Kementerian Kesehatan Wujudkan Indonesia Sehat
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meluncurkan berbagai terobosan pada 2016 yang penuh tantangan dalam upaya membangun kesehatan masyarakat. Dengan semangat Nawacita kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, Kemenkes hadir dari pinggir ke tengah melalui program Indonesia Sehat.
Pencapaian-pencapaian yang diraih menunjukkan perbaikan, seperti pelayanan kesehatan, inovasi, maupun mendorong masyarakat untuk mengantisipasi berkembangnya penyakit.
Promosi Kesehatan di Rumah Sakit
Rumah sakit dapat berbuat lebih bagi kesehatan masyarakat melalui kegiatan promosi kesehatan. Rumah sakit kini tidak lagi hanya bentuk memberikan informasi kesehatan kepada pasien, tetapi juga bertanggungjawab membuat kebijakan dan system pelayanan yang mendukung upaya peningkatan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Baik bagi pasien dan keluarganya, staf, masyarakat sekitar dan lingkungan.
Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek mengatakan, revitalisasi promosi kesehatan rumah sakit di Indonesia telah dimulai sejak 2006. Kemenkes menunjuk RSUD R Syamsudin SH Kota Sukabumi, Jawa Barat dan RSUD Pasar Rebo, Jakarta sebagai pilot project pengembangan model promosi kesehatan rumah sakit. Revitalisasi promosi kesehatan rumah sakit mengalami perkembangan yang signifikan setelah upaya promosi kesehatan masuk ke dalam standar akreditasi rumah sakit versi 2012, maupun akreditasi rumah sakit berskala internasional/Joint Commision International (JCI).
Artinya, promosi kesehatan merupakan bagian integral dari mutu layanan rumah sakit. "Rumah sakit sebagai promotor kesehatan akan menjembatani kebutuhan pasien selama di rawat dengan ketika kembali ke masyarakat," ujar menkes baru-baru ini. Kemenkes telah menetapkan visi 2019 masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan yang ditandai dengan meningkatnya status kesehatan masyarakat, meningkatnya responsiveness dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.
Menkes juga mengungkapkan, bahwa rumah sakit yang melakukan promosi kesehatan akan lebih tumbuh dan berkembang dan peka, cepat tanggap (pro aktif) terhadap perubahan diantaranya yang menjadi isu utama dunia, yaitu perubahan iklim (climate change).
Nusantara Sehat Bentuk Negara Hadir
Program Kemenkes lainnya yang mendapat respons positif dari berbagai kalangan masyarakat ialah mengirimkan tenaga kesehatan dalam program Nusantara Sehat (NS). Sejak 2015 sebanyak 694 orang dalam 120 tim telah ditempatkan di 120 Puskesmas, dengan dua gelombang pemberangkatan, yaitu 20 tim pada gelombang pertama (batch 1)dan 100 tim pada gelombang kedua (batch 2).
Pemberangkatan tim Nusantara Sehat periode 1 tahun 2015 dilepas oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Sementara Tim Nusantara Sehat Tahun 2016 dilepas oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Wapres pun apresiasi dan mendukung tenaga kesehatan terpilih atas kesediaannya untuk mengabdi serta bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan di perbatasan dan pulau-pulau terluar di Indonesia.
Semangat NS selaras dengan Nawacita untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Menkes Nila F Moeloek mengatakan, pada prinsipnya program Nusantara Sehat dibuat untuk meningkatkan akses dankualitas pelayanan kesehatan dasar (primer) di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK). "Keberadaan tim Nusantara Sehat juga bertujuan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan, menggerakkan pemberdayaan masyarakat, serta memberikan pelayanan kesehatan yang terintegrasi," tuturnya.
Tenaga kesehatan yang telah terpilih menjadi Tim Nusantara Sehat 2016 periode I telah melalui seleksi yang cukup ketat. Mereka ditempatkan secara bertahap di 130 puskesmas di daerah terpencil atau sangat terpencil. Tahap I, tim diberangkatkan pada akhir Mei 2016 dan ditempatkan di 38 puskesmas pada 25 kabupaten dari 16 provinsi. Sementara untuk Tahap II, rekrutmennya dibuka pada Juni 2016 dan akan ditempatkan pada Oktober 2016.
Program Eliminasi Campak
Dalam mengatasi kasus-kasus penyakit, Kemenkes melaksanakan Crash Program Campakdi di 183 kabupaten/kota di 28 provinsi yang merupakan daerah berisiko tinggi campak, disertai dengan pemberian kapsul Vitamin A kepada masyarakat. Sedangkan di daerah yang tidak melaksanakan program tersebut, dilakukan integrasi antara pemberian Vitamin A dengan pemberian obat cacing. "Sebanyak 183 kabupaten/kota akan melaksanakan pemberian kapsul Vitamin A, obat cacing dan imunisasi campak secara bersamaan," ujar Nila F Moeloek.
