Dibandingkan dengan beban penyakit pada tahun 1990, penyakit kardiovaskular mengalami pengurangan yang signifikan pada tingkat beban Disability-Adjusted Life Years (DALYs). Sebuah studi dilakukan untuk mengetahui beban penyakit kardiovaskular di tingkat nasional dan provinsi dari tahun 1990 hingga 2019 di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan observasional retrospektif dengan menggunakan data dari Global Burden of Disease (GBD) 2019, untuk menganalisis tren beban kardiovaskular, termasuk mortalitas, morbiditas, dan karakteristik prevalensi dari 12 kardiovaskular yang mendasarinya.

Hasilnya, kematian akibat penyakit kardiovaskular meningkat dua kali lipat dari 278 juta pada tahun 1990 menjadi 651 juta pada tahun 2019. Semua penyakit kardiovaskular mengalami peningkatan angka kematian, kecuali penyakit jantung rematik (PJR) (− 69%) dan penyakit jantung bawaan (PJK) (− 37%). Berdasarkan penyakit yang mendasarinya, stroke dan penyakit jantung iskemik (IHD) masih menjadi penyebab utama kematian dan kesakitan di Indonesia, sedangkan stroke dan penyakit arteri perifer (PAD) adalah penyakit kardiovaskular yang paling umum. Kesimpulannya, angka mortalitas, morbiditas, dan prevalensi kardiovaskular meningkat di Indonesia dari tahun 1990 hingga 2019, terutama pada stroke dan penyakit jantung iskemik. Beban ini sangat tinggi, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya dan dari tren penurunan global.

selengkapnya

Pada 2 Februari 2024, WHO melakukan publikasi terbaru mengenai manajemen klinis penanganan difteri, khususnya pada penggunaan antibiotik dan antitioxin sebagai penanggulangan difteri. Pada pedoman ini, tidak dibahas mengenai pemberian vaksin sebagai tatalaksana pencegahan. Rekomendasi terbaru antara lain : (1) Pada pasien suspek atau konfirmasi difteri, WHO merekomendasikan penggunaan antibiotik makrolida (azitromisin, eritromisin) dalam pengobatan preferensi terhadap antibiotik penisilin [Rekomendasi kuat, bukti kepastian rendah]; (2) Pada pasien suspek atau konfirmasi difteri, WHO merekomendasikan untuk tidak melakukan tes sensitivitas rutin sebelumnya pemberian antitoksin difteri (DAT) [Rekomendasi kuat, bukti kepastian sedang].

Pada pasien yang dicurigai atau dikonfirmasi menderita difteri bergejala, WHO menyarankan peningkatan regimen dosis untuk antitoksin (DAT) difteri yang didasarkan pada tingkat keparahan penyakit dan waktu sejak timbulnya gejala, dibandingkan dengan dosis tetap untuk semua pasien [rekomendasi bersyarat, bukti kepastian sangat rendah].

selengkapnya

Kebijakan bebas rokok (SFP) telah efektif dalam mengurangi prevalensi merokok, namun bukti yang ada masih terbatas di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Sebuah studi dilakukan untuk menilai dampak kebijakan lokal bebas rokok (SFP) terhadap kebiasaan merokok di kalangan orang dewasa Indonesia. Data dianalisis dari survei kesehatan nasional yang dilakukan di 515 kabupaten dan 34 provinsi pada tahun 2007, 2013, dan 2018, yang melibatkan 1.599.517 orang dewasa.

