Hari Kedua: 19 Februari 2021

Pada Jumat (19/02/2021) diselenggarakan Pelatihan Pengolahan, Analisis, dan Visualisasi Data Kesehatan hari kedua topik ke-1 tentang analisis data - data klaim dan diagnosis melalui data sampel BPJS Kesehatan 2015 - 2018. Acara berlangsung pukul 13.00 – 15.00 WIB di Gedung Litbang, FK – KMK UGM dan disiarkan melalui zoom meeting.

Pelatihan ini merupakan hasil kerja sama antara Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK - KMK UGM bersama dengan World Health Organization (WHO) Indonesia dalam program penguatan dan pengembangan kebijakan Kesehatan. Beberapa data yang diolah dalam rangkaian pelatihan ini hingga Maret nanti antara lain data sampel BPJS Kesehatan, data SKDN, dan data - data KIA.

Outcome dari pelatihan ini diantaranya peserta dapat mengenali dan memahami berbagai data kesehatan yang ada dan mampu melakukan pengolahan, analisis, dan visualisasi data rutin berdasarkan contoh yang diberikan dalam pelatihan. Dua orang narasumber hadir dalam pelatihan ini yaitu Insan R. Adiwibowo, M.Sc. yang merupakan peneliti dari PKMK FK - KMK UGM dan Hermawati Setiyaningsih, S.Si selaku statistician dan Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (KPMAK) FK-KMK UGM. Pelatihan dimoderatori oleh Muhammad Hafizh Hariawan, S.Gz, MPH.

Sesi 1 – Analisis Deskriptif dari Data Sampel BPJS Kesehatan
Hermawati Setiyaningsih, S.Si

Herma memulai pelatihan dengan me - review materi pelatihan sebelumnya. Kemudian Herma memulai materinya dengan menjelaskan tentang jenis - jenis data yaitu data categorical dan numerical. Data categorical dibagi menjadi 2 yaitu nominal dan ordinal, data numerical juga dibagi menjadi dua yaitu interval dan ratio. Terkait visualisasi data, data categorical dapat ditampilkan dalam bentuk visual melalui Pie, Bar, Catplot.

Sedangkan untuk data numerical, dapat ditampilkan dengan Histogram, Box Plot, Scatter. Terkait tampilan tabel dan angka untuk data categorical dapat menggunakan persentase, dan untuk data numerical dapat menggunakan Mean, Median, SD, Min, Max.

Sesi ini dilanjutkan Herma dengan memberikan menjelaskan analisis statistik menggunakan Stata, seperti bagaimana melihat list variabel, value table, tabulasi, dan grafik dengan denominator yang berbeda - beda seperti peserta, data kunjungan. pemaparan selengkapnya dapat disimak pada video berikut klik disini

Sesi 2 - Analisis menggunakan DaSK dari Data Sampel BPJS Kesehatan
Insan R. Adiwibowo, M.Sc.

Adi menjelaskan tentang visualisasi data BPJS Kesehatan melalui Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) yang dapat diakses melalui website www.kebijakankesehatanindonesia.net.

DaSK berisikan data-data yang terkait dengan indikator - indikator pembangunan kesehatan, beban penyakit, dan berbagai data lain termasuk penggunaan fasilitas kesehatan di sistem kesehatan Indonesia; dan berbagai penelitian kebijakan, analisis kebijakan, dan rekomendasi kebijakan berbasis data untuk berbagai masalah dan tantangan prioritas di sistem kesehatan.

Kemudian Adi menunjukkan secara langsung melalui website DaSK bagaimana cara melihat indicator-indikator kesehatan di DaSK yang menggunakan data sampel BPJS.

Salah satu data yang diperlihatkan adalah grafik migrasi perpindahan penduduk untuk mendapat layanan rujukan dapat disimak pada video beriut klik disini

Kemudian pelatihan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Peserta antusias dan terlibat aktif dalam proses tanya jawab.

Pelatihan ditutup oleh moderator dengan membacakan kesimpulan pelatihan hari kedua. Pelatihan seri 2: Analisa kualitas layanan ibu dan anak: time series analysis menggunakan data SDKI 2002 - 2017 akan dilakukan hari Selasa dan Jumat, 23 dan 26 Februari 2021 jam 13.00 – 15.00 WIB.

Reporter: Widy Hidayah (PKMK)

Forum Aspirasi Akademisi & Pemerintah Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Layanan dan Menjaga Sustainabilitas Program JKN - KIS

Jum’at, 19 Maret 2021

Sesi 1

Forum ini dibuka oleh moderator M. Faozi Kurniawan S.E., Akt., MPH., yang menyampaikan bahwa Forum ini diadakan untuk melanjutkan forum akademisi dan Pemda yang sebelumnya sudah digelar pada Desember 2020 hingga Februari 2021 yang lalu. Pertemuan yang pertama ini akan disampaikan oleh Puguh Priyo Widodo yang merupakan akademisi di Poltekkes Kemenkes Malang. Bahasan yang akan disampaikan oleh Puguh adalah mengenai Evaluasi Delapan Sasaran Peta Jalan JKN di Provinsi Jawa Timur: Studi Kasus Malang Raya.

Sesi 2

Puguh menyampaikan bahwa selama beberapa menit kedepan akan menyampaikan secara lebih detil mengenai hasil penelitian yang telah dilaksanakannya secara berjenjang pada 2019, yaitu tentang tata kelola, mutu dan fraud. Aspek pertama yaitu aspek tata kelola, indikator yang digunakan Puguh dalam penelitiannya adalah terdapat keterlibatan pemerintah daerah dalam mengakses data BJS seperti data iuran Peserta JKN, data tunggakan iuran peserta JKN dan data jumlah biaya (akpitas/non kapitasi/klaim INA-CBGs, tujuannya agar Pemerintah Daerah dapat berpartisipasi aktif untuk menurukan jumlah defisit JKN.

Pada 2019 data mengenai kolektibiltas iuran PBPU masih mencapai angka 75%, sedangkan menurut data BPJS pada 2021 untuk Malang Raya terhitung sebesar 40,97%. Biaya pelayanan tertinggi masih di FKRTL khususnya rawat inap, kemudian disusul oleh layanan rawat jalan. Menurut Puguh ini menarik, karena perlu ditinjau lebih lanjut mana sebetulnya kasus yang cukup ditangani pada tingkat pertama dan tidak memerlukan layanan hingga faskes tingkat lanjut.

Paparan berikutnya Puguh menyampaikan tentang sasaran 5, yaitu semua peraturan pelaksana telah disesuaikan secara berkala untuk menjamin kualitas layanan yang memadai dengan harga keekonomian yang layak. Di dalam bahasan ini Puguh menyampaikan studi kasus. Hal yang menjadi temuan pada saat wawancara dengan DInkes Kota Malang adalah bahwa titik berat pengetahuan Dinkes adalah mengenai iuran peserta dan berapa jumlah yang dibayarkan kepada Puskesmas, sementara untuk FKRTL justru tidak diketahui secara pasti.

Padahal keduanya harus seimbang untuk diketahui. Selain itu dalam hal interoperabilitas data, Dinkes Kota Malang mengakui bahwa untuk mendapatkan data, BPJS daerah perlu untuk mendapat izin dulu dari BPJS Pusat baru boleh diserahkan kepada DInkes. Data - data yang diperoleh tersebut belum mampu untuk mengakomodir kebutuhan analisis dinas kesehatan dan akademisi.

Selain dari perspektif lapangan, Puguh juga membagikan pandangan dari analisis pasal mengenai Tata Kelola dan Informasi yang ada di Perpres Nomor 25 Tahun 2020. Perlunya untuk mempertegas dalam Pasal 16 yang memuat kata - kata pemangku kepentingan, istilah ini perlu dipertegas bahwa pemangku kepentingan yang mana yang berhak memperoleh data BPJS.

Kemudian pada penyampaian mengenai ekuitas, khususnya pada kepesertaan terdapat kenaikan dari 2019 ke 2020 yang cukup signifikan dan hampir menyentuh target UHC. Meskipun demikian ada hal yang perlu untuk menjadi perhatian, yaitu jumlah penduduk yang berbeda antara 2019 dan 2020. Ini menjadi pertanyaan apakah ada ketidaksinkronan data?.

Kemudian untuk sasaran ketiga mengenai paket manfaat medis dan non medis (kelas perawatan) sudah sama, tidak ada perbedaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasus yang diangkat dalam sasaran ini adalah mengenai layanan kardiovaskular. Lalu untuk bahasan berikutnya Puguh membahas mengenai mutu layanan yang mana ada hal - hal yang digarisbawahi bahwa untuk menegakkan mutu perlu ada kebijakan pencegahan kecurangan JKN, namun pelaksanaan pencegahan fraud terhambat oleh keterbatasan dalam sosialisasi peraturan, minimnya program-program peningkatan kompetensi untuk TKMKB dan tim anti fraud, kurangnya pengawasan dan pembinaan dari Tim Pencegahan Kecurangan di Level provinsi dan terbatasnya komitmen tim anti fraud di faskes.

Sesi 3

Pada sesi ini para pembahas dari elemen pemerintahan dan juga BPJS memberikan tanggapan dari materi yang sudah disampaikan oleh Puguh. Pembahas yang pertama yaitu dr. Endah Listya yang berasal dari Seksi Pelayanan Primer DInkes Kota Malang. Pihaknya mengonfirmasi beberapa hal, seperti jumlah penduduk yang menurutnya terbalik antara data 2020 dengan 2019.

Kemudian Endah juga menyampaikan bahwa dengan adanya aplikasi yang diberikan BPJS dapat digunakan untuk melacak capaian - capaian di FKTP dan FKRTL. Data mengenai kepesertaan mengalami banyak tantangam, saat akan mendekati capaian UHC di pada 2020 ternyata data dari BPJS pusat tidak valid sehingga banyak data yang harus dinonaktifkan. Oleh karena itu, DInkes berupaya melakukan validasi data bersama dengan dukcapil dan pada 2021 ini datanya sudah kembali valid.

Kemudian pembahas berikutnya Dina Diana (Kepala Cabang BPJS Malang) menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Puguh memang relevan dengan situasi terkini. Untuk menjalankan program JKN agar lebih optimal memang dibutuhkan stakeholder pemerintah daerah untuk menunjang keberhasilan program JKN. Pertama dari segi kepesertaan, pemda dapat mendukung dari segi penganggaran.

Kemudian menanggapi mengenai iuran terbesar, Dina mengkonfirmasi bahwa yang dana yang paling banyak diperoleh dari bantuan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, sehingga kontinuitas pembayaran ini akan sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan finansial BPJS Kesehatan. Kemudian terkait dengan layanan kesehatan, berhubungan dengan purchasing. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagaimana peserta mendapatkan layanan kesehatan hingga bagaimana faskes mendapatkan klaim. Hal tersebut dihubungkan dengan isu fraud, Dina menanggapi bahwa kewajiban untuk mencegah fraud tidak hanya dari BPJS saja tetapi semua pihak yang terlibat.

Pembahas yang terakhir yaitu Arbani Muktiwibowo (Dinkes Kab. Malang) menyampaikan mengenai anggaran PBI-D yang baru mencapai sekitar 60 persen. Capaian ini menurut Arbani tidak dapat dibandingkan dengan Kota Malang dan Batu, sebab sumber dana untuk PBI-D berasal dari dana BHCHT atau Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Dana ini dibagi menjadi dua, sebagian besar untuk pembayaran premi PBI-D, dan kedua digunakan untuk melengkapi sarpras di FKTP dan FKRTL untuk dapat menyesuaikan standarisasi dari Kemenkes.

Ke depan akan dicoba advokasi, apakah bisa dana ini untuk pembayaran PBI-D. Untuk serapan tenaga kesehatan dalam hal pemerataan layanan kesehatan yang imbauannya 1:5000 belum dapat dicapai di Kab. Malang, alih-alih rasio di Kab. Malang adalah 1:7000. Hal ini bisa menjadi evaluasi untuk perbaikan, karena dana kapitasi yang diberikan untuk FKTP sudah cukup besar harusnya bisa merekrut tenaga keseahatan hingga mencapai rasio yang ideal tersebut.

Reporter: Eurica Stefany Wijaya

Forum Aspirasi Akademisi dan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Layanan dan Menjaga Sustainabilitas Program JKN-KIS

Jum’at, 23 April 2021

Sesi 1; Dr. Juanita, S.E., M.Kes – Akademisi USU

Juanita merupakan seorang akademisi dari Universitas Sumatera Utara yang juga menjadi mitra akademisi PKMK FK - KMK UGM dalam penelitian mengenai JKN. Dalam paparannya kali ini, ia menjelaskan mengenai Evaluasi Delapan Sasaran Peta Jalan JKN di Provinsi Sumatera Utara. Aspek pertama yang disampaikan mengenai tata kelola yang mencakup sasaran 1 dan sasaran 8. Sasaran yang pertama yaitu mengenai aksesibilitas data kepesertaan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi data iuran Peserta JKN, data tunggakan iuran Peserta JKN dan data jumlah biaya. Juanita menemukan bahwa data yang dapat diakses oleh Pemda sejauh ini baru dari kelompok PBI.

Kemudian data tunggakan iuran peserta JKN disampaikan saat rekonsiliasi 3 bulan sekali. Data jumlah biaya kapitasi dan non kapitasi dapat diakses, begitu juga untuk klaim INA-CBGs akan tetapi belum dapat diketahui apakah data yang dapat diakses tersebut sudah digunakan untuk perencanaan atau belum. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dan staf bagian JKN Provinsi Sumatera Utara.

Kemudian dalam sasaran ke delapan mengenai BPJS yang dikelola secara terbuka, efisien dan akuntabel didefinisikan sebagai aksesibilitas data peserta by name by address peserta JKN dari seluruh segmen bisa diakses oleh Pemda yang digunakan untuk proses perencanaan program kesehatan dan peningkatan cakupan kepesertaan JKN. Hingga saat ini, diketahui bahwa data yang dapat diakses oleh Pemda by name by address hanya untuk peserta PBI.

Selain aspek tata kelola, Juanita juga menyampaikan mengenai aspek ekuitas. Pada aspek ini terdapat sasaran 2 yaitu cakupan kepesertaan yang mencapai target Universal Health Coverage. Cakupan rerata yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara hingga 2020 mencapai 74,91% dari 100% kepesertaan. Beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara ada yang berhasil mencapai cakupan 100 persen yaitu Kota Medan, Kota Sibolga dan Kabupaten Pakpak Barat. Segmen PBI merupakan segmen yang terbesar di Kabupaten Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Nias. Kepesertaan PPU menjadi segmen yang paling besar di kota Medan dan Nias untuk wilayah paling kecil.

Aspek ekuitas juga dinilai dari paket manfaat yang setara, dalam temuannya untuk kasus jantung terdapat 9,8% dari total kunjungan yang mendapatkan layanan CVD. Kemudian pada Faskes Tingkat Lanjut terdapat 5,5% dari total kunjungan, sehingga rasio CVD per total peserta adalah 1,84% untuk FKTP dan 0,74% untuk FKTL. Berdasarkan Pergub No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pergub Sumatera Utara No. 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Prov. Sumatera Utara menetapkan beberapa RS sebagai rujukan nasional dan regional.

Meskipun demikian ternyata RS Rujukan di regional belum memiliki sebaran dokter spesialis Jantung dan Paru dan menyediakan layanan - layanan untuk jantung. Sasaran berikutnya dalam ekuitas yaitu sasaran 4, mengenai sebaran dan jumlah faskes serta SDM Kesehatan. sebaran faskes menunjukkan bahwa di Kota Medan memiliki 36% sebaran yang merupakan prosentase tertinggi dari 33 Kabupaten/Kota.

Aspek terakhir yang disampaikan Juanita mengenai mutu layanan. Untuk aspek ini Juanita mengambil studi kasus Kota Medan. Upaya yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan adalah membentuk tim anti fraud yang saat ini telah melaksanakan instrumen regulasi yang ada ke sarana pelayanan kesehatan namun belum mencakup keseluruhan RS, baru sampel saja. Kemudian diberikan peringatan I, II kemudian perlu diputus atau tidak. Kompetensi yang dimiliki SDM dalam melakukan monitor masih kurang, harus lebih banyak aplikasi. Kemudian pedoman pencegahan kecurangan, dibuat oleh Dinkes Kota Medan sendiri karena belum ada standa nasional. Hasil keseluruhan dari aspek tata kelola, ekuitas dan mutu layanan di Provinsi Sumatera Utara belum tercapai.

Sesi 2: dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes – Kadinkes Prov. Sumatera Utara

Alwi menjelaskan mengenai substansi utama dari Perpres No. 64 Tahun 2020, bahwa PBI menjadi single dan dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pasca disahkannya peraturan terebut adalah membayarkan iuran JKN untuk PBPU kelas 3 pada bulan Juli s/d Desember 2020.

Persiapan yang dilakukan pada 2021 untuk Dinkes Provinsi Sumut adalah memilah data JKN yang akan dibiayai Pemda berdasarkan kriteria -kriteria tertentu, yang pertama memenuhi kriteria sebagai orang yang fakir, miskin dan/atau tidak mampu, kemudian pemda juga akan berkonstribusi dalam pembayaran iuran peserta PBI sesuai kapasitas fiskal daerah, lalu yang ketiga mengallokasikan anggaran iuran PBI untuk dua jenis peserta JKN yaitu PBI dan PBPU kelas 3, dan yang terakhir ketentuan kontribusi Pemda pada iuran peserta akan diatur dengan Permenkeu.

Alwi juga memberikan data peserta JKN/KIS per Maret 2021, ada sebesar 11,4 juta jiwa yang menjadi peserta yang terbagi dalam PBI (APBN/APBD Prov/Kab/Kota) dan non PBI. Cakupan kepesertaannya setara dengan 75,37%. Menurut Alwi, data yang diambil sejak 2019 menunjukkan peningkatan walau sempat ada kenaikan iuran. Pada tahun 2021 ini terdapat keterbatasan Alokasi Dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PBI di Provinsi Sumut sehingga kepesertaan tersebut menjadi non-aktif. Otomatis hal ini membuat kepesertaan JKN PBI turun menjadi 60%.

Cara pemerintah Provinsi Sumut mengatasi hal ini adalah dengan mengeluarkan alternatif Pembiayaan Jaminan Kesehatan Bagi Non Register lewat SK Gubernur No. 188 Tahun 2020 tentang Penetapan Pengelola Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Non Register tahun 2020. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang belum ter-cover oleh BPJS karena kurang memenuhi persyaratan kepesertaan. Pelayanan kesehatan yang ditanggung dalam skema ini adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinkes Provinsi Sumatera Utara yang dibuktikan dengan Perjanjian Kerja Sama antara dua belah pihak.

Sesi 3: Prof. dr. Ascobat Gani, MPH.m Dr.PH. – Guru Besar FKM UI

Ascobat memberikan tanggapan dari beberapa sisi, yaitu pada aspek ekuitas dan transparansi penggunaan data bersama. PBI merupakan beban yang harus ditanggung bersama - sama antara pusat dan daerah. Terlebih PBI yang berada di level kabupaten, karena 90 persen dana transfer itu berasal dari pusat dan hanya sekitar 10 persen saja yang berasal dari PAD untuk memberikan subsidi di daerah.

Ascobat juga menanggapi mengenai data yang ditampilkan, karena dari 2019 maka cukup banyak perubahan yang harus diperhatikan. Seperti aspek pandemi yang mempengaruhi dari segi kepesertaan, jika banyak peserta yang di PHK kemudian menjadi miskin maka datanya harus diperbarui berapa persen yang terkena PHK dan menjadi kelompok PBI. BPJS Pusat memang mencanangkan kebijakan soal cicilan iuran, namun belum tentu hal ini dapat diimplementasikan. Perlu ada strategi untuk menangani peningkatan peserta dari segmen PBI.

