Seri Webinar tentang Asuransi Kesehatan Swasta

Pertemuan 1. Asuransi Kesehatan Swasta Sebagai Katup Pengaman BPJS: Apakah mungkin terjadi?

Kamis 27 Maret 2025 | Pukul 13.00 - 14.00 Wib

Asuransi Kesehatan Swasta (Private Health Insurance) merupakan komponen penting dalam pembiayaan kesehatan karena mengelola risiko dan sumber daya dari masyarakat. Asuransi kesehatan (Askes) swasta memberikan perlindungan kepada setiap anggota terhadap potensi biaya medis yang sangat besar dan bersifat sukarela. Dalam situasi BPJS yang berada dalam tekanan pendanaan, Askes swasta merupakan sebuah katup pengaman agar tekanan tidak meledak. Di dalam situasi pendanaan pemerintah yang sulit, Askes swasta menjadi opsi untuk memperluas pelayanan kesehatan. Jika tidak ada Askes swasta akan membuat masyarakat rentan untuk membayar sendiri.

Dengan demikian, peran PHI dapat bersifat suplementer, komplementer dan substitutif untuk Askes sosial atau jaminan kesehatan seperti BPJS. Peranan Askes swasta ditekankan pada UU Kesehatan Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024 yang akan mendorong perubahan dalam pendanaan kesehatan. Tantangannya saat ini tidak banyak dipahami mengenai peran asuransi kesehatan swasta. Untuk itu, PKMK menyelenggarakan forum webinar yang akan membahas topik asuransi kesehatan swasta pada 2025. Kegiatan ini akan dipadukan dengan Knowledge Event di Hongkong pada 6, 7, dan 8 Mei 2025. Silakan klik di sini untuk melihat informasi kegiatan https://kebijakankesehatanindonesia.net/anhss-hongkong2025

Tujuan Webinar:

• Memahami situasi yang dihadapi BPJS dan analisis pendanaan kesehatan Indonesia.
• Memahami teknologi kedokteran yang tidak ditanggung BPJS.
• Membahas peran askes swasta dalam konteks penyelenggaraan askes sosial oleh BPJS.
• Merencanakan kegiatan pemahaman mengenai askes swasta dalam forum-forum ilmiah pada 2025.

Sasaran Peserta

Sasaran peserta dalam webinar ini meliputi:

• Jajaran pemerintah yang menangani jaminan kesehatan
• Asosiasi-asosiasi RS
• BPJS Kesehatan
• Pengelola Askes Swasta
• Direktur RS
• Kepala Dinas Kesehatan
• Industrialis Alat Kesehatan dan Farmasi

Pembicara:

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. (Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat FK KMK UGM)

Pembahas:

1. Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia
2. Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
3. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

Waktu dan Tempat

Hari/Tgl           : Kamis, 26 Maret 2025
Waktu              : 13.00 – 14.00 WIB

Reportase Kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM) menyelenggarakan Seri Webinar tentang Asuransi Kesehatan Swasta: Pertemuan 1: Asuransi Kesehatan Swasta sebagai katup pengaman BPJS: Apakah mungkin terjadi? yang dilaksanakan pada Kamis, 27 Maret 2025, pukul 13.00 - 14.30 WIB.

Webinar ini dimoderatori oleh Vini Aristianti, SKM, MPH, AAK, peneliti di Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (KPMAK), FK-KMK UGM. Beliau membuka diskusi dengan menyoroti peran krusial BPJS Kesehatan sebagai tulang punggung sistem jaminan kesehatan nasional yang saat ini menghadapi tantangan pendanaan. Dalam konteks ini, asuransi kesehatan swasta dipertimbangkan sebagai opsi strategis untuk memperluas dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Diskusi ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta dalam menghadapi tantangan tersebut.

Webinar ini dibuka dengan pemaparan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD, Guru Besar FK-KMK UGM, yang membahas peran asuransi kesehatan swasta dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia serta potensi integrasinya di masa depan. Sejak implementasi JKN pada 2014, cakupan layanan publik telah berkembang pesat. Namun, peran sektor swasta belum sepenuhnya terakomodasi secara sistemik, baik dalam hal pembiayaan, pertukaran data, maupun koordinasi layanan. Asuransi swasta saat ini berfungsi sebagai pelengkap layanan JKN, tetapi belum terintegrasi secara optimal. Integrasi yang efektif antara asuransi swasta dan JKN diharapkan dapat memperluas cakupan layanan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat prinsip keadilan dalam pembiayaan kesehatan.

Diperlukan kebijakan strategis yang mendorong kolaborasi, termasuk regulasi pembiayaan ganda, kerangka kerja digital, dan sistem insentif yang adil, guna menciptakan sistem jaminan kesehatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam sesi tanggapan, drg. Iing Ichsan Hanafi, MARS, MH (Ketua Umum ARSSI) menekankan perlunya integrasi antara asuransi kesehatan swasta dan JKN untuk meningkatkan efisiensi sistem melalui kendali biaya dan mutu layanan. Ia mencatat bahwa meskipun mayoritas pasien menggunakan BPJS, pengeluaran langsung (out of pocket) untuk pelayanan rawat jalan masih tinggi. Hal ini menunjukkan tantangan dalam regulasi dan koordinasi antar penjamin.

Ia juga menyoroti kondisi asuransi swasta yang kurang sehat akibat kendala kerja sama dengan rumah sakit. Ditekankan pentingnya clinical pathway dan variasi tarif yang rasional agar memudahkan perhitungan premi. Pemanfaatan teknologi serta pengembangan layanan non-BPJS oleh rumah sakit perlu diimbangi dengan pengendalian biaya agar tetap terjangkau. Ia menggarisbawahi perlunya kolaborasi lintas sektor dan dukungan regulator, seperti OJK, untuk menjaga keberlanjutan iklim asuransi kesehatan di Indonesia.

Kemudian, sesi penanggapan dilanjutkan oleh Dr. Dian Budiani selaku Dewan Pengurus/Kepala Departemen Klaim dan Manfaat Asuransi, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), membahas dinamika asuransi kesehatan swasta dalam kaitannya dengan sistem JKN, serta potensi implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ). Ia menyoroti tren peningkatan signifikan klaim kesehatan sejak 2021 pasca-pandemi, sementara pertumbuhan premi berjalan lebih lambat. Ketimpangan ini menyebabkan defisit yang terus melebar, menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan asuransi swasta. Ia juga menyoroti perbedaan besar antara tarif milik BPJS dan biaya riil layanan rumah sakit yang ditanggung asuransi swasta, khususnya untuk kasus kompleks. Kondisi ini memperparah beban klaim dan menunjukkan perlunya harmonisasi tarif dan mekanisme pembayaran.Ia merekomendasikan penguatan regulasi, integrasi sistem digital, dan edukasi publik guna mendukung efisiensi biaya dan keberlanjutan jaminan kesehatan.

Dr. Ari Dwi Aryani, M.KM, AAK, dari Komisi Penguji dan Panel Ahli PAMJAKI, Beliau menyoroti perlunya kajian mendalam untuk memahami penyebab defisit yang dialami BPJS, termasuk kemungkinan perubahan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan. Selain itu, kebijakan penggantian peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak aktif dengan peserta baru yang membutuhkan juga berkontribusi pada ketidakseimbangan antara pendapatan iuran dan beban manfaat.

Mengenai koordinasi manfaat antara BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan swasta, Dr. Ari menekankan pentingnya penetapan standar tarif yang tidak hanya berlaku untuk BPJS Kesehatan, tetapi juga untuk masyarakat umum, mengingat saat ini setiap fasilitas kesehatan menetapkan tarifnya sendiri. Standarisasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi asuransi swasta dalam menentukan premi dan manfaat yang ditawarkan.

