Panel Session Title:
Single-Payer Systems in a Multi-Payer World:
Is There a Role for Parallel Private Finance?

  Deskripsi Sesi

Negara-negara di dunia saat ini menghadapi tantangan baru yaitu peningkatan kebutuhan pendanaan kesehatan yang harus dibayarkan untuk menutupi tantangan peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan. Tetapi hal tersebut masih terkendala akibat terbatasnya sumber daya yang ada. Kebutuhan akan tersedianya pelayanan kesehatan yang semakin cepat, merupakan kebutuhan baru masyarakat di negara negara maju saat ini. Terkait dengan asuransi, pertimbangan waktu untuk segera mendapatkan pelayanan, merupakan hal penting dalam sistem kesehatan yang modern. Beberapa negara seperti Australia dan Irlandia, telah mencoba menggabungkan model pelayanan sistem asuransi kesehatan swasta, untuk diterapkan kepada asuransi kesehatan modern. Hal ini dilakukan untuk menghindari ketidaktertarikan orang untuk menggunakan asuransi sosial, karena masalah waktu mendapatkan pelayanan. Selama ini ada anggapan bahwa hanya manfaat dari sistem asuransi saja yang menjadi daya tarik seseorang untuk memiliki asuransi. Namun kebutuhan akan mendapatkan waktu pelayanan yang cepat merupakan syarat yang tidak boleh diabaikan. Australia dan Irlandia, sudah mencoba menerapkan hal ini, dan ternyata siginifikansi orang untuk tertarik "membeli" asuransi menjadi lebih tinggi. Seperti yang terjadi di Kanada, dimana sedang diberlakukan sistem asuransi tunggal, maka hal ini menjadi syarat penting dan harus. Mengingat benefit yang diterima dari asuransi pemerintah dan asuransi swasta relatif tidak sama. Butuh suatu usaha keras dari pemberi layanan asuransi untuk menjadikan satu bentuk sistem asuransi yang terpadu. Pada sesi ini dipaparkan beberapa hasil kajian dari Amerika Serikat, Kanada, Australia, Irlandia dan Taiwan. Pelajaran yang diperoleh dari penggabungan sistem ini adalah diperlukannya suatu integralitas sistem yang ada, baik model pembayaran, nilai premi, manfaat yang diperoleh, kualitas dan waktu untuk mendapatkan pelayanan. Disisi lain penghitungan jumlah premi yang tepat juga merupakan hal penting untuk dapat mendapatkan angka kebutuhan sumber dana yang tepat.

  Relevansi untuk Indonesia

Akan diberlakukannya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS, model single payer ini perlu dipelajari secara serius, mengingat masih banyak sistem asuransi (multi-payer dan multi player) yang ada. Bagaimana sistem single payer ini akan benar benar menjamin tercukupinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan harus benar benar diperhatikan. Masyarakat sudah membuktikan bahwa pelayanan Asuransi Swasta masih lebih unggul. Dalam hal ini, pemerintah harus bisa bekerja sama dengan mengintegrasikan beberapa keuntungan yang diperoleh masyarakat dari asuransi swasta. Harga (premi), kualitas (pelayanan asuransi), waktu (mendapatkan pelayanan dan administrasi) serta manfaat, merupakan hal penting untuk mencapai tujuan memenuhi kebutuhan pembiayaan kesehatan masyarakat dengan efisiensi sumberdaya yang ada.

Countries around the world continue to face challenges associated with rising health care expenditures and competing demands for limited resources, long wait times for care, and citizens who expect more from their health care system. In response, some countries, including Australia and Ireland, have experimented with systems of parallel private finance that offers citizens faster access to health care services for a price (including those covered through publicly-funded insurance), with suggestions by some that this can alleviate pressure on the publicly-funded system. Some single payer countries, like Canada, are facing pressure to follow suit and add a parallel private tier. What can single-payer health care systems learn from the experiences of their multi-payer counterparts? What can multi-payer health care systems learn from their single-payer counterparts? What does the research evidence say about the impact of parallel private finance on key measures like access, costs, physician behavior and citizen satisfaction? This panel of experts from Australia, Ireland, Canada, the United States, the United Kingdom and Taiwan will present the latest evidence on the positive and negative effects of parallel private finance and options for health system sustainability.

Sesi ini dibahas oleh 6 Panelis (abstrak bisa dilihat masing-masing panelis):

1. Panelist: Elizabeth Savage
   Presenter: Elizabeth Savage (University of Technology, Sydney. UTS Business School)
    
2. Panelist: Jerry Hurley
   Presenter: Jerry Hurley (McMaster University. Department of Economics)
    
3. Panelist: Peter Smith
   Presenter: Peter Smith (Imperial College)

4. Panelist: Charles Normand
   Presenter: Charles Normand (Trinity College Dublin)
    
5. Panelist: Jim Burgess
   Presenter: Jim Burgess (Boston University. School of Public Health)
    
6. Panelist: Rachel Lu
   Presenter: Rachel Lu (Chang Gung University. College of Management)

Ditulis oleh: Deni Harbianto

Catatan Akhir Mengikuti Kongres di Sydney

Ditulis oleh Prof Laksono Trisnantoro

Kegiatan Kongres Ekonomi Kesehatan Dunia berakhir pada hari Rabu (11/7/2013). Tema yang diangkat kali ini, yaitu Merayakan Ekonomi Kesehatan merupakan kalimat yang sangat menarik untuk direfleksikan. Refleksi ini dilakukan dalam perspektif saya sebagai seorang dokter yang mengambil Master dalam Ekonomi Kesehatan sekitar 25 tahun yang lalu di Inggris.

