Reportase Webinar Kesiapan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk Transformasi Sistem Kesehatan dalam Penguatan Pilar Pembiayaan Kesehatan di Daerah

Forum Kebijakan JKN: Dukungan Perguruan Tinggi di Berbagai Provinsi Dalam Penguatan Dan Keberlanjutan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan & JKN di Daerah

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK - KMK UGM, menggelar webinar Forum Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertajuk “Dukungan Perguruan Tinggi di Berbagai Provinsi dalam Penguatan dan Keberlanjutan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan & JKN”. Kegiatan ini terdiri atas enam seri dan dilaksanakan pada setiap bulan dari Juni – Desember 2022 dengan melibatkan mitra dari perguruan tinggi di beberapa provinsi.

Pada seri kedua (23/07/22), webinar dilaksanakan bersama mitra PKMK dari Universitas Dehasen Bengkulu yaitu dosen Dr. Jon Hendri Nurdan, M.Kes sebagai narasumber utama untuk membahas Kesiapan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk Transformasi Sistem Kesehatan dalam Penguatan Pilar Pembiayaan Kesehatan di Daerah. Webinar ini juga melibatkan pembahas yaitu H. Hermawan Antoni, SKM., M.Kes., M.Si sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Ahmad Saibul Wapa SKM, MM sebagai Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, dan Indra Kesuma perwakilan dari BPKD Bengkulu. Seluruh kegiatan webinar seri pertama ini di fasilitasi oleh M. Faozi Kurniawan sebagai peneliti dari PKMK FK - KMK UGM.

Pada sesi presentasi, Jon Hendri Nurdan memulai pemaparannya dengan menjelaskan capaian Universal Health Coverage (UHC) pada aspek kepesertaan telah mencapai 80,62%. Namun, menurut Jon, capaian kepesertaan tersebut tidak cukup untuk mendukung mencapai tujuan UHC. Pemerintah Provinsi Bengkulu dijelaskan bahwa oleh Jon Hendri masih berfokus kepada kepesertaan dan masih terbatas untuk mengatasi persoalaan pemerataan pelayanan kesehatan dengan JKN melalui kebijakan kompensasi. Setelah menjalaskan kondisi capaian JKN, Jon Hendri juga menjelaskan tranformasi kesehatan khususnya pilar pembiayaan kesehatan yang perlu menjadi perhatian pengambil keputusan di Provinsi Bengkulu.

Jon Hendri menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi Bengkulu perlu untuk berpartisipasi dalam transformasi pembiayaan kesehatan pada aspek JKN karena adanya tantangan masih tingginya OOP dan beban pembiayaan pada penyakit katastropik. Jon Hendri menjelaskan gambaran beban biaya penyakit kataskropik JKN dari data sampel BPJS Kesehatan (2015 - 2020) yang sebelum pandemi COVID-19 mengalami peningkatan khususnya pada segmen PBPU. Selain itu, berdasarkan data portabilitas terdapat peserta dari Provinsi Sumatera Barat, Lampung, dan Sumatera Selatan yang melakukan pengobatan ke Bengkulu untuk layanan jantung. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menyediakan anggaran kesehatan sebesar 10% efektif dan efisien untuk membiayai kebutuhan kesehatan, meningkatkan program jaminan kesehatan, dan memanfaatkan cukai rokok untuk pembiayaan kesehatan.

Pembahas pertama, Herwan Antoni selaku Kepala Dinas Kesehatan memberikan apresiasi dalam materi yang telah disampaikan oleh Jon Hendri dalam menggamabarkan kondisi pelaksanaan JKN di Bengkulus. Herwan juga menanggapi bahwa Bengkulu telah melakukan upaya untuk transformasi pembiayaan kesehatan dengan mengikuti kebijakan prioritas tingkat nasional. Namun, selama pandemi COVID-19, Herwan menjelaskan bahwa kebijakan prioritas menjadi sulit untuk dilakukan. Utamanya pada pembiayaan kesehatan teralihkan untuk penanganan pandemi COVID-19.

Herwan juga menjelaskan bahwa dengan kapasitas fiskal Bengkulu yang terbatas dengan adanya kewajiban partisipasi dalam iuran kelas III PBPU telah menambah beban pembiayaan kesehatan dan menjadi tantangan untuk melaksanakan program prioritas kesehatan lainnya. Dengan terbatasnya anggaran kesehatan di Bengkulu, program kesehatan di Bengkulu lebih banyak bersifat koordinasi dan monitoring.

Pembahas kedua adalah Indra Kesuma yang menyampaikan dalam pelaksanaan JKN di Bengkulu BPKD berperan untuk menganggarkan dana untuk kebutuhan kesehatan. Saat ini, Indra menjelaskan bahwa 40% APBD untuk pegawai karena adanya tambahan PNS baru. Disisi lain dalam penganggaran, BPKD mengalam kesulitan karena pemerintah pusat membuat kebijakan kurang mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, khususnya Bengkulu yang berada di kapasitas fiskal sangat rendah. Untuk program kesehatan, pembiayaan kesehatan di dominisasi untuk mendukung pelaksanaan JKN khususnya pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan.

Pembahas terakhir dari BPJS Kesehatan cabang Bengkulu yang diwakili oleh Ahmad Saibul, menanggapi bahwa pemerintah daerah Bengkulu sudah cukup baik dalam penyelenggaraan JKN karena seluruh tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah telah menganggarkan untuk kepesertaan JKN. Ahmad mengusulkan beberapa peluang yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk menangani beban pembiayaan kesehatan dengan meningkatkan badan usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dana CSR dari perusahaan di Bengkulu dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kesehatan. Setelah sesi pembahasan selesai, moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan diskusi bersama narasumber dan pembahas.