Kerangka Acuan Kegiatan

Webinar Perempuan dan Upaya Pencegahan serta Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah

Kamis, 29 September 2022  |  Pukul : 13.00-14.30 WIB

   Latar Belakang

Penyakit jantung dan pembuluh darah, seperti stroke, penyakit jantung iskemik (PJI), dan penyakit jantung hipertensi, merupakan penyebab kematian terbanyak di Indonesia berdasarkan hasil kajian Global Burden of Disease Study pada 2019.1 Faktor - faktor yang diketahui berkontribusi secara substansial dalam menyebabkan beban kesakitan penyakit jantung dan pembuluh darah di Indonesia sekurang - kurangnya meliputi pola makan, tekanan darah sistolik yang tinggi, kadar gula darah puasa yang tinggi, perilaku merokok, indeks massa tubuh yang tinggi, polusi udara, kolesterol tinggi, dan kurangnya aktivitas fisik.2 Faktor - faktor risiko serta akses kepada pelayanan penyakit jantung dan pembuluh darah juga dipengaruhi oleh determinan sosial ekonomi, seperti kondisi geografik, pendapatan, tingkat pendidikan, dan gender.

Perspektif gender berpengaruh pada upaya - upaya pencegahan dan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah. Menurut Bots dkk. (2017), penyakit jantung dan pembuluh darah seringkali dipersepsikan sebagai “a man’s disease” atau penyakit laki - laki.6 Asumsi - asumsi ini berasal dari mispersepsi sepanjang sejarah, bahwa manifestasi penyakit jantung dan pembuluh darah pada perempuan tidak sama dengan gejala - gejala yang dialami oleh laki - laki.6 Sementara itu, di Indonesia, perempuan diperkirakan memiliki kerentanan yang lebih besar pada faktor - faktor risiko biologis, seperti hipertensi, kolesterol tinggi, dan indeks massa tubuh yang tinggi.7 Selain itu, perempuan di Indonesia juga memiliki kerentanan sosial ekonomi yang lebih besar dibandingkan laki - laki, yang dapat berpengaruh pada akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan.

Di Indonesia, prioritas program kesehatan bagi perempuan lebih banyak terfokus pada area kesehatan ibu, anak, dan bayi baru lahir.7 Penyakit jantung dan kardiovaskular belum menjadi fokus spesifik bagi program - program kesehatan perempuan di Indonesia.7 Hal ini berpotensi menciptakan kesenjangan pelayanan kesehatan jantung dan pembuluh darah yang terkait gender.

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK - KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) mengidentifikasi pentingnya penguatan pelayanan penyakit jantung dan pembuluh darah yang mengakomodasi kebutuhan dan tantangan yang dialami perempuan guna mencapai pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia. Webinar ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Jantung Nasional yang jatuh pada bulan September 2022. Webinar ini diharapkan dapat memfasilitasi dialog antara berbagai pemangku kepentingan (klinisi, akademisi, peneliti, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain), serta meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan penyakit jantung dan pembuluh darah yang sensitif gender.

   Tujuan  Kegiatan

1. Mempelajari faktor risiko, diagnosis, dan prognosis penyakit jantung dan pembuluh darah pada perempuan
2. Mempresentasikan hasil studi terkait pengalaman perempuan Indonesia dengan penyakit jantung.
3. Memahami perspektif perempuan dalam mengakses layanan kesehatan untuk penyakit tidak menular

   Target Peserta

1. Klinisi, peneliti, akademisi, dan mahasiswa
2. Dinas kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit
3. Masyarakat umum

   Narasumber

1. dr. Leonora Johana Tihuata, SpJP – dalam konfirmasi
   (Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah di RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, Indonesian Women of Cardiology)
2. Sutantri Skep, RN, MSc, PhD – dalam konfirmasi
   (Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

   Pembahas

1. Abigael Wohing Ati, MA – dalam konfirmasi (Peneliti PKMK FK - KMK UGM)

   Agenda Kegiatan

Hari/Tanggal : kamis, 29 September 2022
Pukul : 13.00-14.30 WIB

   Detail Kegiatan

REPORTASE KEGIATAN

Keikutsertaan dalam kegiatan ini tidak dipungut biaya

Narahubung

Mentari Widiastuti (0857-4166-6306)
Sandra Frans (0821-4491-0230)