Kemudian dari segi ekuitas, Ascobat memberi masukan supaya ketimpangan yang digambarkan oleh Juanita dapat lebih detil lagi apakah menunjuk pada kesenjangan dari sebaran FKTL atau juga termasuk FKTP. Sebaran SDM Kesehatan yang menjadi perhatian dari evaluasi ini juga perlu untuk ditambahi mengenai strategi apa yang digunakan oleh Prov. Sumatera Utara untuk menanganinya, misal dengan insentif atau kerja sama. Hal ini harus dijelaskan karena bisa memperlihatkan utilitasi layanan dan bisa menjelaskan soal disparitas dalam layanan.

Pembahasan dilanjutkan dengan saran untuk menambahkan data soal TKMKB. Di Indonesia sendiri belum ada standar layanan dalam penyelenggaraan JKN yang mana melanggar undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Disitu disebutkan bahwa penyelenggaraan JKN harus dibarengi dengan layanan yang sudah terstandarisasi, namun hal ini belum mungkin untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, pada saat kepemimpinan Menteri Kesehatan Nila F. Moloek dulu disiasati agar setiap rumah sakit memiliki Panduan Pelayanan Klinis masing-masing. Barangkali hal ini bisa digunakan oleh Dinkes Prov. Sumatera Utara, supaya dihimpun semua rumah sakit yang sudah memilki standar dalam bentuk PPK. Perlu juga dilihat aspek akreditasi, sehingga aspek pelayanan dan mutu bisa seimbang.

Terakhir Ascobat membahas mengenai transparansi data. Menurutnya Dinkes berhak atas setiap data karena merekalah yang berkuasa di daerah tersebut. Tentu bukan semua data yang diberikan, harus disepakati data apa saja yang perlu diberikan. Kemudian, perlu ada strategi selanjutnya untuk menentukan manfaat dari data tersebut. Sebuah data bisa saja diterjemahkan untuk mengajak masyarakat hidup sehat dalam Upaya Kesehatan Masyarakat.

Sesi 3: dr. Meriahta Sitepu, MARS.- Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Meriahta merpakan perwakilan dari Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Meriahta lebih menekankan soal masalah yang diterima oleh DPRD dari masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Pertama, soal rasio dokter spesialis dan dokter umum yang tidak seimbang dan merata persebarannya. Kemudian yang kedua kenaikan iuran yang diimplementasikan pada 2020. Ketiga mengenai data yang tidak lagi valid dan terdapat sekitar 240.000 jiwa yang tidak ter-cover BPJS Kesehatan.

Hal ini pernah didiskusikan dengan Dinkes Provinsi Sumatera Utara karena seharusnya masyarakat yang menjadi penghuni panti lebih membutuhkan jaminan ini justru tidak mendapatkan hal tersebut. Mayoritas masyarakat di Provinsi Sumatera Utara masuk ke dalam segmen PBI. Selanjutnya transportasi dan akses ini menjadi hambatan untuk distribusi fasilitas kesehatan dan SDM Kesehatan. Menurut Meriahta perlu ada verifikasi data untuk melihat mana masyarakat yang mampu dan tidak mampu kembali.

Sesi 4: dr. Mariamah, M.Kes – Deputi Direksi Wilayah Sumatera Utara dan DI Aceh

Mariamah menyampaikan per 31 Maret 2021 cakupan kepesertaan JKN mencapapai 75,55% dari total penduduk dibanding Aceh yang sudah 100%. Ada dua daerah di Sumatera Utara yang telah mencapai UHC yaitu Kabupaten Pakpak Barat dan Sibolga Utara. Capaian ini menurut Mariamah tidak terlepas dari dukungan penuh pemerintah daerah. Setelah adanya Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Program JKN, Gubernur langsung menindaklanjuti dengan mengeluarkan Ingub No. 188 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Program JKN yang cakupan optimalisasinya tidak hanya PBI tapi seluruh segmen yang ada.

Mariamah juga menjelaskan bahwa komposisi PBI APBN yang tersedia di Provinsi Sumatera Utara sebesar 41%, kemudian PPU 26%, PBPU 18% dan PBPU yang dibayarkan oleh Pemda adalah 12% dan yang bukan pekerja sebesar 3%. Ada satu lagi segmen yang juga dapat membantu prosentase kepesertaan lebih baik lagi yaitu PPU-BU atau PPU yang menerima upah dari Badan Usaha. BPJS Provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa posisinya didukung salah satu lembaga yang membantu pendataan terhadap segmen PPU-BU tersebut dan akan segera berjalan. Selain itu, dengan bergantinya kepemimpinan di Kota Medan terdapat program 100 hari dari Walikota agar target UHC ini tercapai pada bulan Agustus. Perkiraannya jika target ini berhasil tercapai, maka tambahan kepesertaan bisa mencakup hingga 85%.

Reporter: Eurica Wijaya

Link terkait 

• Jadwal Rangkaian kegiatan
• Video rekeman

16 April 2021

Sesi Pertama

Forum di sesi ini memiliki lokus hasil penelitian yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan disampaikan oleh narasumber M. Faozi Kurniawan, S.E., Akt., MPH. Di dalam paparannya Faozi menampilkan dua aspek yaitu aspek tata kelola dan aspek equity. Sasaran 1, 5, dan 8 dalam Peta Jalan Menuju JKN 2019 merupakan aspek mengenai tata kelola yang dalam presentasi ini memotret pencapaian pada sasaran 8 mengenai BPJS apakah sudah dikelola secara terbuka, efisien dan akuntabel. Analisis yang pertama dalam tata kelola yaitu mengenai capaian kepesertaan terlihat dari hasil penelitian bahwa terdapat penurunan kepesertaan sebesar 3,23% pada PBI APBN dan PBI APBD. Sementara pada segmen PPU terdapat peningkatan dan menurut data dari Laporan BPJS Kesehatan 2019 ada peningkatan penduduk di Provinsi DIY.

Kemudian pada 2020 terdapat jumlah kepesertaan di Kota Yogyakarta yang melebihi dari jumlah penduduk yang sebenarnya. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya update data. Hasil wawancara dengan pemangku kepentingan di Provinsi DIY juga menunjukkan bahwa ada ketidaksinkronan data yang terjadi antara Pemerintah Daerah Provinsi DIY dan BPJS Kesehatan di tingkat Pusat. Melalui hal ini dapat ditarik kesimpulan untuk 2020, bahwa BPJS Kesehatan belum mampu mencapai sasaran 8 dalam penyelenggaraan JKN di Provinsi DIY.

Salah satu faktornya adalah karena data yang tidak sinkron. Akibatnya Pemda DIY masih mengalokasikan anggaran jaminan kesehatan untuk penduduk miskinnya yang dicoret dari PBI APBN. Pemda DIY juga masih kesulitan memperoleh data kepesertaan by name by address dari BPJS Keseahtan untuk melakukan pencocokan data PBI APBN dan PBI APBD. Selain itu dalam aspek tata kelola, juga belum ada regulasi yang dikeluarkan Pemda DIY untuk menangani kepatuhan membayar peserta mandiri (PBPU).

Sub topik selanjutnya yang disampaikan Faozi mengenai Equity atau Pemerataan. Sebagaimana sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan cita - cita yang ingin dicapai dalam pelayanan kesehatan. Kesenjangan masih terjadi pada daerah yang kondisi geografisnya sulit, yang mana tentu pemerataan layanan kesehatan juga berbeda jauh dengan wilayah kota atau wilayah di regional I. Ekuitas ini terkandung dalam Sasaran 2, 3, dan 4 dalam Peta Jalan Menuju JKN 2019. Dilihat dari segi kepesertaan oleh Faozi, terdapat penurunan menurut data DJSN pada 2019 dan 2020 sebesar 1,6%. Sementara jika dihitung dari proporsi terlihat bahwa kepesertaan non PBI naik, sementara kepesertaan PBI turun.

Pada 2020 juga terdapat penurunan jumlah tunggakan iuran di Provinsi DIY, kemudian 2019 terdapat keaktifan dari peserta sebesar 50% lalu meningkat sebesar 34,4% pada 2020.

Lalu dalam hal distribusi faskes di Provinsi DIY yang diambil dari data Dinkes DIY tahun 2020, ketersediaan tempat tidur di rumah sakit per 1000 penduduk jumlahnya memadai untuk di daerah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Berbeda dengan Kabupaten Gunung Kidul yang masih kekurangan jumlah tempat tidur tersebut. Apabila dilihat persebaran rumah sakit, tampak bahwa RS tipe A dan B yang tersider lebih banyak di kedua daerah tersebut, sementara rujukan RS Sekunder tipe B hingga D terletak di sebaran Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul. Selain sebaran faskes, juga terdapat poin sebaran SDM Kesehatan. Dokter spesialis Obsgyn, Jantung dan Kanker terpusat di 3 Kab/Kota yang dekat dengan ibukota Provinsi DIY serta kondisi geografisnya relatif mudah. Sementara Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul kesenjangan sebaran SDM Kesehatan sangat nampak.

Beranjak ke aspek berikutnya yaitu pelayanan medis, dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa kunjungan FKTP pada 2018 cenderung rata sedangkan kunjungan FKTL pada tahun yang sama menunjukkan kunjungan dari segmen PBI lebih sedikit dari segmen non PBI. Hal ini dapat ditunjukkan dari paket manfaat gagal jantung, kanker, Sectio Caesaria yang didominasi pada RS Tipe A dan B. Kesimpulan yang dapat diambil dari ketiga poin tersebut bahwa faskes yang sudah ada saat ini memadai, meskipun di dua kabupaten yaitu Kulon Progo dan Gunung Kidul belum memadai dari jumlah dan sebarannya. Dalam hal akses untuk rujukan lebih mudah dijangkau, namun pemanfaatan FKTL masih didominasi non PBI. Terakhir, dalam penggunaan pelayanan atau paket manfaat dari jumlah biaya 3 kasus penyakit yang disebutkan di atas, serapan yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul karena sebaran SDM - nya yang tidak merata.

Sesi 2 (Pembahasan)

Pembahas yang pertama yaitu Huda Tri Yudiana, S.T. sebagai perwakilan dari DPRD Provinsi DIY menjelaskan bahwa ada beberapa persoalan. Pertama terkait selisih data yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan yang ada di BPJS Kesehatan. Terdapat kurang lebih 200.000 jiwa yang belum ter - cover oleh BPJS karena selisih data tersebut sehingga ada ketidaksinkronan dalam penganggaran. Kemudian yang kedua walaupun Jamkesda tidak lagi diperbolehkan, namun DPRD sepakat dengan Gubernur Provinsi DIY supaya tetap ada penganggaran untuk jaminan kesehatan. Jumlah yang dianggarkan sebesar 35 Miliar rupiah yang dibagi ke Jaring Pengaman Sosial dan Jaring Pengaman Sosial Kesehatan.

Huda menyimpulkan dari data - data tersebut bahwa BPJS Kesehatan belum dapat meng - cover secara umum. Selain itu terdapat banyak PBI yang tidak dibayari dan tidak aktif, saat akan menggunakan manfaat di rumah sakit tidak aktif. Hal ini disebabkan karena terlambat bayar lalu keanggotaan dihentikan, hal ini menurut Huda merugikan masyarakat. Sebaiknya diberikan tenggat waktu yang lebih panjang.

Huda juga menanggapi terkait belum adanya regulasi yang dibuat untuk memaksa peserta untuk membayar iuran tepat waktu. Menurutnya secara pribadi masih keberatan, karena layanan yang diberikan belum memuaskan sebagian masyarakat umum. Menurutnya masyarakat yang menggunakan manfaat BPJS adalah pengguna kelas I yang mana membutuhkan perawatan biaya besar, selebihnya tidak digunakan karena antriannya yang lama, kemudian administrasi yang menyulitkan.

Huda juga berpendapat sebaiknya mengajak klinik - klinik swasta untuk mengaktifkan manfaat BPJS sehingga dapat mengurangi antrian. Selain beropini mengenai layanan, Huda juga berpendapat dalam hal komunikasi mengenai transparansi data. Komunikasi yang terjalin antara daerah dan BPJS Kesehatan itu sulit karena semua layanan terpusat.

Sesi 3 (Pembahasan)

Pembahas berikutnya adalah Anna Adina Patriana yang mewakili Dinas Kesehatan Provinsi DIY. Anna mengamini bahwasanya terdapat problem mengenai data yang diberikan oleh BPJS yang kurang membantu. Pemerintah Daerah DIY ingin membayar tetapi kesulitan mengakses data by name by address. Validasi data yang selalu dilaksanakan oleh Dinas Dukcapil tidak lagi dilaksanakan karena adanya peraturan baru. Anna berpendapat bahwa melalui Perpres Nomor 25 Tahun 2020 tertera bahwa Direksi wajib memberikan data kepada pemangku kepentingan yang sesuai regulasi. Semestinya institusi Anna juga menerimanya dengan lengkap alih - alih dalam bentuk rekapitulasi.

Anna juga menambahkan fakta mengenai sasaran kelima, bahwa ada sekitar 10% masuaakat yang belum mempunyai jaminan, seperti penghuni panti, kemudian tahanan di lapas tidak memiliki akses. Sementara dalam paket manfaat standar yang sudah ada belum berjalan, terdapat perbedaan pelayanan sesuai kelas peserta. Paket manfaat masih ada pengurangan, seperti pada fisioterapi anak, hemodialisa. Mengenai sebaran SDM Kesehatan di daerah Gunung Kidul, Anna berpendapat perlu diberikan surat keputusan bagi dokter supaya bisa berpraktik di lebih dari tiga tempat untuk mendukung pemerataan SDM. Kemudian mengenai sasaran 6 dan 7, dari hasil survei yang dilaksanakan Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa masyarakat belum puas.

Sesi 4: Dedy R. Siregar, M.Si.

Terkait dengan kepesertaan, masalah krusial di setiap daerah ada kriteria inclusion dan exclusion error selalu dilakukan pemilahan mana yang sebetulnya berhak untuk menerima PBI. Dedy juga menjelaskan bahwa tahun ini terdapat peningkatan kepesertaan PBI. Dedy juga mengapresiasi masukan - masukan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah DIY maupun DPRD Provinsi DIY. Dalam hal yang berkaitan dengan tunggakan, BPJS sudah berusaha bekerjasama dengan Pemerintah Daerah DIY dan membuat skema pembayaran iuran supaya masyarakat bisa membayar secara mudah dan tidak mendapat hambatan.

BPJS juga melakukan perbaikan, terutama terkait data. BPJS telah membuat Dashboard untuk melihat capaian. Dashboard ini harapannya bisa mencapai transparansi yang sempat disinggung oleh Huda. Selain itu Dedy berusaha untuk menampung aspirasi yang disampaikan oleh Anna mengenai usulan kapitasi berbasis kinerja. BPJS juga berusaha untuk menghadirkan telemedicine untuk membantu pemerataan layanan kesehatan.

Reporter: Eurica Stefany Wijaya, M.H.

9 Juni 2021

SESI 1

Dalam Pengantar yang disampaikan oleh M. Faozi Kurniawan terdapat beberapa poin yang bisa diambil, yakni Efek Pandemi terhadap situasi Ekonomi, kemudian Efek Pandemi Covid-19 terhadap kemampuan fiskal dan Pembiayaan kesehatan serta Pembiayaan untuk Resilience Sistem Kesehatan. Semua alokasi anggaran sebagaimana diketahui secara publik, difokuskan ulang terutama untuk penanganan COVID-19.

Mulai dari re-focusing DAK Fisik, Anggaran Transfer Daerah, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Langkah kebijakan Ekonomi di tengah Pandemi Covid-19 terbagi menjadi dua, yaitu dalam langkah moneter dan fiskal yang tujuannya untuk menangani pandemi serta mitigasi dampak ekonomi. Terdapat fakta bahwa dalam tahun 2020 belanja yang dilakukan negara naik namun penerimaannya turun, ini mengakibatkan beban utang naik dan beban bunga utang juga menjadi naik. Tekanan yang demikian ini menuntut Kementerian/Lembaga untuk mendapatkan sumber dana pendapatan yang paling cepat maka dari itu beban utang menjadi naik.

Dengan ruang fiskal yang saat ini masih sempit, Pemerintah harus berupaya untuk membuat strategi pembiayaan demi ketahanan Sistem Kesehatan. Sejak tahun 2010 pendanaan Publik untuk sektor kesehatan semakin tumbuh, namun beban APBN semakin besar hingga 2019 ditambah dengan adanya Pandemi apakah akan tercapai keseimbangan pendanaan?. Kemudian, bagaimana proyeksi pembiayaan kesehatan pasca Covid-19 nantinya?.

Sesi 2

Diah menyampaikan bahwa masalah pembiayaan kesehatan merupakan salah satu pilar penting dalam 6 building blocks WHO. Alokasi anggaran yang adekuat, terintegrasi, stabil dan berkesinambungan memegang peran yang penting untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan. hal ini tentu membutuhkan upaya yang besar, terlebih setelah melihat data bahwa ada gap antara pengeluaran dan pendapatan negara sehingga ada defisit sekitar 5%. Belajar dari negara lain yang mengalami keadaan yang sama, seperti Jepang, upaya yang dilakukan oleh Pemerintahnya adalah mengatur tarif/harga obat dan berhasil mereduksi defisit hingga 431,5 juta Yen.

Alokasi belanja di sektor kesehatan Indonesia dan porsi APBN adalah sekitar 5,7% atau setara dengan 117 Triliun Rupiah, masih ada tambahan sekitar 50 Triliun Rupiah yang diperuntukkan khusus bagi perlindungan sosial yaitu pembayaran PBI dan subsidi PBPU. Di Jepang, anggaran antara perlindungan sosial dan kesehatan ini digabung sementara di Indonesia dipisah untuk menghindari penghitungan ganda.

Belanja yang diampu oleh APBN masih menjadi porsi yang terbesar, begitu juga dengan belanja kesehatan yang ditanggung oleh Rumah Tangga. Total belanja menurut fungsi lebih banyak dipakai pada upaya kuratif. Dilihat dari skema JKN kuratifnya cukup tinggi, ini cocok diberlakukan bagi BPJS. Untuk belanja promotif dan preventif dari skema pemerintah lebih banyak diampu oleh kabupaten/kota, meskipun begitu secara keseluruhan dana tersebut dari APBN. Ini menunjukkan APBN masih menduduki posisi sebagai tumpuan terbesar untuk pembiayaan kesehatan.

Dapat disimpulkan dari penjelasan bahwa sebagian porsi anggaran kesehatan terserap untuk pelayanan kuratif. Kemudian terdapat potensi duplikasi penghitungan antara anggaran kesehatan di lingkungan K/L transfer anggaran ke daerah. Mekanisme pendanaan yang terfragmentasi dapat menyebabkan pendanaan ganda yang menimbulkan inefisiensi anggaran, dicontohkan pada pemisahan antara pembiayaan untuk perlindungan sosial dan perlindungan kesehatan sebelumnya. Perlu juga dipikirkan bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi belanja kesehatan untuk menilai keefektifan alokasi anggaran dalam mencapai output program kesehatan yang diinginkan?.

Sesi 3

Ascobat memberikan gambaran mengenai bagaimana pembiayaan kesehatan hingga lima tahun kedepan, karena data yang ada masih terlalu dini untuk menilai 10 tahun yang akan datang serta keadaan yang masih terus berubah-ubah. Secara umum klaim rawat inap menghabiskan kurang lebih 15 Triliun Rupiah dan diprediksikan tahun berikutnya masih sama, namun yang perlu diperhatikan bukan hanya itu saja.

Ada satu aspek mengenai dampak PHK yang berdampak pada status kepesertaan BPJS seseorang menjadi PBI. Oleh karena itu pemerintah memerlukan sekitar 12 Triliun Rupiah untuk menanggulangi shifting tersebut. Selain itu ada dana yang tak kalah pentingnya untuk dipersiapkan dan bersifat pencegahan. Dana potensi outbreak, kenaikan Penyakit Menular dan Rebound Penyakit Tidak Menular serta kasus stunting.