Selama lima hari kongres di Sydney terlihat bahwa perkembangan ilmu ekonomi kesehatan yang berasal dari pemikiran di negara maju sejak tahun 1960-an semakin berkembang pesat, memang ada perbedaan. Kasus-kasus di negara maju sudah jauh membahas sampai ke berbagai aspek seperti analisis ekonomi tindakan medik, masalah perilaku ekonomi dokter terhadap perubahan pembayaran sampai ke pembayaran asuransi untuk Orphan Drugs dan Personalized Medicine.

Saya perhatikan selama 25 tahun ini, sudah ada regenerasi para ahli ekonomi kesehatan dunia. Nama-nama besar seperti Prof, Abel Smith dari London School of Economics, Prof. Alan Williams dari Faculty of Economics University of York, Prof. Gavin Mooney dari Aberdeen sudah meninggal. Namun regenerasi berjalan sangat baik dimana ada Prof. Anne Millis yang waktu itu masih menjadi asisten Prof Abel Smith, Prof Michael Drummond yang saat ini dikenal sangat luas sebagai ahli evaluasi ekonomi klinik dan pharmaco-economist, serta Prof. Kara Hanson yang masih sangat muda. Disamping itu, banyak ekonom kesehatan muda yang sekarang menjadi pimpinan di berbagai pusat pendidikan ekonomi kesehatan di Australia.

Di negara sedang berkembang, persoalan masih banyak terjadi. Salah satu pertanyaan yang muncul, apakah sistem jaminan kesehatan mampu dibiayai? Hampir seluruh paper mengenai jaminan kesehatan disertai masalah klasik: secara politis ingin ada cakupan yang luas untuk seluruh masyrakat (Univesal Coverage), namun kemampuan pemerintah mendanai masih kurang. Selain itu, terjadi situasi yang menarik: kebijakan membiayai masyarakat untuk Universal Coverage sudah mulai dijalankan, namun masih banyak pembayaran Out-of-Pocket. Filipina, Kamboja, Indonesia, sebagai contoh dari negara yang mengalami hal ini.

Perkembangan ekonomi kesehatan juga terlihat sangat luas, bahkan terkesan menjadi terlalu luas karena menjangkau banyak sekali aspek dalam sektor kesehatan. Anda dapat membaca abstrak-asbtrak yang ada. Memang diakui bahwa ekonomi merupakan ilmu yang dapat ditemui jejaknya di semua aspek kehidupan. Metode ilmu ekonomi yang digunakan juga sangat bervariasi, mulai dari analisis biaya sederhana, sampai ke modeling ekonometrik yang canggih.

  Refleksi untuk Indonesia

Dari tema yang ada, isu mengenai Universal Coverage akan menjadi hal yang semakin perlu disimak. Tekanan kemampuan pembayaran oleh pemerintah Indonesia dan kebutuhan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke menjadi dilema yang harus dipikirkan dan dilakukan. Bukti-bukti empirik yang dibahas selama Jamkesmas menunjukkan bahwa pengeluaran Out-of-Pocket masih terus berlangsung. Berbagai fakta mengenai status kesehatan dan penelitian menunjukkan bahwa ketidak adilan geografis terjadi, dimana daerah yang tertinggal mempunyai risiko semakin tertinggal dengan adanya BPJS. Akan ada kelompok anggota BPJS yang secara tertulis (data) mendapat hak, namun secara kenyataan tidak karena tidak adanya penyedia pelayanan kesehatan. Ketidakadilan geografis ini akan semakin terasa seandainya sistem BPJS memungkinkan orang kaya mendapat manfaat dari pembiayaan. Maka, diperlukan monitoring yang ketat.

Isu lain yang menarik adalah kemampuan BPJS untuk mengelola sistem yang sangat besar. Kegiatan pre-kongres hari pertama menunjukkan adanya masalah dalam governance untuk mengembangkan universal coverage. Isu ini perlu terus dibahas di dalam konteks beban yang harus ditanggung oleh BPJS.

Perilaku dokter dalam konteks perubahan pembiayaan ke asuransi kesehatan menjadi hal yang perlu diperhatikan lebih seksama. Cukup banyak paper yang membahas mengenai persepsi dan perilaku dokter terhadap perubahan pembiayaan dalam pertemuan ini. Paper-paper ini banyak berasal dari negara maju. Pada intinya, di negara maju para politisinya berpendapat bahwa pembiayaan melalui asuransi kesehatan hanya berjalan baik kalau dokternya juga bahagia.

Hal-hal yang menggembirakan

Dari segi pengembangan ilmu ekonomi kesehatan di Indonesia, sudah ada kemajuan menarik. Sudah ada presentasi dari seorang dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM yang menyajikan makalah tentang ekonomi dari partisipasi masyarakat. Presentasi ini menunjukkan bahwa secara akademik, pengembangan ilmu ekonomi kesehatan yang lintas disiplin sudah ada di fakultas induknya yaitu di ekonomi. Sebagai pandangan pribadi seorang dokter sejak belajar di Inggris sekitar 25 tahun yang lalu, saya berpendapat bahwa sebaiknya pengembangan ilmu ekonomi kesehatan harus dikembangkan di fakultas ekonomi, bukan di fakultas kedokteran. Pengembangan di fakultas kedokteran lebih banyak pada aplikasi ilmunya. Memang diperlukan sebuah program atau unit yang dapat menjembataninya.

