Kemenkes Gelar Acara Evaluasi Pelaksanaan JKN dan KIS

Kementerian Kesehatan menggelar acara evaluasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) tingkat nasional 2015. Acara tersebut berlangsung di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, mulai dari 23-25 November 2015. Adapun acara diikuti 307 peserta yang meliputi petugas Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Puskesmas dari berbagai wilayah regional III antara lain Dinkes Sumatera Utara, Dinkes Aceh, Dinkes Sumatera Barat, Dinkes Riau, Dinkes Kepulauan Riau, dan Dinkes Sumatera Selatan.

Acara bertujuan untuk mengetahui gambaran hasil pelaksanaan JKN/KIS dari masing-masing daerah dan berbagi pengalaman dalam penyelenggaraan JKN, antara lain pengalaman koordinasi penyelenggaraan JKN dalam rangka integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Dinkes Provinsi, kemudian membahas Koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka verifikasi dan validasi data kepesertaan JKN di Dinkes Kabupaten /Kota.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Kepulauan Riau, Cecep Rusdiana, M. Kes, pelaksanaan JKN/KlS masih menemui kendala dalam aspek kepesertaan dan pendataan. Masalah tersebut terjadi hampir dua tahun.

"Makanya penting sekali acara evaluasi ini diadakan," sambungnya.

Ketua Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) Kementerian Kesehatan, Donald Pardede mewajarkan apabila sampai saat ini masih didapatkan banyak kendala.

"JKN kita ini satu sistem baru yang besar sekali saat ini kalo kita lihat peserta 154 juta, nggak ada di dunia ini yang sistem penjaminan ada pesertanya 154 juta dengan satu Badan nggak ada, cuma di Indonesia. Padahal kita juga masih banyak persoalan dari sisi suplai, penyediaan pasilitas, kemudian dengan sekali besar itu pasti ada kekurangannya," terang dia.

Walau begitu, lanjut Donald, pihaknya tetap on-track di dalam perjalanan JKN itu."Semua hal hal yang perlu diperbaiki akan diperbaiki. kita evaluasi bersama dengan daerah," ucap Donald.

Menurutnya, masalah kepesertaan perlu terus di dorong. Akurasi sasaran di kelompok penerima bantuan iuran juga hars diperhatikan. "Ini kan juga sampai sekarang masih di keluhkan. Ada orang yang seharusnya masuk jadi peserta tapi gak jadi peserta. Itu contoh. Masalah itu yang perlu kita perbaiki ke depan. Sedangkan dari masalah pelayanan yang menjadi persoalan masih belum berjalan sistem rujukan yang baik," jelasnya.

Solusinya, kata Donald, yakni menguatkan fasilitas tingkat pertama. "Sambil mengatur sistem rujukan yang baik, kalau rujukan baik, rumah sakit tinggi tinggi di atas itu pasti bebanya semakin berkurang kalau dipelayanan dasarnya berjalan baik," ujar Donald.

Meski permasalahan tetap ada, tapi diakui Donald, JKN ini telah memberikan hal positif bagi masyarakat Indonesia. "Duku petani biasa operasi jantung sanggup nggak? , sekarang dia bisa berobat, dan (atas izin Tuhan) selamat. Sekarang biaya Rp 100 juta, no. Coba banyak itu sekali manfaatnya JKN ini, artinya sudah dapat mengakses resiko rata rata masyarakat. maka kita bicara tentang kurva distribusi normal, sekarang distribusi normal itu ada penyakit penyakit rutin tergarap, " demikian Donald.

sumber: http://www.rmol.co/