National Input for Achieving Universal Health Coverage in Indonesia

Seminar dan Call for Paper National Input For
Achieving Universal Health Coverage In Indonesia

Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Managemen Asuransi Kesehatan (KPMAK) FK UGM didukung oleh Kementerian Kesehatan melaksanakan kegiatan National Input for Achieving Universal Health Coverage in Indonesia pada tanggal 28 - 29 Mei 2012. Kegiatan akan berusaha mendapatkan input dari berbagai pihak terhadap implementasi BPJS Kesehatan di Indonesia.

Untuk bapak/ibu yang tidak bisa hadir dalam kegiatan tersebut, maka kegiatan tersebut juga akan disiarkan juga secara live streaming. Oleh karena itu, jika berkenan silahkan melihat secara langsung dengan mengklik website : www.ehealthindonesia.com/webinar mulai pukul 09.00 wib.

Pembicara seminar dalam kegiatan tersebut adalah :

  1. Dr.dr. H. Tubagus Rachmat Sentika, Sp.A. MARS (staf Ahli Menkokesra)
  2. Prof. dr. Ali Ghufron Mukti (Wakil Menteri Kesehatan RI)
  3. Isa Rahmatarwata (Kepla Biro Perasuransian Kemenkeu RI)
  4. Prof. dr. Hasbullah Thabrany (FKM UI)
  5. Panos Kanovos Ph.D (London School of Economic, UK)
  6. Prof. Chih-Liang Yaung (Former Minister of Health,Taiwan)
  7. Dr. Rob Yates (Senior Health Economic, WHO)
  8. Marty Markinen (Joint Learning Network for UHC)
  9. dr. Supriyantoro Sp.P MARS (Dirjen Bina Upaya Kesehatan)
  10. Dr. dr.Sutoto M.Kes (Ketua Persi)
  11. Dr. Zaenal Abidin MH (Ketua IDI terpilih 2012-2015)
  12. dr. Luthfi Mardiansyah (Ketua International Pharmaceutical Manufacturing Group - IPMG)
  13. Drs. Nurul Falah EP, Apt (Sekjen Ikatan Apoteker Indonesia)

Pembahas dalam acara :

  1. drg. Usman Sumantri M.Sc (Ketua PPJK Kemenkes)
  2. Prof. dr. Laksono Trisnantoro (FK UGM)
  3. Prof. Budi Sampurno (Staf Ahli Menkes)
  4. Prastuti Soewondo Ph.D (Setwapres RI)
  5. dr. Maya Rusady (PT. Askes)
  6. dr. Tono Rustiono (PT. Askes)
  7. dr. Togar S (PT.Askes)

TEMA DISKUSI :

  • Talkshow : Kesiapan Pemerintah dalam Implementasi Universal Health Coverage di Indonesia
  • Peran Ekonomi Kesehatan dalam Pencapaian Universal Health Coverage di Indonesia
  • Peran Penting Infrastruktur Kesehatan Dalam Implementasi SJSN Pasca UU BPJS
  • Call for Paper dan Workshop Kebijakan terkait :
    • Kelompok Perumusan Kebijakan
    • Kelompok Sumber Daya
    • Kelompok Penghitungan Premi dan Benefit Package
    • Kelompok Kelembagaan

Mengapa perlu ada berbagai website?

Penulis:
Laksono Trisnantoro

Pengantar: Ada beberapa pertanyaan mengapa 4 website (manajemen rumahsakit, manajemen pelayanan kesehatan, manajemen pembiayaan, dan manajemen pendidikan tenaga kesehatan dan kedokteran) di dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net saling terkait? Sebagai catatan di dalam website ini ada 2 kelompok besar:

  1. Kelompok di sistem pelayanan kesehatan yang mencakup Birokrat sistem kesehatan (Kemenkes, dan Dinas Kesehatan), Manajer rumahsakit dan puskesmas; dan manajer lembaga yang mengurusi pembiayaan seperti di Kementerian Keuangan, Bappenas, Kemenkes, BPJS, dan perusahaan-perusahaan asuransi kesehatan.
  2. Kelompok di sistem pendidikan tenaga kesehatan mencakup para pimpinan perguruan tinggi kedokteran dan kesehatan.