Disamping itu pada pertemuan Kongres di Sydney, sudah banyak pembicara dari PT Askes Indonesia yang akan menjadi BPJS Kesehatan di tahun 2014. Hal ini menarik karena BPJS Kesehatan menjadi terpapar dengan dengan berbagai tren internasional yang dibahas di Sydney. Pembicara Indonesia lain banyak berasal dari SurveyMeter sebuah lembaga penelitian swasta di Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa swasta PT Askes/BPJS dan lembaga penelitian swasta dalam penelitian ekonomi kesehatan semakin berkembang.

Hal lain yang menggembirakan, saya memperhatikan banyak pembicara dari Indonesia yang masih muda-muda, usia 20-an dan 30-an. Juga banyak mahasiswa pascasarjana Indonesia yang belajar ekonomi kesehatan di Australia. Mereka adalah generasi baru ekonom kesehatan yang akan mempengaruhi pengembangan dan aplikasi ekonomi kesehatan di Indonesia. Sungguh menggembirakan, apalagi ketika membandingkan situasi 25 tahun yang lalu. Hanya sedikit yang belajar ekonomi kesehatan, bahkan dapat dihitung dengan jari.

  Catatan akhir sebagai penutup

Sebagai penutup masih ada beberapa hal yang perlu dicatat untuk dikembangkan. Pertama; tidak banyak staf/pimpinan Kementerian Kesehatan Indonesia (bahkan mungkin tidak ada) yang mengikuti pertemuan ini, termasuk dari Badan Litbang Kesehatan. Sebagai perbandingan; dari Thailand sangat banyak staf peneliti dari lembaga penelitian kebijakan Kementerian Kesehatan yang mengikuti kegiatan ini. Di masa mendatang, diharapkan ada pimpinan dan/atau staf peneliti dari Kementerian Kesehatan yang hadir.

Catatan kedua, jumlah penyaji paper dari universitas di Indonesia masih sangat terbatas. Sebagian besar penyaji makalah dari Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Dalam hal ini ,UGM telah berusaha mendukung universitas lain dengan dukungan dari IDRC. Pada tahun 2012 dilakukan kursus penulisan artikel dan abstrak yang sebagian dikirim ke Sydney sehingga ada dosen Universitas Jendral Sudirman Purwokerto dan Poltekes Kementerian Kesehatan yang berhasil menyajikan presentasi di Kongres. Akan tetapi tetap saja jumlah dan variasi pembicara dari perguruan tinggi di Indonesia masih kurang. Memang masalah mahalnya biaya mengikuti kongres ini menjadi hambatan besar seperti yang terjadi di beberapa dosen yang gagal berangkat karena kesulitan pembiayaan.

Catatan terakhir adalah pengembangan asosiasi ilmu ekonomi kesehatan perlu digiatkan kembali. Berbagai paper menunjukkan bahwa topik dan metode penelitian ekonomi kesehatan semakin berkembang. Hal ini membutuhkan pengembangan serupa di Indonesia dimana setiap tahun diharap ada pertemuan ilmiah ekonomi kesehatan. Diperlukan juga pengembangan ilmu ekonomi kesehatan melalui penerbitan jurnal dan program pelatihan jarak-jauh untuk menjangkau dosen-dosen dan peneliti di ratusan perguruan tinggi ekonomi dan kesehatan di Indonesia. Dengan perkembangan ini diharapkan ada regenerasi ahli ekonomi kesehatan di Indonesia. Harapan besar terletak pada para senior ekonom kesehatan.

Sebagai penutup, Kongres Ekonomi Kesehatan tahun 2014 khusus Eropa akan dilakukan di Dublin, Irlandia. Sementara itu untuk World Congress berikutnya akan diselenggarakan di Milan, Italia pada tahun 2015. Setelah ini laporan reportase kongres ini terus disusun oleh tim dan akan dilakukan analisis abstrak-abstrak untuk bahan pembelajaran.

Sebagai penanggung-jawab tim UGM yang berangkat ke Sydney, saya mengucapkan terima kasih kepada para anggota tim yang telah bekerja keras untuk menyusun laporan Kongres Ekonomi Kesehatan Dunia di Sydney. Silahkan mengikuti terus Laporan Kongres dan analisisnya melalui web. Semoga berguna untuk kita semua.

