Indonesia, India dan Tiongkok merupakan tiga negara teratas dengan beban tuberkulosis (TB) tertinggi. Untuk mencapai target TB akhir, sebuah penelitian dilakukan untuk menganalisis kesenjangan kebijakan dalam mengatasi kegagalan pasar serta ketidakselarasan antara Program TB Nasional (NTP) dan kebijakan asuransi kesehatan dalam pengendalian TB di tiga negara. Di India dan Indonesia, peneliti menemukan insentif yang tidak memadai untuk melibatkan praktisi swasta atau memotivasi mereka untuk meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, pengawasan praktik yang tidak efektif dan cakupan obat atau diagnostik yang terbatas terjadi di ketiga negara tersebut.

Ketidakselarasan kebijakan utama yang teridentifikasi di ketiga negara tersebut adalah meskipun pedoman pengobatan mendorong pengobatan rawat jalan bagi pasien yang sensitif terhadap obat, skema asuransi kesehatan nasional hanya mencakup layanan rawat inap. Oleh karena itu, peneliti menganjurkan penyelarasan yang lebih baik antara program pengendalian TB dan program cakupan kesehatan universal (UHC) yang lebih luas untuk memanfaatkan sumber daya tambahan dari program asuransi kesehatan nasional guna meningkatkan cakupan perawatan TB yang efektif.

selengkapnya

Tim perawatan interprofesional berkolaborasi untuk memberikan perawatan kepada pasien di rumah sakit guna memastikan pemulihan penuh bagi pasien tersebut. Untuk memberikan perawatan pasien yang berkualitas, petugas kesehatan harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang peran masing-masing dan berkolaborasi secara efektif. Sebuah studi dilakukan untuk menyelidiki pengaruh jarak kekuasaan dalam perawatan interprofesional terhadap kepuasan pasien. Penelitian kuantitatif dilakukan di rumah sakit dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengumpulkan informasi dari pasien dan anggota tim perawatan interprofesional.

Hasilnya, Pengukuran pengaruh jarak kekuasaan dalam perawatan interprofesional diantara dokter, perawat, apoteker, dan ahli gizi terhadap kepuasan pasien menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Namun, analisis akhir menunjukkan koefisien negatif terkait jarak kekuasaan untuk ahli gizi, perawat, dan apoteker. Temuan ini menunjukkan bahwa jarak kekuasaan yang terkait dengan profesi ini dikaitkan dengan penurunan kepuasan pasien.

selengkapnya

Tiongkok, India dan Indonesia merupakan tiga negara teratas dengan beban tuberkulosis (TB) tertinggi. Untuk mencapai target TB akhir, sebuah penelitian dilakukan untuk menganalisis kesenjangan kebijakan dalam mengatasi kegagalan pasar serta ketidakselarasan antara Program TB Nasional (NTP) dan kebijakan asuransi kesehatan dalam pengendalian TB di tiga negara. Di India dan Indonesia, peneliti menemukan insentif yang tidak memadai untuk melibatkan praktisi swasta atau memotivasi mereka untuk meningkatkan kualitas layanan.

Selain itu, pengawasan praktik yang tidak efektif dan cakupan obat atau diagnostik yang terbatas terjadi di ketiga negara tersebut. Ketidakselarasan kebijakan utama yang teridentifikasi di ketiga negara tersebut adalah meskipun pedoman pengobatan mendorong pengobatan rawat jalan bagi pasien yang sensitif terhadap obat, skema asuransi kesehatan nasional hanya mencakup layanan rawat inap. Oleh karena itu, kami menganjurkan penyelarasan yang lebih baik antara program pengendalian TB dan program cakupan kesehatan universal (UHC) yang lebih luas untuk memanfaatkan sumber daya tambahan dari program asuransi kesehatan nasional guna meningkatkan cakupan perawatan TB yang efektif.

selengkapnya

PKMK Pada 6 Mei 2024, pemerintah Indonesia mencanangkan kebijakan hospital based dalam pendidikan residen yang dilandasi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tujuannya untuk mempercepat pemenuhan jumlah dokter spesialis berkualitas internasional, sekaligus membantu distribusinya ke seluruh daerah di Indonesia. Kebijakan hospital based sudah ditunggu sejak lama, setidaknya dalam dua dekade terakhir. Melalui beleid ini residen mengembangkan ilmu spesialisasi dengan bekerja langsung dalam bimbingan dokter spesialis senior. Seiring perkembangan layanan kesehatan saat ini, posisi residen dan jumlah spesialis semakin penting karena penambahan jumlah anggaran premi harus diimbangi dengan ketersediaan spesialis. Penulis artikel ini yaitu Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD yang memiliki concern sejak lama terkait residen di Indonesia.

