Geneva Health Forum (GHF) 2018 yang mulai dilaksanakan pada 2006 merupakan kegiatan rutin di Swiss yang membahasisu kesehatan global. Setiap dua tahun, GHF diikuti oleh baik pemangku kepentingan dari Swiss maupun dunia internasional dan menggabungkan peserta dari semua sektor (kesehatan, akademisi, politik, masyarakat sipil dan profesional sektor swasta). GHF pada 2018 dilaksanakan di Center Internasional de Conferences Geneve (10-12 April 2018). GHF menghadirkan 420 pembicara dengan 13 sesi sharing informasi. Tema yang diangkat dalam GHF 2018 adalah “Precision Global Health in The Digital Age” dengan mengangkat sub tema: Kesetaraan Akses Kesehatan (Health Equity), Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverages), Akses ke Pengobatan Esensial (Access to essential medicine), Sekuritas Masalah Kesehatan dan Pandemik (Future pandemics and Health 
Security) dan Penyakit Tropis (Neglected Tropical Disease). Reportase kegiatan selengkapnya dapat disimak pada link berikut

Reportase hari 1   hari 2

Korupsi di layanan kesehatan merupakan salah satu penghambat tercapainya kesehatan masyarakat dan saat ini sedang gencar diberantas. Sebagai contoh, di Eropa telah dikalkulasikan sebanyak 56 miliar Euro hilang setiap tahunnya akibat korupsi di sektor kesehatan. Kegiatan anti korupsi bisa dikelompokkan ke korupsi di tingkat individual, yakni korupsi yang dilakukan perseorangan untuk kepuasan pribadi, dan korupsi di tingkat institusional yakni kegagalan institusi mengarahkan individu kepada tujuan utama karena sistem yang memberikan celah bagi individu untuk mengejar tujuan pribadi.

Sebuah artikel menggambarkan bagaimana tipologi korupsi di layanan kesehatan dengan memaparkan berbagai contoh kasus korupsi di Eropa dan Amerika. Artikel ini ditulis oleh Margit Sommersguter-Reichmann, Claudia Wild, Adolf Stepan, Gerhard Reichmann dan Andrea Fried. Dipublikasikan pada 23 Maret 2018 di Jurnal Applied Health Economics and Health Policy.

selengkapnya

Analisis kebijakan diperlukan untuk mengetahui substansi dan dampak implementasi kebijakan (Dunn, 2004). Seorang Analis Kebijakan sebaiknya dapat mengikuti tahapan perumusan kebijakan, baik bersifat teknokratis maupun politis. Mempertimbangkan Permen PAN dan RB No. 45/ 2013 dan Perkep Lan No. 33/ 2015, maka PKMK FKKMK UGM telah menyelenggarakan Diskusi Ilmu Lintas Fakultas pada hari Rabu, 4 April 2018 pukul 13.00-14.30 WIB di FISIPOL, Bulaksumur - UGM. Diskusi yang membahas mengenai konsepsi dan model analisis kebijakan serta prospek dan perkembangan jabatan fungsional analisis kebijakan ini menghadirkan para pakar, antara lain : Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP, dan Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA. Reportase dan rekaman diskusi dapat Bapak/ Ibu akses melalui link berikut :

selengkapnya

Kesenjangan pengetahuan-praktik dalam kesehatan Masyarakat sudah dikenal luas. Pentingnya menggunakan berbagai jenis bukti untuk pengembangan promosi kesehatan yang efektif juga telah ditekankan. Namun dalam prakteknya, keputusan intervensi sering didasarkan pada peluang jangka pendek saja, tidak melalui pendekatan yang paling efektif, sehingga mengurangi manfaat dari strategi promosi kesehatan.

Sebuah artikel berfokus pada dukungan dan hambatan dalam menggunakan bukti ilmiah untuk pengembangan kebijakan kesehatan yang mendorong aktivitas fisik. Artikel ini ditulis oleh Ien van de Goor dkk dan dipublikasikan pada Maret 2017 di jurnal Health Policy.selengkapnya dapat disimak pada link berikut

selengkapnya

Akses UU Pendidikan Kedokteran menghadapi fase baru dalam pelaksanaannya, Setelah muncul perdebatan termasuk Yudisial Review di MK, saat ini ada usaha melakukan revisi UU Pendidikan Kedokteran di DPR. Revisi ini diusulkan oleh IDI ke anggota DPR.