- Salam dari Sydney yang dingin -

   Laksono Trisnantoro

Laporan dari Kongres Dunia ke-9

International Health Economics Association (iHEA)

Sydney, 10 Juli 2013

Laporan Pengantar Kongres:

Pada hari Rabu, 10 Juli 2013 peserta dari PKMK FK UGM kembali telah memilih beberapa topik menarik sesuai dengan konteks terkini yang bisa diterapkan dalam kebijakan kesehatan di Indonesia. Untuk hari ke-4 ini, peserta yang terlibat dalam reportase pembahasan dan diskusi kongres dunia Ekonomi Kesehatan ini adalah:

1. Prof. Laksono Trisnantoro, dengan topik Network in Health Economics (Sesi pukul 10.15 -11.30)
2. Ni Komang Yuni Rahyani, dengan topik Measuring Universal Health Coverage: Health Service Utilization and the Financial Burden of Health Payments in Asia (Sesi pukul 8.30 - 9.45)
3. Siti Mafsiah, dengan topik Utilization in Health (Sesi pukul 11.45 - 13.00)
4. Prof. Alimin, dengan topik Financial Incentives in Health (Sesi Pukul 11.45 - 13.00)
5. Deni Harbianto dengan topik Health Care Utilizations (Sesi pukul 15.45 - 17.00)
6. dr. Tiara Marthias (Sesi pukul 8.30 – 09.45)

Selain itu, pada hari ini juga terdapat 1 pleno sore penutup kongres yang tidak kalah menariknya untuk diikuti, yaitu Worms at Work: Public Finance Implications of a Child Health Investment yang dipresentasikan oleh Michael Kremer, Gates University of Developing Societes, dari Harvard University. Pleno tersebut akan direportasekan dr. Tiara Marthias.

Session Tittle:
Economic of Prevention

Silahkan simak paper menarik yang dipaparkan dalam sesi ini.

SESI 1: Apakah suplemen pre-natal vitamin dan mineral meningkatkan risiko berat badan bayi lahir?
(Oleh Rachel Webb (University of Canterbury. Department of Economics and Finance)).

Paper ini mencoba mengevaluasi apakah suplemen pre-natal vitamin dan mineral meningkatkan risiko berat badan bayi lahir dan mempertimbangkan aspek ekonominya. Paper ini menarik untuk dilihat karena Indonesia memiliki kebijakan yang serupa yaitu pemberian suplemen zat besi pada wanita hamil pada trimester ke-3.

Penelitian ini telah dilaksanakan di Selandia Baru. Latar belakang penelitian yaitu suplemen vitamin pre-natal dan mineral umumnya diresepkan selama kehamilan untuk mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan janin. Pada tahun 2011, 59.5 persen wanita di Selandia Baru diberi resep beberapa bentuk suplemen selama kehamilan dan 43.5 persen diberi resep suplemen zat besi. Biaya pemerintah Selandia Baru untuk menutupi subsidi dari suplemen zat besi adalah sekitar $ 75.000 per tahun. Literatur medis memberikan bukti bahwa mengonsumsi suplemen pra-kelahiran memiliki efek positif pada berat lahir. Namun, berdasarkan asusmsi peneliti, pertanyaan apakah efek ini meningkatkan berat lahir mungkin memiliki konsekuensi negatif meningkatkan risiko berat lahir tinggi belum dijawab.

Makalah ini menguji pengaruh suplemen pre-natal terhadap risiko bayi berat lahir tinggi, dengan fokus khusus pada efek suplemen zat besi. Data dari Departemen Kesehatan Selandia Baru memaparkan bahwa pada semua mineral dan suplemen vitamin diresepkan selama kehamilan dan mengakibatkan berat badan lahir. Kemudian analisis regresi digunakan untuk mengetahui efek ini.

Data mencakup semua kelahiran di Selandia Baru pada 2003-2011 dan berisi informasi demografis, sosio-ekonomi, dan medis tentang ibu dan bayi. Etnis ibu, usia, paritas, kelompok berat badan, kekurangan, wilayah dan rurality tempat tinggal, dan status merokok dikendalikan dalam analisis regresi serta jenis kelamin bayi, tahun dan musim kelahiran, dan trimester pendaftaran dengan pengasuh bersalin. Pendekatan variabel Instrumental digunakan untuk mengatasi potensi masalah endogenitas untuk suplementasi besi dengan harga yang efektif setelah subsidi berbagai merek suplemen zat besi dan ketersediaan mereka pada Jadwal Farmasi NZ yang dikelola oleh lembaga pengelolaan farmasi Selandia Baru (PHARMAC) digunakan sebagai instrumen.

Hasil probit menunjukkan bahwa sementara sebagian besar suplemen tidak memberi efek atau dampak terbalik terhadap risiko berat lahir tinggi, suplementasi zat besi pada trimester ketiga kehamilan secara substansial dapat meningkatkan risiko berat lahir tinggi. Mengambil suplemen zat besi pada trimester ketiga kehamilan meningkatkan kemungkinan memiliki bayi berat lahir tinggi dengan 0,46 poin persentase, yang setara dengan sekitar 18 persen peningkatan dari resiko dasar. Untuk setiap 100 mg unsur besi yang diambil pada trimester ketiga kehamilan risiko berat lahir tinggi meningkat sebesar 0,0079 persen. Namun, analisis variabel berperan memberikan hasil yang bertentangan, di mana suplemen zat besi tampaknya tidak memiliki pengaruh yang signifikan meningkatkan risiko berat lahir tinggi.

