Melibatkan pelayanan kesehatan swasta untuk pencapaian Universal Health Coverage

Hong Kong, 27 Mei 2013

Pidato pembukaan dilakukan oleh Dekan Chinese University Faculty of Medicine dan Kepala Kesehatan dan Makanan Hongkong. Pejabat Kepala Kesehatan dan Makanan Hongkong menyatakan bahwa segmentasi di pelayanan kesehatan terjadi sebagai safety net untuk mereka yang miskin dan memberikan pelayanan saling meguntungkan kepada masyarakat menengah ke atas. Oleh karena itu ada banyak tantangan, antara lain semakin tuanya masyarakat, teknologi yang semakin meningkat. Bagaimana menggunakan prinsip-prinsip efisiensi dan mutu pelayanan dalam pelayanan kesehatan menjadi inti tantangan. Disamping itu, keluhan-keluhan masyarakat perlu diperhatikan sehingga diperlukan regulasi yang baik. Maria Escobar, wakil dari WBI memberikan pernyataan mengenai perlunya menyertakan swasta di dalam Universal Health Coverage (UHC). Apakah mungkin? Hal ini menjadi tantangan untuk masa depan. WBI bertujuan untuk meningkatkan peran dalam peningkatan kapasitas pemerintah untuk melibatkan swasta dalam pencapaian UHC.

Sebagai pembicara dalam sesi pertama adalah Professor EK Yeoh. Chairman, ANHSS, Head- Division of Health System, Policy, and Management, JC School of Public Health and Primary Care The Chinese University of Hongkong. Chairperson Professor Sian M. Griffiths, Director JC School of Public Health and Primary Care The Chinese University of Hongkong Judulnya Trends and Challenges.

Asia merupakan benua besar dengan berbagai perbedaan dalam sistem kesehatan. Ada negara yang menggunakan Social Health Insurance (SHI) seperti Jepang, Korsel, Taiwan, Thailand. Negara-negara dengan Tax Based adalah Hong Kong dan Malaysia, sedangkan negara yang berkembang ke arah SHI adalah Indonesia dan Filipina. Sementara negara yang menerapkan medisave ialah Singapore. Di dalam sistem Social Health Insurance di rumah sakit swasta merupakan fungsi dari sistem kesehaatn melalui SHI. RS Pemerintah dapat berupa korporasi dan bersaing dengan RS swasta. Sejarah di berbagai negara, RS Privat menjadi sangat dominan dalam pelayanan kesehatan.

Ada istilah Comermerzialised mixed health system, ada batas tidak jelas antara struktur swasta dan pemerintah. Pemberian pelayanan kesehatan melalui hubungan pasar dan kemampuan untuk membayar. Kemudian terjadi gejala marketization, commoditazian, privatization, dan liberalisasi. Perilaku RS Pemerintah sama juga dengan RS swasta, terjadi di Vietnam dan China.

Fungsi rumahs akit swasta dalam UHC untuk masyarakat miskin lebih banyak untuk akses. Ada tren yang memisahkan demand pasien yang kelas internasional dengan nasional (menengah bawah), disini muncul medical tourism. Tren yang terjadi adalah perkembangan RS swasta masih banyak yang tumbuh merupakan RS yang kecil. Kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi pertumbuhan RS Swasta. Perbandingan antar negara. Pertanyaan kuncinya ada di stewardship and governance: Bagaimana kemampuan pemerintah mempengaruhi swasta? Melalui pendanaan, melalui regulasi, ataukah informasi.

Sesi kedua dibuka oleh Professor Laksono Trisnantoro, Chairman sesi dengan dua pembicara. Pembicara pertama adalah April Harding, dari the World Bank Washington DC yang membahas peran pemerintah dan pasar dalam sistem RS yang campur.

April Harding menerangkan mengenai pengalaman di berbagai negara, khususnya di negara maju. Saat ini memang terjadi segmentasi pelayanan. RS berbeda-beda , sumber pendanaan, dan pengguna yang juga berbeda. Dalam hal ini dibahas kasus Inggris dan Jerman yang sangat kontras.

Kasus di Inggris

Sekarang ada sekitar 14 persen RS swasta (162) dan RS Pemerintah (1161), total 1323. Mengapa ada RS swasta? 10 persen mempunyai asuransi kesehatan swasta. Mereka tidak mau queue (mengantri). Misal ketika akan mencari konsultasi sub-spesialis dan elective surgery. Masyarakat ingin lebih bisa mengendalikan pelayanan. Mengapa kebijakan pemerintah membiarkan segmentasi ini? Menurut manajer NHS, pelayanan kesehatan swasta adalah diperlukan karena tidak pakai dana NHS. Jika swasta dihilangkan NHS akan mandeg. Pelayanan kesehatan swasta merupakan katup pengaman (pressure valve) yang dapat memberi pendapatan tambahan untuk staf pemerintah dan komoditi ekspor industri. Dengan demikian memang pelayanan swasta dibutuhkan. Namun jika tidak ada kontrol pemerintah, ternyata pasar rumah sakit tidak berjalan dengan baik. Di Inggris, regulasi untuk cost masih lemah sehingga tarif 2 kali lipat di Spanyol dan 80 persen lebih mahal dibanding Australia. Pemerintah sulit mengendalikan karena dananya dari masyarakat dan swasta sendiri, bukan pemerintah.