Website yang ada ditujukan agar ada pemahaman yang sama dan saling berkomunikasi antar pemimpin di sistem pelayanan kesehatan dan sistem pendidikan tenaga. Mengapa berbagai pemimpin dalam sistem kesehatan dan sistem pendidikan perlu berkomunikasi?

        Secara praktis, para pemimpin di sistem pendidikan tinggi kesehatan perlu memahami bagaimana dinamika terjadi di sistem pelayanan kesehatan (rumahsakit, pembiayaan, asuransi kesehatan,dan sebagainya). Sebaliknya pemimpin di sistem pelayanan kesehatan perlu memahami bagaimana proses pendidikan tenaga kesehatan serta dukungan perguruan tinggi untuk pengembangan pelayanan.

        Dalam artikel di Lancet di tahun 2010 (www.thelancet.com/journals/lancet/article) terdapat kerangka sistem menarik mengenai hubungan keduanya yang berdasarkan hukum ekonomi, demand and supply, sebagai berikut:

pengantar2april

Dalam keterkaitan ini ada berbagai isu penting yang perlu dipahami oleh pengelola lembaga pendidikan tenaga kesehatan dan lembaga pelayanan kesehatan.

Isu-isu tersebut antara lain:

  1. Isu pemerataan penyediaan pelayanan kesehatan (health service provision) dan kesempatan mendapat pendidikan (Medical education provision).
  2. Perubahan ideologi (Transisi Ideologis) yang saat ini terjadi di sistem pelayanan kesehatan dan sistem pendidikan kesehatan. Ideologi ini terkait dengan peran negara dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan tenaga kesehatan.

Isu Pemerataan di sektor kesehatan
         Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan melalui pelayanan kesehatan yang bermutu.

  • Sistem Jaminan kesehatan seperti Jamkesmas telah berhasil memberikan akses lebih banyak kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga meningkatkan demand.
  • Jamkesmas dan Jampersal masih belum meningkatkan akses bagi masyarakat miskin yang berada di tempat sulit. Hal ini disebabkan karena pemberi pelayanan kesehatan (rumahsakit dan tenaga kesehatan masih belum merata).Risiko bayi meninggal di Papua masih jauh lebih besar dibanding bayi di Jawa.
  • Dalam konteks penyediaan tenaga dokter, data menunjukkan bahwa masih cenderung berkumpul di Jawa.

Isu Pemerataan pendidikan
        Pendidikan kedokteran harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, khususnya isu: (1) sulitnya masyarakat di daerah yang tidak maju untuk menjadi dokter karena tes akademik yang mengurangi kesempatan; (2) mahalnya biaya pendidikan kedokteran yang pada ujungnya berdampak pada mahalnya biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat, dan (3) lokasi fakultas kedokteran yang berada di daerah maju. Dampak tersebut tentu saja membawa dampak buruk bagi masyarakat miskin, yang semakin sulit mengakses pelayanan kesehatan karena keterbatasan tenaga dokter dengan budaya yang cocok, kualitas yang memadai, dan kemauan mengabdi.

Isu Ideologis
       Dalam konteks cara pandang (ideologi) di dalam sektor kesehatan perlu dilihat mengenai peran Pemerintah dalam pelayanan dan pendidikan kedokteran. Dalam konsep Lancet di atas terlihat bahwa model penyediaan berbasis pasar perlu mempunyai peran aktif pemerintah. Pemerintah perlu mendanai sistem pendidikan dan sistem kesehatan, mengatur peran swasta, dan distribusi supply tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Tanpa ada peran pemerintah maka hukum pasar yang akan berjalan sehingga yang terjadi adalah ideologi pasar. Di Indonesia , selama kurun waktu 40 tahun terakhir ini berjalan hukum pasar yang fundamental, termasuk dalam sistem pendidikan tenaga kesehatan khusus pendidikan dokter, termasuk residen.