Berdasarkan hasil paper tersebut pemberian suplemen pre-natal perlu untuk dipertimbangkan kembali. Untuk mencoba mengaplikasikannya pada konteks Indonesia mungkin harus dilakukan beberapa analisis terlebih dahulu. Indonesia dan Selandia Baru memiliki kondisi dan situasi yang berbeda yang berpengaruh terhadap kondisi pre-natal, seperti sosial, ekonomi, budaya, dan gaya hidup. Secara sosial ekonomi Selandia Baru merupakan negara lebih maju dengan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari pada Indonesia. Hal ini tentu akan berimplikasi pada daya beli masyarakat yang berbeda terhadap baik itu makanan, akses kesehatan serta fasilitas lain yang berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan bayi. Budaya dan gaya hidup juga berpengaruh, bagaimana pola makan dan intake nutrisi sehari hari masyarakat akan mempengaruhi sejauh mana nutrisi prenatal di suatu negara secara makro. Ada kemungkinan pengaruh sumplemen zat besi pada prenatal yang tidak berpengaruh terhadap berat bayi lahir tinggi tersebut adalah karena kebutuhan zat besi ibu hamil sudah tercukupi dari intake makanan sehari-hari. Namun akan lebih baik juga jika penelitian ini juga dilakukan di Indonesia, sehingga dapat memastikan hipotesi dan asumsi yang ada..

SESI 2: Evaluasi ekonomi dari intervensi cluster-randomized trial untuk meningkatkan praktik tenaga kesehatan dalam diagnosis dan penanganan malaria tidak kompleks di Cameroon
(Oleh Lindsay Mangham-Jefferies (London School of Hygiene & Tropical Medicine. Department of Global Health and Development)).

Paper ini mencoba mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari pengobatan malaria serta mencari beberapa solusi alternative penggantinya. Paper ini menarik untuk dilihat di Indonesia karena Indonesia juga menerapkan kebijakan yang sama terhadap pengobatan malaria, yang merupakan standar gold dari WHO.

Latar Belakang penelitian ini adalah adanya pedoman pengobatan malaria WHO yang merekomendasikan konfirmasi parasitologi pada semua pasien demam sebelum pengobatan diresepkan. Pemodelan ekonomi telah menunjukkan bahwa tes diagnostik cepat malaria (RDT) sangat hemat biaya, dibandingkan dengan diagnosis dugaan dan diagnosis menggunakan mikroskop, dengan asumsi pengobatan petugas kesehatan berdasarkan hasil tes yang akurat. Penelitian formatif dilakukan di fasilitas umum dan tertentu di Kamerun dimana hasilnya mempertanyakan validitas asumsi ini, karena banyak tenaga kesehatan meresepkan kepada pasien antimalaria yang diuji negatif untuk malaria. Bekerja dengan Departemen Kesehatan peneliti merancang program pelatihan dasar dan ditingkatkan untuk mendukung roll out RDT malaria. Kedua program tersebut dimaksudkan untuk membekali petugas kesehatan dengan pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk tepat mendiagnosa dan mengobati malaria, meskipun ditingkatkan tentu mengandung kegiatan tambahan dan menggunakan metode interaktif untuk mempromosikan perubahan dalam memberikan resep. Uji coba dengan three-arm cluster-randomized trial dilakukan untuk menilai efektivitas biaya, memperkenalkan RDT malaria dengan pelatihan dasar atau ditingkatkan dibandingkan dengan praktek saat ini, dan meningkatkan pelatihan tiga hari dibandingkan dengan satu hari paket pelatihan dasar.

Variabel hasil utama dari penelitian ini yaitu jumlah proporsi pasien yang datang ke fasilitas kesehatan dan melaporkan demam atau dicurigai malaria dan menerima perawatan sesuai dengan pedoman. Pasien ini akan diuji untuk malaria, yang anti malaria dianjurkan untuk diresepkan untuk kasus yang dikonfirmasi, dan tidak ada anti malaria yang akan diresepkan untuk pasien dengan hasil tes negatif.

Biaya intervensi pelatihan diperkirakan dengan menggunakan laporan proyek dan wawancara dengan staf. Keuangan yang dimulai tahun awal sampai empat tahun dengan tingkat diskon tiga persen, hal ini didasarkan pada asumsi bahwa materi pelatihan akan tetap relevan untuk minimal empat tahun. Biaya diagnosis malaria dan pengobatan diperkirakan untuk setiap individu dari operator dan perspektif masyarakat menggunakan data survei, catatan fasilitas, dan wawancara dengan petugas kesehatan. Semua biaya yang diperkirakan dalam mata uang lokal (CFA) dan dikonversi ke dolar AS pada harga 2011.

Analisis awal mengidentifikasi korelasi intra-kluster, korelasi antara biaya dan efek, dan biaya minimum yang perlu diperhitungkan. Analisis sensitivitas akan dilakukan. Akhirnya, model keputusan-analitis akan memperkirakan expected costs and effects pada titik akhir, untuk memperkirakan biaya per kematian yang dapat dihindari dan biaya per DALY.

Hasil akhir ditemukan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan malaria pada kelompok intervensi jauh lebih kecil dari pada kelompok kontrol (dimana ketika kelompok yang mendapat enhanced packet of treatment dibandingkan dengan kelompok yang mendapatkan basic treatment memiliki selisih 11.29 $, basic dengan kontrol 40.94 $, dan enhanced dengan kontrol 23.32 $).

Penelitian ini sangat relevan untuk dilakukan di Indonesia guna mengevaluasi kembali efektifitas dan efisiensi pengobatan malaria. Indonesia sebagai salah satu negara tropis memiliki angka morbiditas malaria yang tinggi pada daerah-daerah tertentu. Efisiensi pengobatan malaria akan membantu mengurangi health expenditure, ataupun mengalihkan pada pos kesehatan lain yang lebih membutuhkan.

Session Title: Delivering Aid for Health

Chair : Duncan Mortimer, Monash University

Dalam sesi ini, telah dipaparkan beberapa paper menarik.