Dukungan Perguruan Tinggi di Berbagai Provinsi dalam Penguatan dan Keberlanjutan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan & JKN di Jawa Timur

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK - KMK UGM, menggelar webinar Forum Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertajuk “Dukungan Perguruan Tinggi di Berbagai Provinsi dalam Penguatan dan Keberlanjutan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan & JKN”. Kegiatan ini terdiri atas enam seri dan dilaksanakan setiap bulan pada Juni – Desember 2022 dengan melibatkan mitra dari perguruan tinggi di beberapa provinsi. Pada seri pertama (28/06/22), webinar dilaksanakan bersama mitra PKMK yaitu dosen Poltekkes Kemenkes Malang yaitu Puguh Priyo Widodo, Amd., RMIK., S.Si., SKM., MMRS., AAAK sebagai narasumber utama untuk membahas studi kasus tentang pembiayaan kesehatan dan JKN dalam studi kasus di Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan.

Kerangka Acuan Kegiatan

Dukungan Perguruan Tinggi di Berbagai Provinsi
Dalam Penguatan dan Keberlanjutan Kebijakan
Pembiayaan Kesehatan & JKN di Daerah

   Latar Belakang

Saat ini, sistem kesehatan di Indonesia akan melakukan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Kementerian Kesehatan telah menyiapkan rancangan transformasi sistem kesehatan untuk menyambut endemi di Indonesia. Salah satu bagian komponen terpenting dalam transformasi ini adalah penguatan pembiayaan kesehatan. Transformasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan utamanya pemerintah daerah, perguruan tinggi dan berbagai kelompok kepentingan terkait lainnya.

PKMK FKKMK UGM mengajak mitra universitas di setiap provinsi untuk melakukan dialog kebijakan dengan pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional (JKN). Dialog kebijakan ini menjadi penting mengingat anggaran kesehatan di pusat hingga daerah mengalami gangguan selama pandemi COVID-19. Di sisi lain, Beban Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) setiap tahun semakin meningkat. Tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi peningkatan berturut - turut 26% (2017), 12% (2018), 15% (2019) dan turun -12% tahun 2020 karena situasi pandemi. Data BPJS Kesehatan menggambarkan bahwa penyakit katastropik tahun 2020 menempati 25% - 31% dari total beban jaminan kesehatan. Beban jaminan kesehatan untuk penyakit katastropik secara nasional dapat dijelaskan dalam Gambar di bawah ini.

Gambar 1. Beban Jaminan Kesehatan untuk Penyakit Katastropik (juta rupiah) dengan data sampel 1%.

Tujuan sistem kesehatan yang ingin tercapainya ekuitas atau berkeadilan memperlihatkan perlu adanya pelibatan pemangku kepentingan untuk menganalasis masalah pembiayaan kesehatan dan JKN di daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terjadi penggunaan dana klaim BPJS yang sangat tinggi di propinsi-propinsi yang maju. Selain itu, pembiayaan kesehatan sebelum dan selama pandemi COVID-19 memiliki variasi pendapatan, belanja, dan pemanfaatan yang berbeda di setiap daerah berdasarkan kapasitas fiskal. Daerah dengan kapasitas fiskal rendah mengalami kendala dalam menyediakan akses dan fasilitas pelayanan kesehatan karena anggaran kesehatan yang terbatas tetapi beban yang besar.

   Tujuan 

Untuk itu, PKMK FK-KMK UGM mengajak berbagai perguruan tinggi di masing-masing provinsi dengan tujuan:

1. Untuk menyajikan kondisi pembiayaan kesehatan dan pelaksanaan JKN berdasarkan data sampel BPJS Kesehatan, data rutin kesehatan dan data survey kesehatan terkait lainnya.
2. Perguruan tinggi juga dapat menyajikan berbagai usulan untuk mengatasi persoalan pembiayaan kesehaan dan pelaksnaan JKN di daerah.