       Sektor dengan persaingan bebas mempunyai ciri kekuatan permintaan dan penyediaan jasa yang tidak diintervensi pemerintah. Akibatnya dapat terjadi sebuah kegagalan pasar dimana masyarakat yang tidak mempunyai kekuatan dalam meminta (masyarakat tidak mampu) akan sulit mendapatkan pelayanan kesehatan atau pendidikan tinggi kedokteran.

       Namun sejak reformasi politik di tahun 1998 dan terjadinya pemilihan pemimpin negara dan daerah secara langsung, pelan namun pasti, kesehatan menjadi isu politik yang menunjukkan adanya (1) ideologi politik; dan/atau untuk (2) keperluan pencitraan partai dan pemimpin politik.

       Oleh karena itu, dipandang dari aspek sejarah, pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini mengalami apa yang disebut sebagai transisi ideologis. Pemerintah semakin berperan dalam pembiayaan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan. Dalam konteks ideologi, pemerintah semakin menerapkan welfare state atau sosialisme dalam sektor kesehatan. Dalam 12 tahun terakhir berbagai kebijakan publik untuk jaminan kesehatan berjalan dengan berbagai nama: Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan, Askeskin, Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal, sampai terakhir adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional yang termasuk kesehatan.

       Namun perlu dicatat bahwa transisi ini beranjak dari sistem pelayanan kesehatan yang berbasis pasar, dimana para pelaku kesehatan sudah terbiasa dengan hukum pasar yang liberal tanpa peran negara cukup. Saat ini peran pendanaan dan pelayanan kesehatan swasta sangat besar, dan tidak akan tergantikan oleh SJSN karena keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah. Dengan demikian ada situasi campuran antara pendanaan pemerintah dan masyarakat/swasta.

        Bagaimana dengan transisi ideologis di pendidikan tenaga kesehatan? Saat ini mekanisme pasar terjadi di pendidikan tenaga kedokteran. Pendidikan yang sebenarnya merupakan public goods berubah menjadi private goods. Selama ini sistem pasar di pendidikan tenaga kedokteran berjalan sangat liberal tanpa peraturan cukup, termasuk di pendidikan spesialis-subspesialis. Peserta pendidikan hanya yang mampu membayar dengan besaran yang tinggi. Setelah lulus, pengeluaran yang dilakukan dalam masa pendidikan dapat disebut sebagai investasi yang perlu dikembalikan.

        Jika situasi pendidikan ini dibiarkan maka akan tidak cocok dengan perkembangan sistem jaminan dan masalah pemerataan tenaga kesehatan. Dokter umum dan dokter spesialis yang dihasilkan menjadi dokter yang cenderung materialistik dan enggan untuk ditempatkan di daerah sulit.

        Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah dalam pendidikan tinggi kedokteran. Instrumen kebijakan seperti subsidi untuk lembaga pendidikan, diberikan ke fakultas kedokteran. Beasiswa diberikan ke peserta didik pendidikan kedokteran. Perlu ada kebijakan afirmatif untuk rekrutmen mahasiswa kedokteran.

        Akan tetapi disadari bahwa peran pemerintah tidak boleh membelenggu kemajuan ilmu pengetahuan dan minat serta kemampuan masyarakat. Oleh karena itu fakultas kedokteran swasta masih tetap dapat berjalan, dan fakultas kedokteran pemerintah diperbolehkan untuk menerima dana masyarakat dengan pengendalian. Hal ini penting karena kemampuan fiskal pemerintah tidak akan cukup untuk mendanai sektor pendidikan tenaga kesehatan seluruhnya.

