Faktor penentu kinerja fasilitas kesehatan primer di negara berkembang belum banyak dipelajari, yang salah satunya adalah pengelolaan fasilitas kesehatan. Sebuah studi ingin melihat faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja pusat pelayanan kesehatan primer dengan membandingkan pusat pelayanan primer dengan kinerja yang baik dan yang tidak dalam melakukan manajemen fasilitas kesehatan pada kasus penerapan skema performance-based funding (PBF) terhadap pusat pelayanan kesehatan primer yang dilaksanakan di Nigeria.

Artikel ini ditulis oleh Shunsuke Mabuchi, Temilade Sesan dan Sara C Bennett dan dipublikasikan pada jurnal Health Policy and Planning pada 25 Oktober 2017.

selengkapnya

Seminar internasional realist evaluation kembali diselenggarakan tahun ini di Brisbane Convention and Exhibition Center pada 23-26 Oktober 2017. Pre conference telah dilaksanakan satu hari sebelumnya yaitu 22 October 2017 dengan berbagai paparan menarik seputar Realist Evaluation and Realist Review/Synthesis. Seminar tahun ini juga memperingati 20 tahun sejak terbitnya buku Realistic Evaluation oleh Ray Pawson dan Nick Tilley yang menandai awal munculnya pendekatan realist evaluation di dunia. Pada kesempatan ini, pengenalan tentang realist evaluation, realist synthesis, dan kaitannya dalam pendekatan kualitatif dan kuantitatif disampaikan oleh para pembicara. Pemahaman dasar mengenai realist evaluation menunjukan pentingnya pendekatan ini terhadap tidak hanya implementasi dari hasil penelitian maupun review lainnya terhadap program, tetapi juga terhadap pembuatan kebijakan.

Reportase

Mencegah Fragmentasi Sistem Kesehatan di era JKN dengan penggunaan data yang lebih baik: Apakah Inpres No. 8/ 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN dapat terlaksana?

Ada hal menarik yang sedang terjadi pada sistem kesehatan di Indonesia yaitu terjadi fragmentasi sistem kesehatan di daerah yang diakibatkan banyaknya sumber dana yang tidak dikelola secara bersama. Melalui Inpres No. 8/ 2017, Presiden menginstruksikan beberapa Kementerian, Jaksa Agung, Direksi BPJS Kesehatan, Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelayanan bagi peserta JKN. Sejauh mana Inpres dapat mencegah fragmentasi sistem kesehatan dan mengoptimalkan pelaksanaan program JKN? Beberapa permasalahan dan cara mengatasi fragmentasi telah dibahas dalam Seminar Outlook Sistem Kesehatan 2018 yang diselenggarakan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM pada 30 Januari 2018. Bapak/ Ibu dapat mengakses materi dan reportase diskusi melalui link berikut.

selengkapnya  

Sebuah studi menggambarkan bahwa dari tahun 1975 sampai 2016, prevalensi gizi buruk pada anak-anak berusia 5 tahun ke atas menurun, namun prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa (berusia ≥ 20 tahun) dan anak-anak dan remaja (5-19 tahun) di wilayah lain di dunia semakin meningkat. Pada 2017 WHO mengenalkan “double-duty action”, sebuah kerangka intervensi, program dan kebijakan yang bertujuan untuk menjadi solusi terhadap fenomena beban gizi ganda ini.

Sebuah artikel commentary menggambarkan berbagai faktor yang membuat double-duty actions dapat menjadi jalan keluar untuk mengurangi obesitas dan kurang gizi. Artikel ini ditulis oleh William H Dietz yang dipublikasikan di jurnal The Lancet pada 10 Oktober 2017.

selengkapnya

Gender merupakan salah satu isu yang mempengaruhi pembentukan sistem kesehatan dalam konteks yang luas. Sebuah artikel menganalisis pengaruh gender dalam berbagai konteks sistem dan kebijakan kesehatan, dari akses ke pelayanan, pemerintahan, pembiayaan kesehatan dan sumber daya manusia untuk kesehatan.

