Sesi 3.2.B
Kebijakan dan Program HIV dan AIDS di Indonesia

Sesi kali ini dimoderatori oleh Prof. Irwanto dari PPH Unika Atmajaya.

Pemibacara:

1. L. Marsudi Budi Utomo – PP KPA Kota Medan
2. dr. Steve – Ka Dinkes Kab. Merauke
3. Yoshiko H. Siswoko – AusAID
4. Slamet Riyadi - PKBI Pusat 5. Risya Ariyana Kori – ILO
5. Yane Novina – CHAI
6. Ricky Andriansah - SUM II

Nara Sumber 1

PROGRAM PENANGANAN HIV DAN AIDS DI KOTA MEDAN

Oleh L. Marsudi Budi Utomo – PP KPA Kota Medan

Penjelasan secara singkat mengenai program penanganan HIV dan AIDS di Kota Medan, menurut Marsudi Budi Utomo, Penguatan KPA didasarkan pada Renstra Pencegahan dan Penanggulangan AIDS di Kota Medan Tahun 2011–2014, Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di Kota Medan dan terbentuknya Pokja HIV-AIDS di kecamatan untuk meningkatkan peranan pemangku kepentingan dalam pencegahan HIV-AIDS.

Mersudi Budi Utomo juga mengemukakan beberapa langkah yang sudah diambil dan dilakukan sebagai bentuk strategi penanggulangan HIV-AIDS yang ada di kota Medan yang meliputi:

1. Memutuskan Walikota sebagai Ketua KPAK Medan SK Walikota No. 354/327K/2007;
2. Bahwa setiap upaya penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS dikoordinasikan oleh KPA (Perda No. 1 Tahun 2012, psl 25);
3. Anggaran hibah untuk kegiatan/sosialisasi/penyuluhan (SK Walikota No.900/874.K/V/2013 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Kota Medan TA 2013);
4. Donor SUM II memfokuskan programnya pada WPS, Penasun (Galatea), Waria & LSL (GSM);
5. Adanya donor dari HCPI untuk program Harm Reduction termasuk didalamnya adalah pengadaan ASS, test Hep-C, pertemuan rutin kelompok IDU, serta pertemuan PIDU.
6. Donor GF melalui KPAN untuk penguatan KPAK, koordinasi, PMTS dan operasional Pusk LASS;
7. Donor IPF untuk LSL, Gay dan Waria;
8. Data lengkap kasus IMS dan HIV dan AIDS, sebaran populasi kunci, laporan berkala kepada Walikota (Ketua KPAK) sebagai upaya Advokasi. '

Nara Sumber 2 :

KEBIJAKAN DAN PROGRAM DI LEVEL SUB NASIONAL

Oleh dr. Steve – Ka Dinkes Kabupaten Merauke

Dalam Sesi pembahasan ini, dr. Steve memberikan gambaran mengenai kebijakan dan program di level sub nasional, sebagai perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke memaparkan Implementasi Kebijakan dan Program HIV-AIDS di Kabupaten Merauke – Papua.

Sejauh ini upaya program yang dilakukan adalah KIE, skrining darah, kondom, UP, kontrol IMS, VCT, PMTCT, PITC, kolaborasi TB/HIV, pendampingan Odha (home care, rumah singgah), memobilisasi/konsolidasi semua fasilitas yankes, memperkuatkan aspek hukum dan perundang-undangan, memperkuatkan kerja sama KPAD, lintas sektor dan masyarakat.

Pada tahun 2006, RSUD Merauke mendapatkan penghargaan dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia/PERSI: Paramakarya Dharmaartha Husada sebagai rumah sakit yang memberikan pelayanan HIV terbaik di Indonesia. Pada periode 2012–2013, KIE, IMS KONTROL, VCT, ARV, PMTCT, Kolaborasi TB-HIV mulai merata di seluruh puskesmas dan rumah sakit.

