Pemerintah Perlu Buat Kebijakan Nasional Cegah Virus Corona
Lemahnya koordinasi di kementerian/lembaga (K/L) dalam mencegah virus corona (2019-nCov) asal Wuhan, China menjadi sorotan Komisi IX DPR. Karenanya, Komisi IX meminta agar pemerintah membuat kebijakan nasional guna mencegah masuknya virus yang sudah menewaskan 56 orang itu.
"Yang pertama, harus tingkatkan koordinasi antara Imigrasi, Kesehatan, dan instansi terkait misalnya Angkasa Pura, Perhubungan karena kan virus ini menakutkan sekali kalau kita lihat di berita-berita. Jadi kita harus mengantisipasi jangan sampai virus itu masuk ke kita," kata Anggota Komisi IX DPR Darul Siska saat dihubungi SINDO Media, Minggu (26/1/2020).
Selain pencegahan, sambung Darul, pemerintah perlu memberikan penjelasan dan sosialisasi kepada masyarakat. Khususnya, kepada warga yang akan berpergian agar berhati-hati dalam berkomunikasi dengan orang-orang di luar negeri. "Supaya jangan kemudian dia pulang ke Tanah Air dengan membawa virus itu."
Politisi Partai Golkar ini menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah soal teknis pencegahan virus corona ini. Yang jelas, dia mendesak perlunya kebijakan nasional guna mencegah masuknya virus yang tergolong baru itu. (Baca juga: Heboh Virus Corona, Pemerintah Diminta Periksa Ketat Turis Asal China
).
"Terserah untuk teknisnya ya, tapi menurut saya harus ada kebijakan secara nasional yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi virus ini," pintanya.
Menurut dia, Komisi IX DPR baru membahas secara informal terkait hal ini. Pihaknya juga sudah melihat layanan terpadu satu atap di Batam, Kepulauan Riau (Kepri) dan sudah mengingatkan mereka soal virus ini. Tetapi secara formal, kemungkinan hari Senin (27/1/2020) Komisi IX akan membahas langsung dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait corona.
"Kita mendorong pemerintah lebih formal secara institusi begitu. Kita mau ini menjadi pembicaraan DPR jadi mengingatkan pemerintah secara kelembagaan," ujarnya.
"(Pemerintah) Harus serius karena ini menyangkut kita semua, menyangkut kepentingan Indonesia semuanya. Apalagi, pencegahannya dan penanganannya di kita pasti lebih sulit nanti. Apalagi masalah BPJS belum tertuntaskan oleh kita, tiba-tiba masuk masalah baru," tandas Darul.