Mengapa ini penting, karena melihat salah satu aspek seperti cakupan vaksinasi yang hanya 60% ini berpotensi terjadi outbreak kembali. Begitu juga dengan penyakit-penyakit seperti malaria yang programnya menurun dan pemberi dana untuk program ini akan angkat kaki sehingga perlu ada negosiasi untuk pendanaan kepada Global Fund. Untuk menghadapi PTM kita juga perlu mengotak-atik JKN kembali.

Situasi Pembiayaan yang terjadi saat ini adalah, OOP (Out of Pocket) naik tetapi prosentasenya turun. Situasi ini menunjukkan bahwa masyarakat kita mampu, maka bisa dimanfaatkan dengan cara cost sharing bagi aspek-aspek yang tidak membebani masyarakat tapi masih bisa dilaksanakan. Kemudian untuk konteks anggaran kesehatan pemerintah saat ini yang perlu menjadi fokus adalah pada aspek peranan pemerintah kab/kota yang perlu memikirkan kembali efisiensi anggaran. Anggaran ini amat tepat digunakan untuk promotif dan preventif sehingga perlu mendapatkan perhatian dan refocusing.

Kemudian konteks fiskal pemerintah saat ini ternyata defisit pada tahun 2020 mencapai 6% menurut data yang Ascobat dapatkan. Utang Indonesia telah mencapai 41% PDB dan ini perlu ditanyakan kepada Kemenkeu apakah angka ini masih termasuk aman bagi kondisi fiskal negara?. Kemudian dari sektor pajak yang selama tahun 2020 terkontraksi sebesar 19,7% dibanding tahun 2019.

Keadaan di daerah, yang sama-sama diakui oleh Ascobat dan Diah merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang sifatnya sudah tetap dan tidak ada ruang inovasi di dalamnya. Selain itu ada dilema dimana 46% terpakai untuk belanja pegawai yang alasannya terkait dengan dampak politik praktis dalam kegiatan pemilu. Ini menyebabkan makin sempitnya ruang fiskal APBD Daerah. Kegiatan seperti kajian dan studi banding yang dilakukan Pemda disarankan untuk dikurangi untuk upaya efisiensi.

Sering sekali dalam pembicaraan mengenai anggaran ada anggapan terlalu kecil atau lebih rendah dari negara lain ini hal yang kurang dibicarakan. Terutama peruntukannya, untuk apa dana tersebut?. Apabila dirujuk dari muaranya, upaya kesehatan terbagi dua yaitu UKM dan UKP. Sering kali yang diperbaiki adalah kedua hal tersebut hingga melupakan masalah di hulunya yaitu Health Strengthening System. Untuk apa memperbaiki kapitasi dll, tetapi faskes pun tidak ada atau tidak layak dan apakah ini melahirkan keadilan sosial?.

Sistem juga perlu diperkuat dalam hal penanganan Wabah, misalnya dalam surveillans berapa tenaga yang tersedia dan yang dibutuhkan. Kemudian, harapannya Indonesia tidak berpuas diri dengan capaian testing yang mendekati target WHO. Ini disebabkan oleh jumlah testing yang hanya memenuhi capaian hanya ada di Pulau Jawa sementara di daerah lain tidak demikian.

Harapannya Indonesia tidak terlalu euforia seperti yang dilaksanakan oleh India, kemudian memicu perilaku yang tidak memerhatikan kondisi wabah sehingga kasus Covid-19 justru mengalami eskalasi. Perlu ada affirmative policy untuk di daerah dengan memberikan sertifikasi yang sifatnya darurat, sehingga tenaga kesehatan yang non-dokter bisa memberikan layanan testing.

Ascobat juga mengusulkan supaya ada pembagian beban untuk berobat dalam UKP dengan menggunakan skema tiket. Tiket ini dibayar di muka (misalnya) sebesar Rp. 150.000 Rupiah, jika dikalikan dengan jumlah peserta di Rumah Sakit ini bisa meringankan beban pembiayaan kesehatan sebesar 3,8 Triliun Rupiah dalam satu tahun. Meskipun demikian, skema ini ditegaskannya tidak diperuntukkan bagi pasien dengan penyakit kronis dan peserta PBI.

Ascobat berharap sumber pembiayaan ini beragam dengan skema demikian:

Sesi 3

Didik Kusnaini merupakan Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan, ia mengaminkan presentasi yang telah disampaikan oleh pembicara. Didik sepakat bahwa apa yang disampaikan oleh pembicara bahwa dana yang banyak belum tentu berbanding lurus dengan kualitas yang akan didapatkan. Dalam pandemi ini penerimaan pajak turun karena kegiatan ekonomi turun sehingga Rupiah di APBN turun, sementara ketika swasta melemah maka satu-satunya yang bisa hidup adalah Pemerintah. Ini disebabkan karena Pemerintah masih bisa upaya mencari pinjaman.

Jumlah anggaran yang disampaikan oleh Diah tadi dibenarkan oleh Didik, bahwa Sebagian besar dikeluarkan untuk sisi kuratif. Ada 3 PR bagi Pemerintah, yaitu mengenai kuantitas SDM, kemudian kualitas SDM serta yang ketiga masalah distribusi SDM Kesehatan. Meskipun keadaan fiskal sedang tidak baik pengembangan SDM tetap harus dilaksanakan dan kita harus lebih bisa memilih prioritas.

Dengan demand dan supply yang tidak seimbang, Didik menyepakati untuk mengembangkan sumber-sumber pendanaan yang lain, dan sharing. Pola pembiayaan pemerintah tetap berjalan, kemudian yang bersumber dari masyarakat perlu dipikirkan coordination of benefitnya, kemudian dari pihak swasta mereka akan selalu menghitung profit dan ini PR bagi pemerintah untuk menarik swasta agar mau berpartisipasi.

Pembahas berikutnya disampaikan oleh Bappenas yang diwakili oleh Dewi Amilla. Dewi sepakat bahwa tidak lagi relevan membahas soal kurangnya anggaran terus menerus. Dilihat dari sisi jumlah meningkat secara keseluruhan, namun revenue negara masih kecil dibanding PDB sehingga kita sulit untuk menaikkan anggaran per kapita.

Masalahnya bukan hanya anggaran Kesehatan tetapi lebih luas lagi yaitu keuangan negara. Kemudian Dewi juga menanggapi mengenai SPM yang ternyata dimaknai membuat ruang fiskal sempit seperti yang dijelaskan oleh Ascobat di awal, hal ini memberi kesan bahwa ini adalah mandate yang unfunded. Perlu dikaji ulang juga mengapa sampai dana transfer ke daerah ini justru lebih banyak digunakan untuk operasional padahal sudah diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Dewi juga sepakat untuk meninjau Kembali dana transfer ke daerah untuk optimasi upaya nasional. Mengenai keikutsertaan swasta dalam reformasi SKN, hal ini perlu juga untuk ditekankan.

Terutama pada pengembangan kontrak pelayanan dengan swasta untuk perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap dan pelayanan Kesehatan terutama di daerah yang sulit. Isu lain mengenai upaya promotive preventif yang harus lebih diperjelas potongannya dimana, Bagaimana sebaiknya proporsi anggaran dalam rangka penguatan promotive dan preventif dan spesifik peruntukkannya. Kemudian bagaimana proporsi yang seharusnya dibagi untuk perluasan Antigen IDL dan Vaksinasi Rutin HPV?. Skrining Penyakit PTM juga perlu diperjelas, apakah perlu regulasi khusus? Kemudian apakah perlu alokasi DAK Non Fisik? Mengingat harganya yang cukup mahal. Isu selanjutnya adalah peningkatan literasi Kesehatan melalui KIE.

Pembahas terakhir yaitu Athia Yumna berpendapat bahwa keberlanjutan pembiayaan di sektor Kesehatan itu tidak sekedar untuk JKN tapi juga untuk keseluruhan. Di beberapa diskusi kebijakan yang diselenggarakan SMERU terdapat bahasan-bahasan yang sama, misalnya seperti peningkatan ruang fiskal dan meningkatkan efisiensi. Selain itu bagaimana privat bisa memenuhi ruang kontribusi juga menjadi bahasan SMERU. Athia mengingatkan ada satu aspek yang mungkin belum dibahas secara khusus yaitu sin tax atau pajak dosa dan perlu dijadikan opsi untuk diimplementasikan.

Lebih khusus soal kontribusi swasta, Athia menyoroti mengenai asuransi komersial agar dapat berkolaborasi dalam pembiayaan Kesehatan Bersama BPJS. Meskipun demikian, jalannya tidak mudah karena perbedaan prinsip asuransi komersial yang menganut indemnity dan manage of care. Hal ini yang perlu dipikirkan agar dapat terjadi sinergi. Lalu hal yang diusulkan untuk dibahas adalah prinsip farmako-ekonomi untuk efisiensi, karena terdapat prinsip keadilan. Menutup bahasan, Athia menyimpulkan bahwa banyak bahasan yang telah dibicarakan namun jangan lupa untuk menentukan arah prioritas untuk eksekusi jangka pendek, menengah dan panjang

Link Terkait:

• Kerangka acuan kegiatan
• link video streaming

21 Januari 2021

PKMK – Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK - KMK UGM (21/1/2021) dalam seri ke-6 dari Forum Kebijakan JKN Bagi Akademisi dan Pemangku Kepentingan dengan judul Inovasi Sistem Informasi Manajemen sebagai Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Program JKN. Berdasarkan tema forum dan judul, diskusi membahas tentang, upaya yang telah dan perlu dilakukan dalam pencegahan kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pemantik diskusi adalah Dr. Irwandy, SKM, MSc.PH, M.Kes selaku Akademisi Universitas Hasanuddin, selain itu, ada juga pembahas yaitu dr. Hidayat Sumintapura, M.Kes. AAK yang merupakan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku, Haruddin S.ST, M.Kes, QRMA, Auditor Muda Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI dan juga perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Diskusi difasilitasi oleh drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE.

Pengantar

Mengawali diskusi, moderator memberikan kesempatan kepada Prof. Laksono Trisnantoro, PhD untuk memberikan kata pengantar, disampaikan bahwa dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional yang telah berlangsung sekitar 7 tahun ini permasalahan fraud memang masih menjadi sesuatu yang perlu mendapat perhatian serius, terlepas dari apapun penyebab fraud terjadi, hal yang paling berbahaya adalah apabila para pelaku mulai membenarkan tindakan fraud tersebut dan merasa seolah - olah tidak melakukan kesalahan.

Pemantik

Dr. Irwandy, SKM, MSc.PH, M.Kes memaparkan materi tentang Inovasi Sistem Informasi Manajemen sebagai Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Program JKN disampaikan bahwa terdapat beberapa masalah terkait hal tersebut di Indonesia, bahwa menurut pengakuan direktur utama BPJS Kesehatan fraud yang terjadi pada 2019 sekitar 1%, namun berdasarkan data dari The National Healt-Care Anti-Fraud diperkirakan fraud yang terjadi sekitar 3% - 10% hal tersebut tentu seperti sebuah fenomena gunung es, bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang terlihat di permukaan, hal yang lebih mengejutkkan adalah berdasarkan survei yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiners pada negara-negara di Asia Pasifik menemukan kasus fraud paling banyak ditemukan di Indonesia.

Ada 3 hal yang kemudian dapat diasumsikan menjadi penyebab terjadinya tindakan fraud tersebut, pertama adalah Pressure (tekanan) yaitu adanya tekanan ekonomi, sosial hingga lingkungan pekerjaan, selanjutnya Opportunity (kesempatan) yaitu akibat sistem yang lemah dan yang terakhir Rationalization (pembenaran) yaitu persepsi dan pengetahuan mengenai fraud hingga dianggap sebagai perilaku yang biasa. Menurutnya perlu segera dilakukan upaya untuk menghentikan hal tersebut dan salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pemanfaatan sistem dan teknologi informasi, hal tersebut dapat dilakukan karena potensi fraud dapat diperoleh secara cepat dan otomatis dari system, kemudian memudahkan untuk melakukan prioritas investigasi dan dapat mendeteksi jenis kecurangan baru yang bahkan belum didefinisikan sebelumnya.

materi

Pembahas

Pembahas pertama dr. Hidayat Sumintapura, M.Kes. AAK - Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku, pihaknya menjelaskan bahwa terkait dengan permasalahan fraud pihak BPJS telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan terkait hal tersebut, upaya yang dilakukan telah mencakup sistem dan teknologi informasi, mungkin saat ini belum begitu maksimal, namun upaya terkait hal tersebut terus ditingkatkan, pembahas kedua yang diberikan kesempatan oleh moderator adalah Haruddin S.ST, M.Kes, QRMA yang merupakan Auditor Muda Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Haruddin menjelaskan bahwa benar sejatinya BPJS Kesehatan telah melakukan upaya dengan pemanfaatan sistem dan teknologi informasi, namun yang menjadi cacatan penting yang seharusnya digarisbawahi adalah data yang terkumpul oleh BPJS Kesehatan tersebut seharusnya dibuka secara umum, sehingga bisa dijadikan acuan atau bahan penelitian lebih lanjut dalam upaya pencegahan fraud kedepannya.

Sesi Diskusi

Tidak semua pembahas dapat menghadiri kegiatan ini, perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia berhalangan hadir, Moderator memberikan banyak waktu untuk peserta berpartisipasi dalam sesi diskusi untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada pemantik dan para pembahas, salah satu tanggapan yang menarik diberikan oleh peserta bernama Zulkarnain Abubakar, menurutnya untuk melakukan pencegahan fraud, seharusnya BPJS Kesehatan dapat menciptakan iklim kerja yang baik, dalam artian membuat kesepakatan dengan penyedia fasilitas kesehatan terhadap beberapa jenis penyakit yang bisa diselesaikan dalam satu tindakan, apabila kasus tersebut dapat diselesaikan dalam satu tindakan maka BPJS Kesehatan wajib memberikan insentif bagi fasilitas kesehatan yang melakukan penanganan, namun apabila dalam menjalankan tugasnya terjadi komplikasi, maka hal tersebut akan dibebankan kepada fasilitas kesehatan yang menangani dan tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan kembali terkait biaya komplikasi yang ditimbulkan.

Reporter: Sami Setiawan

5 February 2021

PKMK – Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM (5/2/2021) dalam seri ke-7 dari Forum Kebijakan JKN Bagi Akademisi dan Pemangku Kepentingan dengan judul “Kesenjangan Pelayanan Jantung di Provinsi Sumatera Utara”. Berdasarkan tema forum dan judul, diskusi akan membahas Analisis situasi pelayanan jantung di provinsi Sumatera Utara yang terdri dari 33 kabupaten/kota, apakah telah merata atau masih terpusat dibeberapa daerah saja hal tersebut untuk mendukung penyelenggaraan JKN yang lebih optimal khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Pemantik diskusi adalah Dr. juanita, S.E., M.Kes selaku Akademisi Universitas Sumatera Utara, selain itu, ada juga pembahas dr. Mariamah yang merupakan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera Utara dan aceh dan Benjamin Saut Deputi Direksi bidang riset dan inovasi BPJS kesehatan. Diskusi difasilitasi oleh M. Faozi Kurniawan.

Pengantar

Mengawali diskusi, moderator memberikan kesempatan kepada Shita Listya Dewi, MM., MPP untuk memberikan pengantar, pihaknya mengucapakn banyak terima kasih kepada seluruh mitra yang telah bersedia bergabung dalam forum ini, mengingat webinar seri ke-7 merupakan seri terakhir dan juga memberikan apresiasi terhadap para akademisi yang mengambil peran dalam proses perbaikan JKN ke depan, kesenjangan pelayanan tentu menjadi isu yang penting mengingat tujuan dari program JKN seharusnya dapat dinikmati secara menyeluruh, pemerataan fasilitas kesehatan merupakan isu penting dalam forum yang membutuhkan banyak pembahasan yang detil terkait subtansi masalah dan tantangan

Pemantik

Dr. Juanita, S.E., M.Kes memaparkan materi tentang Kesenjangan pelayanan jantung di Provinsi Sumatera Utara, disampaikan bahwa pemerataan fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan di Provinsi Sumut masih menjadi kendala utama dalam rangka pelayanan kesehatan di era JKN, pertumbuhan rumah sakit pemerintah yang sama sekali tidak mengalami peningkatan atau jalan ditempat juga menjadi persoalan tersendiri, berdasarkan data BPJS Kesehatan pada 2015 - 2016 terlihat bahwa jumlah pelayanan terhadap penyakit jantung masih terpusat di Medan sedangkan di Nias hal tersebut tidak terjadi, bukan dikarenakan tidak adanya orang yang menderita penyakit tersebut, namun dikarenakan tidak adanya dokter spesialis jantung yang menyebabkan diagnosis yang diberikan selalu mengarah kepenyakit lain.

materi

Pembahas

Pembahas pertama adalah dr. Mariamah yang merupakan Deputi direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera Utara dan aceh, dijelaskan bahwa saat ini BPJS Kesehatan telah melakukan rilis data yang terbaru, bahkan telah ada data hingga 2020, diakui bahwa pelayanan dan pemanfaatan penyakit jantung di Provinsi Sumatera Utara masih sangat terpusat di Medan, namun dengan adanya pemerataan fasilitas kesehatan dan juga pengiriman dokter spesialis jantung di tiap kabupaten kota, secara perlahan pemanfaatan mengenai pelayanan penyakit jantung di daerah semakin meningkat apabila dibandingkan dengan sebelumnya.

Pembahas selanjutnya adalah Benjamin Saut Deputi Direksi Bidang riset dan inovasi BPJS kesehatan, tidak banyak berbeda dari tanggapan sebelumnya pihaknya juga menjelaskan bahwa di era JKN ini terjadi begitu banyak peningkatan berkaitan dengan pemanfaatan akses terhadap pelayanan kesehatan karena telah ditanggung oleh BPJS Kesehatan hal tersebut juga berimplikasi terhadap penurunan kemiskinan di masyarakat, pihaknya juga mengatakan bahwa perbaikan mengenai pelayanan kesehatan terus dilakukan demi tercapainya pemerataan pelayanan kesehatan di setiap daerah.

Sesi Diskusi

Tidak seluruh pembahas dapat menghadiri kegiatan diskusi tersebut, pihak dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu berhalangan untuk hadir, Moderator memberikan banyak waktu untuk peserta berpartisipasi dalam sesi diskusi, salah satu tanggapan yang diberikan oleh peserta berasal dari Siti Khadijah Nasution, yang juga merupakan mitra dari PKMK UGM dalam forum ini, beliau menekankan terkait dengan data penurunan kemiskinan, diperlukan analisis yang mendalam sebelum akhirnya sampai kepada kesimpulan tersebut, karena jika hanya mengunakan presentase saja maka bisa saja penurunan tersebut hanya terjadi di kota-kota besar seperti yag selama ini terjadi, namun sebenarnya tidak terjadi di daerah - daerah yang masih tertinggal, sehingga harusnya dilakukan analisis secara menyeluruh di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara agar mendapat hasil yang jelas terkait dengan data penurunan kemiskinan tersebut.

Reporter: Sami Setiawan

Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA – Lembaga Administrasi Negara
Jakarta 27 Februari 2018

Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI menyelenggarakan Knowledge Management Untuk Peningkatan Kualitas Kebijakan pada Selasa (27/2/2018). Agenda ini dihadiri oleh beberapa perwakilan pemerintah daerah, Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Knowledge Sector Inisiative (KSI), Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) dan peneliti kebijakan. Pembicara yang hadir antara lain Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si (Dekan Fisipol UGM), Wandy Tuturoong (Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden), Basuki Purwadi, S.H., M.H. (Kementerian Keuangan) dan Robert Endi Jaweng (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)). Acara dibuka langsung oleh Dr. Adi Suryanto, M.Si selaku Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.