Nara Sumber 3:

PROGRAM-PROGRAM YANG DIDANAI OLEH AUSAID

Oleh Yoshiko H. Siswoko – AusAID

Yoshiko H. Siswoko sebagai perwakilan dari AusAID menyampaikan pemaparan mengenai program-program yang didanai oleh Pemerintah Australia bagi Indonesia. Secara umum, program bantuan yang dikelola AusAID dalam payung besaran Kemitraan Australia dan Indonesia. Program kemitraan ini secara umum untuk membantu pemerintah Indonesia untuk mempersempit kesenjangan-kesenjangan yang ada antara wilayah-wilayah yang tertinggal dengan wilayah-wilayah lainnya. Sedangkan yang menjadi target dari bantuan kemitraan ini adalah masyarakat yang kurang beruntung, terutama kelompok masyarakat miskin.

Kemitraan ini untuk jangka pendek dan menengah adalah membantu pemerintah untuk mempercepat pencapaian MDGs termasuk isu HIV-AIDS. Secara khusus untuk bantuan di bidang HIV, program kemitraan ini dikelola oleh inisiatif yang disebut AIPH (Australia Indonesia Partnership for HIV). Total dana bantuan ini sebesar 128,5 juta Australia dan beroperasi sejak 2008 – 2016. Tujuan yang akan dicapai dalam AIPH ini adalah mendukung goal nasional, yaitu penurunan transmisi HIV, meningkatkan kualitas hidup ODHA, menurunkan dampak sosial ekonomi akibat AIDS. AIPH beroperasi di 9 propinsi yang meliputi seluruh Pulau Jawa, Pulau Papua dan Pulau Bali, ditambah 8 propinsi lainnya yang dikerjakan melalui program nasional. Program ini dibagi atas 4 elemen, yaitu

1. HCPI (HIV Cooperation Program for Indonesia), yang dimulai sejak 2008 hingga 2016. Fokus kegiatannya pada Harm Reduction dan penguatan institusi pemerintah dan LSM (CSOs) yang fokus pada isu HIV.
2. Program REACH (Rapidly Expanding Access for Care to HIV in Papua and Papua Barat) yang dilaksanakan oleh CHAI (Clinton Health Access Initiative).
3. IPF (Indonesian Partnership Fund), yang dimulai sejak 2013 – 2015 dan dikelola oleh KPAN dan KPA Sub Nasional termasuk di dalamnya bantuan untuk LSL yang berupa pengembangan Action Plan serta kegiatan pilot di 10 lokasi.
4. Management Technical Assitance Facilities (MTAF), dimulai sejak 2011 – 2013, dimaksudkan untuk mendukung implementasi program-progrm Global Fund.

Nara Sumber 4:

SELAMATKAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI HIV DAN AIDS

Oleh Slamet Riyadi - PKBI Pusat

Perspektif nasional diwakili PKBI Pusat yang diwakili oleh Slamet Riyadi menyampaikan materi dengan topik Selamatkan Perempuan Dan Anak Dari HIV-AIDS! Adanya fakta bahwa saat ini kasus perempuan dan anak yang terinfeksi HIV terus meningkat, lalu bagaimana melindungi mereka? Penularan ibu hamil ke bayi naik 150%. Pemda diharapkan ambil peran untuk mengatasi HIV-AIDS.

Menurut Slamet Riyadi, dengan mempergunakan media film pendek, PKBI menekankan peran kader dalam membantu petugas kesehatan menemukan kasus baru terkait IMS dan HIV-AIDS. Satu kader di wilayah Tasikmalaya menyasar anggota-anggota komunitas motor dan mendorong mereka untuk melakukan pemeriksaan HIV-AIDS. Satu kader lain dari wilayah Indramayu menyasar komunitas nelayan. Peran kader sebagai insan kreatif dalam penanganan HIV-AIDS membuktikan bahwa persoalan HIV-AIDS bukan semata merupakan persoalan individual semata tapi memerlukan kesadaran kolektif masyarakat untuk penanggulangannya.