Hasilnya, SFP tingkat kabupaten yang moderat dan kuat antara tahun 2013 dan 2018 dikaitkan dengan penurunan kemungkinan merokok saat ini, dibandingkan dengan tidak ada adopsi SFP di tingkat kabupaten. Hasil serupa juga terjadi pada SFP tingkat kabupaten yang sedang dan kuat antara tahun 2007 dan 2013, dibandingkan dengan yang tidak memiliki SFP di tingkat kabupaten. Dibandingkan dengan provinsi yang tidak memiliki SFP, individu yang tinggal di provinsi dengan SFP sedang antara tahun 2007 dan 2013 memiliki peluang lebih rendah untuk merokok saat ini, sedangkan mereka yang berada di kabupaten dengan SFP sedang antara tahun 2013 dan 2018 memiliki peluang lebih tinggi untuk merokok. SFP lokal menunjukkan potensi dalam mengurangi persistensi merokok di Indonesia, khususnya di tingkat kabupaten. Namun, dampak SFP di tingkat provinsi berbeda-beda. SFP yang disesuaikan dan strategi kabupaten-provinsi, yang berfokus pada sinkronisasi implementasi dari atas ke bawah dalam sistem desentralisasi di Indonesia, sangat penting untuk menurunkan angka merokok.

selengkapnya

Kanker serviks merupakan masalah kesehatan utama di negara-negara berkembang. Sebuah studi dilakukan mengenai perjalanan penyakit kanker dennen menyelidiki kapan pasien pertama kali didiagnosis dan menerima perawatan di rumah sakit besar di Indonesia. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dari kunjungan rawat jalan dan dianalisis secara deskriptif pada 215 pasien kanker serviks dirawat di bagian rahat jalan onkologi ginekologi RS Akademik Dr. Soetomo antara Agustus dan Oktober 2022.

Hasilnya, pasien terbanyak berusia 51-60 tahun (36,3%), ibu rumah tangga (87%), dan berpendidikan sekolah dasar (50%). Sebagian besar (88,4 %) mengaku tidak mengetahui tentang pencegahan kanker serviks, dan 85,6 % tidak pernah menjalani screening. Sebagian besar biopsi serviks dilakukan di rumah sakit primer (42,3%). Takut akan pengobatan kanker merupakan alasan paling sering pasien datang terlambat ke rumah sakit tersier (50%). Keterlambatan pengobatan terjadi karena pasien harus mengunjungi dua fasilitas kesehatan sebelum mengunjungi rumah sakit tersier (47,4%). Mayoritas pasien didiagnosis menderita kanker stadium III (38,1%), dan kemoterapi diberikan sebagai lini pertama terapi (96,3%). Sebagian besar pasien (51,2%) menerima terapi pertama mereka >12 bulan setelah timbulnya gejala awal. Sebagian besar pasien kanker serviks didiagnosis pada stadium akhir karena kurangnya informasi mengenai gejala awal dan skrining. Pengobatan tertunda karena hambatan sosial. Pemerintah perlu memiliki kebijakan yang lebih ketat dalam melaksanakan deteksi dan pencegahan kanker serviks. Artikel ini dipublikasikan pada Gynecologic Oncology Reports pada 18 Januari 2024.

selengkapnya

Indonesia sedang membuat kemajuan signifikan dalam mencapai cakupan kesehatan semesta, yang melibatkan pemberian akses gratis terhadap obat-obatan esensial. Sebuah studi mengkaji ketersediaan obat esensial di puskesmas di seluruh Indonesia, alasan mengapa obat-obatan tidak tersedia, dan sejauh mana masyarakat mempunyai akses terhadap titik-titik distribusi alternatif. Data dikumpulkan melalui kunjungan enumerator pada 9.831 Puskesmas di 514 kabupaten untuk menilai ketersediaan 60 layanan kebutuhan pokok obat. Peneliti menghubungkan hasilnya dengan sensus desa nasional, menilai hubungan antara ketersediaan, kemiskinan, dan akses terhadap titik-titik distribusi alternatif.