Seminar ini diawali dengan pemaparan tentang urgensi dokumentasi hasil analisis kebijakan oleh Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Erwan menyampaikan saat ini profesi analis kebijakan sangat penting bagi pemerintah. Profesi analis kebijakan dituntut untuk menyediakan informasi yang akurat, menggunakan paradigma evidence based policy dan menjamin aspek kebijakan didasari oleh evidence yang relevan.

Namun, untuk menjawab tantangan di atas, aspek akurasi data, manajemen data dan pendokumentasian data merupakan salah satu tantangan faktual. Hal yang paling mendasar saat ini adalah era disrupsi informasi dan ledakan data. Oleh karena itu, analis kebijakan memiliki urgensi untuk hadir dalam menjawab analisis penggunaan big data, penggunaan data yang sesuai dan pemanfaatan platform data terkini dimana data tersebut multi-informatif, lintas sektoral, harus mudah digunakan dan menjadi dasar kebijakan berkualitas. Saat ini karakter dokumentasi hasil analisis harus sesuai dengan perkembangan era teknologi. Bentuk platform digital berbasis aplikasi merupakan pilihan efektif yang dapat dikembangkan bersama antar lembaga pemerintah yang melibatkan akademisi kredibel.

Pada topik kedua, seminar membahas tentang pengalaman dan tantangan knowledge management pada Kantor Staf Presiden RI oleh Wandy Tuturoong dan dilanjutkan oleh Basuki Purwadi SH MH tentang etika penyebarluasan informasi di sektor pemerintah. Wandy Tuturoong menggarisbawahi bahwa aspek Knowledge Management sangat penting diimplementasikan meninmbang saat ini Presiden menekankan bahwa pengambilan keputusan atau kebijakan harus berbasis data dan membawa kepada lesson learned positif. Di lain sisi, besarnya arus hoax information menjadi tantangan nyata dalam unsur kebijakan yang terkesan menjadi informasi berbasis bukti bagi pemangku kebijakan. Selanjutnya, Basuki Purwadi SH., MH. memaparkan bahwa di era keterbukaan informasi saat ini, etika penyebarluasan informasi kepada publik harus menjadi aspek kritis yang perlu dipertimbangkan. Berita bohong perspective based menjadi salah satu tantangan fundamental bagi bangsa saat ini. Sebagai badan publik, lembaga pemerintahan memiliki kewajiban dalam manajemen informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan lintas badan publik. Untuk itu, analisis kebijakan merupakan kebutuhan yang memiliki urgensitas tinggi bagi tiap lembaga pemerintah.

Pembicara terakhir, yakni Robert Endy Jaweng sebagai Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) memaparkan tentang pentingnya data dalam analisis kebijakan. Peneliti kebijakan ini menjelaskan tentang pentingnya ahli analis kebijakan untuk dapat melaksanakan uji validitas pada tiap informasi dalam pembuatan kebijakan. Saat ini merupakan momentum penting dimana tiap kebijakan harus diawali dengan data empirik dan bersifat evidence based practice.

Selain itu, era masif informasi saat ini dan pola desentralisasi merupakan momen tepat dalam pembuatan kebijakan yang efisien, spesifik serta berbasis bukti relevan. Robert Endy Jaweng kembali menekankan bahwa kemampuan analis kebijakan dalam menempatkan data, memperoleh data, membaca kesempatan aspek politik merupakan peluang dan tantangan pada variabel kebijakan efektif di Indonesia.

Acara tersebut dilanjutkan dengan diskusi antara peserta dan narasumber. Diskusi yang menarik pada agenda ini adalah tentang platform data dalam aspek kebijakan dalam perspektif knowledge management. Topik diskusi ini didasari oleh ledakan data serta fragmentasi data pada lintas sektor pemerintahan sehingga aspek ini menjadi variabel kunci kualitas pada kebijakan. Para narasumber menggarisbawahi bahwa saat ini pemerintah mengupayakan platform dimana tiap elemen birokrasi memiliki sistem data yang terintegrasi. Selain itu, analisis Big Data dan pemilihan data relevan merupakan keahlian yang perlu dikembangkan oleh analis kebijakan. Di sisi lain, pemerintah mendorong para akademisi untuk berkolaborasi bersama dalam merealisasikan platform berbasis teknologi tentang aspek data yang terintegrasi hingga digunakan sebagai media pengkomunikasian analisis kebijakan.

Reporter: Nopryan Ekadinata (PKMK FKKMK UGM)

Seperti yang diketahui bersama bahwa JKN melalui UU SJSN (2004) dan UU BPJS (2011) telah mendorong peningkatan alokasi pembiayaan kesehatan di tingkat pusat dan berpengaruh pada peningkatan alokasi dana di daerah. Prof Laksono memberikan pengantar yang menekankan bahwa saat ini daerah menerima dana dari banyak sumber dana yang masih dikelola secara terpisah dan menyebabkan fragmentasi sistem kesehatan di daerah. Pengelolaan data di daerah juga mengalami fragmentasi di tengah sistem BPJS yang sentralistik dan sistem Kemenkes yang desentralisasi. Menurut beliau, kondisi inilah yang menyebabkan perencanaan kesehatan di daerah tidak dapat sepenuhnya berbasis data yang mengakomodir kebutuhan program JKN dan program kesehatan lainnya. Bukan hanya hubungan Pemda dan kantor BPJSK setempat yang tidak jelas, namun Prof. Laksono juga menekankan bahwa peran Pemda/ Dinkes dalam layanan primer di era JKN juga masih tidak mempunyai pola. Adanya Inpres No. 8/ 2017 menjadi kesempatan untuk mengatasi fragmentasi ini, namun instruksi ini berlaku sampai dengan akhir Desember 2018. Menurut beliau, sejauh mana pelaksanaan Inpres No. 8/ 2017 ini juga patut untuk dimonitoring dan evaluasi.

Salah satu instruksi dalam Inpres No. 8/ 2017 adalah BPJS Kesehatan menyediakan data JKN ke Menteri Kesehatan secara berkala. Namun data seperti apa dan sejauh mana kabupaten dapat mengakses kebutuhan data tersebut? bahkan saat ini belum dapat teranalisis sejauh mana dana JKN telah berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan di daerah. Hal inilah yang juga ditekankan kembali oleh ibu Murni (Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Dinkes Kulon Progo). Ibu Murni menyampaikan bahwa sulitnya data JKN diakses oleh daerah memang terjadi adanya, termasuk data kesepertaan dan data layanan yang diterima peserta JKN. Dengan kondisi seperti ini, apakah mungkin Pemda/ Dinkes dapat menggunakan data BPJS untuk perencanaan, pelaksanaan dan monitoring program kesehatan?

Melalui webinar, Bapak Yulianto (Kepala Dinkes Provinsi Jawa Tengah) juga menegaskan terjadinya pemanfaatan anggaran kesehatan di daerah yang masih tumpang tindih. Tim perencanaaan di daerah masih tergantung dari data dari pemegang program kesehatan dan belum dapat mengakses data JKN dari BPJS Kesehatan. Sementara, menurut beliau bahwa data BPJS kesehatan juga sangat dibutuhkan untuk mengukur dampak JKN terhadap capaian indikator kesehatan dan SPM di daerah.

Menurut tim Dinkes Provinsi Jawa Tengah, adanya bridging sistem p-care dan SIMPUS sebenarnya dapat menjembatani kebutuhan data JKN untuk perencanaan program kesehatan di daerah. Walaupun demikian, sistem ini masih berlaku di FKTP milik Pemerintah dan belum merangkul fasilitas kesehatan swasta di daerah. Mewakili sektor swasta, salah satu peserta di Granadi juga menyampaikan bahwa regulasi saat ini belum menjelaskan kewenangan dan kewajiban faskes swasta dalam optimalisasi program JKN, termasuk dalam pengelolaan data JKN.

Prof. Laksono kembali mengingatkan bahwa pada tahun 2016, Bapak Presiden Jokowi pernah menyampaikan perlunya pembagian tugas yang jelas antara pusat, daerah, dan BPJS Kesehatan. Beberapa tindak lanjut pembagian tugas tersebut telah tertuang dalam Inpres No. 8/ 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN. Pertanyaan penting yang disampaikan oleh Prof Laksono adalah apakah Inpres ini dapat mempercepat/ membantu pencapaian delapan sasaran utama program JKN? Menurut beliau, salah satu kuncinya adalah data BPJS Kesehatan yang dapat diakses oleh daerah untuk dipergunakan sebagai pengembangan program kesehatan. Data tersebut sebenarnya juga dapat membantu menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi menyeimbangkan ketersediaan sarana prasarana dan SDMK.

Bapak Citra dari Kedeputian Bidang Riset dan Pengembangan, BPJS Kesehatan Pusat menjelaskan bahwa salah satu ukuran untuk beroperasinya BPJS Kesehatan dengan baik adalah hasil audit yang menyatakan predikat WTP. Terkait target kepesertaan, sampai saat ini memang masih menjadi PR besar bagi BPJS Kesehatan. Menanggapi isu pengelolaan data, beliau menyampaikan bahwa saat ini BPJS Kesehatan telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dapat melayani pihak eksternal terkait kebutuhan data. Penyediaan data dashboard dari BPJS Kesehatan telah diberikan kepada P2JK dan akan menjadi masukan bagi BPJS Kesehatan untuk mengembangkan dashboard di level daerah yang dapat dipergunakan stakeholder di kab/ kota. Sebagai wakil dari tim PPJK Kemenkes Bidang Jaminan Kesehatan,

Bapak Doni berharap adanya Inpres No. 8/ 2017 dapat semakin mendorong semangat gotong royong untuk mengoptimalkan pelaksanaan program JKN. Kolaborasi antar pihak inilah yang dibutuhkan untuk mencapai kedelapan sasaran utama program JKN. Saat ini DJSN, TNP2K, P2JK, dan lintas kementerian sudah mulai mengolah data bersama-sama di ruang khusus yang telah disediakan oleh BPJS Kesehatan.

Diskusi terjadi sangat menarik saat membahas data mana saja yang dibutuhkan oleh daerah dan data mana saja yang mungkin dapat diperoleh atau bahkan tidak akan didapatkan dari BPJS Kesehatan. Inpres No. 8/ 2017 menginstruksikan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk mengambil keputusan dan melaksanaan program untuk mendukung pelaksanaan JKN. Bagaimana daerah dapat mendukung program JKN tanpa ada dukungan data yang dapat dianalisis oleh masing-masing Pemda?

{jcomments on}

Rabu, 20 Januari 2021

Pengantar

Kepala Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Dr. dr. Andreasta Meliala, MK.Kes, MAS menyampaikan pentingnya sistem kesehatan supaya siap menghadapi tantangan bencana.

Hal ini dimaksudkan supaya Indonesia memiliki ketangguhan terhadap bencana yang baik. PKMK juga tidak berhenti melakukan penelitian, diskusi dan pelatihan untuk melaksanakan transformasi kesehatan ke level berikutnya. Kemudian, rerlu juga diketahui formula apa saja yang dibutuhkan untuk reform.

Sesi Pertama

Dr. Bella Donna, M.Kes (Outlook Penanganan Pandemi COVD-19 pada 2021: Perilaku, 3T, Vaksinasi dan Penanganan Lonjakan)

Pada 2020 masyarakat dikejutkan dengan terjadinya pandemi COVID-19, yang mana mengubah kebiasaan - kebiasaan yang umumnya berlaku di masyarakat. Kebiasaan hidup berubah karena orang lebih rajin untuk cuci tangan, dan pertemuan fisik diubah menjadi pertemuan daring. Selain itu angka kematian yang terus bertambah dan muatan rumah sakit yang semakin sedikit untuk pasien COVID-19. Gelombang COVID apabila dibandingkan antara Indonesia dan negara lain, Indonesia masih masuk di gelombang pertama dan belum selesai sementara di negara lain sudah masuk ke gelombang kedua/ketiga.

dr. Bella juga menjelaskan mengenai 3 arahan dari Presiden RI untuk melakukan recovery pada 2021. Pertama yaitu kesiapan menghadapi lonjakan kasus aktif pasca liburan terutama untuk kota - kota besar atau kota yang memiliki obyek pariwisaa yang ramai dikunjungi, program vaksinasi dan pencegahan kasus aktif. Pemerintah juga melaksanakan 3T secara masif untuk menekan angka kematian dan menaikkan angka kesembuhan nasional.

Artinya untuk melakukan 3T dibutuhkan sistem laboratorium yang sudah kuat, untuk mengurangi antrian dalam lab yang tejadi selain itu SDM laboratorium dan nakes yang bisa melaksanakan tracing pasien yang suspect, probable dan positive. Tantangan lainnya yaitu masih adanya anggapan bahwa COVID adalah penyakit yang memalukan, sehingga masyarakat yang memiliki gejala menahan diri untuk pergi ke RS sehingga bertambah parah. Bella juga menyampaikan bahwa penting untuk menjaga mutu pelayanan, pembiayaan di masa pandemi dan peningkatan manajemen risiko dalam setiap aspek seperti pembiayaan.

Faozi Kurniawan, SE., M.Kes (Outlook Pendanaan Kesehatan di Era Pandemi dan Kesulitan Anggaran Pemerintah)

Faozi menjelaskan data - data melalui perspektif keuangan. Ada 3 poin yang disampaikannya yakni gambaran APBN, gambaran anggaran kesehatan dan tantangan Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan ke depan. Anggaran pendapatan dan belanja setiap tahun meningkat, tetapi pada 2020 - 2021 anggaran pendapatan dianggarkan turun karena pandemi COVID-19.

Terjadi realokasi dan refokusing belanja yang terjadi pada tahun lalu dan tahun ini. Sementara alokasi anggaran kesehatan, nampak pada 2016 pertama kalinya anggaran kesehatan bisa memenuhi angka yang diamanatkan oleh Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sebesar 5 persen. Pada 2021 prosentase ini turun menjadi 4.8 persen saja. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah untuk pelayanan kesehatan di masa pandemi COVID-19 adalah anggaran yang belum difokuskan kepada infrastruktur kesehatan dan program promotif serta preventif. Sementara anggaran difokuskan untuk menangani defisit JKN yang terjadi.

Dr. dr.Hanevi Djasri, MARS., FISQua (Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan dalam Pandemi COvid-19: Outlook 2021)

Hanevi menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 merupakan katalisator dalam mutu pelayanan kesehatan. Ada dampak positif dan negatif dari perisitiwa ini. Pada 2021 diprediksi bahwa ada 3 poin yang akan dilaksanakan seperti fasyankes yang melaksanakan balancing act, kemudian merancang ulang atau redesain pelayanan dan perubahan agar Fasyankes menjadi smart Fasyankes. Balancing act yang dilaksanakan merupakan pelayanan kesehatan untuk COVID-19 dan pelayanan kesehatan normal.

Redesain pelayanan yang akan dilakukan value-based care atau pelayanan yang berfokus pada tindakan atau perawatan yang benar - benar meningkatkan keseahatan dari pasien, serta pelayanan yang mengutamakan pasien atau patient centered care yang mana berpreferensi terhadap kebutuhan dan nilai-nilai individu pasien. Terakhir, fasyankes yang smart yaitu fasyankes yang diharapkan dapat beradaptasi secara cepat dengan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan, seperti konsultasi jarak jauh dengan bantuan wearable device .

Dr.dr. Andreasta Meliala, M.Kes., DiplPH, MAS (Outlook SDM Kesehatan di Masa Pandemi)

SDM Kesehatan sering menjadi bahasan dalam konteks - konteks tertentu seperti dalam fasyankes, dalam konteks pembiayaan UHC, dan konteks geografis Indonesia, namun bahasan SDM Kesehatan dalam masa bencana masih dibicarakan secara sporadis. Persiapan SDM Kesehatan dibutuhkan di masa persiapan dan masa mitigasi, karena jika hanya dilaksanakan pada masa mitigasi akan mengakibatkan banyak kematian sehingga mutu pelayanan juga menjadi korban. Hal yang disoroti oleh Andre dalam keadaan tersebut adalah pelaksanaan licensing atau sertifikasi yang penting untuk dilakukan pada masa persiapan dan mitigasi. Pada masa persoapan, perlu diketahui siapa saja yang dapat bergabung menjadi SDM Keseahtan untuk masa bencana. Kemudian ahli dalam profesi tertentu yang perlu direkrut secara khusus seperti dalam bidang data, teknologi informasi yang perlu masuk dalam persiapan.

Sesi Pembahasan

Udrekh menyampaikan bahwa BNPB berencana akan membuat sistem penanggulangan bencana non alam yang secara holistik tidak terlepas dari enam komponen yaitu regulasi, perencanaan, kelembagaan, kapasitas, pendanaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Untuk reformasi kesehatan, ada upaya yang harus dilaksanakan yaitu mainstreaming topik kebencanaan, agar terbentuk kolaborasi yang baik dalam penanggulangan bencana. Kemudian juga perlu dipikirkan bagaimana kebijakan anggaran supaya bisa berkelanjutan, bagaimana supaya sumber daya atau fasilitas meningkat dan anggaran juga meningkat.

Lalu perlu juga dipikirkan, bagaimana cost itu dapat menjadi cost opportunity sehingga ada nilai investasinya. Udrekh menyampaikan bahwa dalam penanggulangan bencana, kita perlu mencontoh negara lain seperti Jepang, berpikir lain soal bencana yaitu tidak mengasihani diri sendiri tetapi menjadikan bencana sebagai tanda bahwa negara akan bangkit. Hal ini diimplementasikan dengan cara, membuat inovasi untuk mengatasi bencana kemudian menawarkannya kepada negara lain yang juga membutuhkan solusi untuk penanganan bencana. Hal inilah yang dimaksud mengubah cost menjadi opportunity cost.

Pembahas yang kedua yaitu dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes menuturkan bahwa dalam pengendalian COVID-19 memiliki beberapa tantangan, seperti hasil uji labratorium yang terlambat; keterbatasan SDM, sarana dan prasarana; keterlambatan melakukan pelacakan kontak dan stigma yang berada di masyarakat; penanganan kasus (isolasi/karantina) (isolasi/karantina) yang belum memenuhi syarat; layanan kesehatan esensial yang terganggu menyebabkan targt program prioritas nasional tidak tercapai maksimal dan; penerapan protokol kesehatan di masyarakat belum optimal. Oleh karena itu, reformasi sistem kesehatan perlu melaksanakan penguatan sistem kesehatan, seperti penambahan SDM Kesehatan, penguatan sistem rujukan, memastikan kemandirian farmasi dan alkes, dan juga inovasi pembiayaan.

Pada sesi kedua Pungkas Bahjuri Ali dari Bappenas menyampaikan mengenai Reformasi SKN. Pungkas memaparkan sekilas mengenai kondisi kesehatan pada 2020 dan memperkirakan bahwa pandemi COVID-19 masih akan terjadi pada 2021. Penyebaran COVID-19 dapat ditekan dengan perilaku 3M dan pola hidup yang sehat, kemudian vaksinasi akan sangat membantu pengendalian pandemi.

Perlu juga dilaksanakan penguatan sistem kesehatan yaitu upaya tes, lacak dan isolasi. Pungkas menyebutkan ada 8 area Reformasi SKN, yaitu dari segi pendidikan, penguatas fasyankes, peningkatan RS di DTPK, kemandirian farmasi dan alkes, ketahanan kesehatan, pengendalian penyakit dan imunisasi, pembiayaan kesehatan dan teknologi informasi, digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Terakhir Prof. dr. Laksono Trisnantoro., M.Sc., PhD menyampaikan Peran Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian dalam Reformasi Kesehatan yang Berada dalam Goncangan. Kesehatan kita memerlukan ketahanan atau resilience dalam menghadapi bencana. Terdapat siklus kejutan dalam bencana, antara lain kesiapsiagaan, serangan kejutan dan kewaspadaan, kemudian dampak dan manajemen kejutan dan yang terakhir adalah tahap pemulihan dan pembelajaran. Sehingga kedepannya terwujud penguatan kebijakan kesehatan dalam konteks Reformasi Sektor Kesehatan dengan kesadaran bahwa Indonesia berada dalam situasi terguncang berat.