SESI 1: The Future of Aid in the Asian Century: Is Aid Effectiveness Still Relevant to the Asia Pacific Region?.
(Rebecca Dodd, AusAID Health Resource Facility )

Kekuatan ekonomi dan politik bergeser ke kawasan Timur (Asia) dan memiliki dampak yang besar dalam pembangunan kawasan: tingkat ketergantungan pembangunan terhadap donor telah menurun di sebagian besar wilayah tetapi masih ada sedikit donor di beberapa negara. Arah ekonomi telah berubah, contohnya Cina, telah menjadi donor, dan menantang konsep-konsep Barat. Deklarasi Paris dan prinsip-prinsip efektivitas untuk bantuan kesehatan terus dikembangkan terutama untuk negara-negara dengan tingkat ketergantungan dengan donor masih tinggi.

Aliran bantuan yang besar pada tahap substansial dapat mendistorsi prioritas pembangunan pemerintah, karena sebagian besar pendonor membuat, memprediksi hasil, mengelola dana dan pembuatan laporan bantuan dengan birokrasi yang sangat rumit. Lemahnya kapasitas dan tata kelola yang buruk di banyak negara penerima juga akan mempengaruhi sistem pendanaan kesehatan negara. Konteks seperti itu masih ada di kawasan Asia, tetapi saat ini sudah semakin berkurang.

Makalah ini berpendapat bahwa bantuan yang efektif dan tetap relevan kepada pedoman kerangka kerja kebijakan bantuan global, harus perlu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di berbagai daerah, termasuk Asia Pasifik. Adaptasi sangat mendesak dilakukan. Efektifitas program harus benar benar sempurna dan dikaitkan dengan eksistensi program kesehatan umum nasional. Sehingga harapannya tidak terlihat ketimpangan kesuksesan program hanya pada satu sisi saja, tetapi lebih universal, terutama di negara negara berpenghasilan rendah-menengah.

SESI 2: Has Health Systems Strengthening Survived in the Transitional Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria?.
(Peter Hill (University of Queensland. School of Population Health))

Pada tahun 2005, melalui suatu pilot study dibeberapa negara, Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) melihat adanya suatu ketidakmajuan dalam pembangunan kesehatan paska didanainya beberapa program kesehatan oleh pendonor seperti GAVI dan Global Fund. Global Fund mengusulkan serupa jendela pendanaan. Dari hasil penelitian juga menyatakan bahwa peningkatan besaran dana yang diluncurkan pasca 2005 jika hanya untuk jenis penyakit tertentu justru akan membawa dampak buruk dalam pembangunan kesehatan secara umum. Global Fund kemudian membuat suatu inisiatif program dengan mengarahkan kepada pembangunan universal kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan. Program berbasis penyakit terbukti sukses untuk meningkatkan penurunan prevalensi penyakit bersangkutan, tetapi tidak ada dampaknya untuk pembangunan kesehatan secara universal. Status kesehatan umum tidak terlihat secara signifikan mengalami perbaikan. Selama ini dikenal Global Fund hanya untuk memerangi TB, Malaria dan AIDS, GAVI untuk imunisasi dan Pendonor besar lainnya seperti World Bank untuk pembangunan kesehatan umum. Ketiganya harus memikirkan suatu terobosan inovatif agar dapat terintegrasi dalam memberikan bantuan. Dalam rangka mencapai target MDG 2015 dan Universal Coverage, tidak ada lagi peran individual dalam pendanaan, yang ada adalah peran yang terintegratisi antara pendonor untuk mencari solusi yang tepat bagi pembangunan kesehatan secara umum di berbagai belahan dunia.

  Relevansi Untuk Indonesia

Bantuan untuk pembangunan kesehatan sedang dalam masa ketidakpastian dan perubahan. Bantuan yang 'booming' dalam beberapa waktu terakhir dan peningkatan empat kali lipat, telah berakhir dengan krisis keuangan global. Pemodal besar seperti Global Fund untuk memerangi AIDS, TB dan Malaria (GFATM) dan Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) telah dikritik telah mendistorsi pembiayaan sektor kesehatan karena hanya mendukung penyakit tertentu. Saat ini, mereka mengevaluasi ulang peran mereka dalam pendanaan kesehatan dengan penekanan kepada kesehatan global yang lebih besar dan lebih kepada penguatan sistem kesehatan.

Donor baru, terutama dari kawasan Asia, akan mengubah lanskap politik dan menantang konsep tradisional peran bantuan negara barat. Satu dekade sejak Global Forum on Aid-Effectiveness menyerukan koordinasi yang lebih terpadu antara donor dan penerima bantuan. Maka, ada hal yang harus diperbaharui terutama dalam hal pengawasan mengenai apakah upaya untuk peningkatan donor memiliki dampak terhadap status kesehatan. Banyak ahli yang menyatakan perlunya mekanisme koordinasi antar bantuan dengan melibatkan peranan pemerintah yang lebih luas dan tanpa campur tangan politik.

