artikel-artikel yang terbit minggu ini kami pilihkan dari berbagai sumber. Silahkan simak di bawah ini untuk membacanya.

Monograf

Pada tanggal 19-21 November 2013, Prof. Laksono Trisnantoro mengunjungi Afrika Selatan, tepatnya di Faculty of Health Sciences, University of Cape Town. Universitas ini merupakan tempat bekerja Prof. Lucy Gilson yang menjadi penulis buku teks mengenai penelitian kebijakan dan sistem kesehatan yang sering digunakan oleh peneliti kebijakan di Indonesia. Prof. Laksono melakukan diskusi dengan Prof. Lucy Gilson dan sejumlah stafnya.

Untuk menyimak hasil liputannya serta refleksi apa untuk indonesia yang dapat ditarik dari kunjungan ke Afrika Selatan, silahkan 

Kesehatan Mental merupakan salah satu komponen penting dari definisi "Kesehatan" baik menurut WHO maupun yang tertuang dalam Sistem Kesehatan Nasional 2012. Mereka yang memiliki kesehatan mental yang baik akan mampu mewujudkan potensinya, mengatasi stres, hidup produktif, dan berkontribusi terhadap masyarakatnya. Ironisnya meskipun dianggap penting, kesehatan mental belum menjadi prioritas pembangunan kesehatan. Dalam banyak kasus bahkan terjadi pelanggaran hak azasi manusia dan diskriminasi terhadap penderita kelainan mental dan kelainan psikososial. Situasi dan kondisi seperti inilah yang melatarbelakangi mengapa WHO menyusun "Mental Health Action Plan 2013 - 2020" yang diuraikan dalam Laporan ini.

Action Plan yang disusun ini bersifat komprehensif berdasarkan keyakinan bahwa kesehatan mental merupakan komponen penting untuk mencapai "Kesehatan Bagi Semua." Pendekatan yang digunakan adalah "a life-course approach" (pendekatan berdasarkan tahap kehidupan) dengan tujuan untuk mencapai equity melalui universal health coverage dengan penekanan pada pentingnya upaya pencegahan.

Ada 4 sasaran utama dalam Action Plan ini yaitu: (1) kepemimpinan dan tata kelola yang lebih efektif dalam kesehatan mental; (2) pelayanan kesehatan mental yang komprehensif dan terintegrasi dengan pelayanan sosial dalam masyarakat; (3) implementasi strategi promosi dan pencegahan; dan (4) memperkuat sistem informasi, bukti dan penelitian. Selengkapnya dapat dibaca pada link berikut 

Kesenjangan kesehatan adalah tidak adil, ketimpangan status kesehatan antar Negara dan antar kelompok yang berbeda dalam satu Negara yang sebetulnya dapat dihindari dan diperbaiki. Perhatian terhadap kesenjangan kesehatan terus meningkat yang ditandai dengan semakin bertambah banyaknya agenda-agenda kebijakan nasional dan global yang mengangkat isu tersebut. Beberapa Negara telah terbukti mampu secara sistematis memutarbalikkan tren peningkatan kesenjangan kesehatan tersebut.

Laporan ini secara eksplisit ditujukan kepada para pengambil kebijakan dan mereka yang tertarik untuk melakukan aksi determinan social kesehatan. Laporan disusun berdasarkan kerja ekstensif dari 9 kelompok jaringan pengetahuan yang dibentuk oleh WHO. Intinya laporan ini merangkum sejumlah policy brief dari masing-masing jaringan yang didasarkan pada kasus spesifik dari determinan social kesehatan. Bagian pertama dari monograf ini memuat peranan penting sector kesehatan dalam menurunkan kesenjangan dan kemudian mendiskusikan bagaimana sector kesehatan dapat bekerja dengan sector lain yang juga berperan penting dalam menurunkan kesenjangan kesehatan. Baca selengkapnya silahkan 

Pada tanggal 12 - 15 November 2013 ini, di Addis Ababa Ethiopia diselenggarakan konferensi internasional mengenai Keluarga Berencana. Delegasi dari Indonesia dipimpin oleh Prof. Dr. Fasli Jalal, Kepala BKKBN. Pidato pembukaan dilakukan oleh Direktur The Bill and Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health, Dr. Amy Tsui dan Wakil Direkturnya Jose "Oying" Rimon. Silahkan melihat video dan berbagai abstrak/penelitiannya di website berikut http://www.fpconference2013.org 