Artikel ini ditulis oleh Sally Theobald, Rosemary Morgan, Kate Hawkins, Sarah Ssali, Asha George dan Sassy Molyneux yang dipulikasikan di Jurnal Health Policy and Planning pada 1 Desember 2017.

selengkapnya

Menutup akhir tahun ini, PKMK FK UGM menyelenggarakan webinar Kaleidoskop Kebijakan Kesehatan 2017 pada Kamis (28/12/2017). Tema yang diangkat ialah Apakah Fragmentasi Sistem Pelayanan Kesehatan Semakin Parah?. Fragmentasi ini terjadi karena terdapat 2 Undang-Undang SJSN dan UU BPJS serta UU dalam ranah kesehatan serta pemerintah daerah yang tidak sejalan satu sama lain.

Tujuan penyelenggaraan acara ini antara lain: pertama, membahas apa yang terjadi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan di tahun 2017. Kedua, mendiskusikan fenomena perkembangan fragmentasi sistem pelayanan kesehatan dalam konteks adanya JKN. Ketiga, membahas Refleksi keadaan di tahun 2017 dan dampaknya. Keempat, membahas konsep Reformasi Sektor Kesehatan. simak agenda diskusi dan materi selengkapnya pada link berikut

TOR   ringkasan refleksi

Konsensus dunia telah menekankan gerakan untuk menempatkan pasien gangguan kejiwaan di rumah atau lingkungan komunitas tertentu daripada menempatkannya di rumah sakit jiwa atau deinstitusionalisasi. Hal ini menandai penyediaan pelayanan kesehatan mental, menggeser paradigma dari yang berbasis instititusi menjadi berbasis komunitas. Proses ini menjadi tantangan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Sebuah artikel menggambarkan hasil dari survey yang dilakukan pada 78 pakar di 42 negara dalam pengetahuan dan pengalaman mengembangkan pelayanan kesehatan mental berbasis komunitas. Artikel ini ditulis oleh Gordon C. Shen, Julian Eaton dan Lonnie R Snowden yang dipublikasikan pada jurnal Health Sytem and Reform pada 22 September 2017. 

selengkapnya

Telah diselenggarakan Forum Dialog Akses untuk Obat yang Berkualitas dan Terjangkau dalam Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia dengan tema “Ending the Vicious Cycle”. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) bekerjasama dengan GP. Farmasi Indonesia dan International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG), pada Kamis (9/11/2017) bertempat di Gedung Pakarti Centre, Jakarta Pusat. Forum ini dihadiri oleh berbagai stakeholder, akademisi dan pembuat kebijakan di bidang kebijakan obat yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Kegiatan ini terbagi dalam empat sesi. Untuk menyebarluaskan hasil dari Forum Dialog ini, telah disusun sebuah reportase kegiatan yang ditulis oleh Yufan Putri Astrini, S.Si.

selengkapnya

Diterbitkan pada 21 April 2017 di Washingtopn, USA.
Sektor kesehatan sangat kompleks, dibentuk dari kepentingan kelompok-kelompok berkuasa dan banyak kepentingan pada sektor publik dan swasta yang berinteraksi dan bertabrakan pada setiap harinya (Daemmrich 2013). Reformasi efisiensi menantang status quo dalam penyediaan layanan kesehatan, dan dalam pembiayaannya dan/ atau organisasi, jadi mereka secara alami memicu kekhawatiran politik, ekonomi, dan etika yang lebih luas (Roberts et al. 2004).

Dengan demikian reformasi efisiensi tidak bisa dilihat hanya dari sisi teknis saja dan ekonomi politik di sekitar kemungkinan kesuksesan atau kegagalan mereka juga perlu dipahami. Mungkin ini mengapa Fox dan Reich (2015) berargumen bahwa reformasi yang berhasil merupakan pengecualian ketimbang aturan dalam kesehatan. Simak selengkapnya melalui link berikut.

selengkapnya

Proses mewujudkan Universal Health Coverage merupakan jalan panjang yang melibatkan banyak kepentingan. Sebuah artikel mendemonstrasikan bagaimana menjalankan prinsip-prinsip pembuatan keputusan dalam berbagai kasus yang tidak sederhana. Sebagai jalan keluar untuk pembuatan kebijakan di sektor kesehatan. Artikel ini ditulis oleh banyak profesional dan konsultan dalam kebijakan kesehatan yang dipublikasikan di Journal Health System and Reform pada 1 Juni 2017 

selengkapnya