Reportase Knowledge Management untuk Peningkatan Kualitas Kebijakan

Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA – Lembaga Administrasi Negara
Jakarta 27 Februari 2018

Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI menyelenggarakan Knowledge Management Untuk Peningkatan Kualitas Kebijakan pada Selasa (27/2/2018). Agenda ini dihadiri oleh beberapa perwakilan pemerintah daerah, Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Knowledge Sector Inisiative (KSI), Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) dan peneliti kebijakan. Pembicara yang hadir antara lain Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si (Dekan Fisipol UGM), Wandy Tuturoong (Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden), Basuki Purwadi, S.H., M.H. (Kementerian Keuangan) dan Robert Endi Jaweng (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)). Acara dibuka langsung oleh Dr. Adi Suryanto, M.Si selaku Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.

Seminar ini diawali dengan pemaparan tentang urgensi dokumentasi hasil analisis kebijakan oleh Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Erwan menyampaikan saat ini profesi analis kebijakan sangat penting bagi pemerintah. Profesi analis kebijakan dituntut untuk menyediakan informasi yang akurat, menggunakan paradigma evidence based policy dan menjamin aspek kebijakan didasari oleh evidence yang relevan.

Namun, untuk menjawab tantangan di atas, aspek akurasi data, manajemen data dan pendokumentasian data merupakan salah satu tantangan faktual. Hal yang paling mendasar saat ini adalah era disrupsi informasi dan ledakan data. Oleh karena itu, analis kebijakan memiliki urgensi untuk hadir dalam menjawab analisis penggunaan big data, penggunaan data yang sesuai dan pemanfaatan platform data terkini dimana data tersebut multi-informatif, lintas sektoral, harus mudah digunakan dan menjadi dasar kebijakan berkualitas. Saat ini karakter dokumentasi hasil analisis harus sesuai dengan perkembangan era teknologi. Bentuk platform digital berbasis aplikasi merupakan pilihan efektif yang dapat dikembangkan bersama antar lembaga pemerintah yang melibatkan akademisi kredibel.

Pada topik kedua, seminar membahas tentang pengalaman dan tantangan knowledge management pada Kantor Staf Presiden RI oleh Wandy Tuturoong dan dilanjutkan oleh Basuki Purwadi SH MH tentang etika penyebarluasan informasi di sektor pemerintah. Wandy Tuturoong menggarisbawahi bahwa aspek Knowledge Management sangat penting diimplementasikan meninmbang saat ini Presiden menekankan bahwa pengambilan keputusan atau kebijakan harus berbasis data dan membawa kepada lesson learned positif. Di lain sisi, besarnya arus hoax information menjadi tantangan nyata dalam unsur kebijakan yang terkesan menjadi informasi berbasis bukti bagi pemangku kebijakan. Selanjutnya, Basuki Purwadi SH., MH. memaparkan bahwa di era keterbukaan informasi saat ini, etika penyebarluasan informasi kepada publik harus menjadi aspek kritis yang perlu dipertimbangkan. Berita bohong perspective based menjadi salah satu tantangan fundamental bagi bangsa saat ini. Sebagai badan publik, lembaga pemerintahan memiliki kewajiban dalam manajemen informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan lintas badan publik. Untuk itu, analisis kebijakan merupakan kebutuhan yang memiliki urgensitas tinggi bagi tiap lembaga pemerintah.

Pembicara terakhir, yakni Robert Endy Jaweng sebagai Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) memaparkan tentang pentingnya data dalam analisis kebijakan. Peneliti kebijakan ini menjelaskan tentang pentingnya ahli analis kebijakan untuk dapat melaksanakan uji validitas pada tiap informasi dalam pembuatan kebijakan. Saat ini merupakan momentum penting dimana tiap kebijakan harus diawali dengan data empirik dan bersifat evidence based practice.

Selain itu, era masif informasi saat ini dan pola desentralisasi merupakan momen tepat dalam pembuatan kebijakan yang efisien, spesifik serta berbasis bukti relevan. Robert Endy Jaweng kembali menekankan bahwa kemampuan analis kebijakan dalam menempatkan data, memperoleh data, membaca kesempatan aspek politik merupakan peluang dan tantangan pada variabel kebijakan efektif di Indonesia.

Acara tersebut dilanjutkan dengan diskusi antara peserta dan narasumber. Diskusi yang menarik pada agenda ini adalah tentang platform data dalam aspek kebijakan dalam perspektif knowledge management. Topik diskusi ini didasari oleh ledakan data serta fragmentasi data pada lintas sektor pemerintahan sehingga aspek ini menjadi variabel kunci kualitas pada kebijakan. Para narasumber menggarisbawahi bahwa saat ini pemerintah mengupayakan platform dimana tiap elemen birokrasi memiliki sistem data yang terintegrasi. Selain itu, analisis Big Data dan pemilihan data relevan merupakan keahlian yang perlu dikembangkan oleh analis kebijakan. Di sisi lain, pemerintah mendorong para akademisi untuk berkolaborasi bersama dalam merealisasikan platform berbasis teknologi tentang aspek data yang terintegrasi hingga digunakan sebagai media pengkomunikasian analisis kebijakan.

Reporter: Nopryan Ekadinata (PKMK FKKMK UGM)