Kasus di Jerman

Ada tiga jenis RS yaitu (1) Private for profit ( 678 RS), (2) Private non-profit (755 RS), dan RS Pemerintah (630), total 2064. Seluruh pembiayaan berasal dari Social Health Insurance (SHI) yang melayani anggota melalui iga jenis RS ini. Sistem pelayanan kesehatan di Jerman merupakan sistem yang terintegrasi antara pemerintah dan swasta. Berdasarkan catatan sejarah, kebijakan dalam bentuk regulasi harga, regulasi volume, dan regulasi kapasitas ke semua RS (pemerintah dan swasta) telah lama dilakukan. Sebagai gambaran dalam regulasi kapasitas, pemerintah di daerah melakukan perencanaan mengenai jenis dan kapasitas seluruh RS. Jika tidak berada dalam perencanaan maka pelayanan oleh swasta atau pemerintah tidak bisa dibayar oleh asuransi. Pemerintah dapat mengendalikan RS Swasta karena memang semua biaya dari pemerintah (SHI). Disamping itu kebijakan desentralisasi dan kekuatan pemerintah daerah sangat strategis. Kebijakan ini mengurangi kompetisi yang tidak perlu.

Pembicara kedua yaitu Professor Maya Herrera dari Asian Institute of Management, Filipina mengenai pembiayaan yang disalurkan melalui pelayanan kesehatan swasta. Pembiayaan RS swasta dan pemeintah terdiri atas tiga jenis : (1) Pembiayaan Modal; (2) Pembiayaan untuk Pelayanan; dan (3) Pembiayaan untuk yang lainnya. Pembiayaan untuk modal antara lain berasal dari pemerintah, hibah swasta, kredit, dan lain-lain. Pembiayaan untuk pelayanan berasal dari user fee, private health insurance dan dari social Health Insurance. Pembiayaan dari sumber lain-lain, antara lain: dari donor kemanusiaan, subsidi pajak, subsidi lainnya, pemakaian tanah gratis, dll

Apa motivasi swasta? Profit maximisation untuk RS swasta yang for-profit dan revenue maximation (non-profit). Apa motivasi pemerintah memberikan dukungan untuk swasta? Motivasi tersebut tentunya adalah akses dan mutu. Hal yang dikerjakan pemerintah, antara lain: kontrak pemerintah, penggunaan tanah secara bebas misal di Nepal, pengurangan pajak misal di Australia, USA, dan Filipina.

Relevansi 2 sesi ini untuk Indonesia:

Indonesia mempunyai RS Swasta yang terdiri atas : non-profit yang terdiri atas Yayasan dan Perkumpulan, serta for-profit (berbentuk PT). Dalam konteks ini maka pertanyaannya adalah: Apakah perannya sama dalam UHC? Bagaimana penanganan pajaknya? Dalam konteks ini memang perlu dibedakan antara RS Swasta for-profit dan not-for profit. Ada kecenderungan yang melayani pasien BPJS nantinya adalah RS swasta non-profit karena memang ada segmentasi pelayanan. Hal ini terjadi pula di Thailand, khususnya Bangkok. Juga terjadi di Inggris, namun tidak terjadi di Jerman karena memang semua pembayaran berasal dari asuransi kesehatan sosial.

Dalam hal ini ada satu hal sangat penting tentang pengaruh pemerintah di pelayanan swasta yaitu: Bagaimana kekuatan fiskal pemerintah dalam Social Health Insurance? Apakah pemerintah Indonesia mampu mempengaruhi swasta seperti yang terjadi di Jerman? Dalam hal ini kemampuan fiskal pemerintah Indonesia tidak sekuat di Jerman. BPJS terbatas pada sekitar 50 persen orang Indonesia dengan pendanaan yang masih rendah. Di Inggris mencakup sekitar 90 persen, di Jerman 100 persen. Dengan demikian strategi mengajak RS Swasta masuk ke Jamkesmas, KJS, atau BPJS merupakan hal penting dan tidak mudah. Tentunya tidak dengan perintah. Saat ini memang RS Swasta tidak wajib masuk ke skema BPJS. Regulasi membebaskan. Pelajaran penting untuk Indonesia; dIperlukan pemahaman mengenai kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pelayanan jaminan kesehatan. Pengalaman di Jerman dan di Inggris serta Thailand perlu dipelajari sebaik-baiknya agar terjadi harmoni antara pemerintah dan pelayanan kesehatan swasta.

{jcomments on}