Dari Pinggiran ke Pusat: Pemerintah Daerah dan Munculnya Pelayanan Kesehatan Universal di Indonesia
Artikel ini dipublikasikan pada 2017 di jurnal Contemporary Southeast Asia. Studi ini menganalisis latar belakang historis dari adopsi UHC di Indonesia untuk mengartikulasikan dua argumen yang saling terkait. Pertama, dalam demokrasi “muda” yang terdesentralisasi seperti Indonesia, pemerintah daerah dapat memainkan peran penting dalam kebijakan kesehatan bereksperimen dengan skema asuransi kesehatan yang inovatif. Meskipun program inovatif semacam itu dapat memperluas ketidaksetaraan subnasional dan juga dapat berkontribusi pada adopsi UHC dengan meningkatkan arti penting reformasi kesehatan yang memungkinkan pembelajaran dari kebijakan tersebut. Kedua, perkembangan kelembagaan seperti desentralisasi dan pengenalan pemilihan langsung lokal dapat berdampak besar pada insentif bagi elit politik untuk menyediakan layanan sosial berbasis luas.
Singkatnya, pendekatan untuk merancang program asuransi kesehatan di Indonesia telah berubah secara radikal selama lima dekade terakhir. Awalnya dirancang sebagai tunjangan lapangan kerja untuk sektor kecil populasi, program asuransi kesehatan dimasukkan selama Orde Baru ke dalam agenda jaminan sosial yang lebih luas. Dengan demokratisasi, program asuransi kesehatan berskala besar bagi masyarakat miskin menjadi alat utama dalam pengentasan kemiskinan dan kebijakan pembangunan, dan kemudian, dengan diperkenalkannya UHC sebagai tujuan kebijakan utama, akses ke layanan kesehatan semakin dikonseptualisasikan sebagai hak sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukti yang disajikan di artikel ini menunjukkan bahwa walaupun rencana asuransi kesehatan nasional berperan dalam meningkatkan akses ke layanan kesehatan di Indonesia, namun pemerintah daerah yang memelopori UHC di beberapa kabupaten dan provinsi di Indonesia