Sebuah studi dilakukan untuk menganalisis efektivitas asuransi yang dikelola pemerintah dalam pemanfaatan rumah sakit pada masyarakat miskin perkotaan di Indonesia. Data dikumpulkan dari Survei Kesehatan Dasar Indonesia 2018, dimana pemanfaatan rumah sakit sebagai variabel hasil dan kepemilikan asuransi kesehatan sebagai variabel eksposur.

Hasilnya, seseorang dengan asuransi yang dikelola pemerintah memiliki kemungkinan 4,261 kali lebih besar daripada yang tidak memiliki asuransi memanfaatkan rumah sakit. Seseorang dengan asuransi yang dikelola swasta 4,866 kali lebih mungkin daripada yang tidak diasuransikan untuk menggunakan rumah sakit. Seseorang dengan asuransi yang dikelola pemerintah dan swasta memiliki kemungkinan 11.974 kali lebih besar daripada yang tidak diasuransikan untuk menggunakan rumah sakit. Asuransi yang dikelola swasta lebih efektif daripada yang dikelola pemerintah dan tidak diasuransikan dalam meningkatkan pemanfaatan rumah sakit di kalangan masyarakat miskin perkotaan di Indonesia. Hasil yang paling efektif adalah menggabungkan jenis kepemilikan asuransi kesehatan (dikelola pemerintah dan dikelola swasta).

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk mengkaji mengenai pilihan wanita melahirkan di berbagai jenis fasilitas kesehatan yang dipengaruhi oleh Jaminan Kesehatan Nasional yang bertujuan untuk memberikan pemerataan akses pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan ibu. Studi ini menggunakan model regresi logit multinomial, melihat pola dan faktor penentu pilihan perempuan persalinan, berfokus pada jaminan asuransi kesehatan, letak geografis dan perbedaan sosial ekonomi. Dataset 41.460 wanita (15-49 tahun) dari survei rumah tangga perwakilan nasional tahun 2018 dianalisis untuk studi ini.

Hasilnya, cakupan JKN dikaitkan dengan peningkatan penggunaan penyedia dan fasilitas kesehatan tingkat yang lebih tinggi dan berkurangnya kemungkinan persalinan di fasilitas kesehatan primer serta kehadiran bidan/perawat. Perempuan dengan cakupan JKN lebih mungkin bersalin dengan OBGYN/dokter umum di rumah sakit, dibandingkan dengan wanita yang tidak diasuransikan. Terlihat efek sinergis penting dari status asuransi, tempat tinggal dan status ekonomi pada jenis pilihan perempuan penolong persalinan dan tempat persalinan. Studi ini menunjukkan terdapat variasi besar dalam pilihan penolong persalinan dan tempat persalinan menurut jumlah penduduk kelompok di Indonesia. Evaluasi insiiatif reformasi sistem kesehatan, termasuk program JKN dan penguatan kesehatan primer, sangat penting untuk dampak pada disparitas dalam pelayanan kesehatan ibu.

selengkapnya

Indonesia berada di tengah transisi epidemiologi yang cepat dengan populasi menua dan peningkatan paparan faktor risiko untuk kondisi kronis. Sebuah studi mengkaji dampak relatif dari obesitas, konsumsi tembakau, dan aktivitas fisik, pada penyakit tidak menular multimorbiditas, penggunaan layanan kesehatan, pengeluaran kesehatan katastropik (CHE), dan hilangnya produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Analisis sekunder dilakukan terhadap data cross-sectional dari orang dewasa berusia ≥40 tahun (n=12.081) di Survei Kehidupan Keluarga Indonesia 2014/2015.

Hasilnya, kondisi obesitas, kelebihan berat badan dan mantan pengguna tembakau dikaitkan dengan jumlah kondisi kronis dan multimorbiditas yang lebih tinggi. Menjadi mantan pengguna tembakau berkontribusi pada jumlah rawat jalan yang lebih tinggi dan kunjungan rawat inap serta insiden CHE dan absensi kerja. Ketidakaktifan fisik relatif meningkatkan jumlah kunjungan rawat jalan dan ketidakhadiran kerja. Meskipun kurus, kondisi ini dikaitkan dengan peningkatan pemanfaatan rawat jalan. kelebihan berat badan secara negatif terkait dengan insiden pengeluaran kesehatan katastropik (CHE). Dikombinasikan bersama, obesitas, kelebihan berat badan, kurang aktivitas fisik, & penggunaan tembakau berkontribusi pada peningkatan jumlah PTM serta biaya medis dan hilangnya produktivitas di Indonesia. Intervensi yang berpusat menangani faktor risiko fisik & perilaku cenderung memiliki manfaat besar bagi individu dan masyarakat luas Indonesia.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk mengkaji mengenai pilihan wanita melahirkan di berbagai jenis fasilitas kesehatan yang dipengaruhi oleh Jaminan Kesehatan Nasional yang bertujuan untuk memberikan pemerataan akses pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan ibu. Studi ini menggunakan model regresi logit multinomial, melihat pola dan faktor penentu pilihan perempuan persalinan, berfokus pada jaminan asuransi kesehatan, letak geografis dan perbedaan sosial ekonomi. Dataset 41.460 wanita (15-49 tahun) dari survei rumah tangga perwakilan nasional tahun 2018 dianalisis untuk studi ini.