Selain itu, Dr. Ari menyoroti perlunya standarisasi layanan berdasarkan standar pelayanan medis, meskipun masing-masing rumah sakit dapat memiliki standar operasional prosedur yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dalam konteks ini, pembayaran yang seragam dari BPJS Kesehatan dapat menyebabkan kenaikan biaya jika tidak diimbangi dengan standarisasi layanan yang jelas. Beliau juga menekankan bahwa jika asuransi swasta tidak menerapkan sistem rujukan seperti BPJS Kesehatan, maka koordinasi antara keduanya harus mempertimbangkan perbedaan tersebut untuk memastikan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

Sebagai kesimpulan, kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta diharapkan dapat mengisi kesenjangan manfaat yang tidak ditanggung JKN, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan keberlanjutan sistem. Implementasi pedoman selisih biaya melalui koordinasi antar penyelenggara jaminan menjadi langkah strategis dalam upaya tersebut.

Ratri Mahanani, SE

Rabu, 22 Januari 2025

PKMK-Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM) menyelenggarakan Seminar: Launching 7 Topik Prioritas dalam Penggunaan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) berdasarkan Prinsip Transformasi Kesehatan pada Rabu (22/01/2025). Kegiatan dibuka oleh moderator M. Faozi Kurniawan, SE., Akt., MPH.

Sesi 1: Pengantar Konsep dan Aplikasi DaSK

Sesi 1 diawali dengan pemaparan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD selaku Guru Besar FK-KMK Universitas Gadjah Mada memperkenalkan inovasi Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) sebagai platform berbasis data yang dirancang untuk mendukung analisis kebijakan kesehatan di Indonesia. Dengan berfokus pada tujuh masalah kesehatan prioritas, termasuk stunting, diabetes melitus (DM), tuberkulosis, katarak, kematian ibu, stroke, dan jantung. DaSK menawarkan data terkini dan visualisasi yang intuitif untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Studi kasus DM menyoroti pentingnya transformasi kebijakan yang integratif, inovatif, dan berbasis bukti untuk mengurangi beban penyakit. Platform ini juga mendorong kolaborasi lintas sektor, melibatkan lembaga pendidikan, penelitian, dan pemerintah, serta memanfaatkan pendekatan transdisiplin untuk mengatasi tantangan kesehatan secara komprehensif. Harapannya, DaSK dapat menjadi landasan dalam memperkuat sistem kesehatan nasional melalui transformasi layanan, pembiayaan, teknologi, dan sumber daya manusia.

video   materi

Dwi Puspasari, M.Sc., selaku pelaksana tugas Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan BKPK Kementerian Kesehatan RI, menyampaikan apresiasi kepada tim PKMK FK-KMK UGM atas inisiatif pengembangan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK). Pihaknya menekankan bahwa keberadaan DaSK memungkinkan akses data kesehatan yang lebih luas bagi berbagai pihak, termasuk universitas, dinas kesehatan, dan pemerintah daerah. Kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan melalui Pusdatin telah mengintegrasikan data-data strategis, seperti hasil survei status gizi dan data survei lainnya, yang dapat diakses melalui platform seperti https://layanandata.kemkes.go.id  Dwi juga menyoroti pentingnya DaSK sebagai alat untuk analisis koheren yang menghubungkan data monitoring, evaluasi rutin, hingga data global sebagai referensi.

Selain mendukung pengolahan data di tingkat daerah, Dwi menegaskan potensi kolaborasi lebih lanjut antara Kementerian Kesehatan dan PKMK UGM untuk memanfaatkan DaSK dalam penyebaran informasi yang terpercaya dan meningkatkan kualitas kebijakan berbasis data. Dwi menutup dengan harapan bahwa DaSK dapat menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

video

Sesi 2: Kemitraan Analisis Data Kesehatan

Dalam pengantarnya, Prof. Laksono menjelaskan konsep Kemitraan Analisis Data Kesehatan sebagai upaya kolaboratif antara UGM dan berbagai perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Poltekkes, STIKes, serta lainnya. Kemitraan ini bertujuan membangun jejaring analis data kesehatan untuk mendukung kebijakan berbasis bukti melalui pemanfaatan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) dan Digital Data Corner. UGM, sebagai pusat kemitraan, menyediakan layanan analisis data, visualisasi, dan pelatihan kepada anggota kemitraan. Prof. Laksono menekankan pentingnya kontribusi anggota dalam menghasilkan laporan tahunan terkait kebijakan kesehatan, seperti diabetes melitus (DM) atau kematian ibu di level provinsi atau kabupaten, dengan pendekatan berbasis transformasi kesehatan. Harapannya, perguruan tinggi dapat menjadi pusat analis data yang membantu pengambil kebijakan, termasuk pemerintah daerah dan pihak swasta, yang seringkali memiliki keterbatasan waktu atau kemampuan dalam mengolah data. Beliau juga menjelaskan bahwa kemitraan ini berbasis keanggotaan tahunan dengan biaya yang terjangkau, menawarkan manfaat besar, termasuk kontribusi dalam kebijakan kesehatan nasional dan potensi kolaborasi lintas sektor. Prof. Laksono menutup dengan harapan bahwa kemitraan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem kesehatan melalui sinergi antara berbagai institusi pendidikan, pemerintah, dan sektor lainnya.

Sensa Gudya Sauma Syahra, S.Kom., M.Cs selaku peneliti di PKMK FK-KMK UGM dan tim Digital Data Corner UGM, memperkenalkan inovasi Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) yang dikembangkan oleh PKMK FK-KMK UGM. DaSK dirancang sebagai platform berbasis data yang mencakup tujuh topik kesehatan prioritas, seperti diabetes melitus, stunting, tuberkulosis, dan lainnya, yang akan diluncurkan secara bertahap mulai Februari 2025. Dalam pemaparannya, Sensa menjelaskan bahwa Kemitraan Analisis Data Kesehatan merupakan program eksklusif yang melibatkan individu maupun instansi, seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan lainnya untuk mengoptimalkan analisis kebijakan kesehatan berbasis data melalui portal DaSK. Kemitraan ini menawarkan manfaat seperti akses data untuk penelitian, kolaborasi lintas institusi, dan kesempatan networking antara universitas serta pemangku kebijakan di berbagai daerah. Pelayanan yang disediakan meliputi konsultasi analisis kebijakan kesehatan, pengolahan data deskriptif, hingga visualisasi data dalam bentuk dashboard interaktif dengan tools seperti Apache Superset. Anggota kemitraan diwajibkan menyusun laporan tahunan yang mencakup analisis kebijakan dan data berdasarkan topik serta wilayah yang dipilih. Program ini diharapkan menjadi katalisator dalam meningkatkan kualitas kebijakan kesehatan nasional, mendorong kolaborasi antar sektor, serta memperkuat sistem kesehatan berbasis data di Indonesia.

video   materi

Prof. Dr. dr. Sabarinah, M.Sc., Ketua 1 AIPTKMI, mengapresiasi inisiatif pengembangan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) dan Digital Data Corner oleh PKMK FK-KMK UGM, yang dianggap mendukung analisis kebijakan kesehatan di tingkat nasional dan daerah. Pihaknya mengkhawatirkan pembatasan wilayah dalam program kemitraan yang dapat menghambat akses institusi.