Strategi yang digunakan untuk meningkatka rsilience dari segi tata kelola, yaitu diperlukannya kepemimpinan yang efektif dan partisipatif, koordinasi yang kuat. Kemudian dari segi pembiayaan, perlu dipastikan sumber daya moneter yang cukup, serta memastikan stabilitas pendanaan dan fleksibilitas pendanaan untuk memenuhi kebutuhan yang berubah. Dari segi sumber daya, diperlukan tingkat dan distribusi sumber daya masnuai dan fisik yang sesuai dan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas dalam mengatasi lonjakan permintaan yang tiba-tiba. Lalu pentingnya pendekatan alternatif dan fleksibel dalam pemberian layanan kesehatan.

semua materi dan video dapat di akses pada link berikut klik disini

Reporter: Eurica Wijaya

Hari Pertama: 2 Februari 2021

Pada Selasa (2/02/2021) telah diselenggarakan Pelatihan Penulisan Policy Brief dan Pelaksanaan Policy Dialogue tahap I hari pertama. Acara berlangsung pukul 13.00 – 15.20 WIB di Gedung Litbang, FK – KMK UGM dan disiarkan melalui zoom meeting. Pelatihan ini merupakan hasil kerja sama antara Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK - KMK UGM bersama dengan World Health Organization (WHO) Indonesia dalam program penguatan dan pengembangan kebijakan Kesehatan.

Peserta pelatihan adalah mitra universitas. Tujuan pelatihan ini antara lain mempromosikan kebijakan berbasis bukti kepada para mitra universitas; membangun kapasitas mitra terpilih dalam memproduksi produksi terjemahan pengetahuan (knowledge translation); mitra universitas dapat menulis policy brief sesuai standar penulisan untuk empat masalah kesehatan prioritas KIA, gizi, CVD, dan Kanker; mitra universitas dapat melakukan pemetaan stakeholder lokal; dan dapat melibatkan stakeholder lokal dalam proses policy dialogue. Dua orang narasumber dihadirkan dalam pelatihan ini yaitu Shita Listya Dewi dan Agus Salim, MPH dengan moderator dr. Sandra Frans, MPH.

Sesi 1 – Knowledge translation product: Policy brief

Shita Listya Dewi

Shita menyampaikan bahwa ada 3 sub pokok bahasan yang dibahas pada sesi hari ini yaitu proses pembuatan kebijakan kesehatan dan peran evidence penelitian dalam keputusan kebijakan publik, knowledge translation, dan penyusunan policy brief: pernyataan masalah. Siklus kebijakan dimulai dari agenda setting atau problem definition. Disini, selain mengidentifikasi masalah, kita perlu mengangkat sebuah isu. Isu ini tentunya harus bersaing dengan isu-isu lain untuk mendapat perhatian, sehingga disini perlu evidence agar isu yang kita pilih menjadi penting. Selain evidence, perlu juga ada urgency dalam isu tersebut. Semakin tinggi urgency-nya akan semakin mudah untuk masuk ke agenda kebijakan.

Dalam perumusan kebijakan, ada beberapa tantangan yang dihadapi, sehingga peran evidence lebih dibutuhkan lagi. Peran evidence pada tahap ini misalnya untuk melihat opsi yang dikemukakan, dan melihat untung rugi dari opsi yang dikemukakan. Selain itu, evidence juga diperlukan dalam policy implementation. Kebijakan harus ditempatkan dalam sebuah konteks dimana konteks ini dapat berbeda-beda.

Dalam hal ini, evidence membantu kita dalam menempatkan konteks yang tepat. Kemudian, evidence juga masih dibutuhkan ketika melakukan evaluasi kebijakan dan ini adalah titik krusial dari sebuah kebijakan, apakah kebijakan akan dilanjutkan atau perlu direvisi. Namun, pertanyaan selanjutnya adalah apakah evidence ini ada, bagus kualitasnya, dan dipakai oleh para pengambil kebijakan?

Kebijakan berbasis bukti adalah pendekatan yang membantu orang membuat keputusan yang terinformasi dengan baik tentang kebijakan, program, dan proyek dengan meletakkan bukti terbaik yang tersedia dari penelitian di pusat pengembangan dan implementasi kebijakan. Penggunaan evidence policy yang baik harus menghadirkan keterkaitan antara proses penelitian, knowledge translation process dan proses pembuatan kebijakan.

Knowledge translation ini merupakan jembatan antara research process dan proses pembuatan kebijakan. Knowledge translation itu bukanlah proses satu arah, namun harus 2 arah, yaitu selain dari pihak researcher tetapi juga dari para policy maker. Jadi harus ada exchange of information antara dua elemen tersebut.

Ada beberapa knowledge translation product, namun yang kita fokuskan disini adalah policy brief dan briefing note. Untuk policy brief, dengan formatnya yang meliputi problem statement, options, dan pertimbangan implementasi; hal ini menjadikannya efektif digunakan untuk menyampaikan gagasan.

Disamping itu, komponen yang harus ada dalam sebuah policy brief yaitu bersifat persuasif, punya kredibilitas, dan berada di dalam konteks yang relevan. Selain itu ada komponen engagement, dimana policy brief ini harus menarik, susunan bahasanya harus jelas dan mudah dimengerti.

Sesi 2 - Literature Review dan Pengumpulan Data

Agus Salim, MPH

Agus memulai paparannya dengan menjelaskan sumber - sumber data yang bisa digunakan seperti Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK), kemudian database jurnal seperti Pubmed, dan lain - lain. Ada dua metode yang akan di-cover dalam sesi ini yaitu basic computer search options dan two board types of databases.

Sesi ini dilanjutkan dengan workshop dan latihan. Agus menunjukkan bagaimana cara membuat keywords. Pada basic search options dapat dilakukan dengan beberapa teknik seperti Boolean operators, truncation, dan phrase search. Contoh dengan teknik Boolean: infant mortality, infant AND mortality, “infant mortality”. Contoh dengan teknik truncantion: Pollut*. Kemudian Agus juga mencontohkan bagaimana mencari literature dengan keyword yang sudah dipilih melalui beberapa database seperti Pubmed, Health System Evidence, Hinari, dan Google Scholar.

Sesi 3 - Framing a policy brief: Problem Statement

Shita Listya Dewi 

Sesi ini diawali dengan pertanyaan dari peserta mengenai bagaimana cara menyajikan knowledge translation yang tepat sehingga policy brief yang dibuat bisa diterima oleh pemegang kebijakan. Salah satunya adalah dengan penyusunan yang menarik, baik dari sisi penyusunan kata maupun tampilannya; selain itu, adalah adanya urgency dari masalah, dan juga kemudahan dalam pengoperasian/ implementasinya. Untuk menilai kualitas evidence, kita dapat menilai metodologinya, atau kita bisa mengambil hasil systematic review.

Dalam framing a public policy, perlu sentuhan yang menarik dari sudut tertentu. Kuncinya adalah harus berangkat dari sebuah masalah. Jika pemilihan masalahnya sudah benar, maka itu sudah seperti menyeleseaikan setengah dari masalah. Kita mengetahui ada error type 1 dan 2, disini kita sebut ada type 3 error yaitu kesalahan dalam mengangkat masalah. Karakter masalah itu bisa wicked, messy, complex, atau moving object.

Moving object ini selalu berubah, bisa jadi sesuatu menjadi masalah di hari ini dan belum tentu menjadi masalah juga di hari esok. Jika messy, complect dan ruwet, lalu bagaimana kita dapat menyebut itu sebagai sebuah masalah? Yaitu dengan melihat dengan teori, norma, atau benchmarking. Cara menulis problem statement harus disesuaikan dengan target pembaca. Sebaiknya satu masalah dibahas dalam satu policy brief. Sesi ini kemudian dilanjutkan dengan sesi latihan.

Pelatihan ditutup oleh moderator dengan membacakan kesimpulan pelatihan hari pertama. Pelatihan hari kedua akan dilakukan hari Rabu, 3 Februari 2021 jam 10.00 – 12.00 WIB

Reporter: Widy Hidayah

Hari Kedua: 3 Februari 2021

Pada Rabu (3/02/2021) telah diselenggarakan Pelatihan Penulisan Policy Brief dan Pelaksanaan Policy Dialogue tahap I hari pertama. Acara berlangsung pukul 10.00 – 12.00 WIB di Gedung Litbang, FK – KMK UGM dan disiarkan melalui zoom meeting. Pelatihan ini merupakan hasil kerja sama antara Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK - KMK UGM bersama dengan World Health Organization (WHO) Indonesia dalam program penguatan dan pengembangan kebijakan kesehatan. Peserta pelatihan adalah mitra universitas.

Tujuan pelatihan ini antara lain mempromosikan kebijakan berbasis bukti kepada para mitra universitas; membangun kapasitas mitra terpilih dalam memproduksi produksi terjemahan pengetahuan (knowledge translation); mitra universitas dapat menulis policy brief sesuai standar penulisan untuk empat masalah kesehatan prioritas KIA, gizi, CVD, dan Kanker; mitra universitas dapat melakukan pemetaan stakeholder lokal; dan dapat melibatkan stakeholder lokal dalam proses policy dialogue. Dua orang narasumber dihadirkan dalam pelatihan ini yaitu Tri Muhartini, MPA dengan moderator dr. Sandra Frans, MPH.

Sebelum sesi pertama dimulai, Tri, selaku narasumber memberikan masukan dan komentar atas tugas pelatihan atau outline policy brief yang telah dikerjakan oleh peserta seperti faktor penyebab masalah yang ingin dituliskan, data yang harus dicantumkan termasuk perbandingan dengan daerah atau negara lain untuk memperkuat analisis, dan jumlah halaman yang direkomendasikan. Pernyataan masalah harus ditulis padat dan langsung menyasar masalah yang ingin ditampilkan. Selain itu, diperlukan penulisan yang efektif dalam menyusun narasi untuk pernyataan masalah. Dampak atau konsekuensi dari pernyataan masalah apabila diabaikan juga perlu turut dicantumkan termasuk contoh dari negara atau daerah lain yang telah mengabaikannya.

Sesi 1 – Framing a Policy Brief: Underlying Factors

Tri Muhartini, MPA 

Tri menyampaikan bahwa ada 3 sub pokok bahasan yang dibahas pada sesi hari ini yaitu Underlying Factor / Faktor Penyebab Masalah, Option / Opsi, dan Implementation Consideration / Pertimbangan Implementasi. Pada sesi yang pertama yaitu memahami underlying factor, dimulai dengan memaknai problem tree analysis. Menemukan masalah dalam suatu isu, dimana dalam konteks pelatihan ini adalah isu kebijakan kesehatan seperti KIA, Gizi, Jantung dan Kanker. Penyelesaian masalah dengan suatu kebijakan memerlukan identifikasi akar penyebabnya atau faktor penyebab yang membuat masalah itu muncul di permukaan. Faktor penyebab itu seperti akar pohon yang harus digali sedalam dalamnya. Seperti pohon, jika masih ada akarnya maka dia akan tetap tumbuh. Tapi jika akar pohon itu dipotong maka dia tidak akan tumbuh kembali.

Seperti itulah masalah kebijakan kesehatan, jika hanya menangani dampaknya atau masalah utamanya, tetapi akarnya tidak diselesaikan maka masalah itu akan tumbuh kembali. Dalam kebijakan publik, jika masalah yang akan diselesaikan tidak dengan cara memutuskan akar penyebab maka yang terjadi adalah error type 3 yaitu kebijakan yang diputuskan tidak sejalan dengan masalah dan penyebab sehingga masalah itu tetap terus tumbuh bahkan menimbulkan masalah baru. Di Indonesia, banyak kebijakan memiliki error type 3, khususnya kebijakan kesehatan yang saat ini berkaitan dengan pandemi, dimana keputusan pemerintah yang ditujukan menekan angka kasus tapi dalam implementasi justru membuat kasus semakin terus meningkat dan mengakibatkan angka kematian tinggi. Selain itu, berdampak pula pada persoalan layanan kesehatan lainnya hingga ke persoalan ekonomi sehingga untuk mengusulkan suatu kebijakan kita harus mengerti akar penyebabnya.

Identifikasi faktor penyebab masalah memerlukan data yang dapat bersumber dari data survei, data administratif, primary studies/ systematic review atau penelitian sebelumnya dan wawancara informan kunci (key informant interview). Data survei seperti data Riskesdas dapat menunjang pernyataan masalah yang akan ditulis. Data administratif dapat berupa data rutin yang telah dikumpulkan secara regular oleh instansi atau lembaga terkait. Data yang berasal dari primary studies/ systematic review atau penelitian sebelumnya dapat digunakan tidak hanya untuk mengidentifikasi masalah tetapi juga menyusun implementasi. Wawancara mendalam dapat dilakukan dengan pengambil keputusan untuk mendapatkan konfirmasi dengan menyusun hipotesis terlebih dahulu.

Setelah memiliki data, langkah selanjutnya untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah dengan mengkategorikan berdasarkan health system arrangement. Ada 3 kategori yaitu government arrangement, financial arrangement, dan delivery arrangement. Tata Kelola berkaitan government arrangement meliputi kebijakan pemerintah, sistem pemerintahan atau politik, kelembagaan (koordinasi atau kedudukan suatu kelembagaan), struktur birokrasi dan hal lainnya yang berakaitan dengan pemerintahan atau pengambil keputusan. Pada goverment arrangement dapat melihat apakah ada koordinasi antar lembaga yang menjadi penyebab masalah ini. Financial arrangement atau keuangan ini berkaitan dengan anggaran, pajak, pembiayaan kesehatan, insentif dan lain-lain. Pada delivery arrangement berkaitan dengan ketersediaan perawatan atau pelayanan kesehatan yang mempengaruhi penyebab masalah tersebut. Dapat pula dimasukkan hal - hal di luar government arrangement atau financial arrangement ke dalam delivery arrangement. Dari ketiga arrangement ini akan membantu untuk menspesifikasikan policy brief yang ditulis.

Sesi 2 - Framing a Policy Brief: the Alternative Options

Tri Muhartini, MPA

Setelah menentukan pernyataaan masalah dan menemukan penyebabnya. Langkah selanjutnya adalah menawarkan opsi kepada pengambil kebijakan. Opsi tidak sama dengan rekomendasi. Opsi adalah usulan yang ditawarkan dengan beberapa pilihan dan diberikan kepada stakeholder atau pengambil kebijakan untuk memilih. Pengambil kebijakan dapat memilih satu opsi, dua opsi atau seluruh opsi yang ditawarkan. Rekomendasi adalah usulan yang dibuat tanpa menyediakan pilihan lain untuk dipilih, hal ini merupakan mandatory yang diharapkan dapat diambil oleh pengambil kebijakan. Rekomendasi diharapkan dibuat dalam satu usulan. Opsi ada dalam dokumen policy brief sedangkan rekomendasi ada dalam dokumen briefing note.

Opsi untuk kebijakan adalah opsi murni, yang belum pernah ada sebelumnya. Sedangkan opsi dari kebijakan adalah opsi yang ditawarkan untuk memperbaiki kebijakan yang telah ada. Ada 6 hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan opsi yaitu apakah substansi opsi yang ditawarkan sudah sejalan dengan substansi permasalahan (substaintively sound), apakah opsi yang ditawarkan dapat dijalankan di level administratif (administrative capacity), apakah opsi memerlukan biaya yang besar dan manfaat yang kecil atau sebaliknya (economic cost-benefit), apakah opsi tersebut mendapatkan pertentangan atau dukungan dari masyarakat (social acceptability), apakah opsi ini memiliki dukungan politik (sejalan dengan RPJMN, RPJMD) atau tidak (political support), dan apakah opsi ini memiliki dasar hukum yang telah ada sebelumnya (legal framework).

Opsi yang ditawarkan juga perlu diidentifikasi dengan melihat hal seperti berikut meliputi manfaat, kemungkinan potensi bahaya yang ditimbulkan, biaya, dan ketidakpastian efektivitas dari opsi yang ditawarkan. Diperlukan transparansi dari pernyataan masalah hingga menyampaikan opsi.

Sesi 3 - Implementation Consideration/ Pertimbangan Implementasi

Tri Muhartini, MPA

Implementation consideration atau pertimbangan implementasi diperlukan ketika ada potential harm dan uncertainty dalam penulisan policy brief. Perlu melihat tantangan yang ada seperti dari masyarakat, tenaga kesehatan, organisasi dan sistem. Tantangan dari masyarakat berkitan dengan perilaku masyarakat, social support dan partisipasi masyarakat. Tantangan dari tenaga kesehatan berkaitan dengan diperlukannya audit pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Tantangan dari sisi organisasi berkaitan dengan manajemen yang dikelola oleh organisasi. Sedangkan tantangan dari sistem berkaitan dengan 3 arrangements (government, financial, dan delivery).

Perlu diperhatikan apakah ada barrier atau pertentangan dari kebijakan yang ada. Ketika menyusun opsi perlu dijelaskan kepada pengambil kebijakan terkait tantangan yang mungkin akan timbul. Tantangan ini diperoleh dari hasil diskusi atau wawancara mendalam atau sistematic review. Tidak disarankan membuat analisis terkait tantangan hanya berdasarkan pendapat pribadi. Penyusunan opsi tidak berdasarakan prioritas tetapi harus saling berkaitan antara satu opsi dengan yang lain.

Pelatihan ditutup oleh moderator dengan membacakan kesimpulan pelatihan hari kedua. Pelatihan hari ketiga akan dilakukan pada Kamis, 4 Februari 2021 jam 13.00 – 15.00 WIB.

Reporter: Monita Destiwi

Hari Ketiga: 4 Februari 2021

Pada Kamis (4/02/2021) telah diselenggarakan Pelatihan Penulisan Policy Brief dan Pelaksanaan Policy Dialogue tahap I hari ketiga. Acara berlangsung pukul 13.00 – 15.00 WIB di Gedung Litbang, FK – KMK UGM dan disiarkan melalui zoom meeting. Pelatihan ini merupakan hasil kerja sama antara Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK - KMK UGM bersama dengan World Health Organization (WHO) Indonesia dalam program penguatan dan pengembangan kebijakan kesehatan. Peserta pelatihan adalah mitra universitas.

Tujuan pelatihan ini antara lain mempromosikan kebijakan berbasis bukti kepada para mitra universitas; membangun kapasitas mitra terpilih dalam memproduksi produksi terjemahan pengetahuan (knowledge translation); mitra universitas dapat menulis policy brief sesuai standar penulisan untuk empat masalah kesehatan prioritas KIA, gizi, CVD, dan Kanker; mitra universitas dapat melakukan pemetaan stakeholder lokal; dan dapat melibatkan stakeholder lokal dalam proses policy dialogue. Dua orang narasumber dihadirkan dalam pelatihan ini yaitu Shita Listya Dewi dan Tri Muhartini, MPA dengan moderator dr. Sandra Frans, MPH.

Sesi 1 – Presentasi Outline Policy Brief

Pelatihan dimulai dengan presentasi outline policy brief oleh peserta pelatihan. Presentasi pertama oleh Silva tentang kasus stunting yang banyak ditemukan di lingkungan yang berperilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) terutama oleh keluarga pra sejahtera yang belum mampu memiliki jamban keluarga sendiri. Presentasi kedua oleh Dian dengan isu kesehatan yang diangkat mengenai kejadian Kurang Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil di Kota Bandar Lampung. Presentasi ketiga oleh Sri dengan mengangkat isu kader dalam pengukuran BB dan TB untuk menentukan kasus dan kategori stunting.

