Bali Peringkat Tertinggi IPKM 2018
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI resmi mengeluarkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) 2018 pada Senin, 15 Juli 2019. Provinsi Bali menduduki peringkat tertinggi.
Menurut Menteri Kesehatan, Nila Moeloek, IKPM dikeluarkannya untuk melihat perkembangan status kesehatan masyarakat kabupaten dan kota di Indonesia. IKPM juga berfungsi mengetahui pencapaian kesehatan di suatu wilayah.
“Untuk mengetahui pencapaian pembangunan kesehatan, perlu adanya satu indikator kunci yang menggambarkan sampai tingkat kabupaten/kota. Untuk keperluan itulah, Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) disusun dan dikembangkan,” ungkap Nila pada Senin, 15 Juli 2019.
Nila mengatakan data IPKM 2018 merupakan informasi yang dapat dimanfaatkan. Indikator-indikator penyusun IPKM juga mencerminkan capaian program dan sebagai potret capaian pembangunan kesehatan di suatu wilayah.
Misalnya saat Riskesdas dilakukan pada tahun 2007, 2013 dan 2018. Hasilnya sudah dimanfaatkan bersama untuk masukan perencanaan dan perumusan kebijakan kesehatan.
Kepala Badan Litbangkes, Siswanto, mengatakan IPKM 2018 disusun dengan memanfaatkan sumber data Riskesdas 2018, Susenas Maret 2018 terintegrasi Riskesdas 2018, dan pendataan Potensi Desa (Podes) 2018. Secara umum nilai IPKM tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan IPKM tahun 2013.
“Meskipun mengalami peningkatan, namun pada sub indeks penyakit tidak menular mengalami penurunan,” ujarnya.
Dia melanjutkan, IPKM 2018 dihitung dengan menggunakan model IPKM yang dikembangkan tahun 2013. Indeks ini mengikutsertakan 30 indikator kesehatan yang dikelompokan menjadi 7 sub indeks.
IPKM 2018 juga menyajikan capaian IPKM Tahun 2013 dan 2018. Di buku itu juga disebutkan capaian sub indeks penyusun IPKM dan kesenjangan yang terjadi antar kabupaten/kota dalam provinsi.
Sementara itu, Provinsi Bali menempati peringkat tertinggi IPKM 2018. Sementara peringkat terendahnya adalah Provinsi Papua.
Siswanto mengatakan, kesenjangan pada tahun 2018 terlihat lebar di Provinsi Papua. Hal ini, kata dia, harus menjadi perhatian karena selama periode lima tahun, Provinsi Papua tidak mengalami peningkatan bahkan kesenjangannya masih lebar.
Selin itu, diketahui juga 10 kabupaten/kota yang mencapai IPKM tertinggi yakni Gianyar, Solok, Kota Magelang, Tabanan, Kota Denpasar, Badung, Kota Salatiga, Sarolangun, Sleman, dan Kota Blitar. Sementara 10 kabupaten/kota yang mencapai IPKM terendah adalah Pegunungan Arfak, Deiyai, Yalimo, Mamberamo Raya, Puncak, Pegunungan Bintang, Nduga, Tolikara, Dogiyai, dan Paniai.
"Hasil tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat untuk memberikan advokasi masalah spesifik ke pemerintah daerah. Sedangkan untuk pemerintah daerah bisa digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja program dimasing-masing daerah," tandasnya.