Nara Sumber 5 :

PERLINDUNGAN SOSIAL HIV DAN AIDS

Oleh Risya Ariyana Kori – ILO

Melalui pemaparan Risya Ariyani Kori, ILO (International Labour Organization) menyampaikan materi mengenai Perlindungan Sosial – HIV and AIDS dengan mengacu pada standart Konvensi 102, Rekomendasi 202 dan 200. Realitas jaminan sosial di Indonesia saat ini adalah program masih terpisah-pisah untuk rakyat miskin, tidak banyak program bagi sektor informal namun jaminan sosial untuk sektor formal cukup komprehensif. Rekomendasi ILO terkait dengan jaminan sosial untuk HIV-AIDS adalah akses universal ke perlindungan sosial harus menetapkan standar minimum, strategi untuk meningkatkan manfaat dan memperluas cakupan serta peningkatan supply side. Perlu dilakukan integrasi program Perlindungan Sosial dalam respon nasional penanggulangan HIV melalui SJSN, peran masyarakat sipil, edukasi, perawatan dan dukungan serta advokasi kebijakan perlindungan sosial yang sensitif HIV dan gender.

Nara Sumber 6:

REACH PROGRAM di PAPUA

Oleh Yane Novina – CHAI

CHAI memaparkan programnya, yaitu REACH (Rapidly Expanding Access To Care for HIV) in Papua, yang dimulai dari Juni 2012 – Juni 2016, meliputi 4 Program layanan HIV, TB, IMS dan PPIA dengan 4 komponen, yaitu:

1. Perawatan Dukungan dan Pengobatan (17 kota/kab Papua dan 9 kota/kab Papua barat);
2. Manajemen Rantai Pasok;
3. Pengembangan kebijakan;
4. Operasional riset.

Latar belakang program REACH adalah peningkatan kasus HIV tidak dibarengi dengan peningkatan akses pengobatan ARV; mobilitas masyarakat ke kabupaten lain terjadi untuk mendapatkan akses layanan HIV, IMS dan TB sehingga berakibat pada tingginya drop out, lost to follow up dan berlangsungnya penularan; kelanjutan dari program fase 2 dengan kontribusi positif terhadap pelayanan program HIV di Jayapura dan Jayawijaya.

Nara Sumber 7 :

MONEV SEBAGAI PENINGKATAN KAPASITAS TEKNIS DAN KINERJA ORGANISASI

Oleh Ricky Ardriansah – SUM II

Ricky Adriansah sebagai perwakilan dari SUM 2 memaparkan bahwa SUM 2 adalah sebuah program kerja sama Pemerintah Indonesia dan Amerika untuk penanggulangan HIV di Indonesia tahun 2010–2015 pada populasi kunci (WPS, Penasun, LSL, Waria, Pria Risti, dan populasi umum di Papua), untuk meningkatkan cakupan intervensi efektif, komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan menyediakan dukungan kepada aktor lokal yang bekerja dalam program pengendalian HIV-AIDS. Lokasi programnya di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah. Fokus programnya untuk peningkatan kapasitas teknis dan kinerja organisasi yang dibutuhkan untuk menjalankan intervensi efektif, komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan yang dapat berdampak pada peningkatan pemanfaatan layanan dan perubahan perilaku kelompok risiko tinggi secara signifikan dan terukur; peningkatan kapasitas pengelolaan informasi strategis untuk merespon permasalahan HIV-AIDS pada kelompok risiko tinggi.

Titik berat aspek informasi strategis ini adalah Monitoring dan Evaluasi; menyediakan dan memantau dukungan dana yang diberikan kepada organisasi masyarakat sipil/LSM untuk mendorong perluasan intervensi efektif, terintegrasi dan berkelanjutan pada kelompok risiko tinggi di wilayah dimana terdapat populasi KAPs dalam jumlah besar dan tingkat penularan HIV yang tinggi.