Kematian ibu dan bayi belakangan ini mulai dilihat dalam perspektif hak azasi manusia. Dengan kata lain, jika banyak ibu dan anak (termasuk bayi) meninggal, itu berarti telah terjadi pelanggaran hak azasi manusia khususnya terhadap ibu dan anak. Oleh karena itu masalah tingginya kematian dan kesakitan ibu dan anak tidak lagi hanya dianggap sebagai masalah kesehatan, tetapi juga menjadi masalah hak azasi manusia. Dengan demikian, upaya untuk mengatasinya pun harus dilakukan dengan pendekatan kedua perspektif tersebut. Maka muncullah "A human right-based approach to health" yang dibahas mendalam dalam Laporan ini.

A human right-based approach ini dilakukan berdasarkan 7 prinsip yaitu: (1) availability; (2). accessibility:(3-4). acceptability and quality of facilities and services; (5). participation; (6). equality and non-discrimination; dan (7). accountability. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai target outcome, tetapi yang lebih penting bagaimana mencapai outcome tersebut melalui proses yang partisipatif, inklusif, transparan, dan responsif.

Meskipun WHO dan The Office of the High Commissioner for Human Rights telah merekomendasikan pendekatan ini sekaligus telah menyusun petunjuk teknisnya pada tahun 2012, tetapi bagi para pengambil kebijakan ada hal penting yang patut dipertanyakan yaitu: bukti (evidence) apa yang mendukung bahwa pendekatan tersebut membantu meningkatkan kesehatan ibu dan anak? Terhadap pertanyaan kritis tersebut, Laporan ini menyediakan bukti berdasarkan literatur dan pengalaman di 4 negara yaitu Nepal, Brazil, Malawi, dan Italia. Selengkapnya silahkan baca pada link berikut 

Pada tanggal 30 Oktober - 2 November 2013, telah diselenggarakan World Summit on Rural Generalist Medicine oleh Australian College of Rural and Remote Medicine bersama Rural Doctor Association of Australia. Acara ini diikuti oleh berbagai negara di dunia, antara lain: Australia, Canada, New Zealand, Indonesia, Jepang, Singapore, Filipina, Afrika Selatan, Fiji, Vanuatu, Papua New Guinea, serta beberapa negara lain.

Perwakilan Indonesia adalah dr Nicholas Edwin Handoyo, M.Med.Ed (FK Universitas Nusa Cendana) dan dr Asep Purnama, SpPD-FINASIM (RSUD Maumere, NTT). 

Rangkuman acara tersebut bisa anda lihat pada link berikut, silahkan 

Sosialisasi UU No.20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran telah dilaksanakan pada Jumat, (8/11/2013) yang dipimpin oleh Dirjen Dikti Kemdikbud Djoko Santoso. Kegiatan ini diselenggarakan serentak oleh 25 lokasi VICON (video conference) di Indonesia dan melalui live streaming di www.hpeq.dikti.go.id . Muncul banyak tanggapan dan masukan dari para peserta diantaranya adalah terkait Dokter Layanan Primer yang berbeda dengan Dokter Praktik Umum (UNTAD), program internship untuk pendidikan kedokteran gigi, dan penyetaraan dokter pendidik klinis (Dokdiknis). Berikut ini adalah rangkuman diskusi Sosialisasi UU Pendidikan Kedokteran 8 November 2013 

Jika Anda ingin membaca lebih lanjut hal-hal apa saja yang terkait dengan tema ini, silahkan kunjungi halaman berikut 

PKMK FK UGM telah menyelenggarakan strategi pencegahan Fraud dan korupsi di Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Rabu, 6 November 2013 pukul 08.30-13.00 WIB di Gedung Granadi Lantai 10, Jakarta. Kebijakan ini menarik karena melibatkan anggaran negara yang cukup besar, sekitar Rp 30 triliun setahun. Dana yang akan dikelola oleh BPJS tersebut merupakan sumber daya pemerintah yang sebaiknya dipergunakan secara efektif. Jika anda ingin mempelajari acara ini lebih jauh silahkan simak materi presentasi, video, dan reportasenya pada link berikut, silahkan