selengkapnya

Ibu bekerja merupakan kelompok yang cenderung mandiri dalam menentukan kepemilikan asuransi kesehatan, dan hal ini diduga meningkatkan pemanfaatan persalinan sesar di antara mereka. Sebuah studi menganalisis peran asuransi kesehatan terhadap persalinan sesar pada ibu bekerja di Indonesia. Subyek dan metode Investigasi ini menggunakan data sekunder dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2017. Analisis ini melibatkan 7.293 ibu bekerja yang melahirkan dalam lima tahun sebelumnya. Penelitian ini menggunakan delapan faktor kontrol selain cara persalinan dan kepemilikan asuransi kesehatan: tempat tinggal, kelompok umur, tingkat pendidikan, status perkawinan, paritas, status kekayaan, pelayanan antenatal, dan jenis kelahiran.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ibu bekerja yang memiliki asuransi kesehatan memiliki kemungkinan 1,536 kali lebih besar untuk melakukan operasi caesar dibandingkan wanita yang tidak diasuransikan. Lima variabel kontrol yang berhubungan signifikan dengan pemanfaatan persalinan sesar pada ibu bekerja di Indonesia adalah tempat tinggal, kelompok umur, tingkat pendidikan, status kekayaan, dan kunjungan pemeriksaan kehamilan. Dari studi ini, dapat dilihat bahwa asuransi kesehatan mempunyai peran terhadap persalinan sesar pada ibu bekerja di Indonesia.

readmore

Indonesia menerapkan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014. Untuk mengkaji perubahan besarnya kesenjangan sosial ekonomi dalam cakupan asuransi kesehatan perempuan di usia subur, sebuah studi dilakukan secara cross-sectional berulang dengan menggunakan data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia yang dilakukan pada tahun 2012 dan 2017, sebelum dan sesudah penerapan JKN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program JKN membantu meningkatkan cakupan asuransi kesehatan di kalangan perempuan usia subur di Indonesia, rendahnya tingkat pendidikan dan status kekayaan rumah tangga dikaitkan dengan peningkatan kesenjangan dalam cakupan asuransi kesehatan. Temuan ini menyoroti perlunya mempertahankan cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat dan memperluas program JKN kepada pekerja informal untuk mengurangi kesenjangan jaminan kesehatan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi mekanisme yang bertanggung jawab atas ketimpangan cakupan layanan kesehatan berdasarkan indikator sosial ekonomi.

selengkapnya

Pada 22 April 2024 lalu, WHO mempublikasikan sebuah dokumen yang berisi kerangka kerja untuk menilai kematangan Pelembagaan Institusi Kesehatan. Kerangka kerja ini mengacu pada unsur-unsur yang umum digunakan untuk menilai tata kelola umum dan penilaian kelembagaan, dan dirancang untuk mengakomodasi ciri-ciri khusus pelembagaan Institusi Kesehatan. Faktor-faktor umum tersebut dikelompokkan ke dalam empat domain: (1) permintaan, (2) tata kelola dan pembiayaan, (3) kapasitas teknis kelembagaan, dan (4) penyebaran dan penggunaan data.

Kerangka kerja ini bertujuan untuk menilai posisi negara-negara dalam proses pelembagaan institusi kesehatan, mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan upaya lebih untuk memajukan atau mempertahankan kemajuan dalam pelembagaan; dan memungkinkan pembelajaran lintas negara, yang sebagian besar menargetkan pembuat kebijakan dan tim akuntan kesehatan. Kerangka kerja ini bertujuan bukan untuk membuat skor, atau membuat peringkat negara, namun untuk menciptakan narasi yang membantu memperdalam pemahaman posisi negara-negara dalam proses pelembagaan dan faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghambat kemajuan.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara penduduk perkotaan dan pedesaan di Indonesia dalam hubungan gaya hidup dan faktor klinis dengan prevalensi diabetes. Data dianalisis dari Survei Kesehatan Dasar Indonesia tahun 2018 pada responden tidak hamil berusia ≥15 tahun dengan data glukosa darah tersedia. Diagnosis diabetes didasarkan pada kombinasi diabetes yang diketahui, yaitu, riwayat diabetes sebelumnya atau penggunaan obat antidiabetes, dan diabetes yang tidak diketahui berdasarkan kriteria glukosa.

