MERIDIAN Alumni Berbagi merupakan kerjasama Unit Alumni dan Organisasi Mahasiswa dan KAGAMA Kedokteran. Tahun ini agenda yang diselenggarakan ialah Alumni Berbagi dan Medical Charity Run-back to campus.

Alumni Berbagi digelar dalam format talkshow dengan tema karir bagi mahasiswa dan alumni muda untuk memberikan inspirasi dan wawasan kepada peserta dalam menentukan serta memantapkan jalur karir yang akan dipilih. Menteri Kesehatan RI memberikan keynote speech dalam kegiatan tersebut pada Sabtu (26/11/2022), video selengkapnya dapat disimak pada link berikut

klik disini

Minat Utama Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan Prodi S2 HPM FK-KMK UGM menyelenggarakan weminar dengan tema “Transformasi Sistem Kesehatan dalam Perspektif Desentralisasi Kesehatan dan Peran Serta Swasta”, webinar telah diselenggarakan pada Rabu, 28 Desember 2022, pukul 10.00 – 12.00 WIB. Sebagai pengantar dan pembukaan diisi oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD. 

Narasumber pada webinar ini adalah Faisal Mansur, SKM, MPH (Peneliti dan Konsultan PKMK FKKMK UGM) dan terdapat beberapa pembahas diantaranya Dr. Andi Sri Juliarty R, M.Kes (Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan), Dr. Mohamad Subuh, MPPM (Ketua Umum Pusat ADINKES), Dr. R. Heru Ariyadi, MPH (Ketua Umum Pusat ARSADA) dan drg. I. Ichsan Hanafi, MARS (Ketua Umum Pusat ARSSI). Video dokumentasi dapat diakses pada link berikut

selengkapnya

Anggota parlemen memiliki peran penting dalam Universal Health Coverage (UHC), yang dapat mengubah masyarakat dengan memungkinkan setiap orang memiliki akses ke layanan kesehatan yang mereka butuhkan dan menghilangkan ketidaksetaraan yang ada saat ini. Peran inti pembuatan undang-undang, penganggaran, dan pengawasan menempatkan anggota parlemen dalam posisi unik untuk menanggapi kebutuhan penduduk secara umum, dan konstituen mereka secara khusus. Peran itu tidak sederhana, juga tidak bebas dari tantangan. Namun, ada sejumlah alat dan pendekatan yang dapat digunakan anggota parlemen untuk melenturkan otot parlementer mereka dan memastikan UHC menjadi prioritas dan kenyataan di setiap negara.

WHO menerbitkan sebuah dokumen yang dapat memberikan arahan mengenai hal tersebut, seperti halnya pendekatan-pendekatan sukses yang diadopsi oleh negara-negara lain yang dapat dipelajari. Setiap bagian dari buku pegangan ini dirancang sebagai sumber daya yang berdiri sendiri, memberikan ringkasan penjelasan tentang masalah yang relevan dan bagaimana hal itu dapat digunakan untuk memajukan UHC. Tiap bagiannya juga dilengkapi dengan rekomendasi dari WHO dan IPU, tindakan yang dapat dipertimbangkan oleh anggota parlemen, contoh negara, dan takeaways kunci dan pesan. Pembaca yang membutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang UHC juga dapat merujuk sumber daya dan bahan referensi yang tercantum dalam dokumen ini.

selengkapnya

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia memerlukan kebijakan cost sharing yang tepat, terutama untuk penyakit yang membutuhkan pembiayaan terbesar. Sebuah studi dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan seseorang untuk membayar dibawah program JKN pada pasien dengan penyakit katastropik di Yogyakarta, Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi cross-sectional menggunakan kuesioner terstruktur melalui wawancara langsung.

Hasilnya, dua dari setiap lima (41,2%) peserta memiliki kemauan untuk membayar cost sharing. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta di Yogyakarta tidak memiliki kemauan untuk membayar pembagian biaya di bawah skema JKN. Beberapa faktor seperti jenis kelamin, pendidikan, ukuran keluarga, pekerjaan, pendapatan individu, pendapatan rumah tangga, tempat pengobatan, rencana asuransi kesehatan, dan apakah seseorang menerima rawat inap atau rawat jalan ditemukan mempengaruhi keinginan untuk membayar dengan skema cost sharing. Ada tiga langkah yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk membayar dengan skema cost sharing, diantaranya penyesuaian premi dengan sosial ekonomi, sosialisasi menyeluruh mengenai prinsip, paket manfaat, hingga tingginya biaya untuk perawatan penyakit katastropik, serta peran pemerintah dalam menjaga kualitas pelayanannya.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk menganalisis pola penggunaan layanan, rujukan, dan pengeluaran perawatan HIV di bawah Skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan cakupan pengobatan HIV. Sejak September 2020, diperkirakan 543.100 orang di Indonesia hidup dengan HIV, namun hanya 352.670 (65%) yang sadar status mereka, dan hanya 139.585 (26%) yang menjalani pengobatan. Indonesia berupaya untuk memperluas tanggapan terhadap HIV. Salah satunya dengan menggantikan pendanaan donor yang menurun melalui cakupan layanan HIV/AIDS via JKN. Studi dilakukan dengan metode kuantitatif – cross-sectional guna menilai situasi terkini, cakupan layanan dan pengeluaran di bawah skema yang didanai asuransi kesehatan domestik di Indonesia.