        Peran pemerintah dalam pendidikan kedokteran tidak terbatas pada pemberi dana untuk mengatasi kegagalan pasar. Pemerintah dapat berfungsi lebih jauh sebagai pengendali mutu pendidikan. Dalam konteks hubungan pemerintah dengan pelaku pendidikan memang ada kecenderungan untuk menyerahkan ke elemen-elemen dalam masyarakat dalam civil-cociety seperti ikatan profesi ataupun asosiasi lembaga dan berbagai lembaga independen. Akan tetapi penyerahan ini perlu dilakukan secara bijaksana karena mempunyai risiko sektor pendidikan menjadi sulit dikelola dan pemerintah akan kehilangan peran sebagai penanggung jawab utama sektor pendidikan.

        Oleh karena itu, dengan inisiatif DPR dilakukan penyusunan RUU Pendidikan Kedokteran yang secara ideologis berusaha mengendalikan atau mengurangi dampak negatif pasar liberal di pendidikan dokter dan spesialis. Hasilnya masih kita tunggu dalam waktu dekat ini.

Pertanyaan penting: Apa yang menjadi masalah dalam masa transisi ideologis ini? Apakah transisi dapat berjalan baik di sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan? Ataukah hanya pencitraan politik?

Ada berbagai isu yang penting dalam transisi ini yang akan terus dibahas sebagai berikut:

  1. Kesiapan dokter dan perhimpunan profesi dalam transisi ideologis ini termasuk perubahan cara hidup sebagian dokter.
  2. Kesiapan pemerintah dalam melaksanakan transisi ideologis ini agar tidak menjadi wacana, atau alat pencitraan politik.
  3. Kesiapan para pemimpin dan manajer lembaga pelayanan kesehatan dan pendidikan kesehatan untuk memahami transisi ideologis dan menyiapkan berbagai hal agar terjadi pelaksanaan yang baik.

Isi website ini akan mencoba terus membahas berbagai hal ini. Silahkan mengikuti.

 

{jcomments on}

pengantar dari penyusun

 

Cakupan kebijakan kesehatan antara lain: kebijakan pembiayaan, kebijakan rumahsakit, kebijakan jaminan kesehatan, kebijakan kesehatan ibu dan anak, dan kebijakan desentralisasi kesehatan. Dalam website ini, para pengguna dapat secara interaktif membahas berbagai isu kebijakan kesehatan dalam konteks memperkuat sistem kesehatan (health system strengthening).

Minggu Ini 23 - 28 Januari 2012

Pada minggu ini akan dilaporkan kegiatan "Moving Towards Universal Health Coverage: Health Financing Matters. Bangkok, Thailand 24 - 28 January 2012". Kegiatan ini dapat dikuti dengan klik di sini. Selain itu akan ada diskusi mengenai Dewan Penasihat RS oleh Dr Chalik Marsulili. Bahan diskusi akan dapat anda download pada hari Rabu 25 Januari 2012. Perlu kami sampaikan bahwa akan dilakukan beberapa penyempurnaan tampilan maupun isi website ini dalam rangka persiapan launching pada bulan Februari. Untuk itu mohon maaf bila ada sedikit masalah dalam mengaksesnya.

Website Isu Prioritas

bencana

Website ini dikembangkan oleh Divisi Manajemen Bencana, Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (PMPK FK UGM) bekerjasama dengan WHO dan Pusat Penanganan Krisis (PPK-Kemenkes). Website ini bertujuan untuk mengembangkan Pelatihan Regional Disaster Plan dan Hospital Disaster Plan.

kia

Website ini dikembangkan sebagai sarana pengembangan kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dalam mencapai indikator Millenium Development Goal 4 dan 5 yang merupakan barometer pelayanan kesehatan ibu dan anak.