Presentasi keempat oleh Juanita menyoroti tingginya angka kematian akibat CVD dikaitkan dengan distribusi SDM dan upaya preventif dan promotif di FKTP. Presentasi kelima dilakukan oleh Sani terkait paparan karsiongen di tempat kerja di Indonesia. Presentasi keenam dilakukan oleh Ambo dengan topik deteksi dini faktor risiko kanker melalui kebijakan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM. Presentasi ketujuh dilakukan oleh Siti terkait AKI dan KB. Presentasi kedelapan oleh Tuty mengenai SPM di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Sesi 2 - Pemetaan Pemegang Kepentingan (Stakeholders Mapping)

Shita Listya Dewi

Stakeholder dapat berasal dari berbagai kalangan seperti policy maker, manajer di institusi ataupun di kegiatan berbasis komunitas, anggota asosiasi kesehatan, peneliti, organisasi nasional dan internasional, pasien, konsumen, dan lain sebagainya. Dalam memilih stakeholder, perlu dibuat pemetaan menggunakan tabel mapping sederhana yang berisi identitas grup stakeholder, nama/ title of stakeholder, apakah akan diundang untuk wawancara, atau lebih jauh diundang dalam kegiatan dialog kebijakan.

Kemudian dilakukan stakeholder power analysis berdasarkan power dan interest mereka. Pada awalnya kita asumsikan bahwa semua stakeholder memiliki kekuasaan dan ketertarikan pada masalah yang kita angkat. Kemudian setelah kita identifikasi lebih lanjut, kita tentukan mana yang akan kita dekati untuk dilakukan engagement tahap awal dengan wawancara mendalam. Modal dasar dalam menggandeng para stakeholder yaitu 3C (Concern, Capacity, and Connecting).

Pertama, concern, apakah mereka ada concern dengan isu yang kita angkat, adakah kesamaan concern dengan kita? Kedua capacity, kalau mereka punya concern, kemudian kita lihat capacity mereka, apakah ada kapasitas mereka yang dapat kita manfaatkan. Ketiga adalah connecting. Tugas berikutnya adalah bagaimana saya bisa connect dengan mereka, apa yang bisa saya sampaikan sehingga ada kesepemahaman/ satu visi, dan ini bisa tercapai jika ada connecting dengan mereka. Strategi 3C ini yang akan membantu kita meng-engage stakeholder secara lebih efektif.

Sesi 3 - Strategi Pelibatan Pemangku Kepentingan: In Depth Interview dan Policy Dialogue

Tri Muhartini, MPA

Ada 2 strategi dalam melibatkan stakeholder yaitu indepth interview atau wawancara mendalam dan policy dialogue. Wawancara mendalam dilakukan sebelum policy brief menjadi final. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan masukan. Sebelum melakukan wawancara, hal yang perlu dimiliki adalah outline final dari policy brief dan daftar target pemangku kepentingan yang akan diwawancara. Hal umum yang perlu dipersiapkan antara lain undangan dan daftar pertanyaan. Pengalaman kami, untuk lebih amannya kami menyiapkan pertanyaan terbuka.

Dalam wawancara ini diharapkan para stakeholder dapat memberikan perspektif mereka terkait masalah yang diangkat. Selain itu, wawancara ini juga dapat digunakan untuk memperoleh data baru. Perlu diperhatikan, jika terjadi perbedaan pendapat selama wawancara, tidak perlu melakukan sanggahan yang dapat menimbulkan perdebatan, karena kita harus tetap menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan. Perlu ditekankan juga bahwa their opinions matter.

Selain wawancara, strategi lain dalam melibatkan stakeholder adalah dengan dialog kebijakan (policy dialogue). Tujuannya antara lain untuk meningkatkan ketertarikan pemangku kepentingan, mendapatkan masukan atau respon tambahan yang berkaitan dengan topik, dan mendapatkan kesepakatan dari masing pemangku kepentingan terkait. Kita perlu memilih satu pemangku kepentingan utama yang akan menjadi kunci pemegang kepentingan.

Lalu, bagaimana cara melakukan dialog kebijakan? Berikut beberapa hal yang perlu dipersiapkan; membuat daftar target pemangku kepentingan, undangan, menentukan metode dialog (daring atau tata muka), mempersiapkan materi atau power point berdasarkan policy brief, struktur materi disesuaikan dengan susunan struktur policy brief, presenter hanya dapat dilakukan satu perwakilan penulis (jika penulis lebih dari satu), fasilitator berfungsi untuk memandu dan menjaga kelancaran diskusi sesuai dengan susunan policy brief, presenter dan fasilitator dapat merespon tanggapan partisipan dengan tujuan “konfirmasi”, dalam dialog kebijakan presenter dan fasilitator tidak diperkenankan untuk menyanggah, dan menyusun peraturan dialog kebijakan untuk partisipan.

Policy dialogue ini lebih mengarah ke dialog antar stakeholder. Ini bukan seperti sidang skripsi. Tone yang digunakan ialah untuk memfasilitasi para pemangku kepentingan untuk berdialog. Policy brief yang dibuat harus jelas dalam mengkomunikasikan posisi dan argumentasi kita sehingga kita tidak perlu membela diri dan menyanggah selama proses dialog kebijakan.

Pelatihan ditutup oleh moderator dengan membacakan kesimpulan pelatihan hari ketiga. Kegiatan setelah pelatihan tahap 1 ini yaitu penulisan policy brief dan pemetaan stakeholder selama 2 minggu (8 - 19 Februari 2021). Kemudian peserta melakukan wawancara mendalam dengan stakeholders.

Reporter: Widy Hidayah

16 Juni 2021

Studi Kasus PBI APBN, Defisit dan Pengeluaran Untuk Penyakit Jantung, Kanker, dan SC

Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan mengadakan diskusi seri 2 Forum Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Pendanaan Kesehatan Mendatang: Apakah Prinsip Keadilan Sosial Semakin Diperlukan? pada Rabu 16 Juni 2021.

Diskusi seri 2 ini mengusung topik Penggunaan APBN dan BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Keadilan Sosial: Studi Kasus PBI APBN, Defisit dan Pengeluaran Untuk Penyakit Jantung, Kanker, dan SC. Narasumber dalam diskusi ini adalah Peneliti Kebijakan Pembiayaan Kesehatan dan JKN PKMK FK - KMK UGM, M. Faozi Kurniawan, SE., Akt., MPH dan Peneliti Pusat Kebijakan dan Manajemen Asuransi Kesehatan, Vini Aristianti, SKM., MPH AAK.

Untuk membuka sesi diskusi seri 2 ini, Dosen Departemen Manajemen Kebijakan Kesehatan dan Peneliti Pusat KPMAK FK-KMK UGM, Dr. Drg. Julita Hendrartini, AAK., M.Kes menyampaikan situasi pembiayaan kesehatan saat ini. “Kenaikan Gross Domestic Product (GDP) dari tahun ke tahun. Namun, share GDP untuk kesehatan menurun. Jika dibanding negara lain, share GDP untuk pembiayaan kesehatan cenderung rendah,” ujar Julita.

Julita menyatakan belanja kesehatan Indonesia dari publik dan non publik menurun dan nilainya hampir sama. Hal ini menunjukkan ada potensi pendanaan dari sektor non-publik. Pembiayaan untuk JKN saat ini 112,1 T dan adanya penambahan dana JKN ialah pembiayaan untuk PBI. Sisa dana PBI setiap tahun digunakan subsidi silang untuk PBPU/Informal. Sektor informal inilah yang paling besar mengalami defisit

“Sektor informal ada orang mampu namun menurut data dari KPMAK juga ada yang kemampuan finansial terbatas”, ujar Julita. Julita menyoroti bahwa dana JKN sebagian besar digunakan untuk kuratif dan ketidakmerataan penggunakan dana JKN membuat equity sulit terwujud.

Julita menyampaikan banyak pertanyaan kebijakan dalam penyelenggaraan JKN. Terlebih pembiayaan kesehatan ke depannya megalami banyak tantangan misalnya mengatur bagaimana proporsi pendanaan publik atau swasta, besarnya pembiayaan dari sisi kuratif, dan bagaimana dengan aspek promotif dan preventif. Julita memberikan gambaran mengenai alternatif yang bisa dikembangkan diberbagai negara adalah implementasi urun biaya, co-payment, co insurance, coordination of benefit, dan coordination of payers.

Sesi penyampaian materi diawali dengan presentasi oleh M. Faozi Kurniawan membahas mengenai cost sharing dalam pembiayaan kesehatan di Indonesia serta bagaimana pembiayaan untuk penyakit katastropik. Peneliti yang akrab disapa Faozi menyampaikan beban biaya katastropik penyakit Jantung menjadi biaya tertinggi dalam beban layanan JKN pada 2016 - 2019. “Penyakit jantung kanker menduduki iaya katastropik pertama dan kedua, 18,5 % biaya katastropik pada tahun 2019,” ujar Faozi.

Faozi memaparkan saat ini kepemilikan layanan katerisasi Jantung yang terbatas antar daerah sehingga terjadi kesenjangan. Bedasarkan data sampel BPJS 2015 – 2018 pembiayaan pelayanan pantung tertinggi di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, sedangkan Provinsi di Bagian Timur cenderung lebih rendah. Biaya pelayanan jantung tinggi ini ada pada kelompok PBPU – PPU – BP.

Untuk penyakit kanker, data sampel BPJS 2015 – 2018 menunjukkan Pembiayaan Pelayanan Kanker tertinggi pada Provinsi Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, sedangkan Provinsi di Bagian Timur cenderung lebih rendah. Biaya pelayanan kanker tinggi pada kelompok PBPU – PPU – BP.

Dengan keadaan seperti ini Faozi menyatakan Potensi Cost Sharing untuk
mengurangi ketimpangan antar peserta dan wilayah sehingga memberikan kesempatan masyarakat untuk mendanai sendiri kesehatannya. Adapun hal yang prlu dilakukan selanjutnya adalah memperbaiki Pasal 22 dalam UU SJSN da melengkapi PMK 51/2018, peraturan teknis/ pedoman cost sharing untuk penyakit katastropik bagi peserta JKN kelompok Mandiri yaitu PBPU.

Vini Aristianti, SKM., MPH AAK memberikan paparan lebih lanjut mengenai kasus Sectio Caesarea (SC). Vini menjelaskan, rate nasional persalinan SC untuk peserta JKN adalah 28,98%, meningkat 4,26 kali lipat dibandingkan dengan 2010 dimana 75% dari penggunanya adalah peserta JKN Non PBI yaitu peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dan peserta PBPU.

Vini memaparkan saat ini cesar ringan merupakan kode CBGs terbanyak kedua untuk klaim rawat inap dengan jumlah kasus sebanyak 221.968 kasus dengan total biaya terbesar dibanding klaim CBGs rawat inap lainnya sebesar 1,035 trilliun rupiah. Proporsi terbesar yang melakukan klaim persalinan SC di FKTP adalah PBI APBN diikuti oleh PPU.

Data yang dihimpun Vini menunjukkan klaim persalinan tertinggi di FKTP terjadi di di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Adapun proporsi SC di FKRTL pada 2017 sebesar 37% dibandingkan persalinan normal di FKRTL dan proporsi ini menurun, 2018 menjadi sebesar 24%..

Data yang dihimpun Vini menunjukkan proporsi PPU tertinggi untuk klaim persalinan baik normal dan SC di FKRTL. Klaim persalinan normal di FKRTL paling banyak oleh kelompok PPU, diikuti PBPU, dan meningkat jumlahnya dari 2017 ke 2018.

Ada pertanyaan mendasar yakni apakah SC dapat dikenakan Cost Sharing? Vini menyampaikan penelitian dari BPJS Kesehatan pada 2016 mengenai kemauan dan kemampuan peserta Non PBI membayar urun biaya pada pelayanan Sectio Caesarea menunjukkan bahwa jumlah urun biaya yang bersedia dibayarkan oleh rata -rata responden adalah sekitar 3,35% dari total belanja rumah tangga tahunan. Besar urun biaya yang direkomendasikan berada pada rentang 22%-29%.

Peserta dengan Kelas/Pendapatan yang berbeda memiliki kemauan dan kemampuan bayar yang berbeda sehingga pengenaan urun biaya sebaiknya memperhatikan hal tersebut. Prevalensi operasi sesar ini pun memiliki hubungan negatif dengan kemauan bayar namun memiliki hubungan positif dengan kemampuan bayar. Pengenaan urun biaya juga dapat lebih tinggi di daerah dengan prevalensi SC yang tinggi.

Terkait paparan narasumber, Doni perwakilan dari PPJK Kemenkes mengarisbawahi bahwa masalah utama di Indonesia adalah ketimpangan dan pelayanan. Doni sepakat pelayanan jantung dan kanker lebih banyak dilakukan di kota besar dibanding dengan di Indonesia Timur. Daerah tertentu yang di kota besar saja yang menikmati. Doni juga menenkankan penting melihat JKN tidak secara segmented. JKN menyadarkan akses menjadi hal yang harus diperhatikan.

Tidak cukup jaminan finansial, jaminan peayanannya bagaimana? Terkait cost sharing intinya mengubah regulasi dasar. Doni menekankan regulasi sekarang tidak memungkinkan menerapkan cost sharing. Semua pihak sudah sepakat cost sharing perlu. Terkait SC, masalah utamanya ialah membuktikan moral hazard sehingga perlu perubahan regulasi besar.

Perwakilan Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Ronald Yusuf juga menanggapi isu cost sharing, co-payment, iur biaya yang sudah sering dibahas di berbagai kesempatan. Berbeda dengan Doni, Ronald menyatakan masih ada peluang menerapkan cost sharing jika melihat UU SJSN.

Ronald menjelaskan penerapan cost sharing, co-payment perlu untuk mengurangi kejadian moral hazard dan cost sharing ini bisa diterapkan di semua jenis penyakit. Ronald menekankan dari beberapa diskusi yang diikuti, ada satu isu yang perlu dijawab mengenai perbedaan mis used dan bukan mis used seperti apa?

Perwakilan Dewan Jaminan Sosial Nasional, Fery Ferdiansyah menyatakan saat ini kebijakan ke depan yang dibahas DJSN adalah perumusan kelas rawat inap standar dan bagaimana peta jalan yang diharmonisasikan dengan KDK yang di-arrange oleh Kemenkes. DJSN sedang menyusun pokok pikiran terkait revisi UU SJSN dan BPJS.

Tantangan saat ini kompleks sehingga, konten regulasi itu perlu disesuaikan. Akar masalah saat ini, terjadi disharomonisasi peraturan perudangan baik vertikal dan horisontal, inkonsistensi kebijakan jaminan sosial, maturitas kelembagaan SJSN,DJSN mendeteksi besaran iuran perlu diseusiakan, pekerja sektor informal yang tidak mau membayar iuran sangat banyak, budaya hukum dan kemampuan BPJS menegakkan hukum reltif rendah, tingginya ekspektasi masyarakat terhadap jaminan social (jamsos) namun compliance relatif rendah. Atas dasar hal tersebut, DJSN ingin perbaikan UU Jamsos.

Direktur Eksekutif Prakarsa Ah Maftuchan menyatakan apa yang disampaikan Fery DJSN untuk menengahkan diskusi UU SJSN dan BPJS sangat relevan dari sisi waktu 6 tahun pelaksanaan BPJS Kesehatan (BPJS-K) dan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK). Jika kita bicara cost sharing dan coordination of benefit yang ditengahkan adalah pendekatan padu antaar pihak pemerintah – swasta - lembaga asuransi - lembaga keuangan untuk punya satu goals pembangunan kesehatan dan kesejahteraan jangka menengah - panjang. Di BPJS-TK ada jaminan kecelakaan kerja yang memiliki hubungan langsung dengan treatment kesehatan. Prakarsa setuju dengan ide menengahkan COP. Hal ini merupakan upaya memberikan ruang bagi yang mampu untuk memiliki kepesertaan lebih.

Dari segi pelaksana JKN, Agus Mustopa perwakilan BPJS Kesehatan (BPJSK) menceritakan kondisi BPJSK pada awal tahun diberitakan mengalami surplus. Namun Agus menekankan faktanya BPJSK belum bisa disebut dalam kondisi surplus. Tahun ini BPJSK terus memantau kondisi keuangannya. Dikaitkan dengan topik cost sharing, BPJS K mendukung upaya eksplorasi sumber pembiayaan yang membuat beban APBN tidak tambah berat. Kondisi keuangan per akhir 2020 belum dapat dikategorikan sehat. Iuran saat ini menjadi sumber pendanaan, tapi juga kenaikan iuran juga menjadi beban masyarakat.

Menambahi pernyataan Agus, perwakilan BPJSK, Elsa Novelia menjelaskan data sampel hingga 2018 dinamikanya masih sama dengan data 2020 yakni penyakit katastropik mengambil proporsi 25% pembiayaan kesehatan. Oleh karena itu, perlu diskusi pembiayaan untuk katastropik. Ketika penyelenggaraan Askes, ada regulasi yang memisahkan pembiayaan umum dan katastropik. Di era JKN tidak membedakan segmentasi apapun. Jika dilihat dari kunjungan primer, saat ini masih didominasi PBI APBN. Untuk layanan rujukan didominasi PBPU. Kunjungan untuk Katastropik saat ini 25% dari proporsi biaya kesehatan sedangkan jantung 63% pembiayaan JKN. Untuk SC dalam beberapa tahun terakir mengisi top 10 pembiayaan kesehatan.

Terkait cost sharing, Elsa menyatakan dalam mengembangkan cost sharing dan memilih sebuah layanan ini apakah dibiayakan dalam cost sharing apa tidak akan pada marwah JKN yakni finansial protection. Biaya yang besar jika tidak dijaminkan maka memiskinkan peserta. Memilih menjaminkan adalah perkara sulit karena harus meninjau kembali indikasi medisnya.

Elsa mencontohkan pertanyaan - pertanyaan seperti, sampai stand keberapa operasi jantung akan dijamin dan operasi mana saja yang dijaminkan. Demikian dengan SC, saat dilihat ke dalam indikasi medis, yang disepakati saat ini adalah indikasi adanya bekas Sectio. Namun melihat kasus apakah SC merupakan permintaan pasien sendiri atau karena indikasi medis masih menjadi tantangan. Selanjutnya sampai anak keberapa SC bisa dijaminkan dan apakah tidak meningkatkan mortality. Elsa menyampaikan kunci maslaah saat ini adalah medical audit untuk menentukan apakah layanan financial protect akan di – cost sharing - kan.

Reporter: Kurnia Putri Utomo

Link terkait:

• Kerangka Acuan
• Link Youtube Streaming 

Forum Aspirasi Akademisi dan Pemerintah Daerah

30 April 2021

Sesi 1: Dr. Irwandy, SKM., MSc.PH., M.Kes – Akademisi UNHAS

Dalam paparannya mengenai Evaluasi Delapan Sasaran Peta Jalan JKN di Provinsi Sulawesi Selatan, Irwandy menyampaikan beberapa aspek yaitu tata kelola, pemerataan layanan kesehatan dan mutu layanan. Pada aspek tata kelola, ada beberapa masalah yang disoroti seperti tunggakan iuran peserta JKN, kemudian pencegahan kecurangan program JKN dan keterbukaan akses data.

Peserta yang tercatat tidak aktif dalam partisipasi iuran sebesar 10,5% yang mana lebih kecil daripada angka nasional sebesar 11,6%. Segmen yang paling banyak menunggak adalah PBPU yaitu 54,6%. Prosentase jika diamati ini dari tahun ke tahun terus meningkat dari data Sismonev DJSN 2016 hingga 2021. Meskipun demikian, tren di Provinsi Sulawesi Selatan masih di bawah angka nasional.

Tingkat kolektibilitas dari seluruh segmen mencapai 86,95%. Kemudian untuk aspek pencegahan kecurangan, setelah diteliti pada tahun 2019 menunjukkan fakta bahwa tim anti fraud belum terbentuk secara menyeluruh pada setiap faskes di Provinsi Sulawesi Selatan, sosialisasi regulasi mengenai anti-fraud juga belum berjalan optimal, belum ada regulasi yang dibentuk untuk tingkat daerah dan program anti-fraud seperti pembangunan sistem pelaporan, investigasi dan pemberian sanksi belum dijalankan. Lalu dalam keterbukaan akses data menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan belum menggunakan data - data BPJS Kesehatan untuk perencanan daerah yang disebabkan karena akses data yang terbatas.