Hasilnya, sebagian besar pasien HIV (81%) yang pertama kali mencari perawatan di tingkat layanan primer dirujuk ke rumah sakit. 72,5% dari pasien HIV menerima pengobatan antiretroviral (ART) melalui JKN; 22% di tingkat perawatan primer; dan 78% di rumah sakit. Tingkat rujukan dari fasilitas perawatan primer publik hampir dua kali lipat (45%) dari penyedia swasta (24%). Tujuan rujukan umum adalah rumah sakit tingkat yang lebih tinggi: Kelas B 48%, dan Kelas C 25%, diikuti oleh Kelas A terendah di 3%. Dari temuan ini, terlihat masih kurangnya representasi ODHA (Orang yang Hidup dengan HIV) yang telah ditanggung oleh JKN karena 25% dari total ODHA yang menggunakan ART dapat memperoleh akses melalui skema lain.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk menguji pengaruh faktor layanan internal (penyedia layanan,proses layanan, dan lingkungan layanan) pada kualitas layanan dan loyalitas perilaku pasien di Puskesmas Indonesia. Studi cross-sectional ini dilakukan di 14 kabupaten di provinsi Aceh pada September-Desember 2020. Data dikumpulkan di 102 PHC yang dipilih secara acak dari 137 Puskesmas yang memiliki Unit Rawat Inap di provinsi.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa dua elemen layanan layanan faktor internal (penyedia layanan dan lingkungan layanan) berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan Puskesmas. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan pada loyalitas perilaku pasien terhadap Puskesmas. Namun kualitas layanan tidak berfungsi sebagai variabel intervening antara faktor layanan internal (penyedia layanan, proses layanan, dan lingkungan layanan) dan loyalitas perilaku pasien. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan berpengaruh langsung terhadap loyalitas perilaku pengguna puskesmas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan loyalitas pasien untuk menggunakan layanan primary health care, kualitas layanan harus ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas penyediadan lingkungan fisik dan sosial di puskesmas. Artikel ini dipublikasikan di F100Research Journal pada Mei 2022.

selengkapnya

Prevalensi Diabetes Melitus (DM) yang saat ini lebih tinggi pada usia muda di Indonesia, mungkin berkontribusi pada tingkat kematian COVID-19 yang relatif lebih tinggi di Indonesia. Saat ini, tidak ada bukti atau kebijakan khusus dalam hal pencegahan dan manajemen COVID-19 di antara pasien DM. Sebuah studi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara diagnosis diabetes melitus (DM) dengan mortalitas COVID-19 di Indonesia. Studi kohort retrospektif dilakukan menggunakan data epidemiologi COVID-19 Provinsi Jakarta yang terdaftar dalam 6 bulan pertama pandemi.

Hasilnya, dari 20.481 pasien dengan COVID-19, 705 (3,4%) menderita DM. Angka kematian COVID-19 pada kelompok DM adalah 21,28%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 2,77% kematian pada kelompok non-DM. Pasien COVID-19 dengan DM umumnya mengalami lebih banyak menunjukkan gejala klinis. Studi ini menyimpulkan bahwa DM tidak hanya terkait dengan perkembangan gejala klinis COVID-19 yang lebih banyak, tetapi juga dengan risiko kematian akibat COVID-19 yang lebih tinggi. Hal ini dapat menjadi dasar untuk kebijakan di masa depan tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 pada pasien diabetes di Indonesia. Artikel ini dipublikasikan pada Primary Care Diabetes Journal pada November 2022.

klik disini

Di seluruh dunia, 33 kota besar yang terdiri dari sekitar 7% dari populasi dunia, menyumbang 20% kematian akibat COVID-19. Ketidakadilan dan faktor-faktor lain dalam kota besar itu mempengaruhi kerentanan terhadap kematian COVID-19. Sebuah studi dilakukan untuk menilai level individu, komunitas dan faktor kesehatan yang terkait dengan kematian karena COVID-19 kematian di Jakarta pada 2 Maret 2020 hingga 31 Agustus 2021 melalui metode cohort retrospektif.