 

 

mutupel

Website ini didedikasikan untuk pengembangan mutu pendidikan kedokteran di Indonesia yang meliputi pendidikan dokter, pendidikan dokter residen sampai ke pendidikan dokter yang bertugas dalam fungsi kesehatan masyarakat.
Ada empat tema pokok yang dibahas yaitu: Pengembangan kurikulum agar cocok dengan kebutuhan rakyat Indonesia, Pengembangan sistem manajemen lembaga pendidikan kedokteran, Kebijakan dan Prosedur Akreditasi Institusi Pendidikan, dan Peningkatan Kualitas Institusi Pendidikan Dokter

deskes

Website ini dikembangkan khusus untuk mendukung implementasi kebijakan desentralisasi kesehatan di Indonesia dan dikelola oleh Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada.Sebagaimana kita ketahui, desentralisasi kesehatan membawa perubahan besar di setiap level sistem. Perubahan yang terjadi, baik yang berpengaruh positif maupun negative sebaiknya dikomunikasikan diantara para pelaksana dilapangan. Satu hal yang seharusnya ada dalam pemikiran kita, adalah kita semua masih dalam proses pembelajaran. Pengalaman dalam melakukan implementasi kebijakan akan berbeda disetiap tempat. Dengan mengkomunikasikan pengalaman yang ada, kita dapat memperoleh keuntungan melalui proses pembelajaran ini.

Website Manajemen

mrs

Website ini didedikasikan untuk para manajer rumahsakit pemerintah serta swasta. Website ini disusun dalam kerangka pengembangan kepemimpinan manajer rumahsakit yang berfungsi sebagai pemimpin sebuah unit pelayanan yang tidak mencari untung atau mencari untung, namun mempunyai misi sosial yang kuat. Pengguna website ini diharapkan adalah Direksi RS pemerintah dan swasta, pemilik RS pemerintah dan swasta, pimpinan dan staf Puskesmas dengan rawat inap, dosen dan mahasiswa program pascasarjana manajemen rumahsakit, konsultan, manajemen rumahsakit, dan berbagai pihak yang terkait dengan manajemen rumahsakit.

mpk

Website ini didedikasikan kepada Pimpinan dan staf Dinas Kesehatan Propinsi, Kabupaten, dan Kota serta Pimpinan dan staf Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas untuk mengelola sistem kesehatan, serta melakukan pengawasan pelayanan kesehatan. Pengguna lain yang diharapkan adalah pimpinan dan staf Puskesmas, mahasiswa fakultas kedokteran dan kesehatan masyarakat serta konsultan pelayanan kesehatan . Website ini disusun dengan fokus pengembangan kepemimpinan dan kompetensi manajemen bagi para pimpinan sektor kesehatan. Sebagai pemimpin sektor kesehatan yang bertugas menyusun kebijakan, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam www.kebijakankesehatanindonesia.net.

mjk

Website ini ditujukan untuk manajer sistem jaminan kesehatan yang tidak hanya harus mengelola dana besar untuk keperluan masyarakat sakit, namun juga harus memikirkan pemerataannya. 

Pengguna website yang diharapkan adalah: pengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial, pengelola jaminan kesehatan daerah, pengelola lembaga asuransi kesehatan komersial, para mahasiswa dan dosen kebijakan dan manajemen kesehatan, konsultan serta para pemerhati.
Sebagai pengelola lembaga jaminan dan asuransi kesehatan yang baik, diharapkan para pengguna website ini juga aktif dalam  www.kebijakankesehatanindonesia.net dan web-web lain terkait.

mpkk Website ini dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan manajemen para pengelola lembaga pendidikan tinggi kedokteran dan kesehatan. Pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan konsep rantai nilai dalam perguruan tinggi yang mencakup proses pendidikan dan sistem pendukung yang diperlukan. Pengguna website yang diharapkan adalah: Dekanat FK, FK, FKM, Fakultas Keperawatan, Fakultas Gizi; Rektorat Institut dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan; Para Kepala Bagian; serta para Kepala Unit-Unit pendidikan.

Case studies on social determinants of health

The following case studies were commissioned by WHO Regional Offices for the World Conference on Social Determinants of Health. The case studies present successful examples of policy action aiming to reduce health inequities, covering a wide range of issues, including conditional cash transfers, gender-based violence, tuberculosis programmes and maternal and child health.