Hasilnya, ketersediaan obat sangat bervariasi. Median ketersediaan 17 obat prioritas adalah 82%. Ketersediaan obat ibu dan anak adalah tertinggi (73%) dan terendah untuk kesehatan mental (42%). Alasan utama ketidakhadiran adalah karena obat-obatan dianggap tidak perlu (46%) atau tidak disediakan (38%). Wilayah Jawa/ Bali memiliki ketersediaan obat tertinggi, dan wilayah perdesaan di Indonesia Timur mempunyai angka terendah. Di kabupaten-kabupaten ini, penduduknya mengalami kesulitan keuangan dan sebagian besar bergantung pada obat-obatan gratis dari penyedia layanan publik, dan memiliki akses paling sedikit terhadap titik-titik distribusi alternatif. Untuk meningkatkan ketersediaan semua obat-obatan esensial, pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan kebutuhan tertinggi, meningkatkan pendanaan untuk puskesmas di daerah terpencil, dan menerapkan pemantauan yang transparan terkait ketersediaan obat-obatan.

selengkapnya  

Pelayanan kesehatan primer (PHC) yang mudah diakses dan berkualitas tinggi merupakan hal penting bagi negara-negara yang ingin mencapai cakupan kesehatan universal. Untuk meningkatkan kualitas layanan yang berpusat pada pasien, pemahaman komprehensif tentang nilai-nilai pasien penting dilakukan untuk mengatasi kesenjangan dalam sistem layanan kesehatan. Sebuah studi dilakukan untuk mengidentifikasi nilai-nilai pasien yang relevan dengan PHC. Peneliti menelusuri studi kualitatif dan kuantitatif primer tentang nilai-nilai pasien terkait dengan layanan primer di PubMed dan EMBASE (Ovid) dari 2009 hingga 2020.

Hasil Pencarian menghasilkan 1.817 artikel, sebanyak 68 artikel disaring dalam teks lengkap. Penelitian ini sebagian besar dilakukan pada populasi umum di negara berpendapatan tinggi. Empat tema muncul dari analisis: nilai-nilai pasien terkait privasi dan otonomi; nilai-nilai yang berhubungan dengan dokter umum termasuk berbudi luhur karakteristik, pengetahuan dan kompetensi; nilai-nilai yang melibatkan interaksi pasien-dokter seperti pengambilan keputusan dan pemberdayaan bersama; dan nilai-nilai inti yang berkaitan dengan sistem perawatan primer seperti kontinuitas, rujukan, dan aksesibilitas. Tinjauan ini mengungkapkan karakteristik pribadi dokter dan interaksinya dengan pasien menjadi pertimbangan kritis mengenai layanan perawatan primer dari sudut pandang pasien.

selengkapnya

Pandemi COVID-19 telah mengganggu pemanfaatan layanan kesehatan secara global, namun hanya sedikit yang diketahui dampaknya pada pasien dengan penyakit kardiovaskular (CVD) dan multimorbiditas lainnya. Sebuah studi menganalisis dampak COVID-19 terhadap pemanfaatan layanan kesehatan bagi pasien berusia 30 tahun ke atas yang menderita penyakit CVD dengan atau tanpa penyakit penyerta kronis lainnya di Indonesia. Peneliti menggunakan studi kohort retrospektif berdasarkan sampel Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia (JKN) data dari 2016–2020.

Hasilnya, secara keseluruhan, kunjungan rawat jalan ke rumah sakit menurun sebesar 39% ketika pandemi terjadi, kunjungan rawat inap sebesar 28%, dan kunjungan ke layanan kesehatan primer sebesar 34%. Untuk pasien dengan penyakit kardiovaskular dan multimorbiditas, tingkat kunjungan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit berkurang sebesar 36% dan 38%, serta kunjungan ke layanan kesehatan primer sebesar 32%. Beberapa perbedaan kecil dalam menurunnya kunjungan rawat inap dan rawat jalan diamati di seluruh kelompok diagnosis dan wilayah. Studi ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan layanan kesehatan pada pasien dengan penyakit kronis menurun secara signifikan selama COVID-19 secara konsisten di berbagai penyakit kronis dan wilayah.

selengkapnya

Tingkat kolektibilitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang rendah disebabkan karena rendahnya tingkat kepatuhan dalam membayar iuran. Segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) menunggak iuran paling banyak dibandingkan dengan segmen lain yaitu sebesar Rp5,65 triliun (86,88%). Tinjauan sistematis ini bertujuan untuk meninjau secara sistematis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran JKN di Indonesia. Metode penelitian adalah systematic literature review yang bersumber dari database PubMed, Google Scholar, dan GARUDA dengan rentang waktu pada 2014-2022.