Hasilnya, dari 705.503 kasus dengan hasil yang pasti pada 31 Agustus 2021, 694 706 (98,5%) pulih dan 10.797 (1,5%) meninggal. Usia rata-rata adalah 36 tahun, 13,2% (93.459 responden) berusia <18 tahun dan 51,6% adalah perempuan. Kematian berkisar antara 0,9 hingga 1,8% per kecamatan. Pada level individu, faktor yang berhubungan dengan kematian adalah usia yang lebih tua, ber-jenis kelamin laki-laki, memiliki penyakit penyerta dan berusia <5 tahun saat pertama kali terjadi di gelombang pertama. Pada level komunitas, faktor yang berpengaruh pada kematian adalah kemiskinan dan kepadatan penduduk yang tinggi. Faktor kesehatan yang berhubungan dengan kematian adalah cakupan vaksin yang rendah. Selain hal tersebut, kinerja kesehatan yang rendah semakin meningkatkan kerentanan masyarakat terkait kematian karena COVID-19 di lingkungan perkotaan dengan sumber daya rendah. Artikel ini dipublikasikan pada BMJ Global Health Journal pada Mei 2022.

klik disini

Sebuah studi dilakukan untuk mengidentifikasi dan memahami tantangan untuk menginformasikan strategi baru dalam meningkatkan tingkat vaksinasi COVID-19 menurut sudut pandang vaksinator. Studi ini dilakukan di Belitung, melibatkan 11 vaksinator yang diwawancarai secara online, chatting pada Agustus 2021 dan Januari 2022. Terdapat empat tema utama muncul, diantaranya: (1) strategi komunikasi (komunikasi berbasis bukti, berbasis elektronik, dan berbasis budaya); (2) strategi lintas sektor (kolaborasi dengan polisi, tokoh agama, tokoh adat, kepala perangkat desa, dan lembaga swadaya masyarakat); (3) “sistem menjemput bola” (kunjungan rumah untuk lansia dan penyandang disabilitas dan kunjungan sekolah untuk anak-anak); dan (4) pengaturan prioritas (antara vaksin wajib dan booster). Meskipun vaksin wajib untuk setiap individu di Indonesia, peran komunikasi, inovasi lintas sektor, sistem ‘jemput bola”, dan pengaturan prioritas dapat dianggap berpotensi sebagai pendekatan berharga dari strategi vaksin COVID-19 untuk mengatasi tantangan dan mempercepat tingkat vaksinasi.

Dengan keterbatasan studi yang ada, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memvalidasi dan mengkonfirmasi strategi ini. Artikel ini dipublikasikan pada Journal of Nursing Scholarship pada Mei 2022.

klik disini

Kondisi pandemi COVID-19 tidak akan menjadi sebuah akhir. Ketika dunia memetakan cara menuju pemulihan yang adil dan tangguh, upaya kesehatan masyarakat dan sosial (PHSM) yang diterapkan sejak awal pandemi perlu dijadikan fitur permanen dari sistem kesehatan yang dapat diaktifkan dan siap digunakan untuk mengatasi masalah lonjakan infeksi yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Meskipun PHSM bertujuan untuk menumpulkan penyebaran virus, dan pada gilirannya hal itu juga akan melindungi kehidupan dan mempertahankan kapasitas sistem kesehatan.

Sebuah studi dilakukan menggunakan studi kasus dari enam negara Asia, yaitu Indonesia, Singapura, Korea Selatan, Thailand, Filipina, dan Vietnam, untuk memberikan gambaran komprehensif tentang PHSM yang melindungi kehidupan dan mata pencaharian penduduk. Sembilan tipologi PHSM yang muncul adalah: (1) physical distancing, (2) kontrol perbatasan, (3) persyaratan alat pelindung diri, (4) pemantauan transmisi, (5) lonjakan kapasitas infrastruktur kesehatan, (6) lonjakan pasokan medis, (7) lonjakan sumber daya manusia, (8) ketersediaan dan peluncuran vaksin dan (9) langkah-langkah dukungan sosial dan ekonomi. Indikator kunci yang mempengaruhi kekuatan dan durasi PHSM adalah sebagai berikut: (1) ukuran penularan di masyarakat, (2) jumlah kasus parah dan kematian, (3) kapasitas sistem kesehatan, (4) cakupan vaksin, (5) ruang dan (6) teknologi. Pada dasarnya, PHSM tidak beroperasi dalam silo, dan serangkaian PHSM yang saling melengkapi diperlukan untuk memastikan bahwa kehidupan dan mata pencaharian dilindungi dengan lensa kesetaraan.

selengkapnya