Reducing Unmet Need for Family Planning in Indonesia
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan banyak kebijakan guna mengurangi kebutuhan yang tak terpenuhi (unmet need) untuk program Keluarga Berencana. Unmet Need KB merupakan salah satu dari komitmen tiga nol (three zeros). mengeksplorasi respons kebijakan terhadap belum terpenuhinya kebutuhan KB di Indonesia. Laporan ini diambil dari dua set data. Pertama, telaah dokumen berisi 45 kebijakan. Kedua, wawancara kualitatif dengan informan kunci yang dikumpulkan sebagai bagian dari proses analisis kebijakan mengenai kebutuhan KB yang belum terpenuhi. Didapatkan empat puluh lima kebijakan teridentifikasi dalam bentuk keputusan, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden terkait unmet need KB. Tiga tema muncul dari analisis ini: peningkatan permintaan, sisi penawaran, dan faktor sosio-demografis yang terkait dengan perempuan.
Dalam peningkatan permintaan, kami menemukan komitmen yang bervariasi dari pemerintah daerah dalam mengelola program KB. Dari sisi penawaran, pemerintah menjamin ketersediaan alat kontrasepsi bagi seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta, sepanjang terdaftar dalam sistem pelaporan BKKBN. Namun, masih terdapat permasalahan dalam pendistribusian alat kontrasepsi, terutama di tingkat kabupaten hingga fasilitas. Faktor terakhir yang berhubungan dengan unmet need KB adalah faktor sosio-demografis, seperti faktor fertilitas dan faktor sosio-ekonomi. Kesimpulannya, di tingkat nasional, kebijakan yang diambil sudah memadai untuk mengatasi sisi penciptaan permintaan dan penawaran, namun belum banyak mengatasi faktor-faktor yang berpasangan. Keberhasilan program KB bergantung pada komitmen kuat pemerintah daerah untuk memasukkan kebutuhan KB yang belum terpenuhi ke dalam rencana strategisnya.