The case studies were written by individual experts and are being circulated as draft background papers to inform discussions at the conference. They represent the views of the authors and do not necessarily represent the views, policies, or decisions of WHO or the governments of the countries where the case studies are set.

  1. Brazil (pdf, 978kb)
    The Brazilian experience with conditional cash transfers: a successful way to reduce inequity and to improve health
  2. United States of America (pdf, 1.05Mb)
    How can we get the 'social determinants of health' message on the public policy and public health agenda?
  3. Solomon Islands (pdf, 836kb)
    Gender-based violence in Solomon Islands: Translating research into action on the social determinants of health
  4. Republic of Kiribati (pdf, 831kb)
    Measuring and responding to gender-based violence in the Pacific: Action on gender inequality as a social determinant of health
  5. Viet Nam (pdf, 937kb)
    Gender-based violence in Viet Nam: Strengthening the response by measuring and acting on social determinants of health
  6. Australia (pdf, 1.23Mb)
    Health in All Policies: South Australia's country case study on action on the social determinants of health
  7. WHO Western Pacific region (pdf, 891kb)
    Addressing social determinants of health through tuberculosis control programmes in Western Pacific Region
  8. Malaysia (pdf, 1.47Mb)
    Health in All Policies: The Primary Health Care Approach in Malaysia. 50 years experience in addressing social determinants of health through Intersectoral Action for Health
  9. India (pdf, 888kb)
    India's country experience in addressing social exclusion in maternal and child health
  10. India (pdf, 771kb)
    Effective social determinants of health approach in India through community mobilization
  11. Thailand (pdf, 915kb)
    Health systems, public health programmes and social determinants of health
  12. Egypt (pdf, 819kb)
    Social participation in Egypt: Civil society's former experience and new opportunities
  13. Morocco (pdf, 761kb)
    Social determinants and health equity in Morocco
  14. United States of America (pdf, 764kb)
    A national partnership for action to end health disparities in the United States of America
  15. Australia (pdf, 732kb)
    Supporting public policy and action on the social determinants of health by providing evidence through the Social Health Atlases of Australia
  16. Cambodia (pdf, 776kb)
    Gender as a social determinant of health: Gender analysis of the health sector in Cambodia
  17. WHO Western Pacific region (pdf, 1.11Mb)
    Gender mainstreaming in emerging disease surveillance and response
  18. Iran (pdf, 845kb)
    School Pupil Policy Officer (Hamyare Police) - A national initiative based on social participation to improve road safety
  19. Jordan (pdf, 666kb)
    National commitment to action on social determinants of health in Jordan: Addressing obesity
  20. Namibia (pdf, 2.46Mb)
    Report on country experience: A multi-sectoral response to combat the polio outbreak in Namibia
  21. Rwanda (pdf, 1.75Mb)
    Community performance-based financing in health: Incentivizing mothers and community health workers to improve maternal health outcomes in Rwanda
  22. Uganda (pdf, 718kb)
    Social determinants of health: Food fortification to reduce micronutrient deficiency in Uganda - Strengthening the National Food Fortification Programm
  23. Kenya (pdf, 2.01Mb)
    The national deworming programme: Kenya's experience
  24. Zimbabwe (pdf, 857kb)
    Intersectoral actions in response to cholera in Zimbabwe: From emergency response to institution building
  25. Brazil (pdf, 2.01Mb)
    The Green Area of Morro da Policia: Health practitioners working with communities to tackle the social determinants of health
  26. Chile (pdf, 1.74Mb)
    Steps towards the health equity agenda in Chile
  27. Pakistan (pdf, 1.03Mb)
    Heartfile Health Financing: Striving to achieve health equity in Pakistan

Hubungi Kami

PENANGGUNG JAWAB

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PENGELOLA

Tri Muhartini
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ALAMAT

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK)
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM
Gd. Litbang Lt. 1, Jl. Medika, Sendowo, Sinduadi, Mlati, Sleman
Telp/Faks. (0274) 580442