Selain itu, Prof. Sabarinah meminta klarifikasi terkait Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) hasil analisis kebijakan dan mengusulkan perluasan kolaborasi lintas sektor dengan kementerian terkait untuk memperkuat sinergi kebijakan kesehatan. Ia menutup dengan apresiasi terhadap potensi DaSK sebagai platform strategis.

video

Prof. drg. Suryono, S.H, M.M, Ph.D., selaku ketua umum Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) memberikan apresiasi atas peluncuran Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) yang dinilai sebagai inovasi futuristik untuk mendukung kebijakan berbasis data di berbagai sektor, termasuk dunia pendidikan kedokteran gigi. Ia menekankan pentingnya penyediaan data yang valid, representatif, dan terkini untuk memudahkan pengambilan kebijakan. Prof. Suryono juga mengusulkan diversifikasi topik dalam DaSK agar mencakup isu kesehatan gigi dan mulut, sehingga dapat memberikan manfaat lebih luas bagi institusi pendidikan kedokteran gigi dalam menjalankan Tri Dharma perguruan tinggi, terutama pengabdian masyarakat. Selain itu, ia berharap platform ini mampu mendorong kolaborasi yang efektif antara dinas kesehatan, institusi pendidikan, dan Kementerian Kesehatan, guna mendukung pemerataan pelayanan kesehatan serta mencapai target pembangunan kesehatan nasional secara lebih terintegrasi.

video

Dr. dr. Suryani Yuliyanti, M.Kes., dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung, memberikan apresiasi terhadap inisiatif pengembangan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) dan Digital Data Corner (DCC) yang dinilai sangat membantu dalam menyajikan data terkini untuk mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti. Pihaknya menyoroti pentingnya data yang valid, representatif, dan mudah diperbarui untuk mengatasi tantangan kebijakan kesehatan, terutama di Jawa Tengah, yang memiliki tantangan besar terkait penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan jantung. Dr. Suryani mengapresiasi pelatihan analisis data yang disediakan DCC, yang dapat meningkatkan kompetensi dosen dalam menyediakan data bagi pengambil kebijakan.

Namun, pihaknya juga menggarisbawahi tantangan utama seperti alokasi waktu dosen dan keterbatasan pendanaan kelompok studi kebijakan kesehatan. Dengan model kemitraan yang ditawarkan, ia berharap program ini dapat mendorong partisipasi perguruan tinggi swasta dalam penelitian berbasis data, menciptakan kebijakan yang lebih efektif, serta meningkatkan kontribusi institusi pendidikan sebagai penggerak perubahan dalam pembangunan kesehatan nasional.

video   materi

Sesi 3: Pengantar 7 Topik Prioritas dalam Penggunaan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) dalam Annual Scientific Meeting (ASM) FK-KMK UGM

Shita Listya Dewi, S.IP., M.M., MPP, memaparkan peran dan potensi Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) sebagai alat penting dalam proses knowledge translation untuk kebijakan kesehatan berbasis bukti. Dalam kerangka Annual Scientific Meeting (ASM) FK-KMK UGM, yang tahun ini mengusung tema tuberkulosis, DaSK diperkenalkan sebagai platform yang dapat menganalisis, menyimpan, dan menyebarkan pengetahuan melalui pendekatan transdisiplin. Dengan tujuh topik prioritas, termasuk diabetes melitus, stunting, dan kematian ibu, DaSK menyajikan data yang dapat diakses hingga level desa, yang kemudian ditransformasi menjadi kebijakan atau tindakan melalui analisis berbasis kerangka transformasi kesehatan. Shita menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi, peneliti, dan pengambil kebijakan dalam memanfaatkan DaSK untuk menghasilkan analisis yang tepat sasaran, termasuk dalam pengembangan kapasitas dan advokasi. Pihaknya juga memaparkan jadwal peluncuran analisis kebijakan dari masing-masing topik prioritas pada Januari-Februari 2025, serta mendorong partisipasi aktif para mitra dalam kegiatan ini, yang berpotensi menjadi kontribusi berkelanjutan untuk pembangunan kesehatan nasional.

 video   materi

Reporter: Via Angraini (PKMK UGM)

PKMK FK-KMK UGM menyelenggarakan webinar terkait Bukti dalam Kebijakan Kesehatan pada 16 Januari 2025 (waktu Yogyakarta) atau 15 Januari 2025 (waktu Boston), dengan tema “Perluasan Pelayanan Cath-Lab untuk Menjalankan Amanah UUD 1945, ataukah Sebuah Proyek Mercusuar?” Webinar ini dihadiri oleh para akademisi, praktisi kesehatan, serta pembuat kebijakan, dan menampilkan dua pembicara ahli yang berada di lokasi berbeda, yaitu Boston dan Yogyakarta.

Pengantar Dikusi oleh Prof. Laksono Trisnantoro

Diskusi dibuka dengan pengantar dari Prof. Laksono Trisnantoro, dosen Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM, yang melihat adanya perbedaan pendapat mengenai perluasan Cath-Lab. Di satu sisi ada pihak yang menilainya sebagai proyek kuratif mercusuar dan di sisi lain ada yang mendukung pelaksanaannya. Perbedaan ini perlu dibahas dengan evidence yang ada, risiko perluasan, dan dibahas dalam perspektif keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

video   materi

Paparan Pertama dari Boston.

dr. Farizal Rizky Muharram, mahasiswa S2 Harvard Medical School memaparkan data distribusi Cath-Lab di Indonesia antara tahun 2017-2022. Dalam paparannya, ia menjelaskan terjadi tren peningkatan jumlah Cath-Lab, terutama di wilayah perkotaan besar. Namun yang terjadi adalah adanya ketimpangan distribusi Cath-Lab antara daerah maju dan daerah tertinggal dan dampak ketidakmerataan akses terhadap pemerataan pelayanan kesehatan jantung. Analisis ini menggunakan metode geospatial, dan ukuran-ukuran inequity menggunakan Rasio Gini.

video

Paparan Kedua (Yogyakarta)

M. Faozi Kurniawan, SE, Akt, MPH, peneliti di PKMK FK-KMK UGM melanjutkan dengan analisis perkembangan klaim BPJS untuk tindakan medis menggunakan Cath-Lab pada periode 2015-2023. Poin-poin utama dari paparannya meliputi peningkatan jumlah klaim tindakan Cath-Lab setiap tahun terutama di Regional 1 (Jawa). Peningkatan di Regional 1 sangat tajam, sementara di Regional 5 (Papua dan Maluku) mendatar. Terjadi disparitas yang melebar. mencerminkan ketidak adilan pelayanan CathLab di antara anggota BPJS. Faozi juga menekankan perlunya pengaturan pembiayaan dan kebijakan strategis agar layanan Cath-Lab dapat diakses lebih luas tanpa membebani sistem pembiayaan kesehatan.

video   materi

Pembahasan oleh Prof. Laksono Trisnantoro

Laksono menegaskan, hingga saat ini Cath Lab merupakan salah satu teknologi yang belum merata karena berdasarkan data yang disampaikan dr Farizal, jika di satu lokasi sudah tersedia layanan Cath Lab, maka terjadi kecenderungan jumlah layanan Cath Lab akan bertambah. Sementara, jika di lokasi lain tidak tersedia Cath Lab cenderung akan selalu terjadi kekosongan. Pada masa JKN, perkembangan Cath Lab masih berdasar mekanisme pasar. Hal ini disayangkan, karena BPJS harapannya mengurangi tekanan pasar yang murni melalui intervensi pemerintah. Fakta lainnya, disparitas rendah dalam klaim saat BPJS, namun semakin meningkat antar regional. Berdasarkan data, pelayanan Cath Lab tidak merata dalam 10 tahun terakhir, bahkan disparitasnya semakin buruk. Sehingga, perluasan layanan Cath Lab harus merata agar prinsip pemerataan akses kesehatan tercapai. Hal ini sejalan dengan sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia.

video   materi

Diskusi dan Kesimpulan

Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan penanggap ahli-ahli jantung (kardiologist), neurologist, sampai ke peneliti implementasi. Penanggap mengangkat berbagai isu, termasuk kendala infrastruktur di daerah terpencil, pelatihan tenaga medis untuk penggunaan Cath-Lab, dan peran pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung layanan kesehatan berbasis teknologi tinggi. Tidak ada yang menyatakan sebagai proyek mercusuar. Banyak penanggap menyatakan perlu persiapan matang, termasuk sampai ke pentahapan program untuk mencapai seluruh Indonesia.

