Alkes Tak Merata Hambat Layanan Kesehatan

Pengadaan alat kesehatan (alkes) yang tidak merata di beberapa Kabupaten di Sumatera Utara, termasuk kota Medan, menimbulkan banyak masalah pelayanan medis.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Medan, Ramlan Sitompul, mengatakan selain distribusi tenaga medis yang tidak merata, distribusi alat kesehatan juga berdampak besar terhadap pelayanan medis. Mulai memengaruhi diagnosis dalam pemeriksaan medis, hingga terkait dengan tingginya angka kematian ibu (AKI) di Medan.

"Beberapa waktu lalu menteri kesehatan mengeluhkan belum turunnya Angka Kematian Ibu di Medan. Sedikit banyak ini ada pengaruhnya dengan alat kesehatan yang tidak merata," ungkap Ramlan di sela pembukaan kantor perwakilan pertama Philips di Medan, Kamis (6/2/2014).

Tidak meratanya alat kesehatan juga menghambat dokter dalam melakukan diagnosis . "Diagnosis dalam kondisi gawat darurat seringkali kecolongan," imbuh spesialis THT ini.

Dengan berbagai kondisi ini, IDI Medan mendorong pemerintah bertindak dalam pengadaan alkes. "Kami minta ada regulasi baru untuk pengadaan alkes canggih di Indonesia," terangnya.

Desakan ini muncul bukan hanya karena layanan kesehatan menjadi terhambat. Menurut Ramlan, pemerintah cenderung ragu untuk menyediakan alat kesehatan terutama yang berteknologi canggih.

"Ada keraguan pemerintah untuk mengadakan alkes canggih di Medan karena adanya kasus korupsi alkes. Mereka takut masuk penjara," tuturnya.

Kasus korupsi alkes nyatanya berdampak terhadap pengadaan alkes yang tidak merata di Medan yang kemudian berdampak terhadap kualitas layanan kesehatan. "Korupsi mendestruksi sektor layanan kesehatan," tandasnya.

sumber: health.kompas.com