   Perguruan Tinggi dan Provinsi

Topik: Penguatan dan Keberlanjutan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan & JKN di Daerah

*topik ini dapat disesuaikan dengan studi kasus di daerah oleh setiap narasumber dari perguruan tinggi dan memanfaatkan data sampel BPJS Kesehatan, data rutin kesehatan dan data survey kesehatan lainnya yang dapat menjelaskan tentang pembiayaan kesehatan dan JKN di daerah.
**Narasumber dan pembahas dapat disesuaikan dengan kesepakatan bersama mitra.

Selama 3 hari kedepan, pertemuan HWG 1 akan dibagi dalam 6 sesi diskusi. Sesi 1 membahas tentang Digital Documentation of COVID-19 Certificates, sesi 2 membahas Harmonizing Global Health Protocols, sesi 3 membahas Harmonizing Global Health Protocols, sesi 4 membahas Sharing National Experiences and Best Practices in Implementing Policy and Mutual Recognition, sesi 5 membahas Harmonizing Global Health Protocols dan sesi 6 adalah penutup yakni Follow Up dan Concluding Plennary Session. Masing-masing sesi akan melibatkan pakar dan pemateri dari berbagai negara.

Melalui berbagai sesi ini diharapkan bisa menghasilkan kesepakatan yang dapat mendorong implementasi harmonisasi protokol kesehatan global, sehingga mobilitas antar negara akan semakin terjamin keamanannya serta turut mempercepat pemulihan ekonomi dunia.

Setelah keenam sesi tersebut selesai, agenda HWG 1 akan dilanjutkan dengan G20 Side Event Tuberkulosis yang berlangsung pada 29-30 Maret 2022.

Mengangkat tema “Pembiayaan Penanggulangan TBC: Mengatasi Disrupsi COVID-19 dan Membangun Kesiapsiagaan Pandemi Masa Depan”, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen global dalam mengakhiri TBC pada 2030 utamanya komitmen dalam peningkatan pendanaan bagi pencegahan dan penanggulangan TBC yang berkelanjutan.

Teknologi Digital Jadi Basis Harmonisasi Standar Protokol Kesehatan Global

Selama dua tahun pandemi COVID-19, dunia memberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat baik antarwilayah maupun antarnegara untuk mengantisipasi penyebarluasan penularan COVID-19.

Hal ini berdampak luas tidak hanya pada sektor kesehatan namun juga sektor ekonomi dan pariwisata. Menurut data global di tahun 2020 menurun sekitar 73% dan tahun 2021 menurun 72% dibandingkan dengan tahun 2019.

Penurunan ini selain disebabkan oleh pembatasan pelaku perjalanan juga diakibatkan oleh ketidakpastian mengenai aturan protokol kesehatan. Dinamisnya situasi pandemi global, telah mendorong berbagai otoritas kesehatan di setiap negara menerapkan protokol kesehatan yang terus berubah dan berbeda satu sama lain, hal itu meningkatkan biaya, menambah kerumitan, dan menyebabkan ketidaknyamanan.

“Karenanya kita perlu menyelaraskan standar protokol kesehatan global untuk memungkinkan perjalanan internasional yang aman dan membantu kesejahteraan ekonomi dan sosial pulih untuk selamanya,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat membuka pertemuan HWG 1 di Yogyakarta pada Senin (28/3).

Dari diskusi ini disepakati bahwa metode yang akan digunakan untuk penerapan protokol kesehatan adalah QR Code yang sesuai dengan standar WHO. Penggunaan QR Code ini dinilai bisa menyimpan informasi dengan aman dan response yang lebih cepat.

“Kita ingin mendorong bahwa standardisasi protokol kesehatan global itu sederhana, simpel dan standarnya sama di seluruh dunia. Dengan adanya teknologi digital yang baru, kita benar-benar ingin memanfaatkan teknologi yang ada,” kata Menkes.

