Kebijakan Kesehatan Indonesia.net

Panel 4: Upaya Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Kebijakan Dan Peranan Pemerintah Dalam Pengendalian Penyakit Tidak Menular Di Indonesia
Dr. Ekowati Rahajeng, SKM, Mkes
(Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular)

Masalah kesehatan di Indonesia saat ini adalah triple burden yaitu Penyakit New Emerging, dan Penyakit Re Emerging, penyakit infeksi/menular belum teratasi, dan penyakit tidak menular meningkat. Di Indonesia, kasus PTM yang menjadi perhatian dan pengendalian pada dewasa ini terdiri dari kasus hipertensi, penyakit jantung, DM type 2, PPOK, kanker leher rahim, asthma, cedera akibat kecelakaan lalu lintas. Bila merujuk pada referensi WHO tahun 2010 bahwa persentase kematian akibat PTM dan cedera di dunia menempati proporsi yang besar dibandingkan dengan penyakit menular. PTM merupakan penyebab kematian terbesar di Asia Tenggara.

Indonesia termasuk IAKMI selama ini masih fokus pada penyakit menular, maka kebijakan dan strategi nasional pengendalian PTM antara lain fokus pada faktor risiko atau penyakit antara bukan pada fase akhir suatu penyakit karena beban negara lebih besar. Program PTM akan dimulai sejak masih dalam kandungan. Programnya adalah dengan membentuk jejaring kerja pengendalian PTM yang merupakan aliansi dari berbagai pihak yaitu berbagai sektor pemerintah, Pemda, PTN, organisasi profesi dan lain sebaginya untuk melakukan deklarasi pengendalian PTM.

Pentingnya Peranan Promkes Dalam Pengendalian PTM Di Indonesia
Ismoyowati SKM, M.Kes (Ketua PPPKMI)

Berdasarkan data yang ada PTM semakin meningkat. Penyebab PTM terutama adalah kurang aktivitas fisik, diet yang tidak sehat/tidak seimbang, dan kebiasaan merokok. Dampak PTM antara lain yaitu ketahanan hidup manusia, penurunan produktifitas kerja, dan menambah beban biaya pelayanan kesehatan.

Hambatan dalam pengendalian PTM adalah kesulitan karena terkait dengan perubahan gaya hidup, masyarakat umum masih banyak yang tidak tahu, perlu diterapkan pengetahuan pada masyarakat tentang PTM, dan belum dipahaminya tentang PTM dan selalu menganggap PTM itu penyakit orang tua sehingga program yang dikembangkan adalah program terpadu yang multi sektor. Selama ini PTM telah menjadi prioritas yang diperhatikan tetapi yang menjadi persoalan selama ini adalah masih kurangnya sinergisme antar sektor.

Isu strategis dalam PTM adalah Surveilans Epidemiologi PTM masih lemah, Sistem informasi Pengendalian PTM masih lemah, Kurangnya dukungan peralatan dan kegiatan deteksi dini, Kurangnya dukungan kebijakan dan pembiayaan Pemda/Pemkot, Kegiatan belum terintegrasi baik lintas program dan lintas sektor, Dukungan mitra terkait kurang optimal, Kurangnya peran serta masyarakat, serta KIE kurang.

Pengalaman Dinas Kesehatan Provinsi dalam Pengendalian PTM
Dr Andy Jap, M.Kes (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat)

Hasil Riskesdas tahun 2007 digambarkan bahwa kasus PTM mengalami peningkatan di Provinsi Kalimantan Barat contohnya Prevalensi Hipertensi Kalbar 8,4% lebih tinggi dari prevalensi Indonesia 7,2%. Dengan angka prevalensi yang cukup tinggi tersebut Dinkes Provinsi Kalbar 1) Mengembangkan keterpaduan surveilans faktor risiko PTM; penggunaan registri faktor risiko, kesakitan, dan kematian dengan dukungan sistem informasi terstandardisasi dan teknologi tepat guna. 2) Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pemecahan masalah Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (FR PTM) yang dihadapi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan lingkungannya dalam pencegahan dan pengendalian FR PTM (Pengembangan POSBINDU), 3) Menjamin ketersediaan obat di Puskesmas untuk pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.

Panel 5: Kesiapan BPJS melaksanakan Jaminan Kesehatan dalam Rangka Menuju Universal Coverage

Dillemma Iuran: Nominal Vs Persentase Dalam Sistem Jaminan Kesehatan
Dr. Theresia Ronny Andayani, MPH., Drg

Lima aspek dalam penyelenggaran jaminan kesehatan adalah aspek kepesertaan, manfaat dan iuran, regulasi, keuangan, dan pelayanan kesehatan. Jaminan kesehatan masuk di dalam 7 prioritas reformasi kesehatan yang diharapkan pada tahun 2014 sudah tercapai universal coverage. Dimana terdapat pilihan kebijakan menuju Universal Coverage yaitu paket manfaat jaminan, cakupan kepesertaan, dan pembiayaan: premi dan cost sharing.

PT ASKES (Persero) Menuju BPJS Kesehatan Tahun 2014
Octovianus Ramba (Kepala PT. Askes (Persero) Cabang Pontianak)

Per tanggal 25 November 2011-31 Desember 2013 PT Askes sedang masuk dalam tahap persiapan transformasi ke BPJS. Selama proses tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan sampai BPJS beroperasi dan pada saat BPJS telah beroperasi maka Kemenkes tidak lagi menyelenggarakan Jamkesmas, Kemenhan, TNI, Polri tidak lagi menyelenggarakan pelayanan kesehatan kecuali pelayanan kesehatan tertentu, dan PT Jamsostek tidak lagi menyelenggarakan JPK. Ke depan Askes akan menggunakan sistem paket bukan lagi fee for service.