Dalam kesimpulannya, Laksono menegaskan bahwa kebijakan perluasan Cath-Lab diperlukan untuk meningkatkan akses layanan di daerah-daerah sulit dengan pertimbangan geospatial yang baik. Risiko kegagalan sistem perlu dimonitor dengan penelitian implementasi. Pendanaan pelayanan kesehatan perlu dilakukan secara baik. Diharapkan ada pemahaman bahwa perluasan pelayanan Cathlab ke daerah sulit bukan sebagai proyek mercusuar, namun menjalankan perintah UUD 1945 dengan berbagai keterbatasan teknis dan anggaran.

video

Reportase: RM. Reksonegoro

30 Desember 2024

PKMK-Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM) menyelenggarakan rangkaian webinar 10 tahun kebijakan JKN pada Desember 2024. Seri 3 pertemuan tersebut digelar pada Senin (30/12/2024) dengan topik Meningkatkan Keadilan Sosial dalam Industri sektor Kesehatan. Kegiatan dibuka oleh moderator Hermawati Setiyaningsih, S.Si (Pusat KPMAK UGM) dan dilanjutkan dengan sesi 1 membahas tentang Meningkatkan Keadilan Sosial dalam Industri Sektor Kesehatan.

Sesi 1: Meningkatkan Keadilan Sosial dalam Industri Sektor Kesehatan

Sesi 1 diawali dengan pemaparan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD. membahas tantangan utama Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) selama 10 tahun terakhir, yang mencakup 3 tahun masa pandemi COVID-19, menunjukkan dinamika yang kompleks dalam mencapai keberlanjutan program dengan prinsip keadilan sosial. Sebelum pandemi, JKN menghadapi tantangan seperti disparitas antar segmen peserta dan keterbatasan pendanaan, terutama pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pandemi COVID-19 membawa perubahan signifikan, termasuk penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pelayanan kesehatan terkait COVID-19. Namun, ketidaksesuaian penggunaan dana antar segmen peserta dan ketergantungan sistem pada alokasi anggaran APBN menimbulkan ketidakadilan dalam akses dan mutu pelayanan, terutama bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil. Hal ini menegaskan bahwa meskipun JKN bertujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip UUD 1945 dan tujuan UU SJSN.

Dalam konteks industri kesehatan, keberadaan JKN telah mempengaruhi pertumbuhan rumah sakit swasta di wilayah ekonomi tinggi, namun tanpa peningkatan signifikan pada pemerataan layanan di daerah terpencil atau daya saing internasional. Model pembiayaan INA-CBG berbasis fee-for-service dinilai lebih mendukung pertumbuhan rumah sakit di kota besar dibandingkan dengan daerah miskin atau terpencil. Selain itu, peran BPJS yang seharusnya bersifat non-profit justru memicu peningkatan komersialisasi pelayanan kesehatan, bertolak belakang dengan tujuan utama JKN. Untuk mewujudkan keberlanjutan program JKN dengan prinsip keadilan sosial, diperlukan reformasi mendalam, termasuk pengembangan kebijakan yang lebih strategis dalam pembiayaan dan distribusi pelayanan kesehatan, serta penguatan mutu pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat yang merata

Sesi 2: Rekomendasi untuk Meningkatkan Keadilan Sosial dalam Industri Sektor Kesehatan

Laksono menyoroti pentingnya reformasi kebijakan yang terfokus pada pengelolaan pendanaan berbasis segmen dan eksplorasi sumber pendanaan non-BPJS. Tantangan utama adalah stagnasi share belanja kesehatan dalam GDP Indonesia, yang hanya sekitar 3%, jauh di bawah negara-negara lain seperti Amerika Serikat yang mencapai 16%. Keterbatasan ini diperburuk oleh rendahnya rasio pajak terhadap GDP (sekitar 10%), yang membatasi kontribusi pendanaan publik. Laksono menekankan bahwa dana APBN dan APBD harus diprioritaskan untuk masyarakat miskin dan daerah terpencil, sementara segmen yang lebih mampu dapat diarahkan pada model pendanaan swasta seperti askes komersial dan filantropi. Untuk itu, diperlukan pendekatan dua lapis, yakni skenario pendanaan berbasis segmen BPJS untuk efisiensi dan pemerataan, serta eksplorasi sumber pendanaan non-BPJS untuk melengkapi kebutuhan yang tidak dapat ditanggung pemerintah.

Pendekatan berbasis skenario untuk mengoptimalkan pendanaan BPJS, dengan skenario peningkatan klaim rasio pada segmen yang tidak defisit seperti PBI APBN, PPU-ASN, dan PPU-BU untuk mendukung akses lebih merata, serta mendorong segmen defisit untuk efisiensi melalui penyesuaian premi dan penguatan mutu layanan. Pendekatan pendanaan non-BPJS juga menjadi rekomendasi strategis, terutama melalui penggalian sumber seperti askes komersial, filantropi, dana perusahaan, dan kontribusi luar negeri. UU Kesehatan 2023 dan Nomor PP 17 Tahun 2024 membuka peluang untuk diversifikasi pendanaan, namun implementasinya membutuhkan kebijakan konkret, termasuk regulasi terkait fraud dan sistem pool yang mendukung daerah terpencil. Pemerintah dan organisasi kesehatan diharapkan berkolaborasi untuk merevisi UU SJSN dan UU BPJS agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Kreativitas dan inovasi dalam pengembangan pelayanan non-BPJS juga menjadi tanggung jawab operator kesehatan, seperti rumah sakit dan klinik, untuk mengatasi ketergantungan pada sistem pendanaan publik.

Materi dan rekaman video kegiatan dapat disimak pada link berikut:

klik disini

Reporter: Via Angraini (PKMK UGM)

18 Desember 2024

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM) menyelenggarakan webinar 10 tahun kebijakan JKN pada Rabu, 18 Desember 2024 yang memasuki pertemuan kedua membahas mengenai Dinamika Pelaksanaan JKN pada Masa Pandemi COVID-19 (2020-2022) dan Post Pandemi COVID–19 (2023-saat ini). Kegiatan dibuka oleh moderator Adinda Almira, S.Tr.RMIK dan dilanjutkan dengan sesi 1 membahas tentang dinamika pelaksanaan JKN pada masa pandemi Covid19.

Sesi 1: Dinamika Pelaksanaan JKN pada Masa Pandemi COVID-19

Sesi 1 diawali dengan pengantar oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD. Prof. Laksono menyampaikan mengenai strategi adaptif kebijakan kesehatan pada masa Covid-19 yang meliputi kolaborasi dalam pengendalian Covid-19, pengadaan vaksin dan sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta disrupsi pengembangan sistem informasi kesehatan digital. Pada masa pandemi, sistem JKN yang dikelola oleh BPJS berubah termasuk dalam hal pendanaan.