Sasaran berikutnya yakni ekuitas dalam bentuk cakupan kepesertaan per Februari 2021 menyatakan bahwa ada 92,44% jiwa yang menjadi peserta. Angka ini masih jauh dari target yang diharapkan lebih dari 95%. Tren cakupan kepesertaan di Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya naik sejak 2014, namun pada 2020 mengalami penurunan. Hal ini menjadi pertanyaan, apakah penurunan terjadi dikarenakan dampak pandemi COVID-19?. Irwandy juga menyoroti di 11 kabupaten bisa memiliki capaian hingga 95% namun wilayah lainnya belum mencapai, lalu di beberapa daerah angka cakupannya bisa lebih dari 100%. Hal ini menjadi pertanyaan, apakah terdapat isu akurasi dan validasi data kepesertaan?.

Sasaran berikutnya, yaitu mengenai pemerataan akses dan pemanfaatan. Setelah ditelisik, dalam aspek ini terdapat isu adverse selection dan akses yang tidak merata. Hal ini dibuktikan oleh jumlah peserta PBI yang lebih banyak dibanding Non-PBI namun dari segi pemanfaatan peserta Non-PBI yang lebih banyak memanfaatkan layanan. Sebaran faskes yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan per 2018 adalah sebesar 93,5% untuk FKRTL, kemudian untuk FKTP adalah senilai 89,6%. Sebesar 19% kondisi Puskesmas dinyatakan rusak, dengan kategori rusak ringan, sedang atau berat. Kondisi Puskesmas pembantu yang rusak ada 34%, dan akses ke Puskesmas yang belum aspal/beton terdapat sekitar 12%.

Kesimpulan yang didapat dari materi ini pada tata kelola diperlukan upaya yang giat untuk mengatasi tunggakan dan mencegah kecurangan pada penyelenggaraan program JKN. Pada aspek keterbukaan dan akses data diperlukan peningkatan, begitu juga dengan aspek cakupan kepesertaan yang masih perlu upaya yang lebih untuk meningkatkan hingga target yang sesuai UHC. Pemerataan jumlah faskes telah tercapai, namun perlu upaya untuk meningkatkan kondisi fasilitas dan ketersediaan obat-obatan. Terakhir, dari segi mutu menurut kepuasan peserta sudah sesuai dengan target yang diharapkan.

Dr. Andy, M.Si (Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)

Andy menjelaskan dari perspektif Bappeda, bahwa dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan terdapat misi untuk memperbaiki kesehatan. Lebih khusus lagi, meningkatkan kualitas SDM secara inklusif dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten diwujudkan dalam pengobatan gratis yang terintegrasi dengan program JKN, hal ini termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Kesehatan Gratis.

Upaya yang dilakukan untuk penyelenggaraan kesehatan gratis ini adalah dengan sharing dana sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing. Andy mendapatkan data dari BPJS ada sekitar 11 daerah Kota/Kabupaten yang telah mencapai UHC per bulan Maret. Daerah yang belum UHC ada 8, dan yang mendekati UHC ada 5 kabupaten. Ia juga mengamini bahwa puskesmas dan pustu yang disebutkan oleh Irwandy memang ada yang kurang layak kondisinya, begitu juga problem mengenai kualitas penyebaran SDM Kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Sorotan berikutnya dari Andy adalah mengenai survei regional yang semestinya segera dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan di daerah, karena data yang ditampilkan oleh Irwandy baru dari tingkat Nasional. Setelah survei dilaksanakan, harapannya hasil tersebut bisa membantu penyusunan dan pengambilan kebijakan kedepannya. Dalam aspek tata kelola, feedback yang diberikan adalah supaya ada rekomendasi untuk penerapan kebijakan di masa yang akan datang.

dr. H. Muhammad Ichsan Mustari, MHM (Kadinkes Prov. Sulawesi Selatan)

Ichsan mengiyakan soal isu tunggakan yang selalu berulang-ulang tidak bisa diselesaikan, hal ini berakibat dengan iuran yang menurun dan layanan tidak meningkat. Hal ini disebutkan sebagai efek domino yang saling mempengaruhi antar aspek. Ichsan memberikan rekomendasi untuk memberikan reward bagi para peserta yang taat membayar iuran, meskipun mereka tidak sakit dan menggunakan manfaat dari kepesertaan BPJS Kesehatan.

Hal ini diutarakan oleh Ichsan karena di masyarakat terdapat stigma apatis, mengapa peserta harus membayar jika tidak mendapatkan manfaatnya sama sekali. Isu mengenai persebaran SDM Kesehatan juga sama dengan yang diutarakan oleh Andy, bahwa jumlah SDM Kesehatan itu cukup namun kualitas persebarannya yang membuat tidak cukup. Diharapkan supaya ada upaya yang dibungkus dalam bentuk regulasi untuk mengatur persebaran ini, sebab jika tidak maka hukum “dimana ada gula, disitu ada semut” akan terus berjalan dan hal inilah yang membuat persebaran SDM Kesehatan tidak merata.

Saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga sedang menggodok peraturan bagi SDM Kesehatan untuk dapat fokus memberikan layanan di satu tempat dan melarang mereka memberikan layanan di tempat lain dalam waktu yang bersamaan. Pekerjaan rumah berikutnya bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah bagaimana caranya agar DAK dapat optimal yang tentu memerlukan kesepakatan bersama. Otomatis koordinasi antar lembaga perlu untuk ditingkatkan.

Mengenai mutu dan kepuasan menurut Ichsan adalah dua hal yang berbeda karena kepuasan didasarkan pada penilaian subyektif sedangkan mutu memiliki standar tertentu yang harus dicapai. Kemudian keterbukaan data ini penting untuk diterapkan untuk mengetahui efisiensi dana yang dikeluarkan oleh tertanggung yaitu Pemerintah Daerah.

dr. Beno Herman, M.A.R.S (Deputi Direksi Wilayah Sulselbartramal)

Beno menanggapi bahwa secara keilmuan data - data yang ditampilkan oleh Irwandy sudah real. Titik tekan yang krusial saat ini adalah untuk mengikuti amanah dari Perpres No. 64 tentang Kontribusi, Iuran dan Subsidi Pemerintah Daerah. Beliau juga menyampaikan bahwa ada perbedaan data yang dipaparkan oleh Irwandy dan data yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan mengenai jumlah FKTP.

Jumlah yang dicatat oleh BPJS Kesehatan adalah sekitar 906 FKTP sementara yang ditampilkan oleh Irwandy kurang lebih 400. Tanggapan lainnya terhadap penelitian yang dilakukan oleh Irwandy adalah pada aspek tunggakan ini sebetulnya dilatarbelakangi oleh willingness to pay atau ada faktor ketidakmampuan. Mengenai pencegahan kecurangan, dari peraturan yang sudah ada di tingkat Pusat sudah ditambah lagi dengan peraturan regional yang mengharuskan tim pencegahan kecurangan ini harus ada akan tetapi hal ini belum optimal di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kemudian, untuk aspek keterbukaan BPJS telah menyediakan dua dashboard yang sudah disampaikan hingga ke kabupaten/kota yaitu pemanfaatan JKN dan data mengenai COVID-19. Permasalahannya hingga saat ini adalah permintaan data yang dari lembaga yang tidak boleh diekspos seperti data by name by address. Data ini harus diolah terlebih dulu di pusat.

Reporter: Eurica Wijaya

Link terkait:

• Jadwal rangkaian acara
• Video rekaman

9 April 2021

PKMK – Yogya. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK - KMK Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar Webinar Forum Aspirasi Akademisi dan Pemerintah Daerah. Webinar ini dilaksanakan pada Jumat (09/04) pukul 09.00 - 10.30 WIB. Topik kegiatan hari ini adalah Pertemuan ke-3 “Evaluasi Delapan Sasaran Peta Jalan JKN di Provinsi Bengkulu” yang disampaikan oleh Dr. Jon Hendri Nurdan, M.Kes, Selaku Dosen Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu. Pembahas pada pertemuan ini adalah drg. Andriwa Mansur selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bengkulu, Farida selaku Kepala BPJS Kesehatan Provinsi Bengkulu dan Sumari Selaku DPRD Provinsi Bengkulu.

Evaluasi Keberlangsungan JKN di Provinsi Bengkulu : Dilihat dari Aspek Tata Kelola, Equity dan Mutu Layanan.

Kegiatan ini dimulai dengan paparan dari Dr. Jon Hendri Nurdan, M.Kes, Selaku Dosen Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu menyampaikan hasil evaluasi indikator 8 Sasaran Peta Jalan JKN di Provinsi Bengkulu. Aspek Tata kelola dalam penyelenggaraan JKN di provinsi Bengkulu, akses data (transparansi) yang belum baik. Terbatasnya akses data program JKN dari BPJS Kesehatan berdampak pada kebijakan pemerintah provinsi Bengkulu yang belum tepat sasaran.

Hal ini diidentifikasi dari kepesertaan yang belum mencapai UHC, data yang belum akurat dan belum terintegrasinya data kemiskinan, serta belum terlaksananya pemerataan layanan kesehatan, misal implementasi kebijakan kompensasi. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengeluarkan Program Kartu Bengkulu Sejahtera untuk mengatasi masyarakat miskin yang menunggak membayar dan kartu BPJS non aktif.

Pada Aspek Equity, bahwa jumlah kepesertaan JKN BPJS di provinsi Bengkulu belum mencapai UHC. Perlu adanya integrasi system dari BPJS dan dinas Kesehatan terkait kepesertaan PBI APBD dan indikator - indikator penyebab peserta menunggak. Di provinsi Bengkulu telah tersedia layanan cath lab di RS Rujukan Kelas B dan perlu adanya pemerataan khususnya Dokter Spesialis jantung.

Selain itu, pertumbuhan RS rendah dibandingkan dengan daerah lain dan lebih terkonsentrasi di kota Bengkulu. Pada Aspek Mutu Layanan, Pelayanan Kesehatan di Provinsi Bengkulu belum merata dan berkeadilan dimana cakupan kepesertaan yang masih 80% dengan persebaran fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang tidak merata termasuk untuk pelayanan jantung, sehingga keadilan sosial terhadap akses pelayanan kesehatan belum tercapai

Sesi Pembahas

Paparan selanjutnya dari pembahas pertama yang disampaikan oleh Drg. Andriwa Mansur, Selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Andriwa menyampaikan bahwa Angka UHC di Provinsi Bengkulu fluktuatif, walaupun tidak pernah diatas 95% namun tidak pernah dibawah 65%. Melalui program Kartu Bengkulu Sejahtera, Pemerintah Bengkulu hadir di tengah - tengah masyarakat untuk men - cover penduduk miskin yang belum mempunyai kartu atau yang menunggak iuran.

Problem saat ini, masih terdapat masyarakat miskin yang datang ke fasilitas kesehatan namun tidak memiliki kartu JKN. Oleh karena itu, Gubernur melalui Pemerintah Daerah melakukan intervensi dengan menganggarkan dari 13 ribu peserta menjadi 33 ribu peserta yang ditanggung oleh pemerintah provinsi dalam rangka UHC dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Pemerintah Bengkulu menerbitkan kembali Peraturan Gubernur tentang mekanisme UHC yang mencakup tidak hanya mencari peserta baru, tapi konsisten memberikan subsidi bagi peserta mandiri yang menunggak iuran, agar tidak ada celah untuk tidak mendapatkan kartu JKN. Di sisi lain, Pemda memberikan payung hukum kepada masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial seperti gelandangan, pengemis, yang secara administratif tidak bisa mengakses kartu kepesertaan.

Pembahas kedua oleh Farida selaku Kepala BPJS Kesehatan Provinsi Bengkulu menyampaikan bahwa Kartu Bengkulu Sejahtera tetap terintegrasi dengan JKN, membantu mendorong tercapainya UHC. Seluruh kabupaten kota sudah menganggarkan PBI melalui APBD namun masih ada pemerintah daerah yang belum memenuhi kuota. Dari seluruh kabupaten memang belum UHC, masih ada beberapa yang sebenarnya PPU yang seharusnya menjadi tanggung jawab Badan Usaha.

Perlu ada Pergub atau SK dalam rangka menorong UHC sehingga masyarakat mampu akan mendaftarkan secara mandiri dan tidak menjadi beban pemerintah daerah dan pemerintah daerah tepat sasaran kepada masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Selain itu, distribusi tenaga dan fasilitas kesehatan belum merata dan masih berfokus di kota - kota besar. Terkait pengelolaan informasi data, BPJS memfasilitasi kepada daerah dengan dashboard JKN yang dapat diakses oleh stakeholder terkait. Harapannya bisa dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah.

Pembahas ketiga dibawakan oleh Sumardi selaku DPRD Provinsi Bengkulu menyampaikan bahwa DPRD bagian dari pemerintah daerah yang mempunyai tugas dalam pembuatan Perda dan pengawasan. Konsen DPRD adalah mapping data, mulai dari tingkat desa sehingga data yang masuk akan dilakukan pemetaan jalan agar semua sasaran JKN dapat tersentuh.

Bagi DPRD, argumen yang kuat didasari dengan data dan pemetaan yang jelas dan valid menjadi dasar dalam memberikan anggaran. Harapannya, masyarakat bisa menanggung sendiri secara mandiri dana jaminan kesehatan, semua fasilitas kesehatan strata nya sama, rumah sakit tidak membeda - bedakan pasien, dan pemerintah daerah dapat berkolaborasi untuk melakukan pemetaan, baik masyarakat mampu dan tidak mampu.

materi dan video rekaman serta agenda kegiatan terkait silahkan klik disini

Reporter: Candra, MPH

26 Maret 2021

PKMK – Yogya. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK - KMK Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar Webinar Forum Aspirasi Akademisi dan Pemerintah Daerah. Webinar ini dilaksanakan pada Jumat (26/03) pukul 09.00 - 10.30 WIB. Topik kegiatan hari ini adalah pertemuan ke-2 “Evaluasi Delapan Sasaran Peta Jalan JKN di Provinsi NTT” yang disampaikan oleh Peneliti JKN PKMK FK - KMK UGM, Stevi Ardianto Nappoe SKM,MPH selaku peneliti JKN NTT. Pembahas pada pertemuan ini adalah Agung Putudarma Selaku Deputi Direksi Wilayah Bali, NTT dan NTB dan Ema Simanjuntak, MSC, MPH selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Provinsi NTT, Fauzi Lukman Selaku BPJS Kesehatan Kabupaten Kupang.

Sesi Presentasi: Evaluasi Keberlangsungan JKN di Provinsi NTT : Dilihat dari Aspek Equity

Kegiatan ini dimulai dengan paparan dari Stevi Ardianto Nampoe SKM,MPH selaku Peneliti JKN NTT menyampaikan hasil evaluasi 8 sasaran Peta Jalan JKN di Provinsi NTT. Saat ini fasilitas kesehatan dan distribusi tenaga kesehatan di Provinsi NTT belum merata dan jauh di bawah standar nasional. Situasi Implementasi JKN di NTT juga menunjukkan terdapat 16% penduduk belum ter - cover JKN. Berdasarkan Dasboard Sistem Kesehatan (DaSK) menggunakan sampel BPJS, utilisasi layanan paling banyak digunakan adalah PBPU dan PPU, rasio klaim lebih besar pada masyarakat mampu, hal ini terjadi karena mereka tinggal lebih dekat dengan fasilitas kesehatan.

Dilihat dari tingkat kolekatibilitas dan biaya layanan JKN menunjukkan klaim rasio sebesar 59%, artinya masih ada dana sisa yang mungkin digunakan/ devisit oleh provinsi lain yang utilisasinya cukup besar, sehingga menimbulkan subsidi terbalik, karena sistem single pool yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan. Perhitungan proyeksi tahun 2019 - 2021 menunjukkan potensi beban pembiayaan pemerintah daerah akan bertambah akibat kenaikan iuran. Upaya perbaikan tata kelola JKN perlu dilakukan untuk pemerataan layanan kesehatan sehingga equitas dalam JKN dapat teracapai.

Sesi Pembahas

Paparan selanjutnya oleh Agung Putudarma selaku Deputi Direksi Wilayah Bali, NTT dan NTB selaku pembahas pertama. Agung menyampaikan bahwa data yang dipaparkan menggambarkan kondisi real sesungguhnya di NTT, Berdasarkan data fasilitas kesehatan di NTT ini menggambarkan keadaan fasilitas kesehatan di daerah terpencil di Indonesia, jumlah fasiilitas kesehatan kurang, tenaga kesehatan kurang dan alat kesehatan juga kurang.

Cakupan covered dari data sekitar 84% belum tercakup, salah satu kendala di lapangan adalah validitas dari NIK, bekerjasama dengan Disdukcapil dalam penyelesaian NIK yang bermasalah, sehingga seluruh penduduk yang berhak menerima fasilitas kesehatan bisa terlayani dengan baik. masih ada Pemda yang belum terintegrasi dengan BPJS terkait dengan masyarakat miskin.

Terkait dengan utilisasi klaim, masyarakat yang tinggal dekat dengan fasilitas kesehatan, maka tingkat utilisasinya tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang jauh dari fasilitas kesehatan, fungsi dari pemerataan ini adalah agar semua peserta dengan mudah mengakses kesehatannya. Pasien yang melakukan rujukan keluar daerah hanya untuk tindakan - tindakan yang tidak dapat dilakukan di daerahnya dari peserta yang menderita penyakit tersebut.

Situasi COVID-19 sangat mempengaruhi klaim rasio dari pemakaian utilitas di fasilitas kesehatan, tingkat pemakaian utilitas di NTT dari tahun ke tahun semakin meningkat, artinya kesadaran penduduk untuk memakai fasilitas kesehatan juga meningkat. peningkatan iuran dilakukan untuk keberlangsungan BPJS, untuk kebijakan kompensasi belum ada peraturan turunannya. Peran Pemda sangat penting sekali dalam penyedian fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan maupun peralatan kesehatan sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat di daerahnya

Paparan Selanjutnya Ema Simanjuntak, MSC, MPH selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Provinsi NTT menyampaikan bahwa kesetaraan keadilan program JKN, belum sampai kepada adil dan merata. Saat ini masih terdapat fasilitas kesehatan yang belum bekerjasama dengan BPJS. Dari Hasil Risfaskes 2018 disampaikan bahwa, akses untuk fasilitas kesehatan di NTT diatas 60% masuk dalam kategori sulit, artinya akses masyarakat untuk mencapai fasilitas kesehatan sangat sulit.

Dari sisi SDM, dari 54 RS terdapat 44% tidak mempunyai dokter spesialis dasar, rasio tempat tidur di NTT secara total 1:1020, jumlah penduduk dengan jumlah tempat tidur belum sesuai dengan yang disampaikan paling tidak 1:1000. Menyikapi hal ini, pemerintah Pusat membuka kesempatan untuk RS dipulau agar bisa menjadi rumah sakit rujukan khusus kepulauan dan RS Rujukan khusus perbatasan.

Sementara di wilayah NTT belum semua puskesmas mempunyai dokter umum sesuai dengan standar. Hal ini berdampak ketidakmerataan layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien. Pihaknya berharap JKN untuk masyarakat NTT adil dan merata, dalam masalah - masalah input yang diberi harus dibenahi dan dapat terstandar, sehingga output yang didapatkan yaitu pemenuhan fasilitas kesehatan untuk masyarakat NTT dapat adil dan merata

materi presentasi dan video rekaman dapat diakses pada link berikut klik disini

Reporter: Candra, MPH

Outlook Kebijakan Kesehatan 2021

Rabu, 13 Januari 2021

Sambutan dan Pembukaan

Dr. Andreasta Meliala, dr. DPH., M.Kes, MAS membuka kegiatan ini dengan menyampaikan beberapa hal terkait resilience atau ketahanan. Menurut WHO resilience adalah kemampuan untuk menyerap (absorb) dan menghadapi shock atau benturan yang amat keras, seperti COVID-19 yang telah menghantam sistem kesehatan dengan sangat keras di berbagai daerah.