Artikel dibawah ini merupakan dokumen IDI tentang Revisi UU. Juga terdapat tanggapan mengenai Revisi UU dari Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD dalam 3 topik. Diskusi tentang Revisi UU Pendidikan Kedokteran dapat disimak pada link berikut

selengkapnya   lampiran

Fungsi utama dari sistem kesehatan adalah melaksanakan intervensi untuk meningkatkan kesehatan, akan tetapi cakupan intervensi kesehatan esensial tergolong masih kurang pada negara-negara berpenghasilan rendah. Penerapan intervensi tersebut dapat menjadi sebuah tantangan, terutama jika melibatkan perubahan yang kompleks dalam rutinitas klinis; dalam pola kolaborasi dari berbagai penyedia layanan kesehatan dan kelimuan; perilaku penyedia, pasien atau pemangku kepentingan lainnya, atau organisasi perawatan. Pengambil keputusan dapat menggunakan berbagai strategi untuk mengimplementasikan intervensi kesehatan, dan beberapa pilihan tersebut harus didasarkan pada bukti dari efektivitas strategi implementasi.

Tujuan utama penelitian dalam artikel ini adalah untuk memberikan gambaran atas bukti yang tersedia dari ulasan sistematik terkini tentang efek dari strategi implementasi untuk sistem kesehatan di negara-negara berpenghasilan rendah.

selengkapnya

Dalam rangka memperingati hari Tuberkulosis se-dunia, Oxford University Press dalam lamannya merilis kumpulan artikel dan konten yang mediskusikan tentang pencegahan dan pengobatan pasien TB. Terdapat 16 artikel yang bisa diakses secara gratis mengenai epidemiologi, kesehatan internasional, kebijakan kesehatan, kesehatan masyarakat dan lainnya yang berhubungan dengan pengendalian TB.

selengkapnya

Akses layanan kesehatan kepada kaum miskin kota pada banyak negara termasuk dalam masalah kesehatan yang masih kurang diperhatikan. Hal ini sering mengakibatkan penundaan pengobatan. Buta huruf dan kemiskinan di daerah kumuh mengakibatkan terbatasnya akses terhadap barang dan jasa untuk kesehatan. Sebuah artikel membahas peluang untuk mengisi kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan, yang secara khusus menargetkan kaum miskin kota dengan menyediakan skema asuransi kesehatan yang mencakup layanan kesehatan primer untuk populasi ini. Artikel ini ditulis oleh Ramesh Bath, Jeanna Holtz dan Calos Avila dengan setting penelitian di India. Dipublikasikan pada 7 Maret 2018 di jurnal Health Policy and Reform.

selengkapnya

Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI menyelenggarakan Knowledge Management Untuk Peningkatan Kualitas Kebijakan pada Selasa (27/2/2018). Agenda ini dihadiri oleh beberapa perwakilan pemerintah daerah, Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Knowledge Sector Inisiative (KSI), Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) dan peneliti kebijakan. Pembicara yang hadir antara lain Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si (Dekan Fisipol UGM), Wandy Tuturoong (Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden), Basuki Purwadi, S.H., M.H. (Kementerian Keuangan) dan Robert Endi Jaweng (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)). Acara dibuka langsung oleh Dr. Adi Suryanto, M.Si selaku Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.

selengkapnya

Dalam latar insidensi penyakit Tuberkulosis yang tinggi, sering kali terjadi infeksi berulang antar individu yang telah mendapat pengobatan. Hal ini berkontribusi pada beban penyakit populasi setempat. Oleh karena itu, perlu dikembangkan solusi dalam melakukan intervensi di tingkat populasi. Sebuah artikel menggambarkan hasil studi intervensi di level populasi dengan riwayat pengobatan Tuberkulosis sebelumnya. Artikel ini ditulis oleh Florian M Marx, MD, Reza Yaesoubi, PhD, Nicolas A Menzies, PhD, Joshua A Salomon, PhD, Alyssa Bilinski, Nulda Beyers, PhD, Ted Cohen, MD dan dipublikasikan pada jurnal The Lancet Global Health pada 19 Februari 2018.

selengkapnya