Hasilnya, cakupan JKN dikaitkan dengan peningkatan penggunaan penyedia dan fasilitas kesehatan tingkat yang lebih tinggi dan berkurangnya kemungkinan persalinan di fasilitas kesehatan primer serta kehadiran bidan/perawat. Perempuan dengan cakupan JKN lebih mungkin bersalin dengan OBGYN/dokter umum di rumah sakit, dibandingkan dengan wanita yang tidak diasuransikan. Terlihat efek sinergis penting dari status asuransi, tempat tinggal dan status ekonomi pada jenis pilihan perempuan penolong persalinan dan tempat persalinan. Studi ini menunjukkan terdapat variasi besar dalam pilihan penolong persalinan dan tempat persalinan menurut jumlah penduduk kelompok di Indonesia. Evaluasi insiiatif reformasi sistem kesehatan, termasuk program JKN dan penguatan kesehatan primer, sangat penting untuk dampak pada disparitas dalam pelayanan kesehatan ibu.

selengkapnya

Diet kolesterol telah menjadi topik perdebatan sejak 1960-an ketika pedoman diet pertama yang membatasi asupan kolesterol tidak lebih dari 300 mg/hari. Rekomendasi ini diikuti selama beberapa tahun, dan baru pada akhir 1990-an terdapat tantangan informasi yang lebih baru yang berasal dari studi epidemiologi dan meta-analisis, yang mengkonfirmasi kurangnya korelasi antara diet dan kolesterol darah. Sebuah studi mengulas dan mengevaluasi bukti dari analisis epidemiologi terbaru dan meta-analisis serta uji klinis untuk mendapatkan pemahaman mengenai kurangnya korelasi antara makanan dan kolesterol darah. Studi ini mengkonfirmasi tidak ada hubungan langsung antara asupan kolesterol dan kolesterol darah. Kurangnya korelasi ini terutama karena mekanisme kompensasi yang diberikan oleh organisme untuk mengelola kelebihan kolesterol diet, termasuk penurunan penyerapan kolesterol dan down-regulation sintesis kolesterol.

Sejumlah studi epidemiologi dan meta-analisis menunjukkan bahwa kolesterol makanan tidak terkait dengan risiko CVD atau dengan peningkatan konstentrasi plasma kolesterol. Telur, yang diketahui sebagai sumber kolesterol, teramati adanya perbaikan dislipidemia karena karena pembentukan lebih sedikit lipoprotein aterogenik dan perubahan HDL yang berkaitan dengan efisiensi transport balik kolesterol. 

selengkapnya

Pada awal Januari 2023 ini WHO mempublikasikan panduan terbaru terkait teknis pencegahan dan pengendalian infeksi selama pandemi COVID-19. Pedoman ini mencakup rekomendasi penggunaan masker di lingkungan masyarakat dalam situasi berisiko tinggi; rekomendasi bersyarat untuk mendorong pendekatan berbasis risiko untuk penggunaan masker di komunitas dalam situasi yang tidak termasuk dalam cakupan rekomendasi kuat; pernyataan praktik yang baik yang menasihati individu dengan tanda dan gejala yang mengarah pada COVID-19 atau mereka yang dites positif COVID-19 untuk mengenakan masker medis saat berinteraksi dengan orang lain di dalam atau di luar rumah atau berbagi ruang dengan orang lain; dan amandemen pernyataan praktik baik yang ada tentang implementasi kebijakan untuk mengurangi penularan SARS-CoV-2 untuk mendorong peninjauan kembali dan penguatan kesehatan masyarakat saat bukti baru muncul. Rekomendasi yang kuat dan bersyarat untuk penggunaan masker di komunitas saling melengkapi, menguraikan kemungkinan skenario dimana masker dapat bermanfaat bagi pemakainya. Karena beberapa situasi mengharuskan pemakaian masker untuk perlindungan maksimal, situasi lain mungkin lebih cocok untuk pendekatan berbasis risiko.

selengkapnya

Pandemi COVID-19 telah membatasi beberapa kegiatan umum untuk pasien hipertensi yang menjalani Program Manajemen Penyakit Kronis di tingkat pelayanan kesehatan primer. Sebuah studi dilakukan untuk untuk mengukur kualitas hidup pasien hipertensi yang menjalani Penatalaksanaan Penyakit Kronis Program di Puskesmas Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, selama pandemi COVID-19. Studi dilakukan secara cross-sectional pada 150 pasien hipertensi yang diambil sampelnya secara acak di puskesmas dari Juni hingga September 2021.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara usia, jenis kelamin, pendidikan, status ekonomi, status pekerjaan, status perkawinan, status rumah tangga, dan lokasi tempat tinggal dengan kepemilikan asuransi kesehatan swasta. Berdasarkan hasil penelitian ini, pasien hipertensi tanpa komplikasi memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang mengalami komplikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pasien yang rendah antara lain berpendidikan rendah (tidak mengenyam pendidikan tinggi), pengangguran, dan berpendapatan bulanan rendah. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional pada November 2023