Perubahan kebijakan pendanaan selama masa pandemi disampaikan oleh pembicara kedua, yakni M. Faozi Kurniawan, SE., Akt., MPH. Faozi. Selama pandemi COVID-19 (2020–2022), pemerintah memprioritaskan anggaran kesehatan untuk menangani dampak pandemi melalui refocusing dan realokasi dana sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020. Belanja kesehatan meningkat signifikan meski pendapatan negara stagnan, termasuk untuk pendanaan pasien COVID-19. Klaim BPJS Kesehatan turun akibat berkurangnya pasien FKTL. Namun, rasio klaim di beberapa segmen tetap tinggi meski ada dua kali kenaikan iuran.

Ketidakmerataan akses layanan kesehatan juga masih terlihat dari kesenjangan kunjungan dan klaim antar-segmen peserta. Reformasi pembiayaan kesehatan, peningkatan fasilitas, SDM, dan sarana kesehatan menjadi kebutuhan mendesak pada masa pandemi. Peran filantropi kesehatan juga penting sebagai pendukung strategis dan berkelanjutan. Pandemi menegaskan perlunya pembenahan sistem pembiayaan serta peningkatan kesetaraan layanan untuk seluruh segmen masyarakat.

Selanjutnya, Elisabeth Listyani, SE., MM. selaku pembicara ketiga memaparkan mengenai pemerataan rumah sakit pada masa pandemi. Pertumbuhan jumlah rumah sakit selama pandemi COVID-19 hingga 2023 relatif lambat, dengan rata-rata hanya 2% per tahun. Pada 2023, tercatat 3.155 rumah sakit, termasuk rumah sakit darurat di 2021.

Pertumbuhan didominasi oleh rumah sakit swasta berorientasi profit (3%), sedangkan rumah sakit publik milik pemerintah hanya tumbuh 2%, dan rumah sakit swasta non-profit justru menurun. Dengan berlakunya Permenkes Nomor 3 Tahun 2023, terjadi perubahan regionalisasi. Regional 5, yang sebelumnya mencakup NTT, Maluku, dan Papua, kini meliputi Sulawesi, Bangka Belitung, dan Aceh. Regionalisasi baru juga mencakup perubahan wilayah, seperti Banten masuk Regional 2, serta penambahan rumah sakit di Kalimantan, Riau, dan Sumatera Selatan. Di Papua, pemekaran wilayah menjadi beberapa provinsi meningkatkan kebutuhan rumah sakit. Meski pertumbuhan total rumah sakit tidak signifikan, pemerintah membangun rumah sakit vertikal baru di NTT, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Surabaya untuk mendukung layanan kesehatan.

Pembicara keempat, dr. Srimurni Rarasati, MPH menyampaikan mengenai kebijakan SDM Kesehatan selama masa pandemi. Kebijakan SDM kesehatan mencakup Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 4239 Tahun 2021 tentang insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 juga mengatur tenaga cadangan kesehatan untuk memperkuat sistem ketahanan kesehatan. Lampiran Permenkes Nomor 23 Tahun 2023 menetapkan pedoman SDM kesehatan dalam penanggulangan COVID-19, termasuk pelatihan dengan sertifikat kompetensi. Meski jumlah tenaga kesehatan meningkat sejak 2019, distribusinya tidak merata, khususnya dokter spesialis yang lebih banyak di Regional 1 dibandingkan wilayah lain. Tantangan masa depan mencakup beban kerja berat, risiko infeksi tinggi, masalah kesehatan mental, dan ketimpangan tenaga kesehatan di daerah terpencil, yang menghambat layanan kesehatan optimal.

Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Eva Tirtabayu Hasri, MPH mengenai kendali mutu dan kendali biaya JKN selama masa pandemi. Kementerian Kesehatan dan stakeholder lainnya memperkuat mutu pelayanan kesehatan selama pandemi COVID-19 melalui penguatan teknis dan regulasi. Fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan alat seperti driver diagram untuk menganalisis masalah dan meningkatkan desain pelayanan.

Permenkes Nomor 30 Tahun 2022 memperkenalkan indikator nasional untuk mengukur mutu layanan kesehatan. Tim mutu bekerja lebih intensif, sering rapat, menyusun SOP baru, dan melaksanakan audit klinis sesuai pedoman Dirjen Pelayanan Kesehatan. Quality improvement tetap berlangsung menggunakan siklus PDCA, meski ada keterbatasan seperti akses internet dan APD. Upaya ini menunjukkan penerapan mutu situasional dalam situasi krisis.

Kebijakan Fraud … Pengembangan kebijakan pencegahan dan penanganan fraud dalam program JKN di masa pandemi terhambat akibat fokus sumber daya pada penanggulangan COVID-19. Tim anti-fraud di rumah sakit dan tingkat nasional, seperti BPJS Kesehatan, Kemenkes, dan KPK, banyak yang berhenti beroperasi atau kehilangan kapasitas akibat pandemi. Sementara itu, berbagai kasus fraud, seperti penyalahgunaan dana bantuan COVID-19 oleh pejabat, hingga manipulasi klaim rumah sakit, menunjukkan kerentanan sistem saat kondisi kacau. Pencegahan fraud memerlukan edukasi, deteksi dini, integrasi sistem, dan political will yang kuat untuk menciptakan langkah pencegahan yang efektif agar program JKN berjalan optimal.

Sesi 2: Dinamika Pelaksanaan JKN Pasca COVID-19

Prof. Laksono memulai sesi 2 dengan memberikan pengantar mengenai dinamika pelaksanaan JKN pasca COVID-19. Pendanaan kesehatan selama pandemi COVID-19 beralih dari sistem JKN ke pendanaan langsung pemerintah untuk percepatan penanganan krisis, menyebabkan perubahan signifikan dalam manajemen sistem kesehatan. Setelah pandemi, reformasi transformasi sistem kesehatan digagas, berfokus pada enam pilar Kemenkes untuk meningkatkan ketahanan menghadapi pandemi di masa depan. Namun, kelemahan hukum dan landasan sistematis pada undang-undang kesehatan sebelumnya menjadi hambatan, sehingga diperlukan kebijakan baru yang lebih terstruktur. Tantangan ke depan meliputi memastikan akses layanan kesehatan merata, terutama bagi kelompok rentan, serta membangun sistem pendanaan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

M. Faozi Kurniawan, SE., Akt., MPH, menjelaskan kebijakan pendanaan JKN pasca pandemi COVID-19. Meski anggaran Kemenkes terus meningkat, alokasinya untuk JKN belum sepenuhnya efisien. Belanja kesehatan yang melonjak selama pandemi kini kembali turun. Reformasi pembiayaan diperlukan untuk meningkatkan pemerataan layanan kesehatan. Elisabeth Listyani, SE., menyoroti pemerataan layanan rumah sakit, terutama untuk kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi (KJSU). Saat ini, sekitar 500 rumah sakit belum menyediakan layanan tersebut. Pemerintah fokus memperluas layanan, meningkatkan akses, dan mendorong klaim BPJS. Solusi jangka panjang meliputi pola hidup sehat dan layanan preventif.

Narasumber selanjutnya, Tri Muhartini, MPA menyampaikan bahwa transformasi SDM kesehatan menargetkan distribusi tenaga kesehatan merata hingga pelosok. Upaya ini didukung peningkatan kuota beasiswa, sertifikasi, dan pendidikan berbasis rumah sakit. Meski demikian, jumlah dokter spesialis masih terbatas dibanding perawat dan bidan. Terkait kebijakan penguatan mutu, Eva Tirtabayu Hasri, MPH menyampaikan bahwa penguatan mutu JKN pasca pandemi COVID-19 melibatkan perbaikan regulasi clinical pathway dan audit daring terstandar nasional. Meski belum ada definisi jelas soal kendali mutu dan biaya, program perbaikan terus diterapkan. Sementara, kebijakan anti-fraud JKN melanjutkan program sebelumnya berdasarkan apa yang disampaikan drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE. TPK JKN menelusuri klaim yang dicurigai dan potensi revisi regulasi. Ke depan, optimalisasi anggaran, peningkatan peran swasta, dan pemerataan layanan kesehatan menjadi prioritas utama.

