5 persen, pembangunan infrastruktur sebesar 4,5 persen dan pemberantasan narkoba sebesar 3,4 persen.

Skor pada KIS, lanjut Qodari, memiliki rentang nilai yang cukup signifikan dibandingkan dengan program lainnya. Contohnya program pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) beasiswa dan lain sebagainya mencapai skor 7,9 persen.

Kendati memiliki angka kepuasan tertinggi, demikian, Qodari menilai, pemerintah dan BPJS Kesehatan harus tetap bekerja keras dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Karena dalam kategori paling tidak disukai ada 3,7 persen responden menilai proses pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan masih sulit.

Untuk itu, kata Qodari, di masa mendatang diperlukan sinergi yang lebih kokoh antara pemerintah , BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, tenaga medis dan mitra kerja lainnya.

"Sinergi diperlukan untuk memberi dan menyediakan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia," katanya menandaskan. (TW)

{jcomments on}