Kendati standarisasi prokes berlaku di seluruh negara, Menkes menekankan bahwa setiap negara tetap diberikan fleksibilitas saat akan memberikan requirment. Negara diberikan kebebasan menerapkan aturan prokes di negaranya, dengan catatan prosedurnya harus jelas dan terbuka, yakni bisa diakses seluruh dunia.

sumber:

• Kemenkes Gelar Pertemuan Pertama Health Working Group G20 dan Side Event Tuberkulosis di Yogyakarta
• 1 st Health Working Group G20 : Teknologi Digital Jadi Basis Harmonisasi Standar Protokol Kesehatan Global
• G20 Dukung Inisiasi Universal Verifier, Memungkinkan Sertifikat Vaksin COVID-19 Diakui Negara Lain
• Indonesia Inisiasi Standar Protokol Kesehatan Global dan Penyetaraan Sertifikat Digital Vaksin COVID-19 pada 1st Health Working Group G20

Kerangka Acuan Kegiatan Webinar

Kenyataan dan Harapan Pemangku Kepentingan
untuk Penanganan Diabetes melalui Peranan Pemerintah Daerah

19 April 2022  |  Pukul : 13.00-15.00 Wib

   Latar Belakang

Diabetes merupakan 10 besar penyakit penyebab kematian tertinggi di dunia dan penyakit diabetes seperti fenomena gunung es, dimana yang menderita diabetes jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan yang sudah diketahui diabetes (Kemenkes, 2021). Saat ini, Indonesia mengalami peningkatan pesat penderita diabetes. Berdasarkan data International Diabetes Federation (IDF), memperkirakan jumlah penderita diabetes di Indonesia pada 2045 dapat mencapai 28,57 juta. Jika dibandingkan dengan jumlah penderita diabetes pada 2011 mencapai 7,29 juta dan sepuluh yaitu pada 2021 mencapai peningkatan 167% (19,47 juta). Di sisi lain, jumlah kematian yang diakibatkan oleh diabetes di Indonesia mencapai 149.872 jiwa pada 2011. Jumlah ini diproyeksi meningkat bila dibandingkan dengan 2021 (236.711 jiwa) (Iternational Diabetes Federation, 2021). Berdasarkan hasil penelitian BPJS Kesehatan 2021, menjelaskan bahwa pasien COVID-19 ditemukan bahwa diabetes (42%) menjadi komorbid yang terbanyak jika dibandingkan dengan hipertensi (32%), gangguan jantung (11%), gagal ginjal (6%) tuberkulosis (4%), asma (2) serta masing - masing 1% untuk PPOK, gangguan liver, dan kanker.

Proyeksi dan kondisi prevalensi dari diabetes perlu menjadi perhatian pemangku kepentingan di Indonesia, karena penyakit ini telah menjadi epidemi (S. Wild, G. Roglic, A. Green et al., 2001). Diabetes memiliki resiko untuk mengalami komplikasi mikrovaskular dan makrovaskular yang menyebabkan beban yang signifikan bagi individu dan masyarakat (Matheus er al., 2013). Beban ini mencakup biaya langsung perawatan medis dan biaya tidak langsung, seperti hilangnya produktivitas, yang diakibatkan oleh morbiditas terkait diabetes dan kematian dini (M. I. Harris, 1995; American Diabetes Association, 2007). Jika masalah diabetes ini diabaikan maka dapat menimbulkan tantangan besar dalam sistem kesehatan untuk mencapai cakupan kesehatan universal (Soewondo, Ferrario dan Tahapary, 2013).

   Tujuan 

Kegiatan ini dilakukan untuk memperingati hari diabetes nasional yang bertepatan pada 18 April. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk:

1. Kondisi prevalensi diabetes di daerah
2. Mengetahui strategi dan tantangan kebijakan penanganan diabetes di daerah
3. Membahas penguatan kebijakan penanganan diabetes untuk pemerintah daerah dari pemangku kepentingan

   Target Peserta

1. Pengambil keputusan nasional dan daerah
2. Akademisi Bidang Kesehatan Masyarakat, Kebijakan Kesehatan, dan lain - lain
3. Peneliti, Konsultan dan Pemerhati Bidang Kesehatan Masyarakat, Kebijakan Kesehatan, dan lain – lain.
4. Pemangku Kepentingan lainnya.