Materi dan rekaman video kegiatan dapat disimak pada link berikut:

klik disini

Reporter:
Mashita Inayah (PKMK UGM)

16 Desember 2024

Webinar ini dibuka oleh Dr. dr. Andreasta Meliala, DPH., M.Kes., MAS selaku Direktur PKMK FK-KMK UGM, yang mengulas perjalanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak implementasinya pada 2014. Selama satu dekade, JKN terbagi dalam tiga fase utama: masa implementasi awal, periode pandemi COVID-19, dan periode pasca-pandemi. Keberhasilan JKN mencapai Universal Health Coverage (UHC) untuk lebih dari 260 juta penduduk mendapat apresiasi internasional, namun sejumlah tantangan masih terjadi khususnya dalam efisiensi pembiayaan, interaksi antara penyedia layanan (provider) dengan pembayar (BPJS Kesehatan), serta penguatan sistem kesehatan untuk memastikan keberlanjutan program. Andreasta juga menjelaskan bahwa implementasi JKN memerlukan pendekatan sistemik yang menyeluruh. Sebagai bagian dari upaya memahami dinamika kebijakan ini, webinar series yang diselenggarakan oleh PKMK FK-KMK UGM menghadirkan pakar kebijakan, peneliti, dan praktisi kesehatan untuk berbagi pandangan. Diskusi ini bertujuan merangkum pelajaran yang telah diperoleh selama 10 tahun implementasi JKN dan memberikan rekomendasi kebijakan strategis kepada regulator dan pihak terkait, seperti Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

Selanjutnya, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD. selaku Guru Besar FK-KMK UGM memaparkan mengenai perjalanan JKN sejak diluncurkan pada 2014. Kebijakan JKN, yang lahir dari UU SJSN (2004) dan UU BPJS (2011), bertujuan mewujudkan keadilan sosial di bidang kesehatan. Selama satu dekade, JKN berhasil memberikan perlindungan kesehatan kepada sebagian besar masyarakat Indonesia dan mengurangi risiko kemiskinan akibat biaya kesehatan. Namun, evaluasi menunjukkan bahwa prinsip keadilan (equity) dan mutu pelayanan kesehatan masih menjadi tantangan besar. Ketimpangan akses layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, serta defisit keuangan BPJS menjadi isu utama yang perlu segera diatasi. Laksono menyoroti pentingnya reformasi sistem kesehatan berbasis prinsip keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan finansial untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Salah satu perhatian utama adalah redistribusi dana dalam sistem single pool yang saat ini cenderung menguntungkan wilayah maju seperti Jawa dan Sumatera, sementara daerah dengan kemampuan fiskal rendah justru semakin tertinggal. Webinar ini menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi kebijakan JKN, dengan rekomendasi untuk memperkuat regulasi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memastikan keberlanjutan program agar cita-cita keadilan sosial sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dapat terwujud.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan pemaparan materi dari M. Faozi Kurniawan, SE., Akt., MPH selaku peneliti PKMK FK-KMK UGM memaparkan pembayaran dan iuran JKN. Faozi menyoroti dinamika pendanaan program ini pada periode 2014-2019. Meski kepesertaan JKN meningkat dari 53% pada 2014 menjadi 83% pada 2019, berbagai tantangan finansial masih dihadapi, seperti defisit antara iuran dan beban klaim yang terus terjadi setiap tahun. Segmen (PBI) menunjukkan surplus, sementara Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) menjadi segmen dengan defisit klaim tertinggi.

Narasumber juga menggarisbawahi kesenjangan akses pelayanan kesehatan antar regional. Regional 1 (Jawa) mendominasi jumlah klaim dan kunjungan, sementara regional 4 dan 5 (Papua dan Maluku) tertinggal jauh karena keterbatasan fasilitas, SDM, dan akses geografis. Faozi menekankan perlunya evaluasi klaim per segmen dan upaya meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, khususnya di daerah dengan infrastruktur terbatas dalam upaya menjaga keberlanjutan.

Topik berikutnya yaitu pemerataan pelayanan rumah sakit disampaikan Elisabeth Listyani, SE., MM. selaku peneliti PKMK FK-KMK UGM memaparkan perkembangan pemerataan pelayanan rumah sakit di Indonesia periode 2012–2019 yang menunjukkan peningkatan jumlah rumah sakit rata-rata 4% per tahun, mencapai 2.809 unit pada 2019. Rumah sakit swasta for-profit tumbuh signifikan sebesar 15%, dibandingkan rumah sakit pemerintah yang hanya tumbuh 7%. Meski jumlahnya lebih sedikit, rumah sakit pemerintah memiliki kapasitas tempat tidur lebih besar.

Pertumbuhan tertinggi tercatat di Regional 1 (Jawa), khususnya Jawa Barat (12%) dan Jawa Timur (17%), sedangkan Regional 4 (Kalimantan) dan Regional 5 (Papua-Maluku) hanya tumbuh 1–3%. Kemitraan rumah sakit swasta dengan BPJS Kesehatan mencapai 80%, jauh di atas rumah sakit pemerintah. Hal ini mencerminkan ketimpangan geografis, dengan layanan kesehatan lebih terpusat di Pulau Jawa, sementara wilayah timur Indonesia masih tertinggal.

dr. Srimurni Rarasati, MPH memaparkan ketimpangan distribusi SDM kesehatan di Indonesia selama 2014-2019, dengan mayoritas dokter umum dan spesialis terkonsentrasi di Regional 1 (Pulau Jawa dan Sumatra), sementara wilayah terpencil seperti Kalimantan, Papua, dan Maluku (Regional 4 dan 5) kekurangan tenaga kesehatan. Ketimpangan ini diperparah oleh infrastruktur yang tidak memadai dan regulasi yang tumpang tindih, sehingga diperlukan penguatan implementasi kebijakan untuk menjamin pemerataan akses kesehatan di seluruh Indonesia.

Eva Tirtabayu Hasri, MPH, dalam paparannya, membahas kendali mutu dan biaya pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kebijakan ini berlandaskan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 dan berbagai pedoman teknis, bertujuan mempercepat proses verifikasi klaim, mengurangi klaim tertunda, serta menjadi sarana komunikasi antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan. Temuan utama mencakup keberhasilan sebagian tugas Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) seperti audit medis, utilisasi review, dan pembinaan etika profesi, meskipun masih ada tantangan seperti ketidakpatuhan terhadap clinical pathways dan kurang optimalnya sosialisasi KMKB. Selain itu, kebijakan ini menghadapi kendala teknis, seperti keterbatasan SDM untuk analisis data, dan rendahnya kesadaran rumah sakit yang belum memiliki TKMKB terhadap pentingnya efisiensi. Di sisi lain, upaya pengendalian fraud dalam pelaksanaan JKN mulai dilakukan, meski penerapan regulasi dan pengawasan masih belum optimal.

drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE, menyampaikan kebijakan terkait pencegahan kecurangan (fraud) dalam JKN yang berlandaskan Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dan Nomor 16 Tahun 2019 serta UU BPJS Kesehatan. Kebijakan ini meliputi pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan di tingkat pusat hingga rumah sakit, penggunaan teknologi digital untuk verifikasi klaim, dan sanksi administrasi hingga pidana. Meskipun langkah-langkah ini mulai diterapkan, tantangan seperti pemahaman yang minim terhadap regulasi, lemahnya pengawasan, dan kurangnya penegakan sanksi masih sering ditemukan. Berbagai kasus fraud mencakup klaim lebih bayar, manipulasi data, penggelapan dana kapitasi, dan penyalahgunaan fasilitas JKN, menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan dan kesadaran anti-fraud di semua level.

