Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan Pemerintah Republik Korea (Korea Selatan) melaksanakan studi komparasi Indonesia – Korea Selatan dalam penanganan COVID-19. Studi ini mendokumentasikan dan menganalisis praktik baik untuk menarik pembelajaran utama dalam penanganan COVID-19, dengan melihat keunggulan dan kelemahan masing-masing intervensi yang dilakukan di Indonesia dan Korea Selatan.

Studi ini mencakup lima ruang lingkup dalam penanganan COVID-19 yang terdiri atas: 1) Konteks pengendalian COVID-19; 2) Kesiapan dan Kesiapsiagaan Pandemi COVID-19; 3) Kebijakan dan Regulasi Pengendalian COVID-19; 4) Koordinasi Pengendalian COVID-19; 5) Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengendalian COVID-19; 6) Sistem Kesehatan dalam Pengendalian Pandemi COVID-19. Penyusunan studi ini dilakukan melalui studi literatur dan FGD dengan berbagai instansi pemerintah pusat, daerah dan organisasi profesi.

selengkapnya

Insiden kasus COVID-19 masih meningkat, namun sedikit informasi mengenai prevalensi dan karakteristik kasus fatal pada anak di Indonesia. Sebuah penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik kasus pediatrik COVID-19 dengan outcome fatal di RS rujukan tersier di Indonesia. Data dikumpulkan secara cross-sectional dari rekam medis RS Dr. Cipto Mangunkusumo (Maret -Oktober 2020). Hasilnya menunjukkan, 490 pasien dirawat dan didiagnosis dengan dugaan dan kemungkinan COVID-19. 50 pasien (10,2%) dipastikan mengidap COVID-19, dimana 20 diantaranya (40%) pasien dengan tes positif SARS-CoV-2 memiliki hasil yang fatal. Kematian lebih tinggi pada pasien berusia ≥10 tahun, dikategorikan dengan penyakit berat saat masuk, dengan rasio PaO2 / FiO2 ≤300 mmHg dan penyakit kronis yang mendasari.

Manifestasi klinis yang paling umum adalah gejala umum, sedangkan sindrom gangguan pernapasan akut (8/20) dan syok septik (7/20) adalah dua penyebab kematian yang paling umum. Peningkatan kadar prokalsitonin, D-dimer, laktat dehidrogenase, dan presepsin ditemukan pada semua kasus COVID-19 yang fatal. Satu pasien memenuhi kriteria sindrom inflamasi multisistem pada anak-anak (MIS-C).

selengkapnya

WHO kembali menyelenggarakan Konferensi Manajemen Infodemik ke-4 pada 4-12 Mei 2021. Konferensi ini mempertemukan para ahli dari berbagai bidang penelitian dan praktik untuk bertukar pikiran pembelajaran untuk memajukan pendekatan dalam mendengarkan sosial digital untuk kesehatan masyarakat. Mengembangkan pendekatan mendengarkan sosial bagi tim untuk mendeteksi perubahan dalam pertanyaan, kekhawatiran, dan narasi komunitas akan membantu menciptakan tanggap darurat kesehatan masyarakat yang lebih adaptif dan efektif.

Dalam kesehatan masyarakat, mendengarkan sosial (social listening) semakin penting untuk memahami narasi dan sentimen yang dibagikan secara online di berbagai platform media sosial. Data media sosial dapat membantu mengukur opini publik untuk desain komunikasi dan strategi keterlibatan yang lebih berpusat pada manusia untuk mengatasi masalah publik sebelum diperkuat atau mengarah pada praktik berbahaya. Ini dapat membantu menjangkau warga yang ragu untuk mengadopsi tindakan kesehatan masyarakat dan sosial COVID-19, termasuk vaksinasi. Terdapat kebutuhan akan kejelasan yang lebih besar tentang praktik terbaik dan alat untuk meningkatkan pendengaran sosial dan analisis jaringan sosial dalam konteks kesehatan masyarakat untuk respons COVID-19 yang lebih fokus, adaptif, dan efektif. Segera bergabung dalam agenda ini untuk mengetahui paparan dan strateginya lebih lanjut.