   Pembicara

1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2. Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

   Pembahas

1. Direktorat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan
2. Prof. Dr. dr. Pradana Soewondo, SpPD-KEMD, Dosen di Bidang Metabolisme dan Endokrinologi, Departemen Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
3. Sobat Diabetes

   Agenda Kegiatan

Hari/Tanggal : Selasa, 19 April 2022
Pukul : 13.00-15.00 Wib

   Detail Kegiatan

REPORTASE

Kerangka Acuan Kegiatan

Tantangan Strategic Health Purchasing TB di Era Transformasi Kesehatan

Kamis, 24 Maret 2022  |  Pukul : 13.00-15.00 Wib

   Pengantar

Saat ini, Kementerian Kesehatan telah mencanangkan Transformasi sistem kesehatan Indonesia tahun 2021-2024. Terdapat enam pilar transformasi kesehatan dimana salah satunya adalah pilar transformasi pembiayaan kesehatan. Pilar ini bertujuan menata ulang pembiayaan dan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta meningkatkan proporsi pembiayaan layanan promotif dan preventif melalui penambahan layanan penyaringan (screening) dasar bagi seluruh rakyat Indonesia , tidak terkecuali penyakit tuberkulosis.

Program Tuberkulosis yang merupakan prioritas masalah pembangunan kesehatan nasional mempuny ai gambaran penganggaran untuk program Tuberkulosis yang sedikit berbeda. Pendanaan terbesar untuk program Tuberkulosis bersumber dari Pemerintah Pusat melalui skema APBN (untuk penyediaan kebutuhan sisi suplai; tenaga kesehatan, alat diagnosis dan laboratorium, obat-obatan dan kebutuhan pengelolaan program), skema pembiayaan asuransi sosial nasional – JKN dan Hibah. Beragamnya jalur pendanaan yang diterima fasilitas kesehatan, terlebih masing-masing jenis pendanaan sudah ditentukan peruntukannya menyulitkan perencanaan dan berpotensi inefisiensi dalam implementasi kegiatan program. Sedangkan, kebutuhan pendanaan untuk penanggulangan tuberkulosis di Indonesia semakin meningkat. Total anggaran yang dibutuhkan untuk Penanggulangan tuberkulosis di tahun 2019 adalah 366 juta USD. Pendanaan dari dalam negeri hanya 30% (110 juta USD), sementara pendanaan luar negeri adalah 47 juta USD (13%). Oleh karena itu masih ada kesenjangan sebesar 209 juta USD (57%) (WHO, 2019) .

Pelayanan program tuberkulosis sebagian besar dibiayai oleh program nasional, sedangkan sebagian lainnya telah diintegrasikan ke dalam paket manfaat JKN yaitu pelayanan diagnostik dan konsultasi di tingkat primer. Perlindungan finansial dari kemungkinan belanja katastropik merupakan salah satu tujuan dari cakupan kesehatan semesta. Namun demikian, penelitian oleh (Fuady et al., 2018) menunjukkan bahwa rumah tangga masih berpeluang untuk menanggung biaya katastropik akibat tuberkulosis. Total biaya yang ditanggung oleh rumah tangga adalah 133 USD untuk pasien tuberkulosis sensitif obat dan 2,804 USD untuk pasien TB MDR. Proporsi rumah tangga yang mengalami biaya katastropik akibat tuberkulosis sensitif obat adalah 36% (43% pada rumah tangga miskin dan 25% pada rumah tangga yang tidak miskin). Proporsi rumah tangga yang mengalami biaya katastropik akibat TB MDR adalah 83%. Biaya katastropik pada rumah tangga miskin disebabkan karena status pasien tuberkulosis sebagai pencari nafkah, kehilangan pekerjaan, dan riwayat pengobatan sebelumnya (Fuady et al., 2018).

Keterbatasan anggaran pemerintah dan penurunan dana donor mendorong pemanfaatan dana yang ada seoptimal mungkin. Pelaksanaan kegiatan program yang ‘overlapping’, pendanaan yang terfragmentasi, sistem informasi yang berjalan parallel, dan beberapa hal lain menunjukkan masih adanya inefisiensi dalam sistem pelayanan program tuberkulosis. Potensi pengaitan pembayaran dari BPJS Kesehatan ke pemberi pelayanan kesehatan, transfer dana perimbangan dari Pusat ke daerah masih belum dikaitkan dengan kinerja penerima. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pembiayaan, belanja kesehatan strategis penyakit Tuberculosis perlu menjadi perhatian. Belanja strategis kesehatan memastikan bahwa pusat/daerah mendapatkan lebih banyak nilai untuk uang yang dibelanjakan yang memungkinkan sistem kesehatan untuk mencapai outcome kesehatan dan perlindungan financial yang lebih baik