Terakhir, Laksono Trisnantoro memaparkan analisis keseluruhan implementasi JKN pada masa pra pandemi COVID-19, menyoroti ketidakseimbangan kebijakan pendanaan kesehatan yang hanya meningkatkan demand tanpa memperhatikan pengembangan supply seperti pemerataan SDM dan fasilitas kesehatan. Sistem single pool BPJS menyebabkan subsidi tidak tepat sasaran, sementara koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan BPJS tergolong lemah, menciptakan fragmentasi sistem kesehatan. Kebijakan JKN juga memicu pertumbuhan rumah sakit swasta for-profit tanpa program pemerataan infrastruktur kesehatan. Selain itu, upaya pengendalian fraud dan peningkatan mutu pelayanan belum efektif. Kesimpulannya, kebijakan JKN pada periode tersebut belum mencerminkan reformasi menyeluruh, sehingga tidak mampu meningkatkan equity dan mutu pelayanan kesehatan secara signifikan.

materi dan rekaman video kegiatan dapat disimak pada link berikut:

klik disini

Reporter:
Via Angraini (PKMK UGM)

Peningkatan Kapasitas Organisasi Poltekkes dalam Melakukan Penelitian Kebijakan

Selasa, 3 September 2024

PKMK-Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM) menyelenggarakan Pembukaan Pembelajaran Kelembagaan Peningkatan Kapasitas Organisasi Poltekkes dalam Melakukan Penelitian Kebijakan pada Selasa (3/9/2024). Kegiatan ini dimoderatori oleh Monita Destiwi, MA. Keynote Speech Syarifah Liza Munira, S.E, MPP, Ph.D (Kepala BKPK Kemenkes RI). Pembicara Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D (Guru Besar FK-KMK UGM), Pembahas Hendro Saputro, S.Si, Apt (Ketua Tim Kerja Pengembangan Program Studi, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat), dan sambutan Dr. Iswanto, S.Pd, M.Kes (Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta)

Pada pembukaan pembelajaran kelembagaan ini, Laksono menyampaikan kegiatan ini berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan di Indonesia dalam hal riset kebijakan kesehatan. Laksono menekankan pentingnya pembelajaran kelembagaan yang tidak hanya mencakup pengembangan individu, tetapi juga organisasi, untuk memperkuat Poltekkes sebagai unit pusat yang dapat diandalkan dalam monitoring, evaluasi, dan rekomendasi kebijakan kesehatan. Pihaknya juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh dosen dalam berperan aktif dalam kebijakan kesehatan di daerah, serta pentingnya keterampilan advokasi dan penggunaan data rutin untuk mendukung riset kebijakan yang efektif tanpa harus bergantung pada survei yang mahal. Narasumber berharap Poltekkes dapat memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mendukung penelitian yang berdampak positif bagi masyarakat.

Syarifah Liza Munira, S.E, MPP, Ph.D., sebagai keynote speech-nya pada pembukaan pembelajaran kelembagaan ini menekankan pentingnya pelatihan ini untuk memperdalam keterampilan analisis data, penyusunan proposal penelitian, penulisan artikel jurnal, advokasi kebijakan, dan implementasi kebijakan. Menurutnya, penelitian yang dilakukan Poltekes harus berdampak nyata bagi masyarakat, tidak hanya sebatas teori. Pihaknya juga menyoroti kolaborasi antara Poltekkes, akademisi, dan Kementerian Kesehatan dalam riset implementasi, yang saat ini sudah mencakup 15 riset dari 21 Poltekkes. Liza berharap peningkatan kapasitas Poltekkes ini akan membantu memperkuat kebijakan kesehatan yang relevan dan tepat sasaran. Selain itu, Kementerian Kesehatan melalui BKPK juga mendukung optimalisasi data kesehatan untuk mendukung riset berbasis bukti. Liza juga menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah dalam memperkuat riset kebijakan kesehatan demi transformasi pelayanan kesehatan di Indonesia.

Selanjutnya sambutan yang diberikan oleh Dr. Iswanto, S.Pd, M.Kes, Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, menyambut baik pelatihan peningkatan kapasitas organisasi Poltekkes dalam penelitian kebijakan. Iswanto menegaskan pentingnya peran Poltekes sebagai kepanjangan tangan Kemenkes di daerah untuk melakukan kajian terhadap kebijakan dan program kesehatan. Pihaknya juga mendorong dosen-dosen Poltekkes di seluruh Indonesia untuk mulai fokus pada riset kebijakan, memanfaatkan data sekunder dan data rutin yang tersedia, serta berkontribusi dalam pembuatan kebijakan berbasis bukti. Contoh sukses riset malaria yang dilakukan Poltekkes Yogyakarta bersama WHO menjadi inspirasi untuk riset kebijakan lainnya di masa depan.

Kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi pengantar pembelajaran kelembagaan peningkatan kapasitas organisasi Poltekkes dalam melakukan penelitian kebijakan oleh Laksono. Pihaknya menyampaikan bahwa program pelatihan yang diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas organisasi Poltekkes dalam penelitian kebijakan kesehatan, dengan fokus pada penerapan langsung dalam menyusun proposal riset yang relevan dengan isu-isu kesehatan nasional. Poltekkes diharapkan dapat memainkan peran penting dalam penelitian kebijakan di tingkat nasional, tidak hanya sebagai penonton, tetapi menjadi pemimpin yang mampu mempengaruhi kebijakan lokal dan nasional. Dukungan dari pimpinan organisasi dan komitmen untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam riset kebijakan sangat diperlukan, dan Poltekes harus membangun kemampuan di berbagai bidang, termasuk penulisan proposal, artikel jurnal, dan pengelolaan riset untuk mencapai peran strategis dalam kebijakan kesehatan di Indonesia.

Hendro Saputro, S.Si, Apt, membahas pengantar yang disampaikan Laksono, dalam bahasannya menyoroti pentingnya peran Poltekkes dalam penelitian kebijakan kesehatan, terutama dengan sebaran 38 Poltekkes di seluruh Indonesia dan 24 rumpun keilmuan. Poltekkes diharapkan berpartisipasi aktif dalam kebijakan berbasis riset untuk mendukung transformasi sistem kesehatan. Tantangan utama yang dihadapi adalah link and match antara kebutuhan daerah dan riset yang dilakukan, serta keterbatasan anggaran dan beban kerja dosen. Hendro juga mendorong Poltekkes untuk meningkatkan hilirisasi hasil penelitian kebijakan agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan di daerah, serta pentingnya membentuk kelompok studi untuk memperkuat penelitian kebijakan seperti yang diusulkan oleh Laksono dalam kegiatan pembelajaran kelembagaan untuk peningkatan kapasitas organisasi poltekkes dalam melakukan penelitian kebijakan.

Video pemaparan kegiatan dapat diakses pada link berikut klik disini

Reporter: Via Angraini, S.K.M (PKMK)

Program-Program Pengembangan Kepemimpinan sebagai respon Berlakunya UU Kesehatan 2023 dan PP 28 Tahun 2024

26 Agustus 2024

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Universitas Gadjah Mada (PKMK UGM) menyelenggarakan webinar Program-Program Pengembangan Kepemimpinan sebagai respon Berlakunya Undang Undang (UU) Kesehatan 2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2024 pada Senin (26/8/2024).