Selengkapnya

Sebuah riset dilakukan untuk mendokumentasikan dampak kebijakan terkait PSBB terhadap kunjungan pasien penanganan COVID-19 di wilayah DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta. Sejak Januari sampai 7 Agustus 2020, terdapat 24 regulasi tingkat nasional dan daerah, dimana 100 regulasi mengatur mengenai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bersamaan dengan penerbitan kebijakan tersebut, pada 25 Maret – 5 Juli 2020 jumlah angka kunjungan pasien penanganan COVID-19 di rumah sakit fluktuatif. Walaupun pemerintah pusat dan daerah telah menerapkan kebiajakan untuk mentupayakan pembatasan sosial, kunjungan pasien rumah sakit baik itu pasien dalam pengawasan dan pasien konfirmasi positif masih belum menunjukkan penurunan secara signifikan.

Selama Maret hingga Juli, tidak terjadi lonjakan pasien yang ekstrim yang melampaui kapasitas kesehatan setempat. Artinya kebijakan pembatasan sosial ini mampu menekan tingkat kunjungan pasien. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki waktu untuk menyiapkan kapasitas lonjakan (surge capacity) dengan memperbaiki maupun meningkatkan kapasitas layanan kesehatan. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada April 2021.

Selengkapnya

The Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) dari WHO meminta Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS) untuk memberikan dukungan untuk meninjau bukti keamanan vaksinasi pada wanita hamil dan menyusui. Hal ini dilakukan terkait adanya ketidakpastian tentang keamanan vaksinasi terutama bagi wanita hamil. bukti yang terkait dengan masalah ini terbatas, karena uji klinis vaksin sebelum pemberian lisensi biasanya tidak mencakup wanita hamil dan menyusui. Laporan yang tersedia juga memberikan data pasca perizinan yang terbatas, karena sekali lagi, wanita hamil biasanya tidak disertakan dalam uji klinis.

Laporan ini menyajikan tinjauan pustaka yang relevan tentang keamanan vaksinasi wanita hamil. Selain meninjau literatur yang diterbitkan, GACVS menghubungi otoritas pengatur dan perusahaan farmasi untuk mendapatkan hasil yang berkelanjutan program surveilans untuk vaksin yang mengandung pertusis dan meningokokus pada wanita hamil.

selengkapnya

Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan guncangan ganda, pada kesehatan dan ekonomi. Pada 1 Maret 2021, COVID-19 telah menelan korban lebih dari 2,5 juta jiwa dan memicu resesi ekonomi yang melampaui kemerosotan ekonomi sejak Perang Dunia II. World Bank mempublikasikan sebuah makalah mengenai topik kesehatan, nutrisi dan populasi (health, nutrition and population). Hampir semua negara merespon dengan peningkatan pengeluaran yang pesat selama 2020 untuk mengendalikan pandemi serta melindungi masyarakat, bisnis dan pekerjaan.

Makalah ini terbagi menjadi 2 bagian besar. Bagian pertama, membahas dampak dari pandangan makro fiskal pada tiga sumber utama pengeluaran kesehatan. Proyeksi penurunan belanja pemerintah per kapita untuk kesehatan diperkirakan akan terjadi bersamaan dengan penurunan tingkat pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan dan kemungkinan penurunan pembangunan bantuan kesehatan. Bagian kedua, membahas pilihan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran di bidang kesehatan. Pilihan ini mencakup strategi untuk membuat penyesuaian fiskal dan penyaluran ke bagian yang paling tepat sejalan dengan menjaga kestabilan neraca skema jaminan kesehatan sosial.

Selengkapnya

Kementerian Agama, mempublikasikan SE Nomor 3 Tahun 2021 dengan tujuan untuk memberikan panduan beribadah yang sejalan dengan protokol kesehatan, sekaligus mencegah dan mengurangi penyebaran dan melindungi masyarakat dari resiko COVID-19. Umat Islam wajib melaksanakan ibadah puasa Ramadan sesuai syariah, dengan menganjurkan sahur dan buka puasa di rumah masin - masing. Dalam kegiatan buka puasa bersama, tetap harus dilaksanakan dengan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas dan menghindari kerumunan. Demikian halnya pada pelaksanaan shalat berjamaah, ibadah itikaf, tadarus qur’an, peringatan nuzulul qur’an. Pengajian, ceramah, taushiyah, kultum Ramadan dan kuliah shubuh dilakukan dengan durasi paling lama 15 menit.

Vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan di bulan Ramadan berpedoman pada fatwa MUI Nomor 13 tahun 2021 dan hasil ketetapan fatwa ormas lainnya. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2O21 dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat, kecuali jika perkembangan COVID-19 semakin negatif berdasarkan pengumuman Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk seluruh wilayah negeri atau pemerintah daerah di daerahnya masing - masing.

selengkapnya

Pedoman ini merupakan inovasi dari World Health Organizaton (WHO), didorong oleh kebutuhan mendesak akan kolaborasi global untuk memberikan panduan COVID-19 yang dapat dipercaya dan terus berkembang yang menginformasikan kebijakan dan praktik di seluruh dunia. WHO telah bermitra dengan lembaga non profit Magic Evidence Ecosystem Foundaton (MAGIC) untuk dukungan metodologi dan pengembangan serta penyebarluasan guna pencegahan dan pengobatan COVID-19.

Pedoman ini akan memasukkan rekomendasi baru tentang terapi lain untuk COVID-19 dan pembaruan dari rekomendasi sebelumnya. Oleh karena itu, pedoman ini ditulis, disebarluaskan, dan diperbarui di MAGICapp, dengan format yang ramah pengguna dan struktur yang mudah dinavigasi yang mengakomodasi bukti dan rekomendasi yang diperbarui secara dinamis, dengan fokus pada apa yang baru namun tetap mempertahankan pedoman yang disusun sebelumnya.

selengkapnya

Sebuah penelitian dilakukan melalui Rapid Analysis dengan Media Content Analysis melalui data sekunder berupa kebijakan COVID-19 Kota Surakarta pada sektor pemerintahan, sosial, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan, periode Maret - Mei 2020. Analisis dilakukan dengan model segitiga kebijakan dan SWOT. Terdapat 22 kebijakan dengan aktor Walikota Surakarta, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama Kota Surakarta serta konteks meliputi keenam sektor tersebut.

Dirumuskan 5 model strategi utama, yakni: (1) Membentuk kebijakan turunan terkait sanksi pelanggaran; (2) Membentuk dan mensosialisasikan buku pedoman untuk masyarakat meliputi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 beserta edukasi hukum; (3) Memfokuskan strategi pada pemberdayaan masyarakat dengan kerjasama stakeholder lain; (4) Membentuk situs/aplikasi khusus sebagai sarana informasi dan komunikasi risiko; dan (5) Memformulasikan kebijakan pada sektor ekonomi kreatif. Pemkot Surakarta telah responsif menetapkan kebijakan derivatif yang selaras dengan pemerintah pusat dengan mengaplikasikan 5 model strategi utama untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia.

selengkapnya

Keterlibatan mahasiswa kedokteran dalam membantu menangani kasus COVID-19 di pusat kesehatan masih menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Sejumlah peneliti melakukan survey guna mengevaluasi kondisi persiapan dan persepsi dari mahasiswa kedokteran sebagai sukarelawan dalam menangani COVID-19. Survey dilakukan berbasis website pada seluruh mahasiswa kedokeran Indonesia. Hasilnya, 48,7% responden menyatakan kesediaannya untuk menjadi relawan, sementara 18,6% memiliki kesiapan yang memadai untuk berlatih. Pelajar laki - laki, pelajar dengan pengalaman kerja sukarela sebelumnya di bidang kesehatan atau non kesehatan, dan pelajar dari universitas negeri atau tinggal di Indonesia Tengah (versus Jawa) memiliki nilai yang lebih tinggi untuk kesediaan menjadi sukarelawan.

Kekurangan tenaga medis, rasa tanggung jawab, dan permintaan para pemangku kepentingan menjadi alasan utama meningkatkan kemauan responden untuk menjadi sukarelawan; sedangkan sebaliknya, takut akan kesehatannya sendiri, ketiadaan obat COVID-19, dan rasa takut merugikan pasien adalah faktor utama yang mengurangi kesediaan mereka untuk menjadi sukarelawan. Temuan ini menunjukkan bahwa pelatihan dan perlindungan yang tepat sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa para mahasiswa dapat menjadi sukarelawan secara efektif dalam pandemi ini. Pembuat kebijakan tidak boleh mengabaikan potensi mahasiswa kedokteran sebagai pendukung sistem kesehatan.

selengkapnya