   Tujuan 

1. Memahami perubahan kebijakan dalam pemenuhan layanan Tuberkulosis dalam Era Transformasi Kesehatan.
2. Memahami gap antara apa yang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan dalam penggunaan prinsip Strategic Purchasing pelayanan Tuberculosis
3. Memahami biaya untuk penyakit katastropik Tuberculosis.
4. Mendapatkan pelajaran dan best practice belanja kesehatan strategis pada layanan Tuberkulosis.

   Peserta Kegiatan

1. Praktisi Kesehatan
2. Organisasi Profesi
3. Akademisi
4. LSM
5. Mahasiswa

   Agenda Kegiatan

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Maret 2022
Pukul : 13.00-15.00 Wib

   Detail Kegiatan

Reportase kegiatan

Kerangka Acuan Kegiatan

USAID HEALTH FINANCING ACTIVITY (HFA)

Webinar Kader dan Komunitas Muslimat NU dan YKMNU

“Persiapan Persalinan untuk Menjamin Kualitas Hidup Ibu dan Bayi”

Selasa – Rabu, 22 - 23 Maret 2022  |  14.00 – 15.30 WIB

   Pengantar

U.S. Agency for International Development Health Financing Activity (USAID HFA) mendukung Pemerintah Indonesia untuk mempertahankan dan meningkatkan efisiensi dalam pembiayaan kesehatan dalam rangka meningkatkan perlindungan keuangan, akses yang merata ke layanan kesehatan yang berkualitas, dan hasil kesehatan, khususnya dalam program prioritas yaitu HIV, TB, dan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. HFA adalah proyek lima tahun (2019 - 2024) yang menyediakan bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam analisis keuangan, pelibatan pemangku kepentingan, pembelajaran, dan pengambilan keputusan.

ThinkWell memimpin konsorsium organisasi Results for Development (R4D), Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan (PKEKK) Universitas Indonesia, dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat (FK - KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM). Tim HFA bekerja sama erat dengan mitranya di pemerintah, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) Kementerian Kesehatan.

HFA akan mencapai dua tujuan utama:

1. Peningkatan keberlanjutan pembiayaan kesehatan oleh Pemerintah Indonesia; dan
2. Peningkatan mekanisme dan kapasitas belanja kesehatan strategis.

Dalam rangka menyukseskan tujuan tersebut, PKMK UGM sebagai bagian dari konsorsium HFA bekerja sama dengan Yayasan Kesejahteraan Muslimat Nahdlatul Ulama (YKMNU) untuk melakukan penguatan pengetahuan dan keterampilan terkait pembiayaan kesehatan, khususnya di bidang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), di kalangan komunitas dan kader YKMNU dan Muslimat NU. YKMNU selama ini telah menjalankan sebuah program untuk membantu mendukung KIA pada keluarga yang tergolong fakir miskin dan tak mampu melalui peminjaman inkubator secara gratis. Salah satu mata kegiatan dari kerja sama antara YKMNU dan PKMK UGM adalah webinar yang ditujukan pada kader/agen dan anggota komunitas Muslimat NU dan YKMNU.

   Tujuan 

Meningkatkan kesadaran audiens tentang aspek - aspek klinis dan pembiayaan kesehatan yang penting untuk mendukung proses persalinan, sehingga kualitas hidup ibu dan bayi dapat terjamin.

Peserta Kegiatan

Seratus dua puluh (120) orang Komunitas Muslimat NU dengan rincian sebagai berikut.