Hasilnya, penduduk perkotaan di Indonesia kurang aktif secara fisik, memiliki proporsi kecukupan buah dan sayur yang lebih rendah, dan memiliki jumlah penduduk dengan obesitas lebih tinggi dibandingkan penduduk pedesaan. Meskipun tidak ada perbedaan dalam total prevalensi diabetes antara kedua populasi (10,9% vs. 11,0%, untuk perkotaan dan pedesaan), prevalensi diabetes yang diketahui dua kali lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di pedesaan (3,8% vs. 1,9%). Aktivitas fisik dikaitkan dengan risiko diabetes yang lebih rendah, terutama pada populasi perkotaan. Obesitas, hipertensi, dan dislipidemia merupakan faktor risiko prevalensi diabetes pada kedua populasi. Penduduk pedesaan di Indonesia menunjukkan gaya hidup dan profil klinis yang relatif lebih baik dibandingkan penduduk perkotaan. Namun, tidak ada perbedaan yang diamati antara kedua populasi dalam hubungannya pada faktor risiko dan diabetes. Perhatian khusus perlu diberikan pada tingginya prevalensi penyakit yang tidak terdiagnosis dan diabetes yang tidak diobati di Indonesia.

selengkapnya

Indonesia telah mencapai kemajuan dalam meningkatkan cakupan vaksin, namun pemerataan akses masih menjadi tantangan, terutama di daerah terpencil. Meskipun vaksin sudah termasuk dalam Program Imunisasi Nasional (NIP), cakupannya belum memenuhi target WHO dan UNICEF, dengan menurunnya imunisasi anak selama pandemi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 juga mengalami keragu-raguan, sehingga memperlambat upaya untuk mengakhiri pandemi. Sebuah studi membahas masalah keragu-raguan terhadap vaksin dan dampaknya terhadap inisiatif vaksinasi di tengah pandemi COVID-19. Analisis ini mempertimbangkan perbedaan antara keadaan sebelum pandemi dan saat ini serta mempertimbangkan penerapan strategi dasar dan lanjutan.

Hasilnya, keragu-raguan terhadap vaksin merupakan tantangan besar dalam pandemi COVID-19, dan kampanye kesehatan masyarakat dan upaya keterlibatan masyarakat diperlukan untuk mendorong penerimaan dan penggunaan vaksin. Upaya untuk mengatasi keraguan terhadap vaksin meningkatkan kepercayaan terhadap sistem layanan kesehatan dan meningkatkan kemungkinan individu mencari layanan kesehatan preventif. Keraguan terhadap vaksin memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sensitif terhadap budaya dengan mempertimbangkan konteks lokal. Strategi harus disesuaikan dengan konteks budaya dan masyarakat tertentu serta perlu dipantau dan dievaluasi dampaknya.

readmore

Sebuah studi dilakukan untuk menilai rata-rata asupan harian pada 10 kelompok makanan, menganalisis faktor sosiodemografi yang terkait dengan konsumsi makanan, dan menentukan hubungan antara konsumsi makanan/asupan makanan dan prevalensi tingkat obesitas, diabetes tipe 2, dan hipertensi di Jakarta, Indonesia. Sebanyak 600 peserta berusia 20-85 tahun dilibatkan dalam penelitian cross sectional ini. Konsumsi makanan dan kebiasaan makan dinilai menggunakan frekuensi makanan.

Hasilnya, rata-rata asupan sayur dan buah lebih rendah, sedangkan konsumsi gula dan garam lebih tinggi dari yang direkomendasikan oleh pedoman gizi nasional Indonesia. Tinggi asupan makanan ultra-olahan (UPF) dikaitkan dengan usia muda, laki-laki, status “lajang”, tingkat pendidikan yang tinggi, dan pekerjaan dengan pendapatan bulanan yang tinggi. Obesitas dan hipertensi berkorelasi positif dengan tingginya asupan sereal dan umbi-umbian, UPF, gula, lemak, dan minyak. Hubungan terbalik ditemukan antara konsumsi kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan dan risiko obesitas. Korelasi terbalik juga diamati antara sayuran konsumsi dan risiko hipertensi. Tidak memanjakan diri dengan kebiasaan ngemil larut malam dan menahan diri untuk tidak mengonsumsi lebih dari satu hidangan setiap kali makan juga berhubungan negatif terhadap prevalensi obesitas, diabetes tipe 2, dan hipertensi. Makanan tinggi lemak, gula, dan natrium sangat terkait dengan risiko tersebut obesitas, diabetes tipe 2, dan hipertensi. Selain itu, kebiasaan makan yang buruk juga dikaitkan dengan perkembangan penyakit.

selengkapnya