Kegiatan dibuka oleh Master of Ceremony (MC) dan dilanjutkan dengan pengantar yang disampaikan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M,Sc, PhD. Laksono memaparkan mengenai program-program PKMK FK-KMK UGM untuk Kepemimpinan dalam era UU Kesehatan Tahun 2023. Situasi sistem kesehatan di Indonesia saat ini digambarkan melalui status kesehatan masyarakat yang masih belum baik, pemerataan pelayanan kesehatan belum tercapai, dan keberlanjutan pendanaan kesehatan masih menjadi tanda tanya. Salah satu komponen penting dalam sistem kesehatan adalah governance dimana terdapat aspek kepemimpinan di dalamnya yang berfungsi sebagai regulator, operator, pendanaan, dan pelatihan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Secara keseluruhan, masih diperlukan kolaborasi dari pemerintah, masyarakat, dan kelompok usaha untuk membangun fungsi governance yang jelas. Selama 20 tahun sebelum berlakunya UU Kesehatan, belum ada kerja sama yang baik antarpemimpin di sektor kesehatan.

Laksono menilai dibutuhkan pengembangan kepemimpinan secara umum, bersifat pelatihan yang berprinsip pengembangan secara berjenjang, mencakup banyak pemimpin di satu wilayah, penerapan sense making dengan menggunakan UU Kesehatan sebagai faktor kuatnya, dan penggunaan alat atau metode kepemimpinan meta leadership, serta menggunakan platform digital untuk pembelajaran yang tergabung dalam Plataran Sehat. PKMK FK-KMK UGM sebagai pusat pengembangan ilmu mencoba membantu semua pihak agar lebih mudah mempelajari isi UU dan PP dengan menggunakan platform digital agar mudah dipahami dan berbagai pelatihan kepemimpinan dengan dasar UU Kesehatan 2023.

Acara selanjutnya adalah pembahasan yang disampaikan oleh perwakilan organisasi profesi. Pembahas pertama adalah Dr. dr. Beni Satria dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI). Beni menyampaikan mengenai kompleksitas rumah sakit sebagai penyedia pelayanan kesehatan yang dihadapkan pada berbagai regulasi, undang-undang, dan risiko lainnya. Keharusan mengimplementasikan PP No 28 Tahun 2024 dalam waktu 1 tahun akan berdampak besar terhadap industri rumah sakit. Terlebih dengan ditegaskannya bahwa pimpinan fasyankes tidak diwajibkan harus tenaga medis, maka hal ini perlu diterjemahkan lebih lanjut secara rinci baik dari aspek leadership, manajemen RS, pengalaman, dan pendidikan, serta indikator untuk mengukur kapabilitasnya. RS memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk menyesuaikan perubahan berdasarkan UU Kesehatan 2023.

Pembahas kedua, yakni Dr. R. Danang Sananto Sasongko, M.M dari Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA) menjelaskan bahwa jika terjadi perubahan regulasi, yang paling terdampak pertama kali adalah RS pemerintah. Tantangan lain yang dihadapi adalah regulasi di tiap daerah dan regulasi lain yang harus diimplementasikan oleh rumah sakit, pajak, dan kesamaan persepsi stakeholder di luar RS. Danang menilai bahwa pemimpin di RS hendaknya merupakan seorang yang ahli dalam manajemen RS dan manajemen pasien agar dapat menyusun kebijakan dan mengatur kepemimpinan lebih optimal.

Pembahas ketiga dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yakni Dr. dr. Moh Adib Khumaidi, Sp.OT. Menurut Adib, upaya adaptasi IDI terhadap regulasi yang baru terbit dilakukan melalui upaya transformasi dan reborn untuk persiapan menghadapi tantangan global. Langkah-langkah IDI reborn meliputi reframing, restructuring, revitalitation, dan renewal. UU Kesehatan tidak menyebutkan secara spesifik kewenangan organisasi profesi (OP). Namun OP berupaya mendukung implementasinya melalui penguatan SDM dokter, kesejahteraan, dan perlindungan hukum.

Pembahas keempat yakni Dr. dr. Dollar, Sp.KKLP ,SH .MH .MM, dari Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) memaparkan bahwa para pemimpin kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem kesehatan. Para pemimpin kesehatan harus mampu membuat keputusan yang strategis, melakukan komunikasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan, organisasi, dan masyarakat, dan pengembangan penelitian bidang kesehatan. Selain itu, pemimpin kesehatan juga berperan dalam advokasi dan edukasi. Dengan adanya UU Nomor 17 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024, manajemen OP dinilai sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan standar praktik yang tinggi. PDSI mendukung penuh dan melaksanakan dengan sebaik baiknya UU dan PP tersebut.

Pembahas kelima adalah dr. M. Subuh, MPPM dari Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES). Subuh memaparkan mengenai prinsip adinkes adalah bahwa UU yang telah disahkan pemerintah bersifat final namun belum tentu mengikat. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 terdapat 458 pasal, sementara PP Nomor 28 Tahun 2024 berisi 1170 pasal. Critical issue meliputi pemahaman teman teman daerah untuk memahami pasal tersebut. Jika ditilik dari pasal-pasal yang ada, sebenarnya pola kepemimpinannya tidak disebutkan jelas. Tetapi di pasal 413 disebutkan koordinasi, sinkronisasi, penguatan sistem pencatat. Sangat disayangkan jika UU ini tidak menyebut standar pelayanan minimal. Hal yang berkaitan dengan nomenklatur. ADINKES pernah membuat modul pelatihan kepemimpinan yang diatur oleh Permenkes Nomor 10 Tahun 2020.

Pembahas keenam, yakni Prof. Dr. drg. Wahyu Sulistiadi, MARS dari Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia ⁠(IAKMI) menjelaskan bahwa implementasi UU Nomor 17 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024 tidak mudah dan perlu upaya penyederhanaan untuk meningkatkan pemahaman. Rencana program juga perlu pendampingan. Diantara peran OP merujuk pada UU Kesehatan dan PP Nomor 28 Tahun 2024 adalah mempromosikan dan advokasi kebijakan yang mendukung layanan kesehatan yang lebih baik, menetapkan standar profesi, memastikan bahwa layanan publik yang diberikan oleh para profesional memenuhi standar profesi, dan berperan dalam pengaturan kebijakan publik. Menurut Wahyu, prinsip kepemimpinan dan sense making terhadap UU Kesehatan dan PP Nomor 28 Tahun 2024 meliputi komitmen pada transformasi, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi, kolaborasi dan partisipasi, data-driven leadership, serta kepemimpinan etis dan inklusif. Penerapan kebijakan kesehatan juga perlu didukung platform digital melalui pengembangan sistem informasi kesehatan nasional, digitalisasi sistem rujukan kesehatan, telemedicine, manajemen data, pemantauan, dan evaluasi program.

Pembahas terakhir, yakni drg. Bayu Yudanto dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan bisa sejalan dengan UU Kesehatan terbaru. Pelaksanaan UU Kesehatan akan mempengaruhi sistem kesehatan, termasuk di dalamnya implementasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN). Bayu menilai ke depannya perlu diadakan pengembangan dan pelatihan-pelatihan yang dapat mengantisipasi risiko terkait dinamika dalam sistem kesehatan yang dapat berdampak pada JKN. Misalnya long covid yang menyebabkan lonjakan jumlah kunjungan peserta ke fasilitas kesehatan dan dinamika ekonomi yang dapat berpengaruh terhadap iuran JKN. PKMK diharapkan dapat menyajikan pelatihan kepemimpinan yang berkaitan dengan hal-hal di luar sistem kesehatan yang mungkin berpengaruh terhadap kondisi JKN.

Reporter: Mashita Inayah (PKMK UGM)

Link terkait kegiatan silahkan klik disini