1. Pengurus cabang Muslimat NU dan YKMNU dari Bogor/Jawa Barat
2. Relawan/agen program inkubator dari seluruh Indonesia
3. Ibu hamil, pasca bersalin, dan perempuan usia subur

   Agenda Kegiatan

Hari, tanggal : Selasa dan Rabu, 22 - 23 Maret 2022
Waktu : Pukul 14.00 - 15.30 WIB
Link : (akan disampaikan kemudian)

   Detail Kegiatan

KAK  WEBINAR

Pembelajaran untuk Penurunan Unmet Need KB dari Provinsi DI Yogyakarta Pada Masa Pandemi COVID-19

24 Februari 2022

   Pengantar

Salah satu sasaran pembangunan kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah menurunkan unmet need terhadap keluarga berencana 10.60% berdasarkan Survei DI (SDKI) tahun 2017 menjadi 7.4% di tahun 2024. Penurunan angka unmet need KB menjadi salah satu sasaran pembangunan karena menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), tingginya angka unmet need KB menjadi alasan dari banyak kematian ibu di dunia termasuk di Indonesia, juga a mengakibatkan naiknya laju pertumbuhan populasi. Hal ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Ahmed, dkk (2012) yang menyatakan bahwa identifikasi terhadap strategi penurunan unmet need KB dapat menurunkan kematian ibu secara global sebanyak 29%. Lebih lanjut dikatakan juga oleh studi lainnya bahwa wanita di negara berkembang yang ingin untuk mencegah kehamilan menggunakan metode kontrasepsi yang efektif, maka kematian ibu dapat diturunkan sebanyak 30% dengan menjawab kebutuhan terhadap alat dan layanan kontrasepsi.

Sebagaimana dengan Total Fertility Rate (TFR) di Indonesia, angka unmet need KB juga mengalami kecenderungan menurun, walau sempat mengalami stagnasi selama satu dekade. Di tahun 1991, TFR dan unmet need KB di Indonesia adalah 3.0 dan 17%, sedangkan dari hasil survei SDKI 2017, TFR dan unmet need KB saat ini mencapai 2.4 dan 10.6%. Angka unmet need KB bervariasi antar provinsi di Indonesia. Angka Unmet Need tertinggi ada di Papua Barat yaitu 23.6%, sedangkan tiga provinsi yang memiliki Unmet Need yang rendah adalah: Bangka Belitung, D.I Yogyakarta, dan Kalimantan tengah (IDHS, 2017).

Unmet need dapat dipahami dalam dua perspektif, yaitu dari sisi penyedia layanan dan dari sisi klien. Pemerintah sebagai penyedia layanan bertanggung jawab dan berupaya menyediakan alat kontrasepsi yang dibutuhkan masyarakat sebagai klien. Selain alat dan obat kontrasepsi, pemerintah juga bertanggung jawab memastikan layanan keluarga berencana yang berkualitas dan dapat diakses oleh yang membutuhkan. Dari segi klien, pada umumnya alasan utama perempuan dengan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi namun tidak menggunakan alat kontrasepsi adalah kurangnya pemahaman terhadap resiko kehamilah, ketakutan akan efek samping metode kontrasepsi terhadap kesehatan, kurang terekspos terhadap resiko kehamilan, pelarangan kontraseptif karena ketidaksetujuan dari suami atau pemuka agama dan juga karena biaya yang akan dikeluarkan, alasan kesibukan juga pengalaman pribadi bahwa tanpa kontrasepsi juga bisa untuk tidak hamil.

   Tujuan Kegiatan

1. Peserta dapat mengetahui tantangan dan kendala untuk implementasi program dan pelayanan KB di masa pandemi COVID-19
2. Peserta dapat mempelajari strategi dan pendekatan yang dilakukan oleh DI Yogyakarta dalam menurunkan unmet Need KB
3. Peserta dapat mendengarkan pengalaman dari tantangan maupun kesempatan dari Provinsi lain dalam melakukan implementasi program dan pelayanan KB di masa pandemi COVID-19

Target Partisipan

1. Dinas Kesehatan
2. BKKBN
3. Praktisi Keluarga Berencana
4. Peneliti Bidang Kesehatan
5. Akademisi

   Agenda Kegiatan

Hari, tanggal : kamis, 24 Februari 2022
Pukul           : 10.00 – 11.45 WIB

   Detail Kegiatan

REPORTASE KEGIATAN

Informasi Pembayaran Ujian

1. Ujian dilakukan untuk mendapatkan sertifikat ber-SKP IAKMI & IBI
2. Ujian dipungut biaya sebesar Rp 200.000/orang
3. Ujian dilakukan secara daring pada 1 - 4 Maret 2022

Link pendaftaran ujian