Sesi 2a : Kebutuhan penelitian kebijakan kesehatan dan kemampuan perguruan tinggi
Deskripsi Sesi
Dalam pengantar pertemuan ditekankan bahwa system kesehatan yang terdesentralisasi di Indonesia, kebutuhan untuk melakukan penelitian kebijakan semakin besar. Sebagai gambaran berbagai kebijakan kesehatan tidak hanya diputuskan di level nasional, namun juga ada di propinsi dan kabupaten/kota. Di dalam UU BPJS Pasal 39 ayat 3 menyatakan kebutuhan untuk lembaga pengawas independen yang tentunya membutuhkan dukungan penelitian kebijakan. Kebutuhan ini akan dibahas dalam sesi ini. Dalam konteks kebutuhan ini pertanyaan pentingnya adalah apakah perguruan tinggi mampu untuk menjawab kebutuhan ini. Sebagai gambaran spesifik; apakah perguruan tinggi di Indonesia dapat menjadi memonitor pelaksanaan kebijakan BPJS, khususnya untuk mutu pelayanan klinis dalam konteks INA-CBG.
Tujuan Sesi :
- Memahami Penelitian Kesehatan dan Penelitian Kebijakan Kesehatan;
- Memahami kebutuhan akan penelitian kebijakan kesehatan;
- Memahami beda konsultan, dosen, dan peneliti;
- Mengetahui kesiapan perguruan tinggi dalam penelitian kebijakan kesehatan.
Isi sesi
Trisnantoro L. 2012. Hand-out. Kebutuhan penelitian kebijakan kesehatan dan kemampuan perguruan tinggi. PMPK
Bahan Bacaan
Bennett S, Corluka A, Doherty A and Tangcharoensathien V. 2012.Approaches to developing the capacity of health policy analysis institutes: a comparative case study. Health Research Policy and Systems 2012, 10:7 http://www.health-policy-systems.com/content/10/1/7
Implementation research evidence uptake and use for policy-making (Health Research Policy and Systems 2012, 10:20)
Jennifer Stephens J, Levine R, Burling A, Russ-EftD . 2011. An Organizational Guide to Building Health Services Research Capacity. Agency for Healthcare Research and Quality Rockville, MD.American Institutes for Research Washington, DC
White F. 2002. Capacity-building for health research in developing countries: a manager's approach. Rev PanamSaludPublica/Pan Am J Public Health 12(3), 2002
Yes, research can inform health policy; but can we bridge the 'Do-Knowing It's Been Done' gap? (Health Research Policy and Systems 2011, 9:23)