Indonesia termasuk negara yang masih mengandalkan donor luar negeri sebagai bagian dari sumber pendanaan kesehatan. Seperti dibahas diatas, dinyatakan bahwa keberlangsungan dari dana tersebut sudah mulai berkurang. Harapannya bahwa kebijakan kesehatan Indonesia harus lebih mendorong kepada pemanfaatan dana lokal. Komitmen daerah harus lebih ditingkatkan, karena donor tersebut tidak langgeng dan hanya terarah kepada jenis program tertentu. Butuh dorongan financial bersama antara pusat dan daerah yang kuat agar status kesehatan secara universal menjadi lebih baik

Penulis: Deni Harbianto

Laporan Sesi: Conceptualizing and Measuring Progress 
to Universal Health Coverage Goals

Chair : Marie-Gloriose Ingabire, International Development Research Centre (IDRC)

Dalam sesi ini disajikan beberapa paper yang menarik diantaranya :

SESI 1: The goals of universal coverage: An approach post-MDG for health sector development
(Ravindra Rannan Eliya (Institute for Health Policy), Felicia Knaul (Fundación Mexicana para la Salud, Mexico DF and Harvard Global Equity Initiative), Diane McIntyre (University of Cape Town. Health Economics Unit), Gabriel Leung (University of Hong Kong) and Jorine Muiser (University of Costa Rica)).

 Paper ini membahas jenis-jenis pengukuran yang berfokus pada pengkajian kemajuan pencapaian tujuan Universal Health Coverage (UHC) serta review prinsip-prinsip dan kriteria untuk menyeleksi pengukuran yang tepat. Pengalaman kunci pelaksanaan MDG's hanya spesifik pada penyakit atau pelayanan. Padahal, MDG's terbukti sangat kuat sebagai upaya untuk advokasi bagi inisiatif penurunan AKI dan AKB, selain pada AIDS, TB dan malaria. Seharusnya, perhatian tidak hanya pada pelayanan kesehatan ibu dan anak semata atau pada penyakit menular, tetapi juga pada non-communcable diseases.

Jika dilihat dari deklarasi Millenium (2000), telah disuarakan mengenai motivasi, yang bermakna: 1) merefleksikan penerimaan atas human capability, 2) solidaritas antara negara kaya dengan miskin, 3) membangun komitmen internasional bagi equity dan martabat manusia (dignity). Namun, terdapat kelemahan dari MDG's pada saat ini, dimana fokusnya sangat sempit, kurang memperhatikan equity, dan hanya berfokus pada outcome kesehatan yang berarti tidak adekuatnya mengekspresikan nilai-nilai inti yang telah ditanamkan MDG's. Kita belum bisa meyakinkan jika dua tujuan utama dari UHC adalah efektifitas akses untuk perawatan kesehatan yang dibutuhkan dan penyediaan biaya perlindungan, harus fokus pada pengukuran UHC. Karena, tujuan utama UHC adalah memperbaiki status kesehatan dan memahami bahwa sistem kesehatan tidak hanya sekedar masalah determinan sosial, sehingga sangat penting memasukkan staus kesehatan sebagai bagian dari tujuan perkembangan kesehatan. Pengukuran status kesehatan tidak harus hanya fokus pada sebagian kecil populasi (seperti kesehatan ibu hamil), tetapi juga harus mereflrksikan status kesehatan pada populasi yang lebih luas.

Perhatian yang harusnya diberikan menurut UHC antara lain: 1) konsensus parsial yang menyebabkan pemiskinan mendadak karena tidak adanya pembiayaan medis, 2) mengenali pentingnya sistem kesehatan sebagai alat/cara (rendahnya akses menuju pelayanan kesehatan, rendahnya equity di dalam outcome, rendahnya pelindungan pembiayaan yang menyebabkan kemiskinan), dan 3) memahami pentingnya perlindungan kesehatan sebagai bagian akhir (rendahnya perlindungan risiko, pentingnya nilai-nilai dari solidaritas di dalam menyediakan perlindungan).

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui adanya konflik mengenai posisi UHC setelah tahun 2015, diantaranya: adanya perbedaan visi mengenai apa itu UHC, mengapa UHC penting. Hal itu sebagai cara untuk mencapai kesehatan yang lebih baik serta adanya equity di dalam outcome. Isu-isu kritis di dalam MDG's setelah 2015, adalah MDG's gagal untuk menuju nilai-nilai inti motivasi dan deklarasi internasional lainnya, kegagalan dalam human dignity, human security, dan solidarity.

Kita harus me-review kriteria kunci yang digunakan dalam memutuskan pengukuran UHC, termasuk kebutuhan akan indikator variabel-variabel kontinyu, untuk meyakinkan jika UHC bukan hanya single factor, pengukuran akhir, tetapi lebih sebagai upaya bagi peningkatan pelayanan dan cakupan pelayanan, feasibility, serta validitas dari pengukuran yang diusulkan bisa lebih cermat dan teruji.

SESI 2: Re-defining and measuring financial protection as a goal of universal health coverage
(Felicia Knaul (Fundación Mexicana para la Salud, Mexico DF and Harvard Global Equity Initiative), Jui-fen Rachel Lu (Chang Gung University) , John Ataguba (University of Cape Town. Health Economics Unit) , Ursula Giedion (Inter-American Development Bank (IDB)) and Rocio Saenz (Universidad de Costa Rica)).

 Paper ini memaparkan bahwa fokus dari pengukuran risiko perlindungan finansial telah dikaji level dari catastrophic health care expenditure dan peningkatan rumah tangga yang menjadi tambah miskin karena membayar jasa pelayanan out-of-pocket. Paper ini membahas bagaimana pengukuran catastrophic dan pemiskinan bisa didefinisi ulang pada pendekatan pengukuran level kritis.

