jkki2kki2

Modul 3: Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholders Mapping)

Narasumber:

  • Shita Listya Dewi

Fasilitator: Moh. Faozi Kurniawan

   Deskripsi

Penguasaan materi konsepsi kebijakan publik dan metodologi riset kebijakan menjadi dasar yang penting dalam mempelajaran stakeholders mapping. Pembahasan stakeholders mapping perlu dipahami agar dapat memudahkan analis kebijakan dalam memperoleh gambaran aktor-aktor beserta kepentingannya yang perlu diakomodasi. Modul ke-3 ini akan dilengkapi dengan materi teknik stakeholders mapping seperti The Participation Planning Matrix, Bases of Power and Directions of Interest Diagrams, Stakeholders Issue Interrelationship Diagrams, Problem-frame Stakeholders Maps, Policy Implementation Mapping, Power Versus Interest Grid, Value Orientation Mapping, dan Net Map. Selain itu, dalam penjelasan yang disampaikan melalui webinar nanti, akan dibahas tentang strategi komunikasi melalui kemampuan mendengarkan dan kemampuan kontekstual melalui teknik framing.

   Tujuan Pembelajaran

  1. Mampu menjelaskan konsepsi pemetaan pemangku kepentingan (stakeholders mapping)
  2. Mampu mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam proses kebijakan
  3. Mamp mengidentifikasi hubungan pemangku kepentingan dalam proses pembentukan sebuah kebijakan (influence and interest)
  4. Mampu merumuskan strategi komunikasi dengan stakeholders dalam proses kebijakan

  Materi

  Rekaman webinar

 

  Buku

Chapter III : Halaman 97 - 155

Readmore

 

 

 

 

 

 

   Bacaan

1. Konsepsi Stakeholders Mapping

Pemetaan stakeholder dapat membantu dalam penilaian lingkungan kebijakan dan dapat menentukan cara terbaik untuk bernegosiasi dalam diskusi tentang kebijakan. Dengan mengetahui siapa stakeholders dan apa itu stakeholders mapping, diharapkan analis kebijakan dapat melakukan komunikasi yang tepat dengan berbagai stakeholders tersebut. Bab ini akan membahas mengenai konsep dasar stakeholders dan pemetaan stakeholders.

handout   materi

Referensi

  1. FrameWork Institute. 2002. Framing Public Issues. Washington DC: FrameWorks Institute
  2. Pfiffner, James P. 2004. Traditional Public Administration versus The New Public Management: Accountability versus Efficiency. Institutionenbildung in Regierung und Verwaltung: Festschrift fur Klaus Konig. Berlin: Germany
  3. Flynn, Janine O. 2007. From New Public Management to Public Value: Paradigmatic Change and Managerial Implications. The Australian Journal of Public Administration. Vol.66
  4. Mathur, Vivek N, et al. 2007. Defining, identifying and mapping stakeholders in the assessment of urban sustainability. International Conference on Whole Life Urban Sustainability and its Assessment. Glasgow
  5. Bryson, John M. 2003. What to do When Stakeholders Matter: A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Techniques. Public Management Review

 

2. Teknik Stakeholders Mapping

Ada berbagai macam teknik yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk memetakan stakeholders. Bab ini akan membahas sekilas mengenai teknik-teknik stakeholders mapping. Dengan menggunakan teknik mapping yang sesuai diharapkan analis kebijakan dapat melakukan pendekatan yang tepat dengan stakeholders kebijakan.

handout   materi

Referensi

  1. Mathur, Vivek N, et al. 2007. Defining, identifying and mapping stakeholders in the assessment of urban sustainability. International Conference on Whole Life Urban Sustainability and its Assessment. Glasgow
  2. Bryson, John M. 2003. What to do When Stakeholders Matter: A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Techniques. Public Management Review
  3. Schiffer, Eva. 2007. Net-Map Toolbox In uence Mapping of Social Networks. Greece:International Food Policy Research Institute
  4. Nicole Kennon, Peter Howden and Meredith Hartley. 2009. Who Really Matters? A stakeholder analysis tool, Extension Farming Systems Journal, Vol 5 No 2
  5. Martini, Maira. 2012. Infuence of Interest groups on policy Making. Transparency International

 

3. Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi merupakan suatu sarana yang dibutuhkan analis untuk melakukan proses negoisasi yang tepat. Dengan teknis komunikasi yang baik maka akan didapatkan hasil analisis yang objektif dan dapat menampung berbagai macam kepentingan. Bab ini akan membahas mengenai teknik komunikasi yang baik sebagai analis kebijakan setelah dilakukannya mapping terhadap stakeholders kebijakan.

handout   materi

Referensi
  1. FrameWork Institute. 2002. Framing Public Issues. Washington DC: FrameWorks Institute
  2. Court, Julius et al. 2006. Policy Engagement: How Civil Society Can be More Effective. Overseas Development Institute
  3. Martini, Maira. 2012. Infuence of Interest groups on policy Making. Transparency International