Tidak hanya absorb, selain itu dibutuhkan kemampuan untuk beradaptasi (adapt), lalu bertransformasi (transform) untuk melihat apakah sistem kesehatan negara cukup atau harus dilaksanakan reformasi. Pertemuan ini cenderung untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan feedback dari pembahas dan juga hadirin.

Arah Kebijakan Penelitian Bidang Kesehatan

Kemudian dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D melengkapi penyampaian Andre mengenai resiliensi kesehatan, dimana dalam tekanan yang begitu tinggi diakibatkan COVID-19 riset kesehatan dapat terus berjalan walau dalam keadaan luar biasa.

Semua tatanan berubah karena keadaan luar biasa tersebut, misalnya untuk meneliti dan menghasilkan sebuah vaksin rerata waktu yang dibutuhkan kurang lebih selama sepuluh tahun. Tidak disangka dalam keadaan pandemi ini dapat dibuat dengan waktu yang lebih singkat yaitu kurang dari satu tahun sudah dapat dikembangkan bahkan siap untuk digunakan. Beberapa riset juga dapat dihasilkan tanpa adanya dana hibah atau dana riset yang posisinya sedang under review.

Di sisi lain terdapat tantangan dari keadaan ini, dimana ethical clearance yang di bypass, kemudian terdapat hasil riset yang ditarik kembali karena tidak solid, beberapa kualitasnya tidak baik karena akar masalahnya banyak peneliti yang tadinya tidak memiliki kemampuan di bidang kesehatan berpindah haluan untuk berkontribusi dalam penyelesaian pandemi COVID-19.

Yodi juga menyampaikan data mengenai jumlah riset yang pada awal pandemi dipimpin oleh China, namun saat kasus COVID-19 merebak di Amerika Serikat jumlah penelitian disalip oleh Amerika Serikat. Meskipun demikian, China dalam beberapa kurun waktu memiliki lembaga pendanaan dan jumlah pendanaan yang lebih banyak dibanding Amerika Serikat. PKMK UGM yang umumnya bekerjasama dengan Australia, juga mulai dapat melebarkan sayap untuk bekerjasama dengan China.

Paparan Penelitian PKMK di tahun 2020

Pada sesi inti peneliti - peneliti PKMK menyampaikan kegiatan penelitian yang telah dilaksanakannya sepanjang 2020. Seperti riset yang dilaksanakan dr. Lutfan mengenai Manajemen Pengetahuan dalam Era Pandemi yang menekankan kepada pengelolaan pengetahuan di perguruan tinggi dan Rumah Sakit. Peran pustakawan di rumah sakit sangat penting misalnya pada penentuan diagnosis saat pandemi COVID-19 kini, namun pada implementasinya masih terkendala dengan manajemen.

Kegiatan yang dilaksankan untuk RS yang telah dilaksanakan untuk mendukung manajemen pengetahuan diantaranya menggelar pelatihan perpustakaan/learning resource center, mengembangkan website Manajemen Covid-19 (manajemencovid.net) dan pengembangan masyarakat praktisi. Harapannya pengetahuan yang ada di RS (sebab RS kaya dengan data) dapat digunakan dan dibagikan kepada pihak yang relevan dan membutuhkan.

Pengalaman riset selanjutnya disampaikan oleh Niluh Putu Eka Andayani, SKM., M.Kes., mengenai Rangkaian Penelitian Surge Capacity. Rangkaian riset ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran menghadapi lonjakan pasien COVID-19 sementara pengetahuan mengenai hal tersebut masih minim. Hal yang ingin dilihat antara lain kesiapan sistem kesehatan dalam menghadapi COVID-19, yang dilaksanakan dalam penelitian payung kemudian juga diteliti dalam 7 topik lainnya antara lain mengenai efektivitas pendanaan, kemudian manajemen logistik dan rantai pasokan kala pandemi, perlindungan hukum bagi nakes yang menangani COVID-19 dan masih ada beberapa lagi.

Hasil yang didapati menunjukkan bahwa dalam skenario modera, sistem kesehatan daerah masih mampu untuk menangani lonjakan tetapi sebaliknya jika skenario pesimis diterapkan maka diprediksi sistem kesehatan daerah tidak mampu untuk menanganinya. Bencana kesehatan non alam membutuhkan penanganan lintas sektor dan keterlibatan masyarakat, sehigga butuh leadership dan sistem komando yang kuat.

Riset mengenai surge capacity tersebut dilanjutkan oleh Madelina Ariani SKM., MPH., yang berfokus pada Tata Kelola Dan SDM Kesehatan dalam Merespon Ancaman Ketahanan Kesehatan berbasis Sistem Komando di DKI Jakarta dan DIY. Hasil temuan menunjukkan bahwa ketahanan kesehatan tidak sepopuler ketahanan pangan.

Penjelasan terkait temuan tersebut dilanjutkan dengan keterkaitan ketahanan kesehatan dengan Hospital Disaster Plan. Setiap rumah sakit wajib memiliki HIDUP, namun untuk saat ini dokumen tersebut belum memiliki fokus untuk bencana yang sifatnya non-alam. Dokumen tersebut yang semestinya fleksibel namun belum terimplementasi dengan baik pada saat bencana non alam seperti COVID-19. Kajian berikutnya yakni mengenai kebutuhan akan SDM Kesehatan yang kompeten dan mampu berkoordinasi antar sektor. Di titik ini perlu disiapkan dari segi pendidikan yang berwawasan kebencanaan, sehingga SDM yang dihasilkan pasca pendidikan tanggap akan bencana.

Peneliti selanjutnya yaitu Gde Yulian Yogadhita, Apt, M.Epid yang mengkaji mengenai dampak PSBB dan Kesiapan Logistik Kesehatan bagi RS. kajian ini ditujukan untuk melihat bagaimana kebijakan pemerintah pusat dan daerah (DKI Jakarta dan DI Yogyakarta) terkait pembatasan sosial berengaruh terhadap kunjungan ke Rumah Sakit. Selain itu kajian ini juga hendak melihat sikap masyarakat dalam menghadapi kebijakan pembatasan sosial dan penekanan laju pertambahan kasus COVID-19 dapat dimanfaatkan untuk menyiapkan surge capacity di sektor kesehatan.

Kesimpulan yang didapat adalah, bahwa ada sekitar 241 regulasi khusus terkait COVID-19 dari kedua wilayah tersebut. Kemudian dampak dari peraturan pembatasan sosial tersebut dapat menekan kunjungan pasien PDP dan konfirmasi positif sehingga tidak terjadi lonjakan ekstrim, hal ini memberikan waktu untuk pemerintah daerah dalam melakukan persiapan dalam memperbaiki maupun meningkatkan surge capacity layanan kesehatan.
“Unduh materi”

Sesi Pembahasan

Setelah para peneliti menyampaikan agenda penelitian yang telah dilaksanakan selama setahun belakangan, pada sesi berikutnya para pembahas memberikan umpan balik terhadap penelitian tersebut. Dra. Sri Sunarti Purwaningisih, MA menuturkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh PKMK dapat mengisi kekosongan dalam pengelolaan pengetahuan mengenai COVID-19 yang bermanfaat untuk banyak pihak dan hasilnya dapat dirujuk oleh pihak yang membutuhkan.

Hal yang perlu diperkuat adalah kolaborasi, baik kolaborasi dengan pendidikan tinggi, kemudian media dan pelaku industri, serta LSM dengan pendekatan pentahelix. PKMK telah menjadi anggota konsorsium yang aktif dengan LIPI, dalam pembuatan Policy Paper namun diharapkan tidak berhenti disitu saja. Kemudian dr. Kunjoro menyampaikan feedback dari sudut pandang PERSI, bahwa peran perpustakaan umumnya merupakan bagian pinggir dari Rumah Sakit yang sebetulnya memiliki peranan yang penting, akan semakin baik jika konsep pendayagunaan perpustakaan ini applicable bagi institusi rumah sakit. Hal ini merupakan continuum of care sehingga di segala sisi harus memiliki perubahan mindset yang kuat. Kemudian mengenai kerangka manajemen risiko yang bisa mencontoh dari Victoria yang memiliki clinical government rules.

Berbicara mengenai kesiapan RS dalam menghadapi pandemi, bisa dikatakan bahwa saat ini belum siap. Sistem komando tidak mudah untuk dilaksanakan pada semua tempat, harus dipikirkan bagaimana aplikatif di wilayah tertentu seperti di bagian timur Indonesia. Kemudian Dr. Widiana K. Agustin, MKM menjelaskan bahwa peran PKMK sebagai mitra Pusat Krisis Kemenkes telah berkontribusi dalam penelitian mengenai bencana kesehatan. Menurutnya, COVID-19 merupakan bencana kesehatan yang menjadi tamparan keras terutama untuk manajemen bencana yang telah dilaksanakan karena belum bisa mengatasi bencana non-alam. Sistem Kesehatan perlu perbaikan di beberapa sektor dengan model pentahelix sebagai metodenya maka dapat dilaksanakan bersama-sama. Highlight yang diberikan oleh Widiana adalah mengenai pola perilaku relaksasi dan PSBB, menurutnya hal ini perlu diteliti mengapa tingkat COVID-19 bisa ditekan ketika PSBB sementara saat relaksasi diberlakukan cenderung naik kembali.

Paparan Penelitian PKMK di tahun 2020

setelah coffeebreak pembahasan dilanjutkan oleh drg. Puti Aulia Rahma MPH mengenai Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor dalam Upaya Pengendalan Fraud Layanan Kesehatan. selain memaparkan hasil penelitian, Puti juga menunjukkan beberapat data yang terkait dengan fraud. Trend fraud layanan kesehatan makin tahun makin meningkat, walau besarannya tidak sebesar di sektor migas. Keadaan pandemi seperti saat ini merupakan waktu yang rentan karena pelaku fraud semakin memanfaatkan kesempatan untuk melaksanakan perbuatan curang. Supaya hal ini dapat dicegah maka dibutuhkan kolaborasi, dan kolaborasi tersebut menimbulkan banyak manfaat. Diantaranya percepatan proses penemuan kasus, pengurangan biaya kesehatan yang turun dan hilang akibat fraud.

Paparan berikutnya disampaikan oleh Sandra Frans, dr., MPH., yang meneliti mengenai Penguatan Imunisasi di Wilayah Kumuh dengan metode Human Centered Design. Riset ini dilaksanakan secara tatap muka, karena metodenya yang tidak memungkinkan untuk daring. Berlokasi di Makassar, Sandra berusaha melibatkan pemerintah desa untuk berperan dalam edukasi maupun pelaksanaan Imunisasi. Hal ini disebabkan karena ibu - ibu kader lokal merasa bahwa keterlibatan pemerintah setempat masih rendah, setidaknya tercakup 14% yang telah menerima konseling. Lurah direkomendasikan sebagai manager supaya dapat aktif dalam Posyandu.

Sementara itu Relmbuss Biljers Fanda, SKM., MPH., melanjutkan paparan mengenai atur ulang kebijakan Pembatasan Minuman Berpemanis (Sugar Sweetened Beverages). Relmbuss menekankan inisiasi yang dilakukan oleh tim peneliti yang merupakan kelompok milenial, karena kelompok ini adalah target utama dari penjualan produk SSB. Upaya yang telah dilakukannya antara lain menyusun policy brief, penyelenggaraan dialog kebijakan, memperkuat koalisi yang sudah ada maupun yang sedang akan terjalin. Pada 2021 rencana yang akan diwujudkan adalah melanjutkan program mentoring untuk fellows yang terpilih, merilis ringkasan dialog kebijakan. Menurutnya dampak yang terjadi setelah dilaksanakan inisiasi ini adalah turunnya biaya perawatan PTM dan peningkatan produktivitas.

Setelah topik mengenai SSB, dilanjutkan dengan topik mengenai Pelaksanaan AMP efektif dengan 10 Langkah yang berstudi kasus di Kab. Tegal, Banyumas dan Grobogan oleh Andianti Yulianti, MPH. Kualitas Audit Maternal Perinatal dirasa perlu perbaikan, karena setiap kali muncul pertanyaan mengenai penyebab kematian jawabannya selalu sama. Melalui metode ini Andri menyebutkan bahwa ketiga Kabupaten tersebut siap untuk melaksanakan implementasi AMP efektif dengan 10 langkah. Kemudian masing - masing perwakilan dari peserta workshop akan melakukan sosialisasi internal di masing - masing faskes, Kemudian melanjutkan pengkajian kasus, mulai dari Identifikasi Masalah, Analisa Data, Penggalian Akar Masalah dan Pencarian Penyelesaian Masalah. Dilanjutkan dengan pemetaan rekomendasi yang diawali dari pengelompokan rekomendasi, menyusun skala prioritas, menyusun program dan anggaran hingga menyusun POA.

Topik selanjutnya yakni Penguatan Kapasitas SDM Kesehatan melalui Pendekatan Online Learning terhadap Pengembangan Online Learning Mikroskopis Dasar Malaria oleh dr. Guardian Sanjaya, MHlthInfo. Menurut Gugu tantangan yang dihadapi dalam penggunaan e-Learning adalah kurangnya interaksi tatap muka, tingginya tingkat dropout, kemudian kurangnya akuntabilitas dari pelajar dan pengajar dan kurangnya aktivitas hands-on. Sementara itu dari sudut pandang sosio-kultural terdapat tantangan berupa teknologi yang kurang dapat dimanfaatkan, karakter tutor yang mismatched, dan kurangnya budaya, organisasi, dan dukungan informasi serta teknologi. Dari segi teknologi sendiri, interfaces yang digunakan kadang tidak ramah, terdapat masalah aksesibiltas dan kurangnya literasi digital.

Topik selanjutnya disampaikan oleh Yos Hendra SE., MM., mengenai Assesment Manajemen dan Analisa Laporan Keuangan. Yos mengungkapkan bahwa pada masa pandemi ini analisa keuangan terkait cash flow sangat diperlukan untuk kelangsungan organisasi, kemudian brainware masih diperlukan pada saat penyusunan laporan keuangan sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada sistem yang disusun, serta RS yang didukung oleh Sistem Teknologi Informasi yang dibuat menyesuaikan kebutuhan RS.

Sesi Pembahasan

dr. Kirana Pritasari, MQIH., menyampaikan bahwa dari topik fraud pentingnya penggunaan hasil review/feedbackdari BPJS dan akademisi untuk pemberi layanan, sebab pada praktiknya dijelaskan fraud apa yang dilakukan, namun dalam pelaksanaannya tidak memahami sepenuhnya fraud tersebut. Selain itu, penting bagi regulator untuk mendapatkan akses data fraud untuk meningkatkan kapasitas penanganan fraud. Kemudian Dewi Amila S, memberikan tanggapan terhadap riset yang telah dilaksanakan PKMK.

Pada topik mengenai fraud perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai perkembangan kondisi fraud dan upaya pengendaliannya, kemudian soal independensi dan totalitas. Pada topik SSB, Amila mengungkapkan bahwa dalam RPJMN 2020 - 2024 terdapat strategi untuk mencegah dan mengendalikan faktor risiko penyakit serta pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Lalu pada topik Imunisasi, Amila memberikan rekomendasi perbaikan imunisasi dengan cara pengembangan konsep public-private, kemudian registry imunisasi (perbaikan data rutin), strategi komunikasi efektif, strategi delivery imunisasi di daerah sulit akses yankes.

Materi presentasi dan video dapat diakses pada link berikut klik disini

Reporter: Eurica Stefany Wijaya

Pelatihan Penulisan Pengolahan, Analisis, dan Visulisasi Data Kesehatan

Hari Pertama: 16 Februari 2021

Pada Selasa (16/02/2021) diselenggarakan Pelatihan Pengolahan, Analisis, dan Visualisasi Data Kesehatan hari pertama topik ke-1 tentang analisis data - data klaim dan diagnosis melalui data sampel BPJS Kesehatan 2015 - 2018. Acara berlangsung pukul 13.00 – 15.00 WIB di Gedung Litbang, FK – KMK UGM dan disiarkan melalui zoom meeting. Pelatihan ini merupakan hasil kerja sama antara Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK - KMK UGM bersama dengan World Health Organization (WHO) Indonesia dalam program penguatan dan pengembangan kebijakan Kesehatan. Beberapa data yang diolah dalam rangkaian pelatihan ini hingga Maret nanti antara lain data sampel BPJS Kesehatan, data SKDN, dan data - data KIA.

Outcome dari pelatihan ini diantaranya peserta dapat mengenali dan memahami berbagai data kesehatan yang ada dan mampu melakukan pengolahan, analisis, dan visualisasi data rutin berdasarkan contoh yang diberikan dalam pelatihan. Dua orang narasumber hadir dalam pelatihan ini yaitu Insan R. Adiwibowo, M.Sc. yang merupakan peneliti dari PKMK FK - KMK UGM dan Hermawati Setiyaningsih, S.Si selaku statistician dan pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (KPMAK) FK-KMK UGM. Pelatihan dimoderatori oleh Muhammad Hafizh Hariawan, S.Gz, MPH.

Sesi 1 – Pengantar Data Sampel BPJS Kesehatan

Hermawati Setiyaningsih, S.Si

Herma memulai materinya dengan menjelaskan bahwa data sampel awal yang diluncurkan BPJS Kesehatan yaitu tahun 2015 - 2016, kemudian BPJS meluncurkan data lagi yaitu data tahun 2017 - 2018. Sumber data ini berasal dari peserta dan fasilitas kesehatan, baik tingkat pertama maupun rujukan. Kemudian data ini masuk ke senter BPJS untuk dianalisis agar memudahkan dalam pembacaan dan interpretasinya. Terkait dengan metode penarikan sampel, data ditarik dari peserta dengan tiga kategori yaitu keluarga yang pernah mengakses FKTP, keluarga yang pernah mengakses FKRTL, dan keluarga yang belum pernah mengakses pelayanan kesehatan.

Perilaku pemanfaatan JKS diasumsikan memiliki korelasi tinggi di tingkat keluarga dengan adanya aturan pendaftaran JKN sekeluarga sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, proses sampling menggunakan keluarga sebagai unit sampling atau unit penarikan sampel, bukan individu peserta. Data pelayanan peserta JKN memuat berbagai informasi ukuran kesehatan dan pembiayaan. Jumlah peserta yang mengakses pelayanan lebih sedikit daripada peserta yang belum pernah mengakses pelayanan melalui JKN. Oleh karena itu, diperlukan proses over sampling terhadap kelompok tersebut. Proses sampling tidak dilakukan secara proporsional agar data perilaku terkait layanan memiliki jumlah yang cukup banyak.

Herma juga menjelaskan tentang pembobotan. Bobot diperlukan untuk menyamakan probabilitas peserta JKN terpilih sebagai sampel. Pehitungan bobot dilakukan dua tahap. Tahap pertama, yaitu bobot dasar keluarga, untuk menyamakan probabilitas keluarga peserta JKN terpilih sebagai sampel. Bobot = 1/probabilitas terpilih. Tahap kedua, bobot dasar individu peserta JKN. Bobot individu dihitung dengan cara membagi bobot keluarga dengan jumlah anggota keluarga.

Struktur data sampel

Sesi 2 - Analisis Deskriptif dari Data Sampel BPJS Kesehatan

Hermawati Setiyaningsih, S.Si dan Insan R. Adiwibowo, M.Sc

Sesi ke-2 diisi dengan praktik analisis deskriptif dari data sampel BPJS Kesehatan tahun 2018 menggunakan Stata. Kemudian pelatihan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Peserta antusias dan terlibat aktif dalam proses tanya jawab.

link pelatihan selengkapnya dapat diakses pada link berikut

klik disini

Reporter: Widy Hidayah (PKMK)