Telah dianalisis dan diusulkan solusi untuk pengukuran katastropik, yaitu: mempertimbangkan tantangan bagi bukan pengguna, mengapa pengukuran fokus pada individu-individu yang benar-benar menggunakan dan membayar out-of pocket untuk pembiayaan kesehatan, dan tidak dapat menjangkau pelayanan kesehatan, dimasukkan dalam perhitungan.

Terdapat beberapa isu mengenai pengukuran catastrophic dan out-of-pocket expenditure, antara lain: 1) bagaimana mengimplementasikan kebijakan yang mengurangi beban pembiayaan terutama pada orang-orang miskin yang menggunakan fasilitas kesehatan, 2) bagaimana mengidentifikasi orang miskin bagi pembebasan premium, 3) bagaimana meningkatkan fiscal-space untuk menutupi premium dari sektor informal, 4) menggali determinan besar dari rendahnya perlindungan pembiayaan, dan 5) mengkaji dimensi equity untuk risiko perlindungan finansial menurut umur, jenis kelamin, lokasi, status sosial ekonomi, dan lain-lain.

Pengukuran yang telah dicoba untuk dikembangkan adalah: mengkaji financial protection menggunakan pengukuran longitudinal dan dinamis, financial protection profiling, memahami strategi koping dan yang berhubungan dengan pembiayaan, serta pemahaman poros peggerak dari rendahnya financial protection.

Kesimpulannya adalah pengukuran financial protection sebagai multidimensi, pada beberapa negara bereda juga terdapat rendahnya financial protection untuk perawatan kesehatan, perlu diperdebatkan lebih lanjut, serta perlu pengukuran baru dalam financial protection. Funding sources penelitian ini yaitu IDRC.

SESI 3: Measuring health service utilisation and access in the context of UHC
(Diane McIntyre (University of Capetown. Health Economics Unit) , Ravindra Rannan Eliya (Institute of Health Policy) , Gustavo Nigenda (National Institute of Public Health) and Rocio Saenz (University of Costa Rica)).

Fokus pengukuran elemen universal coverage adalah utilisasi pelayanan. Terdapat sejumlah perhatian mengenai utilisasi pelayanan kesehatan didasarkan pada pengkajian UHC, seperti: apakah tingkat utilisasi pelayanan adekuat? dan lain-lain. Dikaji pula kebutuhan akan perawatan kesehatan. Menurut konsep UHC, akan lebih ideal untuk mengukur utilisasi perawatan kesehatan relatif untuk kebutuhan akan perawatan. Meskipun terdapat banyak hambatan, kesulitan dalam pengukuran utilisasi perawatan kesehatan, masih ada cara yang cukup tepat bagi negara untuk mengevaluasi elemen inti dari akses pelayanan kesehatan, pada level utilisasi yang rendah atau ketidaksamarataan dalam penggunaan.

Pengukuran yang digunakan mempertimbangkan faktor-faktor: 1) tantangannya berupa upaya memperoleh estimasi yang akurat dari numerator (pengguna) dan denominator (kebutuhan), paling mudah bagi pelayanan individual, khususnya dimana denominator berdasarkan data demografi (cakupan imunisasi, kunjungan antenatal, dan penolong persalianan), fokus pada pelayanan MCH, dan beberapa upaya untuk memasukkan TB, HIV dan beberapa non-communicable diseases.

Isu-isu pengukuran mencakup: pengukuran triangulasi pada sumber data yang berbeda (health management information system, purchaser information system, dan survei rumah tangga), serta investasi dalam memperbaiki informasi kesehatan. Maka, sangat penting untuk mempertimbangkan penggunaan pelayanan secara keseluruhan dan bukan hanya pada beberapa pelayanan, untuk mendapatkan kinerja sistem kesehatan secara keseluruhan (target minimum bagi seluruh pengguna, ditambah mengkaji equity dalam penggunaan).

  Kesimpulan

Kesimpulan dari ketiga hasil di atas adalah pertama, terdapat implikasi kegagalan dari MDG's terkait isu-isu kritis di dalam MDG's setelah 2015. MDG's dikatakan gagal untuk menunjukkan nilai-nilai inti motivasi dan deklarasi internasional lainnya, kegagalan dalam human dignity, human security, dan solidarity. Kedua, terkaitan dengan kegagalan tersebut, dengan adanya masalah di beberapa negara berkembang atau negara dengan pendapatan rendah maupun menengah, berupa catastrophic health care expenditure dan peningkatan rumah tangga yang menjadi tambah miskin karena membayar jasa pelayanan out-of-pocket. Keempat, kita jangan hanya terjebak pada pengukuran UHC yang sangat sempit, hanya menilai fokus dari program MDG's, namun harus mencakup jangkauan lebih luas lagi. Kelima, Indonesia diharapkan juga bisa membuat satu alat ukur indikator pencapaian UHC, dimana kegiatan ini membutuhkan sumber-sumber informasi yang adekuat. Dengan mempertimbangkan berbagai sumber data, termasuk survei, sistem informasi kesehatan, serta sistem informasi pembiayaan yang ada di Indonesia.

Daftar Abstrak
International Health Economics Association (iHEA)

Rabu, 10 Juli 2013

Daftar Abstrak
International Health Economics Association (iHEA)

Selasa, 9 Juli 2013