jkki2kki2

Modul 5: Mengembangkan dan Merumuskan Opsi-Opsi (Alternatif) kebijakan

Narasumber:

  • Dr. Suripto, MPA

Fasilitator: Andriani Yulianti

   Deskripsi

Pada bagian ini, peserta akan disajikan materi sebuah prosedur dalam membuat informasi faktual tentang situasi sosial masa depan, atas dasar informasi yang telah ada atau kita kumpulkan dalam riset kebijakan yang telah dilakukan. Informasi tersebut digunakan analis kebijakan untuk menganalisis kemungkinan ‘akibat’ atau ‘hasil’ pemecahan masalah tiap alternatif yang ditetapkan. Proses ini apabila dilakukan dengan baik akan menghasilkan rekomendasi yang ‘berkualitas’ bagi pengambil keputusan, dan kebijakan publik.

Sebagaimana yang dikenalkan oleh Patton dan Sawicki (1993), ada dua metode untuk menentukan alternatif kebijakan yaitu peramalan dan evaluasi. Analisis peramalan terdiri dari; eksploitasi, modeling, dan intuitif. Sedangkan analisis evaluasi terdiri dari; teknik discounting, teknik three measures of efficiency, teknik analisis sensitivitas. Ada beberapa pendekatan dalam melakukan pengujian opsi-opsi kebijakan tersebut, yaitu dengan pendekatan kuantitatif (Operation research, Benefit risk/analysis, dan pendekatan kualitatif (scenario, permainan, simulasi, dan pertimbangan ahli). Selengkapnya peramalan dan evaluasi tersebut akan dibahas pada sesi ke-5 ini. Sangat disarankan sebelum mengikuti sesi ini, peserta sudah membaca dan memahami bahan bacaan yang kami sajikan di website.

 

   Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan dapat:

  • Mampu memahami sumber pengembangan alternatif kebijakan
  • Mampu memahami pendekatan-pendekatan dalam melakukan peramalan kebijakan
  • Mampu merumuskan berbagai alternative/opsi-opsi kebijakan yang bermanfaat (sesuai prinsip budget maximizing)
  • Mampu memahami konsekuensi-konsekuensi dari setiap alternative yang telah dikembangkan
  • Mampu membandingkan antar aternatif berdasarkan kriteria evaluasi yang ditentukan

  Materi

Video rekaman 1     video rekaman 2

  Buku

Chapter V : Halaman 184 - 192

Readmore

 

 

 

 

 

 

   Bacaan

1. Bentuk Dokumentasi Hasil Analisis Kebijakan

Para pejabat publik sebagai pembuat kebijakan dituntut untuk dengan cepat dan tepat dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan-permasalahan publik sehingga permasalahan tersebut dapat segera diatasi. Untuk dapat melakukan hal ini semua, maka para pembuat kebijakan perlu didukung oleh data dan informasi yang akurat yang diperoleh dari para analis kebijakan. Data dan informasi tersebut perlu dikelola dan didokumentasikan (knowledge management) sesuai dengan kaidah ilmiah agar memudahkan pengambil keputusan atau pengguna lain untuk memanfaatkannya.

handout   materi

 

Referensi

  1. Clarence, Emma. (2002). “Technology Reinvented: The New Evidence Based Policy Movement”. Public Policy and Administrative, V.17(13). Pp.1-11
  2. Buse, Kent, et al. (2005). Making Health Policy. London: Open University Press
  3. Moran, Michael, et al. (2006). The Oxford Handbook of Public Policy. New York: Oxford University Press
  4. Fischer. Frank. Miller, Gerald J. Sidney, Mara S. (2007). Handbook of Public Policy Analisys Theory, Politics, and Methods. CRC Press

 

2. Kategori Bentuk Saran Kebijakan

Salah satu tantangan perumusan kebijakan adalah keberadaan sistem perumusan kebijakan yang mengandalkan pembuatan kebijakan berbasis bukti. Bahkan terhadap permasalahan kompleks yang segera membutuhkan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Analis kebijakan dalam hal ini harus mampu memaparkan data dan informasi empiris dalam sebuah dokumen ilmiah yang bisa menjadi pegangan bagi pengambil kebijakan untuk memutuskan alternatif terbaik dari saran/ rekomendasi kebijakan yang disusun oleh analis kebijakan. Model dari saran kebijakan mempunyai karakteristik sendiri yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Tiap bentuk saran kebijakan memiliki karakter yang berbeda, dilihat dari perbedaan pada aspek pembaca, fokus masalah, konteks penggunaan dan metodologi. Apabila analis kebijakan berhadapan dengan kendala waktu, disarankan untuk menggunakan bentuk dokumentasi saran kebijakan yang lebih ringkas seperti policy brief atau policy memo.

handout   materi

 

Referensi

  1. FrameWork Institute. 2002. Framing Public Issues. Washington DC: FrameWorks Institute
  2. Young, Eoin and Quinn, Lisa, 2002, Writing E ective Public Policy Papers, Local Government Public Service Reform Initiative, Budapest
  3. Tsai, 2006, Guidelines for Writing a Policy Brief