Menurut dia, Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai eliminasi campak pada 2020. Kegiatan tersebut merupakan pemberian imunisasi campak tambahan kepada anak usia 9-59 bulan tanpa memperhatikan status imunisasi campak sebelumnya. Dengan demikian, kekebalan masyarakat di daerah tersebut akan meningkat sehingga dapat menurunkan kejadian penyakit campak.
Sementara itu, setiap tahun, pada Februari dan Agustus disebut sebagai bulan pemberian kapsul Vitamin A. Pada kedua bulan itu dilakukan pembagian suplementasi Vitamin A pada anak dengan kelompok umur 6-59 bulan di seluruh Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk memenuhi kecukupan asupan Vitamin A pada balita. Saat ini, cakupan pemberian Vitamin A secara nasional belum mencapai 80%. Pemerintah menyediakan kapsul Vitamin A tersebut agar masyarakat dapat memanfaatkannya tanpa dipungut biaya.
Pemberian Vitamin A perlu diiringi dengan pemberian obat cacing agar penyerapan zat gizi pada balita sempurna dan dapat meningkatkan status gizi masyarakat. Kecacingan pada anak akan menimbulkan masalah kesehatan berupa kekurangan gizi yang bersifat kronis yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan risiko kesakitan dan kematian pada balita.Karena itu, penanggulangannya yaitu dengan pemberian obat cacing bagi balita, anak prasekolah dan usia sekolah.
Pada 2015, sebanyak 18,1 juta anak telah mendapatkan obat cacing, sedangkan pada tahun ini, pemberian obat cacing diberikan pada anak usia 12-59 bulan. Pemberian obat cacing dilakukan di 295 kabupaten/kota di 32 provinsi kepada kelompok 12 bulan-59 bulan. Menkes menegaskan, bahwa kesehatan anak adalah bagian penting dari pembangunan nasional karena masa depan negara ditentukan generasi bangsa yang harus senantiasa terjaga kesehatannya baik fisik, mental, maupun sosial.
Program Keluarga Sehat
Program keluarga sehat sejalan dengan gagasan Nawacita Presiden Joko Widodo yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Itu sangat penting karena program yang menggunakan pendekatan keluarga dapat mengubah perilaku keluarga dan masyarakat agar mengenal diri atas risiko penyakit yang dimiliki. "Melalui pendekatan keluarga, juga dapat meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif,'' tutur Menkes di Jakarta.
Menkes menyampaikan pendekatan keluarga dalam program keluarga sehat dilakukan dengan cara pendekatan pelayanan terintegrasi antara upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) oleh Puskemas. Karena itulah, perlu ada pembinaan juga pada Puskesmas. Pembinaan itu misalnya tertuju pada persiapan data-data yang berbasis keluarga di wilayah kerja dan pelayanan atau treatment sesuai dengan permasalahan kesehatan berbasis pada keluarga untuk memperkuat akses sistem kesehatan.
Selain itu, perlu juga dilakukan sejumlah langkah, antara lain penguatan regulasi, serta manajemen dan struktur organisasi untuk mendukung kebijakan tersebut. Menkes menjelaskan program keluarga sehat melalui puskesmas menyasar keluarga karena kelompok tersebut ialah unit terkecil dari masyarakat. Keluarga merupakan kelompok yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. "Karena itu, kesehatan anggota keluarga bisa memengaruhi kondisi kesehatan anggota keluarga lainnya,'' tutur dia.
Tiga Kali Raih WTP
Kerja keras Kemenkes di bidang keuangan kembali membuahkan hasil. Ketiga kalinya, lembaga ini meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menkes menyatakan, prestasi itu membuktikan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta birokrasi yang bersih dan melayani membuahkan hasil.
Menurut Menkes, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menjadi komitmen segenap jajaran Kemenkes dalam meraih WTP. Selama 4 tahun berturut-turut opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenkes memperoleh Opini WTP, yaitu Tahun 2013, Tahun 2014, Tahun 2015 namun di Tahun 2012 masih WTPDPP.
"Saya berharap laporan keuangan Kementerian Kesehatan baik dalam menggunakan uang, pengelolaan aset, pencatatan pengeluaran, maupun penerimaan, kekayaan dan kewajiban semakin hari semakin membaik," kata Nila seusai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Kemenkes tahun anggaran 2015 dari Anggota VI BPK Bahrullah Akbar, di Kantor BPK, Jakarta beberapa waktu lalu.
Atas prestasi itu, Menkes menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajarannya di kantor pusat maupun di unit pelaksana teknis di seluruh penjuru Tanah Air. "Keberhasilan ini adalah buah kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dari jajaran Kementerian Kesehatan," tegasnya. Setiap tahun, Kemenkes memperoleh APBN untuk mendukung program dan kegiatan dalam pembangunan kesehatan.
Selaku pengguna anggaran, Menkes menyerahkan pengelolaan APBN tersebut kepada para pimpinan unit utama Kemenkes beserta jajarannya untuk dilaksanakan sebaik-baiknya secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai aturan yang berlaku dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).