Dari 13 artikel yang dianalisis, didapatkan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran JKN meliputi faktor pendapatan, persepsi, motivasi, pendidikan, pengetahuan, usia, jumlah keluarga, pekerjaan, manfaat program, jarak dan waktu tempuh ke tempat pembayaran. BPJS Kesehatan diharapkan dapat terus berinovasi pada sistem pembayaran dalam program JKN agar memudahkan peserta dalam membayar iuran serta rutin melakukan sosialisasi terkait program JKN secara menyeluruh. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada Desember 2023.

selengkapnya 

Pandemi COVID-19 telah memicu peningkatan penggunaan teknologi digital sebagai bagian dari respons layanan kesehatan di banyak negara, termasuk Indonesia. Sebuah studi dilakukan mengidentifikasi dan meninjau penggunaan teknologi kesehatan digital dalam deteksi dan manajemen respons COVID-19 di Indonesia. Peneliti melakukan tinjauan literatur terhadap informasi yang dapat diakses publik di jurnal teknis dan ilmiah, serta artikel berita dari September 2020 hingga Agustus 2022 untuk mengidentifikasi contoh kasus penggunaan teknologi digital dalam deteksi dan manajemen respons COVID-19 di Indonesia.

Hasilnya disajikan dalam 3 kelompok yaitu (1) big data, kecerdasan buatan, dan machine learning (teknologi pengumpulan atau pengolahan data); (2) teknologi sistem pelayanan kesehatan (bertindak pada tingkat kesehatan masyarakat); serta (3) skrining COVID-19, pengobatan populasi, dan pengobatan pencegahan populasi (bertindak pada tingkat individu pasien). Beberapa dari teknologi ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah, akademisi, dan sektor swasta selama pandemi, yang merupakan praktik multisektoral baru di Indonesia dalam ekosistem layanan kesehatan masyarakat. Sejumlah kecil teknologi yang teridentifikasi sudah ada sebelum pandemi, namun telah ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk mengidentifikasi pengeluaran dan utilisasi layanan kardiovaskular dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indonesia pada 2017-2021 dengan menggunakan data klaim JKN yang diklasifikasikan berdasarkan Disease Accounts yang dianalisis secara deskriptif. Hasilnya, pengeluaran kardiovaskular meningkat sebesar $125,4 juta pada 2019 dibandingkan tahun 2017 dan sebagian besar dilakukan di rumah sakit dengan pengeluaran tertinggi pada usia di > 59 tahun. Pengeluaran rawat inap rumah sakit mendominasi dalam kurun waktu 5 tahun. Porsi pengeluaran tertinggi menurut tingkat keparahan berada pada tingkat ringan, diikuti tingkat sedang dan berat. Kapasitas fasilitas kesehatan di berbagai daerah masih menjadi isu dalam pelayanan kesehatan, terutama untuk penyakit kardiovaskular yang memerlukan penanganan lebih lanjut dengan teknologi canggih.

Pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan jumlah kunjungan dan pengeluaran kardiovaskular yang diakibatkan adanya kebijakan lockdown dan prioritas sistem kesehatan untuk menyediakan kapasitas bagi pelayanan menanggulangi COVID-19. Penurunan jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan menimbulkan potensi terdiagnosa kardiovaskulaer dengan tingkat yang lebih parah ke depannya. Sebagai rekomendasi kebijakan, penguatan kapasitas skrining pelayanan primer dan rumah sakit di semua regional melalui implementasi kebijakan Transformasi Sistem Kesehatan diharapkan dapat mengurangi dampak dari permasalahan tersebut.

selengkapnya