selengkapnya

Peta jalan 2030 telah dikembangkan oleh WHO melalui konsultasi global yang ekstensif, dengan indikator yang ditetapkan untuk mengukur kemajuan terhadap target dan pencapaian. Kompendium indikator ini memberikan daftar indikator yang direkomendasikan secara komprehensif dan standar, termasuk 70 indikator inti yang disajikan dalam kerangka monitoring dan evaluasi. Tujuan dokumen ringkasan ini untuk memandu pemantauan dan evaluasi program dan dengan demikian meningkatkan kualitas dan efektivitasnya sejalan dengan tujuan peta jalan. Metadata terperinci disediakan untuk masing-masing indikator ini untuk memfasilitasi validitas, konsistensi internal, pengukuran standar, metode estimasi, dan keterbandingan data lintas negara.

Kompendium memiliki tiga komponen utama, yakni: (1) indikator peta jalan yang dikategorikan sebagai menyeluruh, lintas sektoral, dan spesifik penyakit; (2) indikator program untuk mengukur kemajuan tingkat negara terhadap indikator peta jalan, termasuk indikator rinci untuk pelacakan rutin kegiatan, intervensi dan data morbiditas, mortalitas dan kecacatan; dan (3) indikator tambahan untuk studi khusus dan analisis ad hoc menggunakan data sekunder, yang program penyakit tropis terabaikan bukan sumber data primer.

selengkapnya

Telekonsultasi merupakan salah satu bentuk telemedicine yang berkembang pesat selama masa pandemi COVID-19. Telekonsultasi klinis memberikan pelayanan konsultasi klinis jarak jauh untuk membantu menegakkan diagnosis, dan/atau memberikan pertimbangan/saran tata laksana. Terdapat beberapa isu yang menjadi persoalan telemedicine, termasuk masalah etik dan legalitas. Sebuah studi melakukan perbandingan antara peraturan dan perundangan-undangan terkait telekonsultasi yang berlaku pada masa pre pandemi COVID-19 dengan yang berlaku pada masa pandemi. Kemudian, mengkaji isu etik dan legal yang akan timbul pada masa endemi COVID-19.

Hasil kajian studi ini menyebutkan, jika peraturan pada masa pre pandemi kembali berlaku di masa endemi, maka akan timbul isu etik dan legal, yaitu telekonsultasi hanya dapat diberikan oleh fasyankes berupa RS, telekonsultasi tidak boleh langsung antara dokter-pasien. Aplikasi yang digunakan harus dari pemerintah, atau paling tidak terdaftar di kementerian kesehatan. Penegakan diagnosa melalui telemedicine menjadi tidak sesuai standar profesi dalam hal pemeriksaan fisik, sebab sulit dilakukan. Dokter tidak boleh melakukan peresepan eletronik secara terbuka, dan dokter harus dapat membuktikan tidak ada unsur kesengajaan pada kasus kebocoran data pasien dan peretasan rekam medis elektronik. Berdasarkan kajian ini, pemerintah perlu melakukan perubahan dasar hukum telekonsultasi yang sudah ada atau membuat peraturan perundang-undangan kekhususan telekonsultasi agar dokter memiliki perlindungan hukum. Artikel ini dipublikasikan pada Journal of Indonesian Health Policy And Administration pada September 2022.

selengkapnya

Pada awal Desember 2022, WHO mempublikasikan laporan pengeluaran kesehatan global, khususnya berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19. Hasil laporan tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa pada 2020, tahun yang didominasi oleh munculnya COVID-19 serta krisis kesehatan dan ekonomi yang terkait, pemerintah di seluruh dunia menghadapi tantangan berkaitan dengan kondisi tersebut. Peningkatan tajam dalam belanja pemerintah untuk kesehatan di semua tingkat pendapatan negara mendukung kenaikan belanja kesehatan ke level tertinggi baru sebesar US$9 triliun (sekitar 11% dari PDB global).

Di negara-negara berpenghasilan tinggi dan menengah-atas, belanja perlindungan sosial juga meningkat tajam pada saat pemerintah berupaya melindungi populasi dari dampak ekonomi COVID-19. Berbeda dengan kesehatan dan perlindungan sosial, pertumbuhan belanja pendidikan relatif rendah. Negara-negara menghadapi tantangan lebih lanjut untuk mempertahankan pengeluaran publik yang meningkat pada sektor kesehatan dan sektor sosial lainnya dalam menghadapi kondisi ekonomi makro yang memburuk dan pembayaran utang yang meningkat. Ini juga mencakup tantangan untuk mempertahankan dukungan eksternal bagi negara-negara berpenghasilan rendah, dalam hal memastikan pengurangan kemiskinan, memastikan akses ke layanan kesehatan, dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi pandemi.

selengkapnya