BPK Minta Anggaran Kesehatan Masyarakat Diutamakan

Jakarta - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Rizal Jalil, mengingatkan Kementerian Kesehatan lebih memprioritaskan anggaran untuk kesehatan masyarakat. Meski sudah mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), realisasi anggaran Kementerian Kesehatan untuk belanja modal masih tersisa 12 persen.

"Padahal belanja modal ini yang langsung diterima masyarakat, baik berupa pengadaan rumah sakit terapung, posyandu, dan pengadaan alat kesehatan masyarakat di daerah terpencil," kata Rizal dalam sambutan penyerahan hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Kesehatan, Selasa, 2 Juli 2013.

Menurut Rizal, realisasi anggaran tahun lalu di Kementerian Kesehatan didominasi belanja pegawai sebanyak 98,5 persen. Untuk belanja barang, Kementerian menghabiskan 89,73 persen anggaran. Bantuan sosial realisasinya 89,73 persen. Sedangkan belanja modal hanya terealisasi sebesar 87,72 persen.

Rizal juga mengingatkan Kementerian Kesehatan bisa mengoptimalkan penggunaan pendapatan nasional bukan pajak yang jumlahnya lumayan besar. Pada 2012, jumlah realisasi BNPB mencapai 398,58 persen dari target yang ditetapkan.

Total realisasi pendapatan dari BNPB ini mencapai Rp 30 triliun. Angka ini, kata Rizal, merupakan bukti pencatatan, dan pertanggungjawabannya makin baik. Semua sudah tercatat, terdokumentasi dengan baik, yang perlu penggunaannya juga harus tepat. "Harus terus dikembangkan semangat kehati-hatian dan pruden. Itu saya hargai, dan kalau bisa diteruskan."

Menurut catatan BPK, penggunaan keuangan negara di Kementerian pada 2012 sudah memenuhi standar akuntabilitas. Namun BPK belum mengganjar Kementerian dengan WTP murni karena masih ada beberapa catatan terkait proyek flu burung. BPK pun baru memberikan status WTP dengan catatan penjelasan.

Pada 2010, laporan keuangan Kementerian Kesehatan mendapat status disclaimer. Dan pada 2011, status ini berubah menjadi wajar dengan pengecualian.

(sumber: www.tempo.co)